JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Janet Yellen mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres dalam mengambil tindakan atas plafon utang dapat memicu krisis konstitusional. Kegagalan itu juga dapat menuai pertanyaan soal kelayakan kredit pemerintah federal AS. Dalam peringatan tanda bahaya itu, Yellen menyebutkan kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni 2023. Ia juga menambahkan, pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya. “Negosiasi mengenai masalah ini tidak boleh dilakukan ‘dengan menodongkan pistol ke kepala rakyat Amerika’,” ujar Yellen saat diwawancarai ABC, yang dikutip Reuters pada Minggu (07/05/2023).
Di samping itu, Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik, pada bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah yang sebesar US$ 31,4 triliun. Tetapi langkah tersebut, termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya, mendapat tentangan dari Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Telkomsel, perusahaan operator seluler dan digital anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, menargetkan penuntasan 100% peningkatan kapabilitas (upgrade) semua base transceiver station (BTS) 3G menjadi 4G/LTE di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Mei 2023. Terakhir, perseroan tinggal menyisakan upgrade BTS 3G di 31 kota/kabupaten di wilayah Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. Proses upgrade itu sudah dimulai sejak Maret 2022 dan sampai saat ini telah menuntaskan di 473 kota/kabupaten dari total 504 kota/kabupaten yang ditargetkan. Ketika memulai program tersebut, Telkomsel punya lebih 49 ribu BTS 3G untuk di-upgrade. Saat ini, Telkomsel punya total lebih dari lebih dari 265.000 BTS yang melayani sekitar 151,1 juta pelanggan. Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, sejak tahap awal program peningkatan jaringan 3G ke 4G/LTE hingga memasuki tahap terakhir sekarang, Telkomsel memastikan untuk tetap menjaga kenyamanan seluruh pelanggan dalam mengakses jaringan data/internet (broadband) terdepan selama proses berlangsung. “Kami optimistis, proses upgrade layanan jaringan tersebut akan semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional seiring dengan semakin terbukanya peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengoptimalkan berbagai potensi kemajuan di berbagai wilayah,” ujar Nugroho, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/5/2023). (Yetede)

Paradigma ekonomi biru kini telah menghegemoni pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal ekonomi biru hanyalah instrumen baru ekonomi politik dan pembangunan berhaluan kapitalisme neoliberal. Ia dipergunakan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di negara-negara berkembang serta berbasis pulau-pulau kecil.

Di Indonesia ekonomi biru dimaknai sebagai ekonomi kelautan (ocean economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkannya menjadi lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut.

Kebijakan ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi (Schutter, 2021), padahal pemaknaan ekonomi biru masih kontroversial karena perbedaan tafsir mengenai mata pencarian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut, dan modal alamiah (Cisneros-Montemayor et al., 2022). Di berbagai negara, ekonomi biru terbukti gagal menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan ekologi. (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/5/2023), mengklarifikasi kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, yakni Rp 2,7 miliar. Padahal, ia selama 14 tahun menjabat Kepala Dinas Kesehatan Lampung. (Yoga)

Kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk menelusuri dan mengelola aset pelaku tindak pidana korupsi dinilai sesuai dengan tugasnya selama ini. Terlebih, Kejaksaan Agung juga berpengalaman mengelola aset kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, Senin (8/5) di Jakarta mengatakan, pemberian wewenang kepada Kejagung untuk mengelola aset tindak pidana yang disita penyidik sejalan dengan tugas pokok kejaksaan selama ini, yakni wewenang penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Kewenangan bersifat menyeluruh itu memungkinkan kejaksaan menelusuri asal mula aset hingga akhir, termasuk pelakunya. Barita merujuk pada draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 yang dikeluarkan pada 17 April lalu. Pasal itu menyebutkan, penelusuran atas aset yang dapat dirampas dapat dilakukan penyidik Polri, Kejagung, KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sementara Pasal 17 mengatur norma kewenangan Jaksa Agung untuk menerima asset tindak pidana yang disita penyidik beserta dokumen pendukungnya. Barita juga menunjuk tugas-tugas yang sejalan dan diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30A disebutkan, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Demikian pula instrumen untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset disiapkan. Lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang selama ini ada di tingkat pusat akan dikembangkan dan dipimpin pejabat eselon I. ”Karena perampasan aset itu tentang kepemilikan yang bisa jadi berpindah tangan. Karena itu, penelusurannya jangan sampai terputus. Yang bisa menyambungkan tugas-tugas itu adalah kejaksaan,” kata Barita. (Yoga)

Pemerintah mengejar penyelesaian proyek strategis nasional yang tersisa selambat-lambatnya awal tahun depan sebelum pemerintahan berganti. Kemungkinan besar tidak akan ada usulan proyek baru di tengah jalan akibat keterbatasan waktu dan kapasitas fiskal. Meski rezim akan segera berganti, kesinambungan penyelesaian proyek diyakini bisa berlanjut. Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, dari periode tahun 2016 sampai awal Mei 2023, pemerintah sudah menyelesaikan 156 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai Rp 1.080,2 triliun. Tahun ini targetnya ada 30 PSN dengan total nilai Rp 288 triliun yang akan dikebut penyelesaiannya. Sebanyak tiga proyek sudah rampung per awal bulan ini, menyisakan 27 proyek lagi.

Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 27 proyek itu sudah mulai berjalan dan diyakini bisa rampung tahun ini. ”Mungkin sekarang tinggal 20-30 5 lagi untuk penyelesaiannya,” kata Airlangga di sela-sela acara Social Space Sewindu PSN yang diadakan di Jakarta, Senin (8/5). Ia mengatakan, selama delapan tahun program PSN berlangsung, masalah klasik yang paling sering menghambat penyelesaian proyek adalah pembebasan lahan dan pembiayaan. Dalam perjalanannya,  beberapa proyek yang dinilai tidak memungkinkan dilanjutkan dan tidak memenuhi kriteria dihentikan dan anggaran dialihkan untuk menggarap proyek strategis lain. (Yoga)

Hingga kini 4,5 juta produk dalam negeri sudah masuk e-katalog. Sejumlah 70-80 persen di antaranya sudah mengantongi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Senin (8/5/2023), tantangannya adalah mendorong produk lokal di e-katalog bisa dibeli. Promosi dinilai menjadi kunci. (Yoga)

Posisi cadangan devisa April 2023 sebesar 144,2 miliar dollar AS, turun 1 miliar dollar AS dibanding posisi Maret 2023. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (8/5/2023), menjelaskan, penurunan itu, antara lain, dipengaruhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan likuiditas valas. Posisi cadangan devisa ini masih cukup mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. (Yoga)