Petambak udang mengeluhkan panjangnya perizinan, yakni mencapai 21 item izin yang melibatkan lima kementerian dan pemerintah daerah, kepada Wapres Ma’ruf Amin. Mereka meminta agar perizinan usaha dipersingkat karena udang berkontribusi besar pada ekspor perikanan Indonesia. Jika tidak dibenahi, target kenaikan produksi udang 2,5 kali lipat pada 2024 bisa tak tercapai. Saat menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres di Jakarta, Senin (8/5, Ketua Shrimp Club Indonesia Haris Muhtadi  yang didampingi pimpinan perhimpunan petambak udang intensif lainnya menyatakan, udang merupakan komoditas ekspor primadona. Pada 2022, ekspor udang RI sekitar 2,2 miliar USD, yang merupakan 42 %   nilai ekspor produk perikanan RI secara keseluruhan yang mencapai 5,71 miliar USD.

”Target produksi udang nasional dari KKP pada 2024 naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujarnya. Banyaknya jenis izin yang harus dimiliki petambak diperumit dengan pengurusan perizinan ke lima kementerian/lembaga berbeda. Sebelum beraudiensi dengan Wapres, mereka telah berdiskusi dengan KKP, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, serta Kemendag, tetapi, mereka belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, lanjut Haris, ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan daerah juga mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan. ”Keputusan pemerintah pusat dan daerah sering tidak sinkron sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan maupun yang hendak ekspansi,” ujar Haris. (Yoga)

Pemerintah Indonesia berkeinginan terus mengembangkan ekonomi digital agar bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu caranya adalah terus menumbuh kembangkan inovasi yang dibarengi upaya menjaga kepercayaan publik. ”Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40 % pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5) di Jakarta. Presiden mengatakan, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar. Pada 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diperkirakan 130 miliar USD dan akan terus bertumbuh menjadi 315 miliar UISD pada 2030. Di samping itu, saat ini Indonesia memiliki 2.400 perusahaan rintisan (start up) dengan penetrasi internet mencapai 76,8 %.

Menurut Kepala Negara, ke depan, pengembangan konektivitas sistem pembayaran dan ekonomi keuangan di kawasan ASEAN mendesak untuk terus diperkuat. Salah satu penerapannya adalah pembayaran menggunakan metode pindai standar respons cepat Indonesia (QRIS) antarnegara di Asia Tenggara. Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dengan posisi Indonesia sebagai keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan mendorong kerja sama digitalisasi ekonomi lintas batas di kawasan ini. Dengan demikian, investasi, perdagangan, dan transaksi antarnegara kawasan Asia Tenggara bisa terus meningkat dan menguntungkan setiap negara di dalamnya. Dalam waktu mendatang, ujar Airlangga, ekonomi digital tidak akan lagi berperan sebagai penyangga perekonomian, tetapi tulang punggung akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, ekonomi digital Indonesia akan berkontribusi pada 20 % PDB dalam negeri. (Yoga)

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung agar segera mengurus kompensasi yang disiapkan pemerintah. Hal itu disampaikan Heru saat meninjau lokasi program normalisasi di RW 007 di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023). Heru menemukan masih ada 19 pemilik bidang tanah yang belum mendapatkan kompensasi. (Yoga)

Keberadaan Sekretariat Jenderal Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sangat penting dalam pelaksanaan operasional harian organisasi kawasan tersebut. Persoalannya, masyarakat  AsiaTenggara belum banyak mengenal Sekretariat ASEAN yang gedungnya terletak di Jakarta ini. Setjen ASEAN, di dalam Pasal 11 Piagam ASEAN, dijelaskan sebagai kepala ketatausahaan organisasi  kawasan. Lembaga ini bertugas melakukan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan segala kesepakatan ataupun proyek ASEAN. Untuk periode 2022-2027, posisi Sekjen ASEAN diampu oleh Kao Kim Hourn dari Kamboja. Dalam wawancara eksklusif dengan Kompas, April 2023, Kao menjelaskan, fokus kerja Setjen ASEAN adalah memastikan penerapan pandangan ASEAN ter-hadap Indo-Pasifik (AOIP).

”Kuncinya terletak pada program kerja dan proyek yang nyata. Ini membuat para mitra wicara ASEAN percaya dan mau untuk menanam modal, finansial, serta teknologi kepada negara-negara anggota ASEAN,” ujarnya. Kao menekankan, proyek nyata ini pula yang bisa meredam persaingan politik antarnegara adidaya dan berbagai pakta keamanan internasional di Asia Tenggara Prinsip ASEAN sudah jelas, yaitu tidak berpihak kepada siapa pun dan tidak memusuhi siapa pun. ”Segala jenis kerja sama dilakukan dengan inklusif dan transparan. Setjen mengoordinasi kerja sama serta menjembatani antara mitra wicara dan negara-negara anggota,” katanya. Peneliti isu ASEAN untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Khanisa Krisman, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (7/5) menjelaskan, satu hal yang harus dipahami ialah ASEAN berbeda dari organisasi kawasan lainnya, misalnya Uni Eropa. ASEAN tidak memiliki markas besar ataupun kantor pusat, tetapi sekretariat. Hal ini menggarisbawahi bahwa  dalam ASEAN, setiap negara anggota memiliki satu suara sehingga keputusan diambil dengan cara  musyawarah. (Yoga)

Indonesia menjadi tuan rumah KTT Ke-42 ASEAN yang digelar di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 9-11 Mei ini. Organisasi regional yang didirikan tahun 1967 itu memiliki kisah panjang, termasuk hubungannya dengan dunia Arab. Dunia Arab sudah sejak tiga dekade lalu, persisnya sejak tahun 1990-an, melihat ASEAN sebagai kawasan yang sangat potensial untuk dijadikan mitra kerja sama perdagangan dan ekonomi. Dunia Arab saat itu sangat mengagumi keberhasilan pembangunan ekonomi kawasan ASEAN sehingga lahir negara-negara yang dijuluki ”Macan Asia” di kawasan itu. Negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia, sudah populer di mata dunia Arab sebagai  Macan Asia. Singapura sudah dikenal lama sebagai negara maju, setara dengan Jepang, Korsel, dan Eropa. Dunia Arab terakhir ini semakin apresiatif terhadap Asia, termasuk ASEAN, khususnya setelah tercapainya kesepakatan normalisasi hubungan Iran-Arab Saudi pada Maret lalu dengan mediasi China.

Mulai muncul rumor sebaiknya China merintis upaya mendamaikan Palestina-Israel karena sampai saat ini tidak ada satu pun negara, termasuk AS, mampu mendamaikan Palestina-Israel. Hubungan dunia Arab, khususnya negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC); Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan ASEAN sudah terjalin sejak 1990-an. Saat itu GCC terpincut kemajuan ekonomi ASEAN yang membuat GCC ingin membangun kerja sama ekonomi dengan ASEAN. Sejak saat itu, GCC-ASEAN sepakat menggelar pertemuan tahunan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, ASt. GCC dan ASEAN menandatangani nota kesepahaman (MOU) di Bahrain pada Juni 2009 yang menjadi dasar kerja sama GCC-ASEAN di bidang ekonomi dan perdagangan bebas. Sejak itu, GCC-ASEAN sering menggelar pertemuan bilateral. Terakhir pertemuan itu digelar pada September 2019. Impor GCC dari ASEAN 6 % dari keseluruhan impor GCC dari seluruh dunia pada 2016-2020. Investasi GCC di ASEAN mencapai 13,4 miliar USD sejak 2006. UEA memiliki investasi terbesar di ASEAN. (Yoga)

Di bawah keketuaan Indonesia, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan dijadikan episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu sasarannya ialah memperkuat sektor perdagangan. Namun, itu tak akan semudah membalik telapak tangan. ASEAN masih memiliki tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara terencana dan bertahap, terkait perdagangan barang intra-ASEAN dan  inter-ASEAN, serta rantai pasok nilai ASEAN dan global. Sejak era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bergulir pada 2015, perdagangan barang intra-ASEAN masih stagnan. Pertumbuhan perdagangan barang antar negara anggota ASEAN itu belum banyak berubah dari sebelum integrasi MEA. Dalam satu dekade (2012- 2021), perdagangan barang intra-ASEAN bergerak di rentang 518 miliar USD hingga 712 miliar USD, hanya tumbuh 20-24 %, masih cukup jauh dari target 30 % yang ditetapkan. Padahal, dalam rangka integrasi MEA, ASEAN telah mengubah tarif banyak  komoditas menjadi atau mendekati nol persen.

ASEAN juga mengembangkan perdagangan digital yang menyasar pengembangan pasar usaha kecil menengah. Stagnasi itu terjadi lantaran negara-negara di kawasan Asia Tenggara memproduksi jenis barang ekspor yang relative sama. Misalnya, makanan-minuman, produk olahan pertanian, tekstil dan produk tekstil, serta furnitur. Karena itu, produk-produk itu tidak dapat diekspor kepada sesama anggota dalam jumlah besar. Di sisi lain, perdagangan ASEAN dengan negara atau kawasan lain berkembang cukup signifikan selama satu dekade. Nilai perdagangan inter-ASEAN itu meningkat secara bertahap dari 1,87 triliun USD pada 2012 menjadi 2,63 triliun USD pada 2021. Namun, perdagangan itu masih perlu dioptimalkan kembali melalui perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional(RCEP) yang berlaku sejak 1 Januari 2022. Jangan sampai ASEAN yang memelopori perjanjian itu justru tertinggal dari negara di luar ASEAN. (Yoga)

KTT ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia tahun ini kian meneguhkan semangat memajukan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat kemajuan di kancah dunia. Dengan segala potensi perekonomian dan stabilitas keamanan yang tinggi, ASEAN berpotensi menjadi wilayah yang diperhitungkan untuk  diajak bermitra oleh banyak negara dan kawasan di dunia. Pada tahun 2023 ini Indonesia kembali dipercaya mengemban tugas keketuaan ASEAN setelah menerima estafet kepemimpinan dari Kamboja pada November 2022. Pada kepemimpinan yang kelima ini, Indonesia mengusung tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Tema ini bermakna Indonesia ingin menjadikan ASEAN memiliki arti penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan juga dunia. Melalui keketuaannya, Indonesia berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai serta ber peran sentral pada isu perdamaian dan kesejahteraan. Indonesia juga berupaya secara konsisten menjunjung tingg hukum internasional, memperkuat kerja sama, dan tidak menjadikan ASEAN sebagai proksi dari kekuatan mana pun di dunia ini.

Tujuan besarnya dapat membawa ASEAN menjadi kawasan yang kuat, inklusif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semangat besar tersebut patut mendapat apresiasi dan dukungan secara optimal dari seluruh warga negara dan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Dengan kian kondusifnya stabilitas negara-negara anggota, maka potensi kemakmuran ASEAN akan kian terwujud dengan mudah. Aliran investasi dari banyak negara, baik internal ASEAN maupun dari luar kawasan, akan terus mengalir dan menghidupkan perekonomian. Kapital yang tertanam akan menumbuhkan dunia usaha yang menyerap banyak lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara ASEAN. Harapannya, kesejahteraan ASEAN itu juga akan linear dengan semakin besarnya kontribusi perekonomian kawasan terhadap perekonomian global. Berdasarkan data oec.world, kontribusi ASEAN dalam perdagangan  global pada 2021 sekitar 1,73 triliun USD. Kontribusi ini berasal dari nilai perdagangan ekspor dalam  lingkup intra-ASEAN yang menguasai 20 % nilai perniagaan ekspor global. Nilai ini sangatlah besar sehingga perdagangan antarnegara anggota ASEAN menjadi sangat penting untuk terus dijaga stabilitasnya. (Yoga)

Pembangunan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu rencana yang akan  dibahas dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Ke-22. Keberadaan ekosistem kendaraan listrik di tingkat ASEAN akan turut mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut. Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) ke-22 diadakan Kemenko Bidang Perekonomian pada 6-7 Mei 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Salah satu rangkaian acaranya ialah Prepatory Senior Economic Official’s Meeting (Prep-SEOM) yang berlangsung pada Sabtu (6/5) siang. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menjadi pemimpin pertemuan Prep-SEOM tersebut.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menjadi pemimpin Senior Economic Officials dari Indonesia. Edi menyatakan, pertemuan Dewan AEC akan membahas pembangunan ekosistem kendaraan listrik karena penting untuk disiapkan bersama-sama dengan negara-negara anggota ASEAN. ”Di Indonesia sudah ada penataan ketersediaan bahan baku baterai (untuk kendaraan listrik). Kita (delegasi ASEAN) berpikir bersama sekarang untuk membangun  kosistem kendaraan listrik sehingga tertata dari ujung ke ujung,” tuturnya saat ditemui di lokasi pertemuan. (Yoga)

Penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri yang sudah mengantongi sertifikat produksi sawit berkelanjutan dan teridentifikasi citra satelit masih bergantung pada tengkulak. Hal itu membuat harga TBS petani mandiri menjadi lebih rendah bahkan berpotensi mengurangi kesejahteraan petani di era penerapan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Minggu (7/5) mengatakan, sebanyak 20.000 petani sawit mandiri anggota SPKS dan pemilik 150.000 hektar lahan sawit telah mengantongi sertifikat sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka tersebar di 20 kabupaten di 7 provinsi, yakni Aceh, Riau, Jambi, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Sulawesi Barat. Lahan sawit mereka juga telah terdata secara poligon atau teridentifikasi citra satelit. Pendataan berbasis geolokasi berdasarkan citra satelititu menjadi syarat uji tuntas dari EUDR. Hal ini, lanjut Darto, seharusnya dilihat sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan pasar CPO dan produk turunannya di Uni Eropa (UE).

”Sayangnya, belum ada perusahaan CPO nasional yang membeli TBS mereka secara langsung. Selama ini, mereka menjual TBS bersertifikasi RSPO dan terdata secara poligon itu kepada tengkulak,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Darto, TBS yang sudah bersertifikat RSPO bisa menghasilkan produk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO) dan minyak inti sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPKO). Harga TBS tersebut juga seharusnya bisa lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang dijual langsung ke perusahaan. Namun, dengan dijual melalui tengkulak, harga TBS itu menjadi rendah. Untuk saat ini, harga rata-rata TBS sawit petani mandiri sekitar Rp 1.800 per kg. Jika langsung dijual ke perusahaan, petani bisa memperoleh harga di atas Rp 2.000 per kg. ”Oleh karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan minyak sawit bisa bermitra langsung dengan kelompok-kelompok tani mandiri yang telah mengantongi sertifikat RSPO dan terdata secara poligon,” katanya. (Yoga)

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM masih belum jelas. Padahal, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Saat harga minyak mentah melambung hingga lebih dari 100 USD per barel tahun lalu, negara ”kerepotan” karena subsidi energi yang bersumber dari APBN membengkak. Salah satu langkah yang diambil saat itu ialah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Di sisi lain, diungkapkan juga bahwa penyaluran subsidi BBM selama ini belum tepat sasaran. Sementara, saat ini, harga minyak mentah, jenis Brent misalnya, relatif stabil berkisar 75-85 USD per barel sejak awal 2023.

APBN bisa jadi tidak terdesak seperti tahun lalu. Namun, revisi Perpres No 191/2014 dinilai tetap diperlukan. Sebab, jika tidak, sampai kapan pun subsidi energi di Indonesia berpotensi tidak tepat sasaran. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/5) mengatakan, perubahan diperlukan agar lebih rinci siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau kompensasi. Oleh karena itu, landasan hukum, berupa revisi perpres, diperlukan. Akmaluddin pun berharap pemerintah tidak menunggu momentum, baik menunggu harga minyak mentah naik kembali maupun terkait aspek tahun politik. (Yoga)