Saham emiten barang baku menukik dengan cepat. Tercermin dari IDX sektor basic materials yang melorot 17,57% secara year to date (ytd) hingga perdagangan Selasa (6/6). Padahal, per kuartal I-2023 indeks saham barang baku melemah 2,66%. Dus, sektor ini anjlok sekitar 15% dalam kurun dua bulan. Pelemahan indeks barang baku hanya kalah dari saham sektor energi yang saat ini mengalami minus 22,99% ytd. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Rio Febrian menyoroti pergerakan saham di sektor barang baku ikut terseret sentimen eksternal. Terutama dari stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara manufaktur dan industri dunia, seperti China, Eropa, dan Amerika Serikat. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima menyoroti karakteristik sektor barang baku yang cenderung cyclicals. Seperti pada emiten pertambangan mineral, barang kimia, dan semen yang ada siklus terendiri. Kinerja emiten barang baku juga mengikuti siklus permintaan dari industri manufaktur. Pada periode April dan Mei, Raphon mengamati saham tambang mineral turun tajam terseret kekhawatiran merosotnya permintaan global. Pada saat yang sama, pergerakan saham emiten kimia dan semen cenderung sideways. Founder WH Project, William Hartanto menyatakan, penurunan tajam pada saham barang baku juga akibat minimnya minat investor. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova turut memandang peluang saham barang baku mengalami rebound. Namun, hanya secara jangka pendek lantaran tekanan harga masih membayangi. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo sepakat, momentum kenaikan harga saham barang baku masih cenderung terbatas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kredit perbankan tahun ini bisa tumbuh 10%. Kendati begitu, lajunya semakin melandai sepanjang tahun berjalan ini. Per April 2023, kredit perbankan hanya tumbuh 8,08%, semakin menyusut dari awal tahun. Kredit pada Januari masih tumbuh 10,53%, lalu meningkat 10,64% pada Februari dan melandai menjadi hanya naik 9,93% pada Maret. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, beberapa bank memang sudah ada yang melaporkan melakukan revisi target kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) mereka tahun ini. Namun, perbankan secara agregat masih optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan kredit 10%. Menurut Dian, optimistisme didorong kondisi ekonomi domestik yang relatif sudah pulih dan adanya persiapan Pemilu 2024 yang umumnya dapat mendorong konsumsi. Dari kacamata OJK, melandainya laju kredit perbankan pada April hanya karena siklus musiman saja. Dian menyebut, pertumbuhan kredit di April secara historikal memang selalu turun dibanding bulan sebelumnya, kecuali pada tahun 2022. Tapi Dian juga mengakui permintaan kredit masih tumbuh terbatas. Selain itu, pencabutan berbagai stimulus Covid-19 juga berpengaruh. Karena itu, belum semua bank berniat merevisi target. Bank Central Asia (BCA) misalnya, masih mempertahankan target penyaluran kredit 10%-12% tahun ini. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan, bank akan mengkaji peluang penyaluran kredit di berbagai sektor secara hati-hati.

Indonesia sebagai negara dengan sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah ternyata masih menghadapi aral yang tidak mudah dalam mewujudkan gagasan green economy atau ekonomi hijau. Program transisi energi yang menjadi pilar penting dalam ekonomi hijau belum juga menghasilkan kemajuan berarti. Persoalan lain seperti jenis proyek energi hijau yang bakal dikerjakan, termasuk upaya menjaring investasi yang lebih besar, turut menjadi perhatian. Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah banyak membuat gebrakan untuk mengejawantahkan cita-cita ekonomi hijau. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah diselaraskan dengan tujuan pencapaian target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060. “Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, Selasa, (6/6). HSE-CSR Manager Bayan Resources Dian Fiana Ratna Dewi mengatakan bahwa begitu gencarnya tuntutan masyarakat global tentang energi bersih menciptakan perubahan permintaan. “Produk tinggi emisi ini akan mengalami penurunan permintaan. Ke depan, kami akan menuju diversifikasi untuk energi yang ramah lingkungan. Kendati, masih perlu waktu yang agak panjang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai target nol emisi karbon tersebut, pemerintah menetapkan permintaan listrik di Indonesia dapat dipasok dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 700 gigawatt (GW). Adapun, pemanfaatan EBT hingga saat ini baru sekitar 12,5 GW dari potensi yang mencapai 3.000 GW. Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi. Dia menilai, upaya menjaring investasi masih belum optimal karena masih banyak yang belum akrab dengan proyek energi hijau. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2023 belum sesuai dengan target. Semestinya, kata dia, setiap tahun ada penambahan pembangkit energi terbarukan di sistem PLN.

Setelah disahkan pada awal tahun ini, satu demi satu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mulai diimplementasikan. Mandat baru UU P2SK kepada Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diwujudkan dengan Global Master Repo Agreement (GMRA). GMRA adalah perjanjian induk repo antarbank yang menjadi prasyarat utama sebelum melakukan transaksi repo. Transaksi repo itu sendiri adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat berharga negara (SBN). Artinya, GMRA memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi repo. Faktor kepastian hukum selama ini agaknya menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan transaksi repo antarbank di Indonesia. Transaksi repo antarbank yang didominasi oleh beberapa bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kukuh secara yuridis seakan menjadi bukti yang valid. Padahal, bank swasta sejatinya memiliki potensi yang besar dalam pengembangan transaksi repo antarbank. Dari sisi kuantitas, jumlah bank swasta mencapai ratusan, jauh di atas jumlah bank BUMN tadi. Dari sisi volume, mobilitas dana yang ditransaksikan antarbank bisa mencapai triliunan per hari. Meski lending facility hanya memasang tarif suku bunga acuan plus 75 basis poin, ia tetap saja dianggap ‘mahal’ jika ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berburu dana lewat transaksi repo antarbank mensyaratkan SBN sebagai jaminan. Sementara, tidak semua bank yang butuh dana memiliki SBN. Pada titik ini, GMRA memberikan fasilitas perlindungan kepada transaksi repo antarbank. BI dan OJK toh tetap melakukan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap transaksi repo antarbank. Alhasil, GMRA digadang menjadi sumber likuiditas tambahan bagi perbankan untuk pembiayaan ekonomi nasional.

Saham di kelompok LQ45 berpeluang terkerek sebagai respons atas kebijakan BEI yang melakukan normalisasi batas auto rejection. Perubahan batasan tersebut memberi peluang pergerakan harga menjadi lebih lebar. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian persentase auto rejection bawah (ARB) sebesar 15% mulai perdagangan Senin (5/6). Kebijakan itu menjadi bagian dari ketentuan tentang persentase auto rejection simetris tahap pertama. Dalam kerangka kebijakan BEI, selanjutnya persentase auto rejection tahap kedua akan dilakukan pada 4 September 2023. Pada tahap pertama, batasan auto rejection atas (ARA) ditetapkan berbeda untuk tiap fraksi harga dengan rentang antara 20%—35%. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto mengatakan bahwa kebijakan normalisasi batas auto rejection akan meningkatkan gairah pasar karena rentang pergerakan yang lebih lebar. Dengan demikian, para investor cenderung lebih mudah untuk bertransaksi sehingga likuiditas pasar meningkat. Dengan normalisasi batas auto rejection, Investindo Nusantara Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 6.300—7.300 pada tahun ini. Posisi IHSG yang saat ini masih relatif rendah, menurut Pandhu dapat dimanfaatkan investor untuk mulai mengoleksi saham-saham sebagai investasi jangka panjang. Sepanjang tahun ini, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih rendah dari Indeks LQ45 Menurut Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina, penyebab IHSG underperform dibandingkan dengan LQ45 adalah akibat saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang tidak masuk ke dalam LQ45 sehingga memberatkan IHSG.

Perusahaan asal Singapura Calypte Holding berkolaborasi dengan korporasi dari China CGN Energy International Holding Co. Limited untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Bengkalis, Riau.Tak hanya itu, keduanya juga bakal membangun pembangkit listrik tenaga gas turnin gabungan (CCGT) dengan kapasitas 500 MW.Chairman Eksekutif Calypte Holding Iskandar mengungkapkan proyek ini akan menjadi backbone bagi energi listrik Sumatra. PLTS dan CCGT di Bengkalis ini akan memulai konstruksi pada Januari 2025 dan diharapkan selesai pada September 2027. Di Kepulauan Riau, Calypte Holding juga sedang membangun PLTS sebesar 1.500 MW dengan menggunakan sistem ground mounted. Namun, imbuhnya, dengan adanya PLTS ini, Riau akan menjadi pusat energi terbarukan yang kuat dan berkelanjutanDia menambahkan proyek PLTS ini diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar US$1,2 miliar, sedangkan proyek CCGT diproyeksikan mencapai US$1 miliar.General Manager of Business Development CGN Energy International Holdings Liu Run menilai Indonesia memiliki kondisi yang sangat baik untuk pengembangan PLTS.

Alokasi anggaran subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik di sektor transportasi pada 2024 meningkat 30,15% menjadi Rp12 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini. Lonjakan subsidi di sektor transportasi pada tahun depan disumbang oleh subsidi keperintisan dari Rp3,51 triliun pada 2023 menjadi Rp4,1 triliun. Khusus subsidi kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) juga meningkat dari Rp6,71 triliun pada 2023 menjadi Rp7,9 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan memang menyiapkan alokasi anggaran subsidi angkutan perintis untuk semua moda sebesar Rp4,1 triliun untuk tahun anggaran 2024. Menurutnya, alokasi anggaran keperintisan itu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi subsidi pada 2023 sebesar Rp3,51 triliun. Perinciannya, moda transportasi darat mendapatkan Rp1,5 triliun yang di antaranya akan digunakan untuk 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antar moda, tujuh lintasan angkutan barang, serta angkutan perkotaan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Khusus sektor perkeretaapian juga mendapatkan alokasi subsidi keperintisan senilai Rp176,98 miliar untuk subsidi layanan kereta di tujuh lintasan. Pada sektor perhubungan udara, dia menjelaskan akan mendapatkan dana sekitar Rp554 miliar untuk 42 rute perintis kargo, 220 rute penerbangan perintis penumpang, satu rute subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang serta kargo. Menhub menegaskan jumlah tersebut belum termasuk PSO 2024 yang diberikan pada sektor perkeretaapian dan sektor transportasi laut sebesar Rp4,7 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp3,2 triliun. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan rencana kenaikan subsidi angkutan perintis merupakan salah satu upaya Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Menurutnya, kenaikan subsidi tersebut perlu mengingat masih banyaknya masyarakat terutama di daerah terpencil dan terdepan yang membutuhkan akses transportasi yang optimal.

Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan pada proyek industri pengolahan limbah plastik yang bakal berdiri di Kawasan Industri Kendal (KIK). Fasilitas pabrik milik PT Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia tersebut diproyeksikan mampu mendaur ulang hingga 48.000 ton limbah botol plastik setiap tahunnya.Jackie Surtani, Development Bank Director Private Sector Operations Department, menyebut proyek tersebut menjadi yang pertama kali dilakukan tak cuma di Jawa Tengah ataupun di Indonesia, tapi juga di dunia. ADB sendiri memiliki program Blue SEA Finance Hub yang dimulai sejak November 2021. Program ini secara khusus menyasar pengembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Ada dua prioritas yang dituju ADB melalui program tersebut. Pertama, untuk mendorong keberlanjutan dan konservasi laut di kawasan Asia Tenggara. Kedua, menjadi katalis bagi arus investasi baik dari sektor publik maupun swasta untuk mendukung proyek ekonomi biru tersebut. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain upaya peningkatan ketahanan kawasan pesisir, upaya penanganan limbah plastik di laut, serta pembiayaan ekonomi biru yang meliputi usaha perikanan hingga pariwisata.Owner sekaligus Chairman Alba Group Asia Axel Schweitzer mengungkapkan ada sekitar 8—12 juta ton plastik yang berakhir di laut.

Penyaluran bantuan cadangan pangan beras bagi 4,42 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terbagi atas dua tahapan di Jawa Barat telah mencapai 100%. Kini, tahap ketiga penyaluran cadangan beras itu ditargetkan tuntas pada 20 Juni. Penyaluran bantuan pangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat bersama Perum Bulog Wilayah Jawa Barat dan PT Pos Indonesia Regional 2 dan 3 Wilayah Jawa Barat ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah .Kepala DKPP Jabar Moh. Arifin Soedjayana mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk penyaluran pangan dan PT Pos Indonesia sebagai transporter sampai ke titik bagi penerima manfaat. Sementara itu, Executive Vice President PT Pos Indonesia Regional III Bandung Fahdian Yunardi Hasibuan menargetkan proses salur bantuan pangan beras pada seluruh KPM di Jabar tuntas pada 20 Juni.“100% insyaallah. Sekarang rata-rata per hari kami menyalurkan 450 ton ke 22 kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kami,” katanya. Pihaknya juga telah menetapkan tempat terdekat untuk memudahkan KPM. Bahkan, titik itu tak hanya di kelurahan atau desa, melainkan juga pada beberapa lokasi titik bagi dilakukan sampai ke tingkat RW. Kepala Kantor Wilayah Bulog Jawa Barat Muhammad Attar Rizal menambahkan pihaknya telah menyiapkan 65.000 ton beras untuk percepatan program ini. Pihaknya juga menjamin bahwa ketersediaan beras cadangan cukup untuk dua bulan ke depan jika terjadi perpanjangan program.

 BMKG memprediksi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole akan muncul bersamaan serta  semakin menguat pada semester II-2023. Akibatnya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal dan kekeringan di beberapa wilayah. Wilayah yang berpotensi kekeringan ialah Jawa, Nusa Tenggara, sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Musibah kekeringan akibat fenomena iklim El Nino serta Indian Ocean Dipole (IOD) terakhir kali terjadi pada Juli-Oktober 2019. BMKG mencatat, ketika fenomena El Nino dan IOD terjadi pada 2019, sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Papua mengalami curah hujan di bawah normal. Oleh karena itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memprediksi dampak yang sama bakal terjadi mulai paruh kedua tahun ini.

”BMKG mendeteksi IOD semakin menguat ke arah positif saat ini. Pada tahun 2019 kekeringan terjadi  akibat El Nino lemah yang diikuti dengan IOD positif,” kata Dwikorita saat konferensi pers secara daring, Selasa (6/6). El Nino dan IOD merupakan fenomena global yang memberikan pengaruh terhadap curah hujanyang terjadi diwilayah Indonesia. Keduanya saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering. ”Jadi, keduanya saling menguatkan kondisi tersebut. Ini perlu disampaikan perkembangannya,” lanjut Dwikorita. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto  menambahkan, musim kemarau sudah mulai masuk 60-70 % di wilayah Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kondisi tersebut perlu diwaspadai dan segera memodifikasi cuaca di tempat yang akan terdampak. (Yoga)