JAKARTA,ID-Pemerintah akhirnya mencabut status pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tiga tahun dan resmi memasuki masa endemi. Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi kebijakan tersebut dan menilai status endemi sebagai momentum kebangkitan dunia usaha di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang mengatakan, pengumuman resmi Presiden tentang status endemi menandakan  bahwa Indonesia sudah memasuki fase normal yang sesungguhnya. "Artinya tidak lagi ada pembatasan-pembatasan dalam aktivitas sehari-hari maupun aktivitas  dunia bisnis dan ekonomi. Dengan demikian seluruh pergerakan dari bisnis dan ekonomi sudah normal kembali seperti dulu," kata sarman kepada Investor Daily, Rabu (21/06/2023). Keputusan memasuki endemi diumumkan bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo ke-62, Rabu (21/06/2023). Jokowi menegaskan, keputusan ini diambil pemerintah setelah dipertimbangkan angka-angka konfirmasi harian Covid-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. (Yetede)

JAKARTA,ID- Peta ekspor nasional diperkirakan berubah pada 2035 seiring habisnya kontribusi dari komoditas berbinis  berbasis sumber daya alam (SDA), bersamaan dengan selesainya bonus demografi. Dalam kondisi tersebut, industri manufaktur dipandang akan menjadi game changer aktivitas  ekspor dan menjadi kunci dalam membawa Indonesia menuju negara  maju pada 2024. "Pada 2035 bonus demografi akan habis, dan SDA juga sudah habis. Itu tinggal manufaktur yang jadi game-nya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Sutrisno dalam acara diskusi Gambir Trade Talk di Jakarta, Rabu (21/06/2023). Pada Januari-Mei 2023, ekspor produk Industri pengolahan mencapai US$ 76,22 miliar atau 70,54% dari total ekspor  yang sebesar US$ 108,06 miliar. Sisanya sebanyak US$ 23,48 miliar (21,72%) dikontribusi dari produk pertambangan, US$ 6.59 miliar (6,10%) dari Migas (1,64%) dari produk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meski demikian, menurut benny, industi manufaktur masih menghadapi beberapa tantangan untuk mengoptimalkan ekspornya. (Yetede)

Survei Indometer menunjukkan kepuasan terhadap Jokowi tembus 81,4%. Capres dan Cawapres akan berlomba-lomba ingin  mendapatkan berkah  elektoral dari dari tingginya kepuasan  publik terhadap Jokowi. Untuk itu, capres ataupun  cawapres yang ingin berlaga harus memperhitungkan faktor Jokowi. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga survey Indometer Leonard SB dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/06/2023). "Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi  menjadi tantangan tersendiri  ketika ingin menawarkan program kepada publik," lanjut Leonard. Dia menjelaskan, dalam survey tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar  1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sama sekali 0,8%. Survei Indometer  dilakukan pada 5-10 Juni 2023 terhadap 1.200 responden diseluruh provinsi di  Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling) Margin of error survei sebesar  kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. (Yetede)

BOGOR,ID-Presiden Jokowi mengatakan penambahan libur atau cuti bersama pada Hari Raya Idhul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi dilakukan demi mendorong roda ekonomi di tengah masyarakat. "Ya, itu kan terutama harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi utamanya di daerah yang lebih baik," kata Presiden Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/06/2023). Menurut dia, penambahan hari libur pada Idhul Adha  ini bisa meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan, harga bahan pokok masih stabil atau tidak mengalami lonjakan menjelang perayaan Idhul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi. "Stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus," kata Jokowi. Jokowi juga meninjau harga bahan pokok di Pasar Parung, Kabupaten Bogor sebelum ke pasar Parungpung. Dia menjelaskan stabilitas harga bahan pokok masih terjaga seperti daging ayam dan minyak goreng. Kemudian, kata Jokowi, harga bawang juga menurun sedikit. "Bawang merah turun sedikit, daging ayam juga harganya baik, baik untuk peternak maupun untuk konsumen masyarakat. Saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak juga masih sama tadi masih Rp 14 ribu harga baik," kata Jokowi. (Yetede)

Pemodal asing terus melepas asset saham di BEI selama 11 hari beruntun. Selama 5-12 Juni 2023, jual bersih (net sell) asing di saham Rp 3,5 triliun, merujuk data BEI dan RTI. Kemarin, asing masih sell Rp 53,54 miliar ditengah kenaikan IHSG 0,6 % ke level 6.702. Net sell terbesar asing terjadi di saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) sebesar Rp 75,92 miliar. Sebaliknya asing memborong lima saham, yakni PT Ace Hardware Tbk (ACES) dengan net buy Rp 68,09 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 42,92 miliar, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) Rp 42,34 miliar, PT Indofood CBP Sukses MAkmur Tbk (ICBP) Rp 36,09 miliar dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) Rp 31,4 miliar.

Masifnya aksi net sell asing membuat indeks sulit bergerak dan menembus level 7.000. Dalam sebulan terakhir, indeks malah terpangkas 0,4 % dan secara year to date (YTD) turun 2,16 %. Sehingga IHSG menjadi terburuk ke 2 di dunia setelah FTSE/BM KLCI Malaysia yang turun 7,1 %. Nikkei menjadi indeks terbaik di dunia dengan kenaikan 29,17 %. Hingga kemarin asing masih net buy saham Rp 16,95 triliun, namun turun jauh dibanding awal juni, yang mencapai Rp 20 triliun lebih. (Yoga)

Koalisi masyarakat sipil mengkritik sejumlah pasal tentang pengelolaan data kesehatan dalam draf final Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Pasal-pasal itu dianggap menjadi celah untuk mengumpulkan informasi dan data genetik (genom) penduduk Indonesia, yang rentan disalahgunakan. Anggota koalisi masyarakat sipil, Wahyudi Djafar, menyebutkan, pada beberapa pasal dalam draf final RUU Kesehatan, ada peluang terjadinya penyalahgunaan data kesehatan. Misalnya, Pasal 346 ayat 7 RUU Kesehatan yang mengatur bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat memproses data dan informasi kesehatan di luar wilayah Indonesia.

Pada bagian penjelasan dari ayat tersebut disebutkan bahwa transfer data dan informasi kesehatan itu untuk kepentingan penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, ibadah haji, perjanjian alih material, dan kerja sama internasional di bidang kesehatan. Transfer data ini dapat berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). "Transfer data batas lintas negara ada prasyaratnya, salah satunya ada kesetaraan hukum PDP di negara tujuan transfer dengan Indonesia," kata Wahyudi, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Rabu, 21 Juni 2023. (Yetede)

PT Hillcon Tbk., perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pekerjaan sipil dan pertambangan, mengumumkan kerja sama dengan SAP Indonesia dan TMS Consulting. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, dan menjadikan Good Corporate Governance (CGG) bisnis Hillcon semakin baik. Untuk memuluskan kerja sama ini, Hillcon dan TMS Consulting telah melakukan pertemuan pada 19 Juni 2023. Turut dihadiri Head of Mid market SAP Indonesia, Anastasia Siada. Chief Commercial Officer of TMS Consulting, Albert Juanda, mengatakan kerja sama ini mencakup pembelian lisensi dan implementasi serta support teknologi RISE with SAP S/4 HANA Mining Package on Cloud4C yang nantinya akan di implementasikan seluruh anak usaha Hillcon

Untuk jangka pendek, Hillcon akan menerapkan di anak usahanya, PT.Hillconjaya Sakti yang bergerak di sektor kontraktor pertambangan. Proses implementasi teknologi ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan ditambah extra 1 bulan berupa dukungan (support) dari SAP Indonesia, dengan TMS Consulting sebagai implementator. Dengan penerapan teknologi SAP, Hillcon berharap bisa mencapai perkembangan standar operasional yang efisien dan berkelanjutan. Sistem SAP ini diyakini juga memperkuat Hillcon di bisnis sektor pertambangan. "Kami yakin melalui penerapan solusi teknologi SAP ERP dengan bantuan TMS, HILLCON dapat melangkah dan berinovasi lebih jauh, dalam meningkatkan efisiensi sistem operasional secara berkelanjutan. Apalagi, TMS  telah berpengalaman dengan klien dari sektor tambang," ucap Direktur Hillcon, Stanley Qiu. (Yetede)

PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, memantik kedatangan investor lain pada bidang energi baru terbarukan (EBT) untuk berinvestasi pada wilayah Sumut, ditengah upaya pemerataan konsumsi setrum pada wilayah tersebut. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, PLTA Batang Toru menjadi contoh keberpihakan Pemda pada investasi berbasis EBT dalam memenuhi kebutuhan energi Sumut. “PLTA Batang Toru ini kami harapkan dapat mendatangkan investor-investor lain masuk ke daerah Sumut,” kata dia. Di sisi lain, PLTA Batang Toru diharapkan menjadi sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Sumut, sehingga perlu dukungan kuat bersama-sama dalam pengembangan proyek pembangkit ramah lingkungan itu. “Saya berharap proyek ini berjalan dengan baik. Potensi energi PLTA Batang Toru itu tinggi, jadi bersama-sama harus mendukung,” ujarnya.

Dengan adanya PLTA Batang Toru ini, Edy berharap kebutuhan listrik di wilayah Sumut dapat terpenuhi, terutama pada saat beban puncak listrik terjadi. Dengan begitu, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal selama 24 jam tanpa kendala suplai listrik.“Kita masih kekurangan energi. Padahal listrik ini sangat dibutuhkan di daerah kita, kalau tidak (terpenuhi), baru sedikit-sedikit mati lampu dan kebutuhan-kebutuhan penerangan terganggu,” kata Edy. Berdasarkan data Kementerian ESDM, bauran EBT di wilayah Sumut baru mencapai 43,47 persen. Sedangkan, kapasitas sumber energi listrik yang berasal dari PLTA baru menyumbangkan sekitar 10 MW. PLTA Batang Toru merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik ramah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kapasitas mencapai 510 MW. PLTA Batang Toru dikembangkan dan dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pada wilayah seluas 122 hektare di Tapanuli Selatan. Nilai investasi proyek pembangkit ini diperkirakan Rp 21 triliun. (Yetede)

BPK menemukan persoalan pada pekerjaan 13 badan usaha milik negara yang menerima suntikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun. Pekerjaan-pekerjaan yang disokong duit negara tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga rentang waktu pemeriksaan yang dilaksanakan auditor negara, yakni hingga semester I 2022. Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat ada aset dengan total nilai PMN Rp 10,07 triliun yang belum selesai dikerjakan, serta dana operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Akibatnya, aset tersebut belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional tidak tercapai. "Terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum beroperasi," demikian isi laporan BPK yang diterima Tempo, kemarin.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN menunjukkan terdapat tambahan modal negara pada tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp 11,67 triliun. Sebanyak Rp 3,74 triliun belum terealisasi. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi, dari 28,03 persen sampai 99,11 persen. Sementara itu, progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67 persen dan 99,67 %. BUMN yang menerima PMN cukup besar tapi realisasinya rendah salah satunya adalah Perum Bulog. BUMN bidang pangan ini menerima penyertaan modal negara mencapai Rp 2 triliun pada 2016. Namun, hingga paruh pertama 2022, realisasinya baru 38,67 %. Kemajuan fisik dari proyek yang disokong dana negara itu pun baru 38,67 %. BPK menemukan hambatan realisasi PMN itu terjadi pada proyek modern rice milling plant (MRMP), drying center dan silo jagung, serta gudang modern-distribution center karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Kendala lainnya adalah keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Pencabutan status itu berlaku sejak Rabu (21/6). Indonesia setidaknya melewatkan 1.206 hari dalam masa pandemi Covid-19 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 silam. "Sejak Rabu 21 Juni 2023 pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi," kata Presiden Jokowi, Rabu (21/6). Sejalan dengan pencabutan status itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mulai memasuki masa endemi. Meski begitu, Presiden meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalani perilaku hidup sehat. Sontak keputusan mengakhiri status pandemi di Indonesia mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, keputusan mencabut status pandemi sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada awal Mei lalu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pencabutan status pandemi tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, kegiatan ekonomi sudah pulih sejak Presiden mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. "Berarti sebenarnya kegiatan ekonomi sudah normal sejak pencabutan PPKM, jadi kalau melihat situasi pencabutan status pandemi ini pengaruhnya kecil pada ekonomi," kata dia. Di pasar modal, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengemukakan, dampak positif pencabutan status pandemi bisa terihat dengan ekspansi sejumlah emiten yang cenderung meningkat dibandingkan saat pandemi Covid-19. Menurut dia, ekspansi di beberapa sektor bisnis mulai terlihat selama bulan terakhir.