Di tengah sentimen negatif akibat beratnya beban pemerintah yang membayangi emiten konstruksi pelat merah, emiten saham konstruksi swasta memiliki prospek yang lebih baik. Saat ini kepercayaan investor tengah menurun lantaran kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dibayangi isu utang dan likuiditas. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, sejumlah emiten saham konstruksi swasta masih mencetak pertumbuhan kinerja. Meskipun, tak semua kontraktor swasta tersebut berhasil mengantongi kenaikan laba. Salah satu kontraktor swasta yang cukup unggul ketimbang kompetitornya adalah PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA). "NRCA masih mampu menghasilkan laba bersih positif sepanjang tahun 2022," ujar Jono kepada KONTAN, kemarin. Sedangkan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 24,21% menjadi Rp 360,35 miliar pada kuartal I 2023. Sayang, ACST masih rugi Rp 29,86 miliar. Sementara itu, PT Total Bangun Persada (TOTL) masih optimistis bisa mengantongi pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 2,3 triliun dan Rp 95 miliar pada tahun 2023. Jika dibandingkan BUMN Karya, kinerja kontraktor swasta masih lebih baik. Sebab, kata Jono, perusahaan konstruksi swasta lebih biasanya lebih memperhitungkan margin dan risiko. Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora, mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sudah berjalan bisa menjadi sentimen positif untuk emiten konstruksi swasta. Sebab, hal ini bisa mendorong perolehan kontrak para kontraktor swasta, meskipun tak akan sebesar BUMN Karya.

Imbal hasil (yield) obligasi dalam negeri terus turun. Faktor internal dan eksternal menjadi penyebab penurunan yield Surat utang negara (SUN) Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg kemarin, yield SUN acuan tenor 10 tahun yakni FR0096 berada di 3,1%. Ini adalah level terendah yield SUN sejak terbit yakni pada 22 Agustus 2022. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto mengatakan, tren kenaikan suku bunga yang semakin terbatas menyebabkan yield SUN ikut terpangkas. Secara fundamental, kondisi dalam negeri, menurut Handy cukup solid. Hal ini ditandai dengan inflasi yang turun. Kebijakan fiskal juga berjalan positif tercermin dari neraca transaksi berjalan (current account) yang surplus. Pada triwulan I-2023, transaksi berjalan membukukan surplus US$ 3,0 miliar atau 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Direktur dan Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula mengatakan, harga surat berharga negara (SBN) makin kuat karena kondisi domestik yang lebih kondusif. Faktor lain yang mempengaruhi adalah, penerbitan SBN rendah padahal permintaan terus tinggi. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi pun menyebut, jika sikap The Fed terhadap kebijakan tingkat suku bunganya akan menjadi salah satu katalis yang menggerakkan yield obligasi.

Dering kinerja PT Indosaat Tbk (ISAT) berpotensi kian nyaring di tahun ini. Salah satu penyebabnya pertumbuhan penetrasi telepon seluler dan internet serta konsumsi data yang meningkat. Apalagi, menurut Analis BCA Sekuritas, Mohammad Fakhrul Arifin, ISAT masih memiliki ruang menaikkan tarif data. "Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) berpeluang mencatatkan rata-rata pendapatan per pengguna atawa average revenue per user (ARPU) yang jauh lebih tinggi pada 2024. ARPU ISAT diprediksi lebih dari Rp 40.000 pada 2024, dari Rp 32.900 di kuartal I-2023," kata dia, Rabu (7/6). Selama ini, tarif data ISAT sedikit tertinggal dari rekan-rekannya, yakni Rp 2,77 per megabyte (mb) pada kuartal I-2023. Sementara itu, tarif data XL Axiata tercatat sebesar Rp 3,13 per mb dan Telkomsel Rp 3,64 per mb. Untuk menguji kemungkinan ini, Fakhrul melakukan metodologi sensitivitas untuk mengukur dampak ARPU lebih tinggi terhadap margin EBITDA ISAT. Asumsi kenaikan trafik data 10% per tahun, maka kenaikan tarif data pada 2023 di 5%-10% dan sebesar 3%-7 pada 2024. Kemudian, kenaikan ini akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan data 16%-21% pada tahun 2023 dan 13%-18% di tahun 2024. Efeknya, ARPU ISAT per bulan akan berkisar Rp 36.700-Rp 37.600 di tahun ini dan Rp 40.300-Rp 42.000 di tahun 2024. Analis Phillip Sekuritas Indonesia, Edo Ardiansyah dalam riset 24 Mei 2023 juga memperkirakan, basis pelanggan ISAT melonjak 30% pada tahun 2023 dan ARPU campuran naik 14,3% jadi Rp 38.700 dari Rp 33.900 pada 2022. Ia memproyeksi, pendapatan ISAT tumbuh sebesar 12% CAGR pada 2021-2025. "Ke depan, ISAT harus fokus pada peningkatan basis pelanggan dan menyediakan produk yang terjangkau, serta investasi dalam infrastruktur jaringan," ungkap Edo. Analis OCBC Sekuritas, Kevin Jonathan Panjaitan juga yakin, ISAT akan menuai hasil penyelesaian 100% integrasi jaringan dengan teknologi multioperator core network (MOCN) pada kuartal I.

Perbankan semakin gencar melakukan penjualan aset-aset bermasalah yang dimiliki, guna mempercepat pemulihan aset. Jika penjualan sukses dan tingkat recovery atau pemulihan tinggi, maka akan semakin mendorong peningkatan laba bank tahun ini. Mekanisme penjualan aset dilakukan dengan melalui lelang, fiat eksekusi atau putusan pengadilan, pengalihan hak tagih, serta novasi atau pembaharuan utang. Lalu ada lagi dengan skema asset swap atau tukar guling aset dengan surat utang. Bank Negara Indonesia (BNI) misalnya, punya kredit macet Rp 17,4 triliun secara bank only per Maret 2023. Ini setara 2,8% dari total kreditnya. NPL Bank Rakyat Indonesia (BRI) bahkan mencapai Rp 32,1 triliun, atau 3,02% dari total kreditnya. Karena itu, bank-bank tersebut getol melakukan penjualan aset-aset bermasalah. Kebanyakan aset-aset yang sedang dijual bank terkait dengan properti. BNI, dalam pengumumannya, menyebut akan melelang lima bidang tanah di Tangerang Selatan dan Apartemen Kingland Avenue yang berdiri di atasnya. Total luas mencapai 22.349 meter persegi (m2). Melansir lelang.go.id, Rabu (7/6), aset tersebut di lelang dengan limit Rp 849,3 miliar. Setoran jaminan peserta lelang dipatok Rp 254,8 miliar. BTN juga saat ini sedang melego sejumlah aset kredit kontruksi proyek apartemen. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, sebelumnya menyebut, aset tersebut milik tujuh pengembang. Namun, ia tidak menyebut siapa pengembangnya.

Di tengah upaya pemerintah merealisasikan kebijakan ekonomi hijau (green economy), Uni Eropa justru mengganjar Indonesia dengan kebijakan baru anti-deforestasi yang dapat menghambat ekspor komoditas unggulan Tanah Air. Regulasi yang bernama European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) mewajibkan komoditas seperti minyak sawit, daging sapi, kayu, kopi, coklat, hingga karet tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Beleid EUDR yang diterapkan sejak 16 Mei 2023 dan berlaku efektif 18 bulan mendatang bisa mengancam ekspor produk kehutanan asal Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan regulasi EUDR di satu sisi terlalu diskriminatif bagi Indonesia. “Impak ekonomi kita secara langsung, ekspor di sektor kehutanan US$6 miliar atau Rp90 triliun,” katanya dalam Bisnis Indonesia–Green Economy Forum, Rabu (7/6). Apalagi, bila ditambah dengan komoditas minyak sawit, ancaman EUDR terhadap ekonomi Indonesia bisa lebih besar lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor produk sawit Indonesia ke tiga negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Belanda, Spanyol, dan Italia sepanjang tahun lalu mencapai US$2,0 miliar.

Belum selesai persoalan UU antideforestasi, UE juga berancang-ancang menerapkan restriksi baru mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjusment mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan UE itu menyasar negara produsen besi dan baja yang dikenakan pajak lingkungan secara sepihak oleh Eropa jika perusahaan di negara tersebut belum membayar pajak karbon. Indonesia seperti negara lainnya sudah terikat dalam Paris Agreement dan agenda milik Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu SDG 2030. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menilai EUDR tidak sesuai dengan prinsip perjanjian perdagangan internasional. Menurutnya, kebijakan UE juga merugikan masyarakat di dunia karena menyasar kakao, kedelai, hingga produk yang mengandung, diberi makan, atau dibuat dengan menggunakan komoditas itu. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono berharap pembukaan pasar baru untuk komoditas sawit setelah ada EUDR. Sebaliknya, Senior Advisor Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Rukiyah Rafik menyatakan EUDR sulit disiasati oleh perusahaan yang sumber pasokan sawitnya berasal dari petani swadaya.

Penyakit diabetes membebani BPJS. Pada 2045 diperkirakan pembiayaan penyakit diabetes mencapai Rp10,22 triliun—Rp23,59 triliun. Jumlah penderitanya juga diperkirakan meningkat menjadi 10,2 juta dari 6,9 juta pada 2022. Menyangkut ini, Menteri Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan agar ada kebijakan baru menanggulangi masalah ini melalui instrumen pungutan cukai minuman berpemanis atau minuman manis. Pemerintah telah bersepakat dengan DPR terkait cukai minuman manis dalam pembahasan RAPBN 2023. Sementara, Menteri Keuangan masih belum menentukan kapan pelaksanaanya. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ketidakpastian global memang menjadi pertimbangan utama belum dilaksanakan pungutan new excise goods ini. Industri minunan manis sangat majemuk, bahkan melebihi sektor tembakau sebagai pionir objek cukai. Coverage produsennya seluruh Indonesia. Dalam menjalankan prinsip quantitatif mearusrement seperti teknis cukai mandatkan, sangat tidak sederhana. Memang teknologi informasi 4.0 memungkinkan menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan ini kewajiban pemerintah untuk “menyediakannya” sebagaimana amanah Pasal 7 Undang Undang Cukai, maka perlu pengaturan dengan hati hati. Asas feasibility dalam hal ada new excise goods adalah mutlak dipertimbangkan. Pemerintah tak boleh “rugi bandar” alias ongkos pungut cukai tidak boleh lebih besar dari perolehan cukainya. Asumsikan ongkos pungutnya 10% dari nilai cukai minuman berpemanis sebagaimana Perpres No. 130/2022 mencapai Rp4,06 triliun, maka ongkos pungutnya ada di kisaran Rp400 miliar. Pengenaan cukai minuman berpemanis memerlukan kebijakan “levelling” produsen dari aspek yang memungkinkan. Parameternyanya bisa saja omzet dari perusahaan.

Investasi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara dan ekonomi hijau terus ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada kalangan investor dari berbagai negara. Saat berbicara di hadapan pelaku bisnis dalam ajang Temasek Foundation di Sands Expo & Convention Center, Singapura pada Rabu (7/6), Presiden Joko Widodo menyampaikan sebanyak 300 paket investasi senilai US$2,6 miliar masuk dalam tahap awal yang ditawarkan kepada korporasi swasta untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai US$2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” ujar Kepala Negara. Presiden mengajak pelaku bisnis untuk menanamkam modalnya di IKN Nusantara. Tawaran investasi di kawasan itu dinilai menjanjikan karena tingkat kepercayaan publik terhadap investasi di Indonesia berada di level tinggi. Selain proyek IKN Nusantara, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia turut berkomiten dalam energi transisi. Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air cukup besar. “Izinkan saya memberikan contoh dari potensi PLTA, kami punya 4.400 sungai yang bisa menjadi potensi PLTA, 128 dari itu adalah sungai besar. Contohnya, sungai Kayan di Kalimantan, itu sumber energi hijau untuk kawasan industri hijau di Kalimantan Utara,” katanya. Kunjungan ke Malaysia digunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) Indonesia, dan hal penting lainnya.

Belum beres soal masalah utang yang menggunung akibat beratnya beban penugasan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kini mendapat tudingan baru. Kementerian BUMN menuding, ada  potensi fraud atau  manipulasi laporan keuangan beberapa BUMN Karya. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap seputar isu buruknya tata kelola keuangan BUMN Karya. Dia mengungkapkan, dugaan tersebut antara lain mengarah pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Kementerian BUMN, kata Tiko, tengah menginvestigasi WSKT dan WIKA guna memastikan perlu tidaknya  pernyataan kembali atau restatement laporan keuangan kedua emiten tersebut. Dugaan keganjilan di laporan keuangan BUMN Karya juga tengah ditelaah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada tiga laporan keuangan yang tengah ditelaah yaitu WSKT, WIKA, dan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, lantaran masih ditelaah, saat ini belum bisa dinyatakan apakah terbukti ada pelanggaran atau tidak. "Kalau ada pelanggaran, kami akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/6). Menanggapi tudingan ini, SVP Sekretaris Perusahaan  WSKT, Ermy Puspa Yunita mengatakan, dalam menerbitkan laporan keuangan, WSKT selalu mengacu kepada aturan yang berlaku. WSKT juga mengikuti peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. "Sebelum menerbitkan laporan keuangan, WSKT juga sudah melakukan beberapa tahapan dan proses audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai auditor independen," ujarnya.

JAKARTA,ID-Budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) yang dibangun Kementerian dan Perikanan (KKP) di Kebumen, Jawa Tengah  sudah memasuki masa panen parsial. Keberhasilan ini  diharapkan menjadi pemicu  tumbuhnya kegiatan  budi daya udang yang ramah lingkungan di Indonesia. "Ini panen parsial yang kedua, size 50. Panen parsial pertama beberapa waktu yang lalu, size 70. Bulan ini kita juga akan panen raya di size 40," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai panen parsial yang kedua di BUBK Kebumen, Jateng. Hasil panen parsial kali ini ditaksir 14 ton dari 28 petak tambak. Sedangkan pada panen parsial  pertama beberapa waktu lalu, KKP berhasil memanen 14,4 ton udang. Menteri Trenggono, dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama, menjelaskan, udang yang dipanen seluruhnya sudah terjual. Dia bahkan sempat bertemu pembeli yang datang langsung ke kawasan tambak. "Pesan pentingnya, udanag ini salah satu komoditas strategi yang harus bisa jadi andalan Indonesia kedepannya. Bersama dengan lobster, tilapia, rumput laut dan kepiting," papar dia. (Yetede)

Target pemerintah menuntaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 kian berat. Saat ini masih terdapat 16 provinsi dari 24 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dari target rata-rata nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan bisa terus ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% dari total penduduk pada tahun 2024. Sedangkan 16 provinsi seperti di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, angka kemiskinannya di atas target yang dipatok. Untuk bisa menuntaskan pekerjaan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebutkan pemerintah bakal melakukaan tiga pendekatan. Pertama, memberikan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, seperti perluasan lapangan kerja. Ketiga, secara paralel melakukan perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun sumber daya manusia. Meski begitu, Suharso mengatakan terdapat tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai 0% di 2024. Hal ini karena adanya perbedaan standar perhitungan kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah dan global.