Pemerintah akan membentuk bursa karbon pada Juni ini dan membukanya pada September mendatang. Pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat aturan mengenai bursa tersebut. Pembentukan bursa karbon memang harus dilakukan bila pemerintah ingin memenuhi target kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), yang diajukan Indonesia untuk mengatasi krisis iklim sebagai bagian dari kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (UNFCCC). Indonesia memiliki modal perdagangan karbon yang besar, seperti luasnya wilayah hutan dan mangrove, sehingga potensi karbonnya berlimpah. Dari penjelasan Richard A. Posner dalam Economic Analysis of Law (2011), eksistensi aturan dan sikap pemerintah menjadi dasar penting bagi keputusan perekonomian. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, sudah hampir pasti Indonesia dapat memenuhi target NDC pada 2029 karena stok karbon yang cukup untuk diperdagangkan. Dasar hukum pembentukan bursa karbon di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam hal ini, OJK ditunjuk sebagai regulator karena bursa karbon merupakan amanat aturan di sektor pengembangan dan penguatan keuangan. (Yetede)

Lampu kuning bagi saham-saham emiten yang masuk dalam radar pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai Senin (12/6) pekan depan, BEI akan menerapkan papan pemantauan khusus tahap pertama, yakni hybrid call auction. Pada tahap pertama, saham emiten tidak likuid akan masuk dalam perdagangan call auction yang berlaku dalam dua sesi dalam satu hari. Artinya, saham hanya bisa ditransaksikan dalam dua sesi dalam satu hari perdagangan. Sebagai perbandingan, saham umumnya ditransaksikan dengan skema continous call. Jadi, saham bisa dibeli kapan pun sepanjang perdagangan bursa saham berjalan. Ketentuan auto rejection saham di papan ini 10% untuk saham yang harganya di atas Rp 10. Jadi, harga saham bisa naik atau turun hingga 10%. Tapi, jika harga saham berada di Rp 10 atau lebih rendah, auto rejection ditetapkan Rp 1. Level terendah harga saham ditetapkan Rp 1 per saham. Sedangkan emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus karena kriteria lain akan menggunakan mekanisme continuous auction. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, papan pemantauan khusus ini sebagai bentuk perlindungan kepada para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy menilai, skema periodic call auction bisa menjaga volatilitas saham yang kurang likuid. "Ini papan bagi saham menuju delisting. Periodic call auction bagus karena bisa menggenjot likuiditas," ujarnya.

Ikhtiar pemerintah Indonesia untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agaknya masih berat. Laju ekonomi pada tahun depan bisa melambat. Bahkan untuk menyentuh level 5% pun tampaknya masih sulit. Alhasil, pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di rentang 5,1%-5,7%. Batas bawah target tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sebesar 5,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, batas bawah target pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan masih adanya risiko yang meningkat pada tahun depan. "Itu yang kami lihat. Jadi batas bawahnya diturunkan dari 5,3% ke 5,1%," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Kamis (8/6). Menkeu bilang akan terus mewaspadai dan mengantisipasi pelemahan ekonomi. Terutama, sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor dan dampak kebijakan suku bunga dari negara maju. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai batas atas target itu masih terlalu tinggi, lantaran batas bawah dipangkas. Ia mengusulkan agar batas atas target pertumbuhan ekonomi diturunkan ke level 5,6%. Itu pun masih di atas estimasi pertumbuhan ekonomi 2024 oleh BI yang sebesar 4,7%-5,5%. Melambatnya perekonomian Indonesia juga sejalan dengan prediksi beberapa lembaga internasional. Bank Dunia, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit mencapai angka 5%. Dalam laporan terbaru Global Economic Prospects edisi Juni 2023, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9% pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Organization for Cooperation and Development (OECD) juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di bawah 5%, tepatnya 4,7%. Namun pertumbuhan ekonomi berpotensi membaik di tahun depan ke level 5,1%.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya memang sudah selesai. Namun penyelesaian aset-aset yang berkaitan dengan kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah ini masih terus berjalan. Hingga kini aset dalam kasus Jiwasraya yang sudah diserahkan ke negara baru sekitar Rp 3,1 triliun. Terbaru, Kejaksaan Agung sudah berhasil melelang satu paket saham PT Gunung Bara Utama sebanyak 1.626.383 saham. Harga yang ditawarkan dalam transaksi tersebut mencapai Rp 1,94 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan sudah ada pemenang dari lelang tersebut, yakni PT Indobara Utama Mandiri. Nilai transaksi dari lelang aset Jiwasraya tersebut hampir Rp 2 triliun. "Pelelangan ini belum masuk karena ada prosesnya bagi mereka untuk bayar, biasanya diberikan waktu lima hari baru masuk." ujar Ketut, kemarin. Namun, Ketut meyakini jaminan dari pemenang lelang sebesar Rp 900 miliar hampir tidak mungkin dibatalkan, karena setara setengah dari harga saham. Ia juga menyebut kejaksaan masih akan terus mengupayakan penjualan aset-aset Jiwasraya lainnya. Kejaksaan juga berpeluang mendapatkan aset yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya dari saham-saham yang tercatat di bursa. Saham-saham tersebut sudah dimilliki oleh Kejaksaan Agung dan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan didesain lebih rasional, dengan menimbang masih tingginya ketidakpastian global serta dampak yang ditimbulkan terhadap konsumsi dan investasi, dua pendorong utama produk domestik bruto (PDB). Kemarin, Kamis (8/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan pendahuluan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 memangkas batas bawah target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3% menjadi 5,1%. Adapun, untuk batas atas tetap tak berubah yakni sebesar 5,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penurunan batas bawah target pertumbuhan ekonomi dilandasi oleh masih besarnya peningkatan risiko pada 2024. Kementerian Keuangan pun memetakan dinamika ekonomi yang terjadi tahun depan. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif, salah satunya konsumsi yang terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait dengan tren penurunan ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha menyusul masih kuatnya dinamika ekonomi dunia dan Pemilu 2024. 

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga melakukan kajian terhadap perkembangan perekonomian terkini untuk meningkatkan akurasi dari berbagai asumsi dasar yang akan digunakan dalam perhitungan RAPBN 2024. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa batas atas dari target pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 5,7% masih terlalu tinggi. Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, mengatakan eskalasi tensi geopolitik meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global. Hal ini juga memengaruhi geliat ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Dia menambahkan, dinamika dan risiko ekonomi dunia serta potensi dampaknya ke Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan asumsi pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, kinerja ekonomi di tahun politik tidak bisa ekspansif, apalagi prospek ekonomi global cukup menantang. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, menyarankan pemerintah memperlonggar ruang fiskal sehingga belanja bantuan sosial mampu tetap tebal pada 2024. Langkah itu akan menguatkan daya beli sehingga tercipta stabilitas konsumsi. "Caranya, pemerintah bisa melebarkan defisit APBN meskipun harus tetap di bawah 3% PDB," ujarnya.

Perbankan memperkuat strategi untuk mendulang simpanan giro dan tabungan di tengah tren kenaikan suku bunga simpanan. Kelompok bank besar yang banjir likuiditas, berupaya sekuat tenaga agar rasio dana murahnya terus meningkat. Mengutip dana analisis uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia, rata-rata suku bunga simpanan berjangka untuk seluruh tenor naik. Jika dilihat sepanjang tahun ini, suku bunga simpanan jangka 3 bulan pada April 2023 bertengger di level 4,44% lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2022 sebesar 4,19%.Adapun suku bunga simpanan untuk tenor 12 bulan, bergerak dari 4,71% pada akhir 2022 menjadi 4,97% pada April 2023.Kenaikan itu membuat suku bunga simpanan bank, terutama di segmen bank menengah kecil bergerak naik. Naiknya bunga simpanan deposito diimbangi dengan indikasi pergerakan dana murah dari giro dan tabungan, mengalir ke simpanan deposito.Sampai dengan April 2023, outstanding simpanan deposito senilai Rp2.873,7 triliun atau tumbuh 0,35% dibandingkan dengan periode Desember 2022.Sementara itu, simpanan giro dan tabungan masing-masing turun 6,76% dan 1,06%. BSI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan atau payroll gaji karyawan. Melalui kolaborasi ini, BSI dapat melayani lebih dari 900 pegawai di bawah Kementerian Perhubungan.Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan bahwa kerja sama pengelolaan gaji berupa payroll dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti di Kementerian Perhubungan terbukti memberikan efi siensi beban bagi hasil. Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn menuturkan upaya mengerek dana murah dilakukan BCA untuk menekan biaya dana di tengah tren kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan upaya mempertebal dana murah memang menjadi salah satu strategi perbankan dalam menjaga kinerja bisnisnya di tengah tren suku bunga acuan BI yang tinggi.

Senda Hurmuzan, Kepala Balai Besar Survei dan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, mengatakan pemerintah tetap menargetkan konversi terhadap 50.000 sepeda motor konvensional menjadi berbasis listrik pada tahun ini. Tahun depan pun diharapkan bisa menembus angka 150.000 unit. Untuk menarik minat masyarakat melakukan konversi, pihaknya bakal memperbanyak fasilitas swab battery di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). “Kami sedang mencari investor yang berkenan menjadi operator dan investor penukaran baterai. Dengan adanya investor penukaran baterai ini, sepeda motor listrik tidak perlu membeli baterai, cukup hanya tukar saja,” katanya, dikutip Kamis (8/7). Pemerintah menyiapkan subsidi senilai Rp7 juta untuk setiap konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis listrik di bengkel yang terdaftar. Pemberian bantuan itu dilaksanakan oleh Kementerian ESDM kepada bengkel konversi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE. Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani menambahkan, Instruksi Presiden No. 7/2022 juga sangat mendukung percepatan target konversi motor listrik.

Pengoperasian megaproyek kereta cepat Jakarta—Bandung Jawa Barat tak diubah pada pertengahan Agustus 2023, meskipun ada dugaan kendala dalam proses sertifikasi laik operasi dari regulator. Tak putus dirundung malang. Paribahasa yang artinya mendapatkan musibah terus menerus tengah dialami proyek kereta cepat rute Halim Jakarta—Tegalluar, Bandung Jawa Barat. Setelah mengalami masalah teknis akibat pencurian kabel tembaga dan baut yang terpasang di jalur kereta cepat di Karawang baru-baru ini, proyek strategis nasional (PSN) itu kembali didera masalah belum keluarnya sertifikat kelayakan operasi untuk Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB). Padahal, operasional perdana KCJB dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2023 atau bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Bila merujuk jadwal tersebut, persiapan operasional proyek kereta cepat adalah kurang dari 3 bulan. Belum lagi, beberapa stasiun KCJB masih digarap oleh kontraktor. Pada saat yang sama, kontraktor penggarap yang juga pemegang saham konsorsium Indonesia yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah mengalami hambatan dengan adanya proses restrukturisasi finansial. Oleh karena itu, regulator yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek KCJB yaitu Mott Macdonald, PwC, dan firma hukum Umbra merekomendasikan operasi komersial dilakukan pada Januari 2024.

Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator KCJB mengumumkan target operasional kereta cepat rute Jakarta—Bandung tetap yaitu pada 18 Agustus 2023. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa periode soft launching untuk masyarakat yang berminat mencoba KCJB dimulai pada Agustus hingga September 2023. Masyarakat juga bisa menjajal integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua stasiun pelayanan LRT Jabodebek. Selain itu, masyarakat juga bisa mencoba integrasi KA feeder dengan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi. Namun, Emir tak membantah bahwa belum semua stasiun KCJB bisa melayani penumpang. “Pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/6). Juru bicara Kemenhub yang juga Staf Khusus Menhub Bidang Pengembangan SDM dan Kehumasan Adita Irawati menyarankan menanyakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Bank Perekonomian Rakyat atau BPR memainkan peran sentral guna menopang para pebisnis usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Bali. Revisi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan diyakini akan memompa performa BPR di Bali untuk pulih dari badai pandemi Covid-19 dan meningkatkan perannya untuk menyokong ekonomi kerakyatan Pulau Dewata. Diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK) menjadi angin segar bagi pebisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali yang sudah lama menantikan aturan baru sebagai pedoman bagi mereka untuk melakukan eks pansi bisnis di luar pembia yaan.Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki BPR dan BPR Syariah (BPRS) sebanyak 133 unit dengan total aset senilai Rp19,6 triliun.Tak ayal, Bali menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk mengembangkan ekspansi bisnis BPR/BPRS.Bahkan, data dari Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Bali menunjukkan bahwa sebanyak 41 BPR di Bali tercatat sudah memiliki aset di atas Rp100 miliar. Tak hanya itu, dua BPR di Bali juga tercatat memiliki aset di atas Rp1 triliun. 

Tak tanggung-tanggung, BPR di Bali membidik bisnis potensial, seperti valuta asing (valas), hingga mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui aksi penawaran perdana saham (initial public offering/IPO).Kini, angan ekspansi itu tinggal selangkah. BPR masih menunggu diterbitkannya ketentuan teknis berupa peraturan OJK (POJK) yang kini masih dimatangkan oleh regulator. Ketua Perbarindo Bali I Ketut Komplit sangat optimistis dengan UUP2SK yang dinilai akan membuat laju BPR makin kencang. Dia menilai, selama ini BPR hanya dibatasi pada bisnis pembiayaan. Pada bisnis ini, imbuhnya, BPR mesti bersaing dengan bank umum dan bank daerah yang jauh lebih menarik bagi debitur. Oleh karena itu, Ketut menilai bahwa saat ini adalah momentum bagi seluruh BPR untuk bisa memperkuat modal dengan melantai di pasar modal maupun mengembangkan unit usaha lainnya dengan mengoptimasi peluang di Pulau Dewata. Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa saat ini POJK BPR masih dalam proses pembahasan oleh OJK. Kendati, Kristianti menyambut positif semangat BPR untuk melakukan ekspansi di luar pembiayaan sebagai penguatan modal. Dihubungi terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan bahwa pihaknya memerlukan penulisan kembali atau rewriting kebijakan guna memastikan apa yang dicantumkan dalam UU PPSK bisa diimplementasikan untuk kemajuan BPR.

Melayangan atau bermain layang-layang di Bali bukan sekadar hobi, melainkan juga melestarikan tradisi. Melayangan yang bergulir sejak Juni dan memuncak pada Juli mendatang jadi tanda akan berakhirnya musim panen padi. Sekelompok pemuda berlarian di area parkir Taman Werdhi Budaya Bali, Jalan Nusa Indah, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, Sabtu (27/5) menjelang sore. Sebagian menarik tali dan sebagian lainnya menyambut turunnya layang-layang berbentuk ikan. ”Ada yang patah,” ujar I Wayan Budana (25), pemilik layang-layang berbentuk ikan atau bebean itu. Budana alias Cepung, bersama rekan-rekannya, memperbaiki layang-layang itu dan menerbangkannya lagi. Belakangan ini, langit di Bali disemarakkan oleh beragam jenis layang-layang dengan beraneka warna. Layang-layang itu meliuk-liuk bak menari di angkasa. Putu Ari Suardita (20), asal Desa Sading, Mengwi, Kabupaten Badung, juga menerbangkan layang-layang. Ia hobi melayangan sejak kecil, yang ia kenal dari ayahnya. Melayangan di Bali kini menghadapi tantangan ketiadaan lahan yang lapang dan terbuka, terutama di perkotaan. Apalagi di sejumlah kawasan terdapat bentangan kabel listrik dengan tegangan tinggi.

Di Bali, bermain layang-layang tidak mengenal batas usia. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya di Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana mengaku masih sering bermain layang-layang hingga saat ini. ”Saya sejak kecil, sekitar tahun 1981, sudah ikut mengangkat layangan. Saat itu saya masih di sekolah dasar,” ujar Suryana yang kini berusia 49 tahun. Bagi sebagian masyarakat di Bali, melayangan tidak hanya bentuk hiburan dan rekreasi atau permainan tradisional. Namun, juga bagian dari upaya merawat tradisi dan menjaga akar budaya serta melestarikan lingkungan. Melayangan juga bentuk tradisi masyarakat agraris di Bali yang dikaitkan sebagai pemuliaan terhadap Dewa Siwa, yang dipercaya turun ke Bumi sebagai rare angon atau anak gembala. Layang-layang itu menjadi ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia petani atas panenan yang diperoleh. Suryana mengatakan, layang-layang juga bagian dari kelengkapan persembahan kepada Dewa Siwa, yang turut mengatur siklus kehidupan di dunia dan alam semesta. (Yoga)