Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan dua Surat Edaran (SE) penting terkait kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan untuk buruh dan pekerja formal, tetapi juga secara progresif mencakup pengemudi ojek online (ojol) dan kurir ekspedisi, yang kerap berada di sektor kerja informal.

Surat Edaran pertama, SE No. 2000/PM.03.04/KESRA, memerintahkan perusahaan di Jawa Barat untuk membayar THR kepada buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SE Menteri Ketenagakerjaan RI. THR juga diimbau untuk dibayarkan lebih awal dari tenggat waktu resmi, demi memberi kelonggaran ekonomi menjelang hari raya. Perusahaan diminta membentuk pos layanan informasi dan pengaduan THR, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Surat Edaran kedua, SE No. 2001/PM.30.04/KESRA, ditujukan kepada perusahaan aplikasi layanan ojek online dan pengiriman barang, untuk memberikan bonus hari raya keagamaan kepada para mitra pengemudi ojol dan kurir ekspedisi. Dalam surat ini, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini.

Langkah ini menunjukkan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh lapisan, baik formal maupun informal, menjelang hari raya. Kebijakan ini sekaligus menandai perluasan cakupan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja non-konvensional yang kerap terlewat dari perlindungan sosial resmi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengizinkan aset-aset ram-pasan hasil tindak pidana korupsi dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa aset-aset yang bisa diman-faatkan oleh Kementerian PKP merupakan tanah sitaan yang belum laku meskipun sudah dilelang. Aset tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. “Kalau misalnya Pak Menteri berkenan sila-kan mengajukan per-mintaan kepada kami atas aset-aset tanah, ka-lau memang itu kemudi-an dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyara-kat dan bangsa,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (19/3).Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pimpin-an KPK mendapatkan res-pons positif dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Secara teknis, Kementerian PKP akan mengirimkan per-mohonan penggunaan lahan hasil rampasan untuk pembangunan rumah bagi masyara-kat berpenghasilan rendah (MBR). “Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-loka-sinya untuk kami survei,” kata Ara. Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Ke uang-an (DJKN Kemenkeu), sela-ku pengelola aset rampasan korupsi itu. Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugi-an negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah

Presiden Prabowo akan menemui investor untuk menyikapi gejolak di pasar modal Indonesia, selain itu, disiplin fiskal akan dijaga pemerintah untuk memastikan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bisa stabil dan kepercayaan investor tetap kuat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3).  Rapat itu digelar sehari setelah penurunan drastis IHSG, Selasa (18/3). Rata-rata penurunan yang sempat mencapai 6 % membuat perdagangan sempat dihentikan. Luhut membantah penurunan drastis itu sebagai indikator ketidakpercayaan investor. ”Bisa saja terjadi peristiwa semacam itu. Tapi, hari ini sudah rebound,” ujarnya.

Presiden pun sudah menyatakan akan berhati-hati dengan masalah disiplin fiskal. Selain membahas penurunan IHSG, Presiden pun menyampaikan akan bertemu dengan investor pasar saham. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menilai, fundamental ekonomi Indonesia secara umum relatif stabil meski ada kekhawatiran di pasar. Ia membantah kebijakan pemerintah selama ini tidak propasar. ”Saya rasa bukan propasar. Tapi, lebih kepada persepsi, ada ketidak jelasan yang mereka anggap menyebabkan ketidak pastian. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan lebih baik beberapa hal yang menjadi concern mereka,” ucapnya. Maka, menurut dia, pertemuan dengan para investor pasar modal dinilai sangat penting agar Presiden bisa menjelaskan sendiri arah kebijakannya yang dinilai tidak propasar itu. (Yoga)

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi memengaruhi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk pangan. Hasil penelitian terbaru menemukan, produksi tanaman pangan global berpotensi turun tajam jika suhu bumi meningkat hingga lebih dari 1,5 derajat celsius. Perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, juga berdampak signifikan pada produksi beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan kemunduran musim tanam, kekeringan, dan potensi gagal panen. Sebagai negara yang masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Kondisi serupa tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga negara lain meskipun makanan pokok mereka bukanlah beras. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan kenaikan suhu juga mengancam sejumlah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok dari negara tersebut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Nature Food pada 4 Maret 2025 ini disebutkan, setengah dari produksi tanaman di wilayah lintang rendah (dekat khatulistiwa / beriklim tropis) akan terancam karena kondisi iklim yang berubah. wilayah itu juga akan mengalami penurunan besar dalam keanekaragaman tanaman pangan.

Sara Heikonen, peneliti yang memimpin studi itu, menyampaikan, hilangnya keanekaragaman membuat jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dapat berkurang secara signifikan di daerah tertentu. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sumber kalori dan protein. Peneliti memetakan, pemanasan global akan sangat mengurangi jumlah lahan pertanian global untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. Lima tanaman itu menyumbang lebih dari dua pertiga asupan energi pangan dunia. (Yoga)