Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan setumpuk permasalahan, dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, hingga evaluasi, dalam pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) pada 2020 hingga semester I 2022. Temuan BPK itu di antaranya menyebutkan terdapat ketidakoptimalan mekanisme verifikasi atas ketepatan penghitungan nilai usulan PMN seperti terjadi di IFG Life. “Rencana penyehatan keuangan Jiwasraya yang digunakan sebagai dasar penyusunan kajian usulan PMN ke IFG Life melalui BPUI menggunakan estimasi penghitungan yang tidak valid,” demikian bunyi laporan hasil pemeriksaan BPK tertanggal 21 Februari 2023.

Menurut BPK, penghitungan yang tidak valid tersebut yaitu memperhitungkan proyeksi admitted assets berupa piutang dan properti investasi dalam kajian usulan PMN. BPK menemukan piutang berupa tagihan premi yang sebenarnya dialihkan dari Asuransi Jiwasraya ke Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp 2,12 triliun ternyata tidak ada sebagaimana proyeksi yang ada dalam rencana penyehatan keuangan Jiwasraya. Selain itu, kajian usulan PMN dan properti investasi senilai Rp 1,08 triliun belum dapat dialihkan karena statusnya belum jelas. BPK menilai ketidakakuratan tersebut mempengaruhi besarnya penghitungan nilai PMN yang akan ditetapkan pemerintah dan akhirnya mempengaruhi proses penyelesaian permasalahan PT Jiwasraya.

Pada 2021, Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan menerima dana dari pemerintah melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp 20 triliun. PMN tunai itu digunakan untuk penguatan struktur permodalan anak usaha, yaitu PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Salah satu amanat pemerintah atas terbentuknya IFG Life adalah penyelesaian atas persoalan yang terjadi di Jiwasraya. Menanggapi laporan hasil pemeriksaan BPK soal IFG Life, Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina D. Sistha, mengatakan temuan tersebut terjadi saat rencana penyehatan keuangan awal Jiwasraya. Menurut dia, IFG telah memperbaiki. ”Di bagian kesimpulan laporan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa pengelolaan PMN dan pengalihan portofolio sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan,” kata dia, kemarin. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penawaran berlanjut obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap I dengan target Rp 5 triliun. Hasil dana dari aksi korporasi tersebut akan digunakan untuk mendukung ekpansi perseroan untuk penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Merujuk prospektus ringkas yang dirilis Bank Mandiri pada Kamis (22/06/2023), obligasi berwawasan lingkungan ini terdiri dari seri, yaitu Seri A dengan nilai Rp1,95 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,8% per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kmeudian, Seri B dengan nilai Rp3,05 triliun ditawarkan tingkat bunga tetap sebesar 6,1 per tahun, dan berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Tanggal efektif green bond pada 21 Juni 2023 dengan masa penawaran umum 23-36 juni 2023. Untuk tanggal penjatahan pada 27 Juni 2023, tanggal distribusi green bond secara elektronik pada 4 Juli 2023 dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2023. Adapun, berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan 1 Tahun 2023 Bank Mandiri adalah idAAA (triple A). Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 17 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Konsumsi energi nasional, dalam hal ini listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan gas diyakini akan meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan rumah tangga, usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perubahan status Indonesia dari pandemi menjadi endemi per 21 Juni 2023. "Dengan produktivitas dunia usaha yang semakin normal tentu berbagai kebutuhan energi baik itu listrik, gas, dan BBM akan semakin meningkat," kata WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada Investaor Daily, di Jakarta, kemarin. Dengan adanya kenaikan kebutuhan energi tersebut, kata Sarman, diharapkan bisa diantisipasi oleh pemerintah melalui BUMN, supaya dalam ketersediaannya, mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia  usaha. Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Karporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto kepada Investaor Daily, PLN telah mendeteksi  fenomena pemulihan ekonomi pasca menurunnya angka Covid-19 disaat kegiatan ekonomi mendekati normal. Hal ini, kata dia, ditandai dari data beban dan peningkatan penjualan listrik sebesr 6,3% dari 257,6 TWh pada tahun 2021 pada tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID- Pasar saham diprediksi menggeliat menjelang pemilu 2023, berdasarkan tren yang ada di lima pemilu sebelumnya. Sejalan dengan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi naik 8% enam bulan sebelum pemilu 2024 dan ditutup di level 7.300 akhir 2023. Head of Investment Connoistsuer Moduit manuel Adhy Purwanto menegaskan, pasar saham pada enam bulan sebelum pemilu selalu naik. Berdasarkan data Moduit, menjelang gelaran pemilu 20 Oktober 1999, 5 Juli 2024, 8 Juli 2009, 9 Juli 2014, 17 April 2019, IHSG terapresiasi masing-masing 20,26%, 5,9%, 48,52%, 19,6%, dan 11,73%. "Meski positif, bukan indeks akan cenderung naik, karena pemilu. Artinya, kondisi ekonomi global lebih menjadi fokus utama pasar dari pada pemilu. Pemilu hanya memberikan support terhadap tema utama yang ada di global," papar manuel, kamis (22/06/2023). Dia menambahkan, enam bulan setelah pemilu, indeks bergerak variatif. Dari lima pemilu sebelumnya, indeks tiga kali tumbuh dan dua negaitf. Setelah enam bulan pemilu 20 Oktober 1999, IHSG terdepresiasi 9.93, lalu 2019 turun 4,81%, sedangkan Juli 2004, Juli 2009, dan Juli 2014 masing-masing naik 36,29%, dan 3,36%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Gelombang PHK pada usaha rintisan berbasis teknologi (start-up) ditingkat global yang juga akan berimbas ke Indonesia diperkirakan masih mungkin berlanjut, bahkan hingga tahun 2024. Langkah ini terpaksa dilakukan oleh para pengelola start-up ditengah upaya mengefisiensikan bisnis, memperbaiki fundamental keuangan, serta karena kesulitan mencari pendanaan (fund-raising) untuk ekpansi bisnis. Bahkan tindakan ekstrim bisa dilakukan sampe menutup usaha. Seperti diberitakan, OLX Group baru saja mengumukan PHK terhadap 800 karyawan, Grab sebanyak 1.000 karyawan, dan Uber 200 karyawan. Sebelumnya, pada Maret lalu, Go To juga telah mengumumkan PHK terhadap 600 karyawan. Pada Desember 2022, JD.ID juga mengumumkan PHK terhadap 200 karyawan yang dilanjutkan dengan penutupan usaha di Indonesia dan Thailand pada Maret 2022. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan star-up berkelas unicorn yang memilki valuasi minimal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun. Selama ini, terutama sejak, berdiri hingga tahun 2021, mereka banyak ekpansi dan membesarkan skala bisnis dengan banyak 'membakar-bakar' uang dari investor. Mereka merasa saat ini menjadi momentum yang pas untuk menyehatkan bisnisnya yang dilakukan sejak 2022. (Yetede)

ST JOHN,ID-Pencarian kapal selam wisata yang hilang dalam  sebuah ekspedisi untuk melihat bangkai kapal Titanic melewati batas kritis 96 jam pada Kamis (22/06/2023) pagi waktu setempat, ketika suplai udara didalam kapal untuk bernafas bisa saja telah habis. Hal ini menjadi momen yang suram dalam upaya intens untuk menyelamatkan lima orang di dalamnya. Persedian oksigen di kapal selam Titan yang hilang didekat bangkai kapal Titanic diprediksi telah menipis. Dan tersisa hanya untuk beberapa jam lagi pada Kamis waktu setempat. Sementara itu, proses pencarian kapal selam yang hilang kontak beserta lima orang di dalamnya  dilakukan secara besar-besaran oleh tim SAR multinasional. Yang telah melewati hari kelima di wilayah seluas ribuan kilometer persegi di Atlantik Utara yang terpencil. "Sebuah kendaraan yang dioperasikan dalam jarak jauh oleh kapal Kanada telah mencapai dasar laut dan mulai mencari keberadaan  kapal selam Titan di sana," demikian pernyataan Penjaga Pantai AS pada Kamis di Twitter, yang dilansir Reuters. Tim penyelamat dari berbagai negara dan kerabat, serta teman-teman dari lima penumpang Titan sempat memilki  harapan besar ketika Penjaga Pantai AS mengatakan pada Rabu (21/06/2023), bahwa pesawat pencari Kanada telah merekam suara-suara di bawah air dengan menggunakan pelampung sonar pada Selasa (20/06/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatatkan perkembangan pesat dengan realisasi investasi per kuartal 1-2023 mencapai Rp 8,5 triliun. Berkaitan itu, administrator KEK diharapkan terus menciptakan iklim investasi yang lebih baik  sehingga akan memudahkan investor yang ingin berinvestasi. Berdasarkan realisasi per kuartal I-22023 tersebut, ada tambahan 54 pelaku usaha yang beroperasi  di KEK dan tambahan serapan tenaga kerja  mencapai 10.918 orang. Hingga tahun ini, KEK di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan telah ditetapkan sebanyak 20 KEK  yang terdiri atas 10 KEK industri dan 10 KEK  pariwisata. Dari 20 KEK tersebut, terdapat 269 pelaku usaha yang beroperasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 66.740 orang. Sementara itu, pertumbuhan realisasi investasi KEK pada 2022 mampu menembus 51,8% atau mencapai Rp113,3 triliun. Total investasi tersebut terdiri atas kontribusi pelaku usaha sebesar Rp 87,6 triliun (79%) dan badan usaha Rp 25,7 triliun (23%). Plt. Sekertaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Soegiarso menjelaskan, untuk meningkatkan iklim investasi  di Indonesia khususnya di dalam KEK, diperlukan pelayanan perizinan berusaha yang baik, sehingga akan memudahkan investor yang ingin berinvestasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Momentum libur panjang pada 28 Juni-2 Juli 2023, mendatangkan berkah bagi industri pariwisata Tanah Air. Tingkat kunjungan ke destinasi wisata favorite yang diyakini bakal melonjak, yang berimbas pada keterisian kamar (okupansi) hotel berbintang hingga mencapai 100%. Angka itu, melesat dibanding rata-rata tingkat okupansi nasional saat ini yang hanya 41-45%. "Di pulau Jawa ada Yogyakarta, Malang, Puncak, dan Bandung. Sementara di Sumatera ada lampung yang tengah naik daun, kemudian Palembang, Sumatera Barat, dan Toba. Tempat-tempat ini yang akan menjadi incaran masyarakat untuk berwisata di long weekend nanti. Pemesanan hotelnya bisa diatas 80%, bahkan di hotel berbintang bisa full," kata Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada Investor Daily, Kamis (22/06/2023). Yusron mengatakan, penambahan cuti bersama Idhul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi pada 28 Juni dan 30 Juni, akan lebih baik berdampak pada pergerakan wisata lintas provinsi. "Kondisi infrastruktur yang sudah jauh lebih membaik juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih jalur darat. Dan karena menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan bisa dengan mudah mengubah rencana perjalanannya, sehingga reservasi hotel tidak lagi dilakukan dari jauh-jauh hari," ungkap dia. (Yetede)

Rencana pemerintah mengimpor kereta rel listrik baru sebanyak tiga rangkaian dinilai akan menambah beban operasional PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Musababnya, pembelian kereta baru akan memberi biaya penyusutan yang lebih tinggi bagi operator KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (KRL Jabodetabek) itu. "Kalau biaya penyusutan besar, dampaknya bisa ke kenaikan tarif atau dana PSO (public service obligation)," ujar Ketua Forum Perkretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, kepada Tempo, kemarin. Aditya memperkirakan harga kereta impor baru sepuluh kali lebih mahal dibanding harga KRL bekas, kereta bekas Rp 1,6 miliar per kereta, sedangk harga kereta baru Rp 20 miliar per kereta. Nantinya, nilai tersebut dikalikan jumlah kereta dalam satu rangkaian yang akan dipesan.

Kendati demikian, pembelian KRL baru memiliki nilai tambah berupa kualitas yang lebih bagus dan masa manfaat lebih panjang. Begitu pula dengan biaya perawatan yang diproyeksikan lebih murah karena barangnya masih baru. "Tapi, konsekuensinya, harga beli yang tinggi akan mempengaruhi biaya operasi KCI," tuturnya. Karena itu, Aditya menilai, pembelian kereta impor baru akan menambah biaya operasi KCI dalam jumlah signifikan, kendati hanya tiga rangkaian. Jika satu rangkaian diasumsikan memiliki 12 kereta, total ada 36 kereta yang akan didatangkan dari luar negeri. Sebagai informasi, KCI juga sudah berkontrak dengan PT Industri Kereta Api (Persero) alias Inka untuk membeli 16 KRL baru dengan nilai total hampir Rp 4 triliun. Tambahan biaya operasi tersebut, ucap Aditya, berpotensi dibebankan langsung kepada masyarakat berupa kenaikan tarif KRL atau ditanggung pemerintah dengan menambah dana PSO. "Kalau dikenakan ke tarif, hal itu akan menambah beban masyarakat," ujar dia. Direktur Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang juga mempertanyakan kemampuan keuangan PT KCI apabila diberi tugas mengimpor kereta baru. Musababnya, perseroan baru saja menganggarkan Rp 4 triliun untuk pembelian kereta baru dari Inka. "Apakah KCI punya uang?" kata dia. (Yetede)

Jauh panggang dari api. Begitulah realisasi kebijakan subsidi pembelian motor listrik. Sejak program itu bergulir pada 20 Maret, penjualan motor listrik dengan skema subsidi masih sangat mini. Mengutip data Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), realisasi subsidi motor listrik selama tiga bulan baru 800 unit saja. Angka itu jauh dari target pemerintah untuk sepeda motor listrik penerima subsidi di tahun ini, yaitu 200.000 unit. Dari kacamata produsen motor listrik, ada banyak alasan mengapa penjualan motor listrik bersubsidi masih minim. Salah satunya adalah kategori masyarakat penerima subsidi yang begitu sempit. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengusulkan, penerima subsidi motor listrik diperluas. "Sejak (berlaku) 20 Maret, peningkatan kendaraan listrik dengan skema bantuan memang kami rasa belum cukup," ujar Sekjen Aismoli, Hanggoro Ananta Khrisna, Rabu (21/6). Mengingat masih banyak perintang, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bersama beberapa asosiasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menggelar pertemuan guna mengevaluasi program subsidi tersebut pada Rabu (21/6). Kepala Staf Presiden sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, yang turut hadir dalam pertemuan itu mengakui, program subsidi motor listrik belum maksimal. "Perlu ditinjau ulang. Apakah sosialisasinya yang kurang atau persyaratan ribet," kata Moeldoko