Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) untuk kuartal pertama 2023. Berdasarkan berita tersebut, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,03 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2022. Ada beberapa catatan terhadap data BPS terbaru tersebut. Pertama, kendati ekonomi tumbuh semakin baik, rata-rata laju inflasi kuartal pertama masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,22 persen. Laju inflasi pada April tercatat menurun ke 4,33 persen sehingga pada kuartal kedua nanti ekonomi Indonesia berpotensi lebih produktif. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari 6,26 persen (Februari 2021) dan 5,83 persen (Februari 2022) ke 5,45 persen (Februari 2023). Kendati belum mencapai tingkat alamiah TPT dan capaian sebelum pandemi yang 4,94 persen (Februari 2020), tren penurunan ini membuktikan bahwa lapangan kerja semakin tersedia. Kedua, proporsi pekerja formal juga cenderung menurun, dari 43,36 persen (Februari 2020), 40,38 persen (Februari 2021), dan 40,03 persen (Februari 2022), ke 39,88 persen (Februari 2023). Kenaikan tertinggi terjadi pada status pekerjaan utama pada berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap. Ini berarti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kewirausahaan di Indonesia, bahkan, sebaliknya, lebih banyak orang membuka lapangan kerja sendiri meski masih didominasi sektor nonformal. (Yetede)

Pasar keuangan mendapatkan satu kepastian baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mencabut status kedaruratan global pandemi Covid-19. Pencabutan status pandemi ini dapat berdampak ke pasar keuangan dalam negeri, meskipun sifatnya jangka pendek. Pelaku pasar dan industri memang sudah melakukan kegiatan seperti kondisi sebelum pandemi, terutama pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)  akhir 2022 silam. Namun, investor harus mewaspadai ketidakpastian global. Dalam jumpa pers Jumat pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mewaspadai kondisi ketidakpastian global yang tinggi dan dampak rambatannya pada sektor jasa keuangan nasional. "Meski saat ini dampak rambatannya ke domestik relatif terbatas, tetap perlu langkah antisipatif  memitigasi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan stabilitas sistem keuangan," terang Mahendra, Jumat (5/5). Di sinilah investor harus pintar-pintar melihat peluang. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji mengatakan, investor bakal memanfaatkan momentum ini dengan melakukan pembelian di pasar modal. Dana asing juga akan masuk ke bursa. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, pencabutan status pandemi akan mengerek optimisme pasar jangka pendek. Prediksi Nico, IHSG pekan ini di kisaran 6.745-6.875.

Era suku bunga tinggi perlu diwaspadai, khususnya terhadap utang RI. Pasalnya, beban bunga utang pemerintah, juga pokok utang ke depan bisa lebih tinggi. Seperti diketahui, bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%-5,25% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (4/5). Tingkat bunga acuan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Kenaikan ini berdampak terhadap pasar keuangan dalam negeri. Dari data Bank Indonesia (BI), premi credit default swap (CDS) lima tahun pada Kamis (4/5) lalu naik ke level 99,04 basis points (bps), dari level sebelumnya 92,08 pada 28 April lalu. Sementara itu, investor asing tercatat jual neto ( nett sell ) sebesar Rp 0,55 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Juga, tercatat nett sell sebesar Rp 0,4 triliun di pasar saham. Kondisi itu perlu diwaspadai karena kenaikan suku bunga The Fed bakal berdampak terhadap pembayaran bunga utang pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, pembayaran bunga utang pemerintah akan meningkat 5% hingga 7% dari target tahun ini yang sebesar Rp 441 triliun. Untuk itu, Bhima menghimbau, agar pemerintah waspada. Salah satu solusinya bisa dengan memperkecil porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ataupun melakukan negosiasi dengan kreditur melalui forum Debt Service Suspension Initiative (DSSI) bersama anggota G20. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Sulistyo juga mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed bakal mengerek imbal hasil penerbitan SBN pemerintah, baik rupiah maupun global bond. Hal itu untuk menarik minat investor asing masuk ke pasar SBN domestik. Akibatnya, beban utang pun bertambah.Sebab itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan.

Mayoritas emiten properti mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih selama tiga bulan pertama tahun ini. Meskipun begitu, kinerja emiten properti hingga akhir tahun ini masih berada di bawah bayang-bayang kenaikan bunga. Salah satu emiten properti yang mencetak laba tinggi adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Laba bersih BSDE melonjak 154,09% menjadi Rp 883,98 miliar. Sementara itu, laba bersih PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tumbuh 60,65% secara tahunan. PT Intiland Development (DILD) juga membalikkan kerugian Rp 99,7 miliar di kuartal I-2022 menjadi laba bersih Rp 391,7 miliar pada kuartal I 2023. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, pendorong kinerja emiten properti ialah musim serah terima dari aset properti yang terjual pada tahun 2022. Alhasil pendapatan pun tumbuh positif dari tahun lalu. Analis Phintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memperpanjang pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) hingga akhir tahun 2023 juga ikut mendorong penjualan properti. Hal itu menjadi langkah antisipatif terhadap dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI yang berpotensi meningkatkan bunga KPR. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, dampak negatif kenaikan suku bunga hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Karena itu, Sukarno merekomendasi trading buy untuk saham DILD, BSDE, dan SMRA dengan target harga masing-masing Rp 190, Rp 1.225, dan Rp 655 per saham.

Di tengah musim pengunduran diri sejumlah pimpinan bank digital, kinerja keuangan sektor ini tercatat mulai menunjukkan geliat. Memang, sebagian bank yang sudah untung mulai mengalami penurunan laba. Namun beberapa bank lain sudah berhasil mencatatkan penurunan kerugian secara signifikan. Ada juga bank yang baru mulai mencetak laba. Tercatat ada lima bank digital yang profit di tiga bulan pertama tahun ini. Jika dirinci, Allo Bank Indonesia (BBHI) jadi bank penghasil laba terbesar yakni Rp 90,49 miliar. Disusul Bank Jago (ARTO) Rp 17,5 miliar, Seabank Rp 12,9 miliar, Bank Raya (AGRO) Rp 4,3 miliar, dan BCA Digital Rp 816 juta. Meskipun secara umum kinerja bank digital membaik, pengamat melihat prospek sahamnya masih berat tahun ini. Pengamat ekonomi dan pasar modal Budi Frensidy mengatakan, para investor masih menunggu pembuktian para bank digital tersebut bisa membukukan profitabilitas yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan direksi bank digital, menurut Budi, akan memberikan harapan baru untuk lebih menaikkan laba bersih bank tersebut. Seperti diketahui, Bank Jago dan Bank Neo Commerce (BNC) akan mengganti pucuk pimpinannya. Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memprediksi, saham bank digital masih butuh waktu untuk kembali dalam tren naik . Menurut dia, momentum bank kelompok ini sudah lewat beberapa tahun lalu, di tengah ancaman inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Secara jangka menengah hingga panjang, Nico memandang saham bank digital akan menarik. Namun, untuk jangka pendek, valuasi dan rencana bisnis bank perlu dicermati. Pasalnya, bank masih harus kerja keras membentuk ekosistem digital.

Atur ulang industri asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum selesai. Terbaru, OJK mengatur batas maksimal perusahaan asuransi untuk berinvestasi di pihak-pihak terkait, dalam hal ini termasuk afiliasinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, pengaturan batasan terbaru ini berkaca dari beberapa masalah yang terjadi di perusahaan asuransi belakangan ini. "Beberapa permasalahan terjadi di perusahaan asuransi adalah investasi pada pihak terkait yang sangat besar," ujar Ogi, Jumat (5/5). Meskipun tak disebutkan secara gamblang, PT Asuransi Jiwa Kresna menjadi salah satu yang mengalami masalah tersebut dan akhirnya gagal bayar. Seperti diketahui, portofolio produk asuransi Kresna Life banyak berbasis saham perusahaan terafiliasi. Pertama, investasi selain subdana unitlink atau investasi perusahaan pada pihak terkait secara keseluruhan diatur paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas perusahaan dan pinjaman subordinasi. Pada aturan sebelumnya, batasnya adalah 25%. Kedua, investasi pada pihak terkait secara keseluruhan subdana unitlink paling besar dibatasi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas perusahaan dan pinjaman subordinasi. Ditambah, perusahaan dilarang menempatkan investasi subdana di luar negeri atas polis asuransi untlink berdenominasi mata uang rupiah. Head of Investment Sinarmas MSIG Life Hadi Setiawan bilang, saat ini pihaknya memang memiliki investasi saham ke beberapa pihak terafiliasi, dengan total di bawah 0,1% aset perusahaan di luar aset subdana Paydi. Alasannya karena fundamental perusahaan yang baik.

Proyek Strategis Nasional memasuki fase krusial. Dalam kurun 17 bulan ke depan sebelum pergantian kepemimpinan nasional, seluruh proyek ditargetkan tuntas. Langkah taktis ditempuh pemerintah, dengan memprioritaskan proyek yang dapat selesai tepat waktu, termasuk dari aspek anggarannya. Dengan demikian, seluruh proyek yang telah masuk dalam perencanaan tidak terhenti di tengah jalan dan membebani keuangan negara ke depannya.

Riset Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dari University of Notre Dame mencatat Infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 182 negara yang disurvei pada 2020. Skor Indeks ND-GAIN Indonesia, yang merangkum kerentanan infrastruktur suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya dikombinasikan dengan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan, tercatat 46,8. Peringkat Indonesia kalah jauh ketimbang Brunei Darussalam di peringkat 33 dengan skor 58,1, Malaysia di peringkat 49 (56,6), Thailand di peringkat 68 (52,4), dan Vietnam di peringkat 97 (47,1). Adapun tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia dalam survei yang sama tercatat di peringkat 52 dengan skor 46,8, dari 155 negara yang disurvei. Kerentanan mengukur keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kerentanan mempertimbangkan enam sektor pendukung kehidupan, yaitu makanan, air, kesehatan, layanan ekosistem, habitat manusia, dan infrastruktur. Sementara itu, indeks kesiapan Indonesia, yang mengukur kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi (mempertimbangkan tiga komponen, yaitu kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial) berada pada peringkat 103, dari 192 negara yang disurvei. Adapun, peringkat infrastruktur nasional, berdasarkan survei lainnya, yaitu lembaga konsultan Mesopartner dan Analyticar, berada pada peringkat 28 pada 2021 (dari 184 negara yang di survei) mengalahkan Malaysia di peringkat 29 atau Thailand di peringkat 33 maupun Vietnam (51). Proyek-proyek strategis nasional, yang utamanya berisikan proyek-proyek infrastruktur, nilainya juga terus meningkat yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur nasional. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), misalnya, melaporkan capaian proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Maret 2023 telah rampung sebanyak 156 proyek dengan total nilai mencapai Rp1.080,2 triliun. Sejumlah persoalan masih menghantui penyelesaian PSN, seperti pengadaan tanah dan tata ruang, isu kehutanan dan lingkungan, perizinan, hingga kurangnya tenaga ahli.

Pujian setinggi langit kepada jajaran Kejaksaan Agung dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Korps Adhyaksa itu dinilai memiliki peran dalam mengawal Proyek Strategis Nasional. Tim Kejaksaan Agung disebut telah menyelesaikan pekerjaan pengamanan pembangunan strategis (PPS) sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun. Jumlah itu terdiri dari 4 PSN dan 76 proyek bersifat strategis lainnya. Peran Tim Kejagung dalam mengawal proyek strategis sangat sentral dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek-proyek nasional dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara efektif. “Ini yang kita mau, adanya upaya-upaya pencegahan guna meminimalkan berbagai praktik penyimpangan,” ujarnya awal Maret lalu. Langkah mencegah penyimpangan anggaran untuk PSN maupun proyek unggulan lain, terus menjadi perhatian. Apalagi, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk PSN tak main-main besarnya. Nilai kebutuhan investasi untuk proyek itu mencapai Rp5.746,4 triliun yang dipenuhi dari berbagai skema baik lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha negara, mapun badan usaha swasta. Terhadap kebutuhan pembiayaan investasi PSN, pemerintah melakukan berbagai strategi dengan memberi prioritas anggaran untuk proyek yang memberi efek domino terhadap perekonomian. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran proyek PSN telah dilakukan dengan matang dan melibatkan pemangku kepentingan. Dalam tahapan pelaksanaan anggaran, dia mengakui dapat terjadi dinamika yang memerlukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan. Ketika kondisi tersebut terjadi, pemerintah menyiapkan prioritas anggaran bagi PSN tertentu. Kemenkeu dan stakeholder terkait akan melakukan penandaan anggaran serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek PSN tersebut. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Putri Anetta Komaruddin parlemen berupaya terus mengawal PSN yang didanai oleh APBN agar selesai tepat waktu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, pembiayaan untuk menopang PSN mesti dilakukan lebih baik lagi di masa-masa akhir periode Presiden Joko Widodo.

Sepanjang kuartal I/2023, perekonomian di daerah menunjukkan performa yang cukup apik. Sejumlah wilayah bahkan nyaris menembus pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB hingga level 7%. Bahkan, performa PDRB pada kuartal II/2023 juga diproyeksi bakal lebih solid. PDRB Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya yang pada kuartal I/2023 nyaris menembus level 7% atau tepatnya berada di level 6,95%.Perfoma apik wilayah ini bahkan berada di atas rata-rata nasional yang hanya bertengger di level 5,03% pada kuartal I/2023. “Hampir seluruh sektor utama menyumbang peningkatan ekonomi Kaltim pada kuartal I/2023,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Ricky P Gozali dalam keterangan resminya, Sabtu (6/5). Menurutnya, sektor pertambangan masih mendominasi kinerja perekonomian wilayah ini dengan porsi mencapai 49,48% dari total PDRB Kaltim, dengan pertumbuhan sebesar 4,92% pada kuartal I/2023. Sementara itu, imbuhnya, industri pengolahan mencatat pertumbuhan PDRB sebesar 7,04% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang didorong oleh peningkatan industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lantaran panen kelapa sawit yang lebih baik. 

Ricky menambahkan sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan signifi kan, mencapai 17,36% seiring dengan pembangunan proyek strategis nasional di provinsi ini. Peningkatan ini, imbuhnya, didorong oleh permintaan dan harga komoditas yang tinggi.Tak hanya itu, Ricky juga mengungkapkan bahwa kinerja investasi meningkat pesat sebesar 11,21%, terutama dalam pembangunan konstruksi di wilayah Kaltim. Oleh karena itu, dia optimistis ekonomi Kaltim akan tetap positif di masa mendatang. Provinsi lain yang mencatatkan kinerja PDRB nyaris 7% pada kuartal I/2023 adalah Kepulauan Riau (Kepri). Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat perekonomian wilayah ini tumbuh sebesar 6,51% pada kuartal I/2023. Kepala BPS Kepri Darwin Sitorus mengungkapkan capaian itu lebih tinggi ketimbang kuartal I/2022 yang hanya 2,83%. Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,29% pada kuartal I/2023. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto mengatakan hampir seluruh lapangan usaha di wilayah ini mengalami pertumbuhan, hanya sektor jasa keuangan dan asuransi yang tercatat mengalami kontraksi 0,06%. Aryanto mengungkapkan dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 19,49%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 58,28%.