JAKARTA – Perusahaan media massa dan penerbitan PT Tempo Inti Media Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan yang positif selama 2022. Direktur Utama Tempo, Arif Zulkifli, mengatakan pendapatan usaha emiten berkode perdagangan TMPO itu pada 2022 mencapai Rp 211,1 miliar, naik Rp 22 miliar dibanding pada 2021. “Tren positif ini memberi angin segar dan ruang tumbuh yang lebih baik bagi Tempo Inti Media,” tutur Arif di sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Gedung Tempo, kemarin. Lonjakan pemasukan itu disokong oleh berbagai divisi kerja di Tempo Media. Pendapatan barang cetakan, sebagai contoh, tumbuh 34,5 persen atau naik Rp 17,7 miliar. Pendapatan kanal berita daring Tempo.co juga tumbuh 33,4 persen atau naik Rp 13,8 miliar. Demikian pula pendapatan dari Tempo TV serta bisnis kertas yang melambung, masing-masing sebesar 53,4 persen dan 8,4 persen. Adapun beberapa lini yang pendapatannya turun, antara lain, sirkulasi dan iklan pada majalah serta koran, jasa penyelenggara acara, serta jasa rumah kreatif. Namun, secara umum, laba kotor korporasi naik dari Rp 75 miliar pada 2021 menjadi Rp 77 miliar. (Yetede)

Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan Pemerintah Indonesia mencabut pajak pertambahan nilai (PPN) 0% atas sejumlah barang dan jasa. Cara ini dinilai jalan cepat menaikkan penerimaan pajak, sehingga dana yang diperoleh bisa digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan. Dalam laporan bertajuk Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment yang dirilis Selasa (9/5), Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu menghapus pembebasan PPN atas sejumlah barang dan jasa, menaikkan pajak minumam beralkohol, tembakau, gula, dan karbon. Menurut Bank Dunia, sejumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN tersebut memang dinikmati oleh kalangan miskin. Namun, kalangan lebih mampu juga turut menikmati insentif tersebut. Alhasil, sebut Bank Dunia, sepertiga dari potensi penerimaan PPN atau 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang dengan struktur pembebasan PPN ini. Padahal, angka itu cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat bahwa rekomendasi World Bank ini bisa mengerek penerimaan pajak. Terlebih lagi, PPN masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak saat ini. Dia menyinggung sektor pendidikan. "Jadi pendidikan salah satu yang dikecualikan PPN-nya. Tapi kita tahu pendidikan ada yang level atas dan rendah. Oleh karena itu, perlakuan ini harus dibedakan," kata Sri Mulyani, kemarin. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu berhati-hati mengotak-atik kebijakan PPN. Dia khawatir perluasan objek PPN bisa berdampak kepada daya beli masyarakat. "Momentumnya harus diperhitungkan matang," kata dia.

Emiten yang bergerak di bisnis barang konsumen habis pakai alias fast moving consumer goods (FMCG) sudah merilis laporan kinerja keuangan kuartal I-2023. Hasilnya, rata-rata emiten di sektor ini membukukan kinerja positif. Ambil contoh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD). Emiten ini mencatatkan kenaikan laba bersih 67,96% secara tahunan menjadi Rp 156,47 miliar di kuartal I -2023. Kinerja apik juga dicatat PT Mayora Indah Tbk (MYOR). Pada tiga bulan pertama tahun ini, MYOR mengantongi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 727,71 miliar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih 63,27% secara tahunan menjadi Rp 3,84 triliun dari Rp 2,35 triliun pada periode yang sama tahun 2022. Meski mencatat kinerja positif di kuartal I-2023, saham emiten FMCG masih bergerak volatil. Contoh saham GOOD. Kemarin, saham GOOD naik 0,43% ke level Rp 466. Namun, jika diakumulasi sejak awal tahun, saham GOOD sudah longsor 11,24%. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, masih merahnya kinerja saham sejumlah emiten barang konsumen dipicu beberapa faktor. Salah satunya mahalnya valuasi saham emiten. Meski begitu, Nafan melihat. prospek emiten barang konsumen masih cerah. Katalis positif emiten akan ditopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang diproyeksi berkisar 5%. Menurut Nafan, kinerja perekonomian tahun ini akan ditopang pertumbuhan konsumsi pasca pandemi. Momentum Pemilu 2024 juga akan menggenjot konsumsi masyarakat. "Sentimen positifnya ada di tingkat konsumsi yang tinggi," katanya. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang sepakat. Dia menilai, faktor pendorong pertumbuhan kinerja emiten konsumen adalah pemulihan konsumsi masyarakat yang relatif stabil di awal 2023.

Ramadan dan Lebaran Idul Fitri menjadi katalis penting bagi pertumbuhan kinerja emiten ritel pada kuartal II-2023 mendatang. Pasalnya, ada lonjakan penjualan selama momentum tersebut. Berkah Ramadan dan Lebaran ini dirasakan oleh emiten ritel dari berbagai segmen, baik di bisnis barang konsumen primer maupun nonprimer. Seperti yang dialami oleh emiten ritel fesyen, PT Mega Perintis Tbk (ZONE). Sekretaris Perusahaan ZONE Luki Rusli memprediksi, omzet pada momen puasa dan Lebaran tahun 2023 tumbuh di level dua digit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Ramadan dan Lebaran selalu menjadi kontribusi penjualan tertinggi bagi ZONE, dibanding musimlainnya," kata Luki kepada KONTAN, Selasa (9/5). Emiten pengelola Alfamidi, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) juga menjaring cuan dari Ramadan dan Lebaran. Direktur dan Sekretaris Perusahaan MIDI Suantopo Po memberikan gambaran, secara historis, penjualan di periode ini bisa tumbuh sekitar 15% dibandingkan hari biasa. Sehingga, dia optimistis, kinerja perusahaan di kuartal II-2023 akan lebih tinggi. Analis Panin Sekuritas, Andhika Audrey mengamati, pertumbuhan kinerja emiten ritel juga terkait dengan pemilihan segmen pasar dan format gerai. Misalnya untuk format gerai mini seperti pada Alfamidi (MIDI) dan Alfamart atau PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang cenderung menyasar pasar menengah hingga bawah. Di sisi lain, emiten dengan segmentasi menengah ke bawah seperti PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga turut terpapar berkah Ramadan. Sehingga, dia memprediksi, kinerja emiten ritel akan mengalami pertumbuhan pada kuartal II-2023.

Bisnis kartu kredit perbankan kembali menggeliat, setelah turun signifikan ketika diberlakukan pembatasan aktivitas selama pandemi. Data Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi kartu kredit perbankan di Februari 2023 mencapai Rp 63,23 triliun. Nilai tersebut tumbuh 40,54% year on year (YoY) dari Rp 44,99 triliun. Gesekan kartu kredit naik 18,42% YoY dari 51,79 juta kali transaksi menjadi 61,33 juta transaksi. Padahal jumlah kartu yang beredar turun 28,47% YoY menjadi 17,29 juta keping kartu. Salah satunya, rebound terjadi dari transaksi di sektor terkait pariwisata. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) misalnya, mencatatkan penyaluran kartu kredit senilai Rp 14,2 triliun di Maret 2023. Nilai tersebut naik 14,52% YoY dari Rp 12,4 triliun. Sedangkan pada 2019 hanya Rp 13,8 triliun. “Adapun rasio kredit bermasalah kartu kredit Bank Mandiri saat ini ada di bawah 1%,” papar Noorman Andrianto, VP Credit Card Group Bank Mandiri, kemarin. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat outstanding kartu kredit tumbuh 8,9% YoY menjadi Rp 12,9 triliun per Maret 2023. General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI Grace Situmeang menyatakan, volume transaksi kartu kredit tumbuh di atas 20% YoY. “Pertumbuhan transaksi terutama di sektor wisata, resto dan hiburan,” papar Grace, Selasa (9/5). Sementara NPL kartu kredit BNI masih terjaga di bawah 2%. “BNI berharap nilai volume kartu kredit dapat tumbuh sebesar 20%, dengan kualitas NPL yang tetap terjaga dibawah 2%,” jelas Grace.

Sempat kurang bertenaga, sektor konsumsi nasional kini mulai menunjukkan gelagat positif. Hal itu ditandai dengan pergerakan indeks ekspektasi dan optimisme konsumen April 2023 yang menanjak. Mengacu pada Survei Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2023 mencapai 126,1, tertinggi sejak Juli 2022. Pun dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Data ini mengindikasikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dieksekusi September 2022 berakhir lebih cepat. Sebab, sebelumnya baik pemerintah maupun ekonom memprediksi rentetan impak dari makin mahalnya harga BBM baru berakhir pada September 2023. Tak pelak, data ini pun menguatkan optimisme pemerintah dan bank sentral soal pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2023, setelah pada kuartal I/2023 kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terpangkas. Data simpanan masyarakat pun menunjang asumsi tersebut. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang Januari—Maret 2023, simpanan masyarakat di bank terutama untuk segmen tabungan dan giro makin susut. Dana simpanan masyarakat di tabungan sampai Maret senilai Rp2.545 triliun turun 2,9% year-to-date (YtD), sedangkan simpanan di giro Rp2.462 triliun atau turun 4,5% (YtD). Simpanan yang susut itu menjadi indikasi adanya aktivitas ekspansi dan konsumsi, baik oleh korporasi maupun masyarakat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan survei konsumen pada April 2023 mengindikasikan keyakinan terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, alokasi belanja perlindungan sosial pada tahun ini mencapai Rp476 triliun, naik 3,14% dibandingkan dengan 2022. Di sisi lain, bank sentral pun memainkan instrumen moneter dengan cukup ciamik melalui kebijakan suku bunga acuan yang akomodatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemulihan konsumsi rumah tangga dihadapkan pada masalah yang cukup pelik, terutama dalam kaitan bantuan sosial.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia berpandangan Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan bakal menurunkan eksistensi profesi perawat dan sistem kesehatan nasional. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) secara otomatis akan mencabut Undang-Undang (UU) No. 38/2014 tentang Keperawatan. Padahal, menurutnya, beleid itu telah mengatur spesifik keperawatan dan manjadi acuan pengembangan profesi perawat. Harif membeberkan bahwa ketentuan terkait dengan perawat, keperawatan, praktik keperawatan tugas dan wewenang perawat dan pengembangan kompetensi, pendidikan perawat, tidak dimuat dalam draf RUU Kesehatan itu.Selain itu, RUU Kesehatan juga akan memudahkan perawat asing masuk ke Indonesia. Padahal, dia menilai masih banyak perawat-perawat Indonesia yang bisa mengisi ruang pekerjaan tersebut. “Ini akan menyebabkan perlindungan dan kepastian hukum perawat dan masyarakat melemah,” ucapnya. Sebelumnya, organisasi dokter menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Kesehatan pada Senin (8/5). Para dokter dan tenaga kesehatan mengancam akan mogok nasional jika tuntutan tak dipenuhi. Sementara itu, pengajar bidang studi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitriani Ahlan mengatakan RUU Kesehatan akan menuai pro dan kontra karena konsekuensi beleid tersebut memuat substansi lebih banyak.

Langkah PT Kereta Commuter Indonesia meremajakan armada melalui impor kereta bukan baru asal Jepang tertahan di kementerian teknis. Sebaliknya, operator kereta rel listrik itu diarahkan memesan di dalam negeri. Keinginan PT Kereta Commuter Indonesia, anak usaha PT Kereta Api Indonesia, mendapatkan restu mendatangkan 10 rangkaian atau trainset bekas asal Jepang bisa jadi tinggal angan-angan. Sejauh ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap enggan mengeluarkan surat rekomendasi teknis impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru dari Negeri Sakura. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa hingga kini memilih mengikuti hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam laporan hasil reviu BPKP kepada Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) disebutkan ada empat kesimpulan pokok. Pertama, rencana impor KRL bukan baru tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Hal ini merujuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 175/2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri. Kedua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah memberikan tanggapan terkait dengan permohonan dispensasi impor KRL tidak baru yang menyatakan permohonan tidak dapat dipertimbangkan. Alasannya, fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). 

Ketiga, KRL bukan baru yang akan diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor. Keempat, BPKP menjelaskan bahwa dari KRL yang beroperasi kini sebanyak 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan beroperasi, dan 36 unit yang dikonservasi sementara. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pihaknya masih membahas rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Komisi VI DPR. Erick menjelaskan Kementerian BUMN masih melihat ulang kapasitas produksi PT Industri Kereta Api (Inka). Sejauh ini, Inka memiliki dua kualitas yakni versi dalam negeri dan ada yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong terbaik di dunia yakni Stadler. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia dan Inka telah menyepakati kontrak pengadaan rangkaian KRL. Kedua pihak telah sepakat melakukan pengadaan 16 trainset KRL dengan nilai Rp3,8 triliun yang akan rampung pada 2025. VP Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Anne Purba menyatakan, menyangkut impor KRL, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Emiten saham konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang babak belur. Beban utang dan kasus korupsi menyebabkan kinerja mereka merah. Bahkan mulai Senin (8/5), otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau mensuspensi perdagangan saham PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Ini adalah imbas dari penundanan pembayaran bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 yang jatuh tempo Mei ini. Dari sisi kinerja keuangan, WSKT merugi Rp 374,93 miliar pada kuartal I-2023. Catatan tersebut sebenarnya lebih baik dari kuartal I-2022 saat WSKT mencatatkan rugi bersih Rp 830,64 miliar. Sejawat WSKT sesama BUMN karya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), juga mencetak rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk senilai Rp 521,26 miliar di periode yang sama. Di periode sama tahun lalu, WIKA mendulang laba Rp 1,33 miliar. Salah satu penyebab memburuknya kinerja emiten saham BUMN karya adalah minimnya keberhasilan mereka dalam meraih kontrak baru. WIKA, misalnya, mengantongi kontrak baru Rp 6,1 triliun pada kuartal I-2023 atau 17,94% dari target minimal WIKA tahun ini yang di kisaran Rp 34 triliun-Rp 36 triliun. 

Nah, secara umum, BUMN perbankan yang masih membukukan kinerja memukau. Kinerja bank pelat merah juga menjadi penopang kinerja BUMN secara keseluruhan. Tak heran bila emiten saham bank pemerintah juga mendominasi bobot indeks emiten BUMN yang masuk daftar IDX BUMN20. Sampai akhir Maret 2023, Bank Mandiri (BMRI) menyumbang bobot 15,80%. Menyusul Telkom Indonesia (TLKM) sebesar 15,70%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 15,40%, Bank BNI (BBNI) 15,30% dan Semen Indonesia (SMGR) 6,93%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mengemukakan, penundaan pembayaran bunga obligasi menjadi sentimen negatif bagi WSKT. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah direksi WSKT juga turut menyeret saham ini lebih dalam ke zona merah. "Biasanya (sentimen negatif) sejalan dengan pelemahan harga saham," kata Nafan, kemarin, Pengamat Pasar Modal, Teguh Hidayat melihat sektor yang prospektif di tahun 2023 ini adalah saham bank. "Kalau dari kelompok BUMN saat ini hanya perbankan yang menarik," kata Teguh, Senin (8/5).

Kondisi perekonomian nasional dinilai semakin membaik. Hal tersebut tergambar dari realisasi restitusi pajak yang menurun. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, per akhir April tahun ini, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat mencapai Rp 60,96 triliun. Angka ini menurun 13,47% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) sebesar Rp 50,8 triliun, turun 5,43% (yoy). Selain PPN DN, restitusi di periode laporan juga didominasi oleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 sebesar Rp 8,32 triliun. Realisasi tersebut juga terkontraksi 36,49% (yoy). Berdasarkan data Kemkeu per akhir Maret 2023, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 432,25 triliun. Angka itu setara 25,16% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Angka tersebut juga tumbuh 33,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketua Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan, penurunan restitusi pajak menandakan perekonomian domestik, produktivitas usaha dan omzet meningkat. Ketiga faktor itu menyebabkan pajak kurang bayar atau lebih menjadi berkurang. "Ini juga menandakan wajib pajak semakin cermat berhitung dan berhati-hati dalam pengajuan restitusi," kata dia.