Rusia siap mengerahkan rudal balistik antar benua Sarmat generasi baru yang mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir. Mobilisasinya dilakukan berkaitan dengan perang di Ukraina. ”Peluncur Sarmat pertama akan menjalani tugas tempur dalam waktu dekat,” kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya untuk lulusan baru akademi militer Rusia di Aula St George Kremlin, Moskwa, Rabu (21/6). Rudal RS-28 Sarmat berbahan bakar cair sepanjang 35 meter itu dirancang menjangkau sasaran hingga 18.000 kilometer. Rusia mengeklaim, AS dan Eropa bisa dijangkau dengan mudah.

Negara-negara Barat menggelar Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina 2023 di London, Inggris, 21-22 Juni, untuk kedua kalinya sejak Rusia menginvasi Ukraina, Februari 2022. Dalam pertemuan di Lugano, Swiss, Juli 2022, negara-negara Barat berkomitmen mendukung Ukraina memulihkan diri pascaperang. Mereka menyadari tahap pemulihan ini akan berbiaya tinggi dan memakan waktu puluhan tahun. Bank Dunia awalnya membuat perkiraan perlunya anggaran darurat senilai 14 miliar USD untuk memperbaiki segala kerusakan akibat invasi Rusia ke Ukraina. Namun, studi terbaru Bank Dunia, PBB, Uni Eropa (UE), dan Pemerintah Ukraina menyebutkan, pemulihan ekonomi dan perbaikan segala kerusakan akan menelan biaya sedikitnya 441 miliar USD.

Negara-negara Barat sepakat membuat Rusia menanggung segala kerusakan di Ukraina. Sejak akhir 2022 UE bahkan akan mewujudkan usulan menggunakan aset-aset Rusia yang sudah disita untuk membiayai rekonstruksi Ukraina. Skemanya, aset-aset Rusia tersebut diinvestasikan. Hasilnya diberikan kepada Ukraina. Menurut UE, ada 215,5 miliar USD dan 20 miliar euro aset terpisah yang dimiliki bank sentral Rusia dan individu swasta Rusia yang dibekukan otoritas Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina sebagai sanksi sepihak kepada Rusia. (Yoga)

Indonesia dinilai sudah melewatkan momentum meraup devisa hasil ekspor (DHE) bernilai besar karena surplus neraca perdagangan mulai mengecil. Namun, peluang mendapatkan DHE tetap ada ditengah risiko pelambatan permintaan global. Kebijakan DHE itu juga dapat bermanfaat kala siklus kenaikan atau booming komoditas kembali terulang di masa depan. Agar optimal, kebijakan itu perlu dibarengi diversifikasi pasar dan produk ekspor berbasis hilirisasi. Hal itu mengemuka dalam diskusi Gambir Trade Talks#10 bertema ”Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional” yang digelar Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag secara hibrida di Jakarta, Rabu (21/63).

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengatakan, surplus perdagangan Indonesia pada 2022 sangat besar, mencapai 54,46 miliar USD. Hal itu ditopang kenaikan harga komoditas global, termasuk komoditas unggulan Indonesia, seperti batubara, CPO, dan besi baja. Akan tetapi, surplus perdagangan itu tidak terefleksi pada peningkatan dana pihak ketiga (DPK) valuta asing (valas). DPK valas relatif stagnan, sedangkan kenaikan harga komoditas yang berpengaruh pada surplus neraca dagang tahun 2022 tak signifikan menambah DPK. Dengan surplus sebesar itu, kata Andry, DHE yang bisa di raup Indonesia sebenarnya bsar. Namun, penambahan term deposit (TD) valuta asing DHE di perbankan pada 2022 hanya 7 miliar USD. (Yoga)

Perusahaan teknologi Grab Holdings atau Grab yang berkantor pusat di Singapura mengumumkan bakal memutus hubungan kerja lebih dari 1.000 karyawan. Keputusan ini diambil sejalan dengan strategi mempertajam fokus bisnis perusahaan. Kendati terjadi pemangkasan karyawan di Grab ataupun rivalnya, yakni GoTo, layanan transportasi berbasis aplikasi diyakini masih dibutuhkan masyarakat. Beberapa perusahaan baru dengan layanan sejenis bahkan tetap berkembang. Mengutip blog Grab, Selasa (20/6) Co-Founder dan CEO Grab Anthony Tan telah mengirim surel kepada karyawan. Dalam surel itu, dia mengklaim, keputusan melakukan PHK bukan jalan pintas menuju profit. Sebab, selama dua tahun terakhir perusahaan konsisten mengelola biaya di semua area operasional untuk meningkatkan efisiensi. Hasilnya, pendapatan perusahaan naik setiap triwulan sejak triwulan I-2022.

”Dengan atau tanpa perampingan, kita sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat untuk mencapai titik impas pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) grup yang disesuaikan pada tahun 2023. Kendati profitabilitas merupakan aspek penting, ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan yang lebih panjang. Fokus kita adalah jalan ke depan,” tulis Anthony. Perubahan bisnis tidak per- nah terjadi secepat sekarang. Teknologi, seperti kecerdasan buatan,terus berevolusi dengan luar biasa cepat. Biaya modal mengalami peningkatan yang berdampak langsung pada lanskap persaingan. Menurut Anthony, terhadap lebih dari 1.000 karyawan yang terkena PHK, perusahaan memberikan dukungan finansial, medis, dan karier profesional. (Yoga)

Pemerintah sedang menyiapkan lima rancangan Permen sebagai turunan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sementara itu, polemik publik terkait pemanfaatan dan ekspor pasir laut masih terus bergulir. Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda mengemukakan, pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dinilai mendatangkan dua komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yakni dari tarif PNBP untuk harga pasir laut dan tarif izin reklamasi. ”Jadi negara seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar,” katanya saat dihubungi pada Rabu (21/6/2023). Tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut diatur dalam Kepmen KP No 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP yang diteken pada 18 September 2021, dimana tarif PNBP untuk pemanfaatan pasir laut dalam negeri Rp 188.000 per meter kubik dan untuk ekspor dipatok Rp 228.000 per meter kubik.

Menurut Huda, optimalisasi sedimentasi laut dapat dilakukan pada lokasi dumping sedimentasi dan di luar dumping. Material sedimentasi yang begitu banyak dan mengganggu akan dikeruk untuk kebutuhan reklamasi. Adapun ekspor pasir laut menjadi pilihan terakhir. ”Ekspor adalah pilihan terakhir karena kebutuhan reklamasi, pembangunan infrastruktur, prasarana, dan sarana cukup banyak,” katanya. Pihaknya tengah menyiapkan lima rancangan Permen sebagai aturan turunan PP 26/2023, meliputi tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, ketentuan mengenai permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, laporan realisasi volume pengangkutan, dan penempatan di tujuan pengangkutan. Rancangan Permen juga terkait tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tata cara pengenaan sanksi administratif. (Yoga)

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional atau NFA Andriko Noto Susanto mengatakan, pihaknya sedang menyusun dokumen tertulis yang mengedepankan aspek kuantitatif serta mempertimbangkan setiap pelaku yang berada di mata rantai pasok daging sapi dari hulu ke hilir. Rencana tersebut disusun sebagai dasar usulan program swasembada daging sapi menjadi proyek strategis nasional atau PSN.

”Kami akan lihat potensi keterlibatan peternak, BUMN dan daerah, serta pelaku industri terkait. Dalam penyusunannya, kami juga berdiskusi dengan akademisi. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan selesai,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (21/6). Selain itu, NFA juga akan mendalami dan mengkaji kembali aturan-aturan yang berkaitan dengan swasembada daging nasional, termasuk tentang impor sapi indukan, mulai dari regulasi tingkat kementerian. Sejalan dengan kajian tersebut, NFA juga mendalami opsi-opsi teknis dalam mengimpor sapi hidup untuk dikembangbiakkan dalam rangka meningkatkan populasi sapi dalam negeri. (Yoga)

Ketidak cocokan pasokan dan permintaan gas untuk industri menjadi problem yang belum terselesaikan. Infrastruktur, pipanisasi gas juga perlu dipacu agar menjangkau lebih banyak industri. Praktisi energi Achmad Widjaja, Rabu (21/6) di Jakarta, mengatakan, di sejumlah daerah, pelaku industri masih tertatih karena problem ketersediaan gas. Masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga fluktuatif dan tidak menikmati harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan. ”Persoalannya bolak-balik masalah infrastruktur, sedangkan industri diarahkan untuk wajib pakai gas (energi dengan emisi lebih rendah). Ini perlu ada kepastian,” kata Achmad. Ia mencontohkan, terdapat permintaan industri di Jatim untuk menyerap gas. Namun, pelaku industri butuh kepastian harga dan pasokan.

”Mau menaikkan dari 6 USD per MMBTU (juta metrik british thermal unit) hingga berapa pun, yang terpenting ketersediaannya dulu,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menaikkan HGBT untuk tujuh bidang industri. Salah satu penekanannya ialah pertimbangan ketersediaan pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara. Sebelumnya, mayoritas industri pengguna dikenai harga 6 USD per MMBTU. Dalam aturan baru, harga menjadi lebih tinggi meski ada pula yang tetap. Sebagian besar masih di bawah 7 USD per MMBTU. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menuturkan, harus ada perbaikan kelancaran pasokan gas di Jatim. Selama triwulan I-2023, mereka hanya mendapat alokasi 65 %. Industri keramik di Jatim pun membayar 6,3-6,5 USD per MMBTU. ”Kenaikan (HGBT) menjadi 6,32 USD per MMBTU semakin memberatkan dan memengaruhi daya saing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65 %. (Yoga)

Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengusulkan pembentukan badan dan peraturan perundang-undangan khusus sandang. Anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Iwan Lukminto, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta,  Rabu (21/6/2023), menyatakan, gagasan itu akan mengatasi kompleksitas masalah daya saing TPT nasional. Selama ini, sektor TPT diatur oleh sembilan kementerian/lembaga. (Yoga)

Senior Vice President Lending Moladin, lokapasar mobil bekas, Mulyadi Tjung, mengatakan, penjualan mobil bekas berbahan bakar minyak masih menjanjikan di tengah ”gempuran” kendaraan listrik. Perdagangan mobil bekas dipengaruhi penjualan mobil baru. ”Di Indonesia, rata-rata mobil digunakan selama 10-15 tahun. Bila melihat hal itu, potensi pasar mobil bekas bisa 2-3 kali lipat dari penjualan mobil baru,” ujarnya, Rabu (21/6/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pemprov Sultra kembali mengalokasikan Rp 121 miliar untuk melanjutkan pembangunan kantor baru. Sebagian kalangan menganggap program itu mencederai kepentingan publik. Selain banyak kebutuhan dasar masyarakat belum tercapai, Sultra juga terlilit defisit anggaran Rp 355 miliar. Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Sultra Martin Effendi Patulak mengatakan, tahap kedua pengerjaan kantor gubernur segera dimulai seiring selesainya tahap lelang. Anggaran yang dialokasikan Rp 121 miliar.”Menurut rencana, pekan depan mulai pengerjaan. Pada tahap kedua ini akan dibangun delapan lantai dari total 23 lantai perencanaan,” kata Effendi di Kendari, Rabu (21/6).

Pembangunan pada 2023 merupakan lanjutan pengerjaan awal tahun lalu. Saat itu, pengerjaan tiang pancang telah dilakukan. Anggarannya Rp 27 miliar. Pada tahap awal dilakukan pemancangan 341 titik dari total 652 titik. Tekniknya menggunakan hidrolik yang dianggap minim gangguan. Effendi menyebutkan, gedung itu akan menjadi kantor baru untuk semua dinas di Pemprov Sultra. Dengan demikian, pelayanan warga akan terpusat di satu tempat. Meski gedung lama masih layak ditempati, ia mengeklaim, gedung baru juga bisa menghemat anggaran. Saat ini, banyak kantor dinas rusak dan butuh perbaikan. Adanya gedung bersama berarti tidak perlu memperbaiki gedung dinas yang rusak satu per satu. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sektor pertanian menghadapi tantangan  untuk mewujudkan rencana strategis (Renstra) 2020-2024. Ancaman El Nino, pembatasan ekspor beras beberapa negara serta kasus hukum yang tengah  dihadapi Kementrian Pertanian diharapkan bisa diantisipasi dengan baik.  Berbagai kalangan mengingatkan pemerintah harus fokus merealisasikan sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Fokus ini diharapkan bisa mewujudkan visi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kinerja pertanian dinilai masih jauh dari tujuan Rensta. Peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator seperti ketersediaan beras ditarget 46,8 juta ton pada 2024 atau bertambah sekitar 1,9 juta ton (4,8%) setiap tahun dari sasaran 39,2 juta ton tahun 2020. Hal ini harus diperkuat dengan DPR serius melakukan pengawasan, tidak lalai ditengah ingar-bingar tahun politik menjelang pilplres dan pileg. Bila pemerintah bergegas meningkatkan teknologi dan inovasi serta menyalurkan subsidi pupuk tepat sasaran, produksi pertanian bisa ditingkatkan sekitar 30%. (Yetede)