Eksportir kemungkinan belum mau memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dalam tempo lama. Kondisi global sekaligus belum adanya kepastian kebijakan, menjadi penyebabnya. Sebagai catatan, harga komoditas utama ekspor Indonesia bergerak dalam tren menurun. Harga batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga nikel di pasar global masih melemah. Hal ini membuat kinerja ekspor Indonesia terus melandai dan menekan surplus neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor sepanjang Januari-Mei 2023 sebesar US$ 108,06 miliar, turun 6,01% dibandingkan periode yang sama 2022 ( year on year /yoy). Nilai impor juga turun, namun angkanya tak sedalam ekspor, yakni hanya 3,78% yoy menjadi US$ 91,58 miliar. Alhasil, neraca perdagangan hanya mencatat surplus US$ 16,48 miliar, juga lebih rendah ketimbang surplus pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$ 19,8 miliar. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat surplus neraca perdagangan dalam jangka pendek akan menyusut dan berefek terhadap penerimaan DHE. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Muhammad Nawir Messi menilai Indonesia harus memperluas basis ekspor sehingga tak hanya bergantung komoditas. Terutama, mendorong ekspor dari sektor manufaktur sehingga bisa menambah DHE.

Pelaku usaha menanti aksi lanjutan Bank Indonesia (BI) dalam meng­­or­kestrasi moneter melalui instrumen makroprudensial guna memberikan daya dorong lebih besar terhadap ekonomi nasional. Maklum, sejak pengujung tahun lalu bank sentral mengalihkan fokus pada optimalisasi fungsi suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) guna merespons lesatan inflasi. Kini, setelah indeks harga konsumen (IHK) perlahan dapat dikendalikan, asa besar kembali ditujukan kepada otoritas moneter sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Memang, BI telah mengutak-atik instrumen makroprudensial selama pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya yakni melonggarkan rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka kendaraan bermotor 0%. Dilakukan pula pelonggaran kewajiban Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah, hingga kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam pembiyaan inklusif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto, mengatakan relaksasi lanjutan dari BI dalam kaitan makroprudensial akan menambah energi dunia usaha. Bagi industri otomotif, kebijakan ma­­kro­­pru­densial BI pun memberikan impak positif terhadap kinerja penjualan kendaraan, mengingat mayoritas transaksi dilakukan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Tak jauh beda, Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie, mengatakan suku bunga acuan bukanlah faktor tunggal yang memberikan gairah bagi ekonomi riil, termasuk di sektor properti.

Sementara itu, kalangan ekonom memandang kebijakan makroprudensial memang memberikan keringanan yang cukup signifikan bagi dunia usaha dan efektif mendorong konsumsi. Hanya saja, perbankan cenderung memiliki pertimbangan subjektif sehingga pelonggaran moneter tidak seketika diikuti oleh akselerasi penyaluran kredit. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan kebijakan makroprudensial BI sejatinya bertujuan baik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro, menambahkan BI perlu mengembalikan arah kebijakan moneter sebagaimana kondisi ekonomi normal mengingat pandemi Covid-19 di dalam negeri telah berakhir. Konretnya adalah dengan mengembalikan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial untuk stabilisasi.

Kota DKI Jakarta hari ini, Kamis (22/6), berulang tahun yang ke-496. Selama hampir lima abad Jakarta yang menjadi ibu kota negara dan berperan sebagai pusat pemerintahan setelah era penjajahan kolonial Belanda. Namun, peran-peran tersebut segera berganti. Ibu kota dan pusat pemerintahan akan berpindah ke Nusantara secara bertahap mulai 2024. Lokasi ibu kota baru diumumkan pada 26 Agustus 2019, yang mencakup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara legal, pemindahan ibu kota ke Nusantara punya landasan hukum. Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU-IKN) disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022. Selain itu, pemindahan ibu kota juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024 dan Perpres 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehilangan status sebagai ibu kota negara, Jakarta akan mengalami perubahan dalam hal administrasi dan pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat fokus pada pengembangan dan pengelolaan wilayahnya secara mandiri. Dengan tidak lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sebagai provinsi akan berpeluang lebih leluasa mengatur tata ruangnya sendiri, yang selama ini kerap dinilai ‘berebut’ kepentingan dengan pemerintah pusat. Pemindahan ibu kota mungkin akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Pemerintah tidak mau terburu-buru mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, karena masih harus mengevaluasi kemajuan pembangunan smelternya. Meski begitu, kedua perusahaan itu dipastikan masih bisa menjual hasil tambangnya ke luar negeri hingga Mei 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih harus melakukan kajian lebih lanjut mengenai rekomendasi ekspor konsentrat tembaga agar sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2023. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter di dalam negeri. Rekomendasi ekspor konsentrat tembaga yang dikeluarkan pihaknya pun akan mengacu kepada proses tersebut. “Kalau rekomendasi [ekspor] ke Freeport Indonesia kami belum bisa memberikan surat. Yang penting kebijakan [relaksasi ekspor mineral] itu evaluasi kemajuan smelter,” katanya, Rabu (21/6).

Pemerintah sebelumnya memang memberikan relaksasi ekspor mineral logam untuk komoditas tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga hingga 31 Mei 2024. Kendati diberikan relaksasi, Kementerian ESDM mengaku harus menghitung besaran denda yang mesti dibayarkan oleh lima pemegang izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus (IUP/IUPK) yang telah menyelesaikan 50% pembangunan smelter mereka. Selain Freeport Indonesia, pemerintah juga memberi kelonggaran ekspor untuk Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, serta dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra, dan PT Kobar Lamandau Mineral. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sejak 10 Juni 2023 perusahaan sama sekali tidak melakukan pengapalan konsentrat tembaga. Alasannya, perusahaan belum menerima rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM, dan smelter yang dikelola oleh PT Smelting sedang mengalami shutdown selama 75 hari. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa keterlambatan penerbitan surat rekomendasi ekspor untuk lima perusahaan mineral logam yang menerima relaksasi ekspor mineral logam bakal berdampak serius kepada arus kas perusahaan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi tabung 3 kilogram untuk mengantisipasi lonjakan harga di tingkat pengecer.n PT Pertamina (Persero) melalui sub-holding commercial and trading-nya PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa perusahaan selalu memastikan pasokan LPG 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman. Perseroan pun menjamin harga LPG 3 kg yang dijual di pangkalan resmi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ahad Rahedi, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, mengatakan bahwa lonjakan harga LPG 3 kg banyak terjadi di level pengecer atau toko kelontong yang pengawasan dan penertibannya berada di luar kewenangan Pertamina. Dia pun berharap peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada pengecer. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti lebih gencar melakukan sosialisasi terkait dengan siapa saja yang berhak menggunakan LPG 3 kg sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi No. B 2461/MG.05/DJM/2022. Untuk menyiasati lonjakan harga di tingkat pengecer, Ahad meminta masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan resmi milik Pertamina atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di sana, masyarakat bisa membeli LPG 3 kg dengan harga sesuai HET Jawa Timur, yakni Rp16.000.

Setidaknya, saat ini ada satu pangkalan LPG resmi Pertamina di setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur. “Pertamina sejak 2017 memiliki program One Village One Outlet [OVOO] LPG yang capaiannya sudah 100% untuk Jawa Timur, sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat kesusahan mencari LPG,” jelasnya. Pasokan LPG 3 kg di Jawa Timur sendiri saat ini sendiri sebanyak 24.377 metrik ton, dengan konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton. Artinya, stok LPG 3 kg di wilayah tersebut cukup untuk kebutuhan masyarakat lebih dari 5 hari ke depan. Dari Sumatra Barat, Pertamina Patra Niaga menggelar operasi pasar LPG 3 kg untuk memastikan ketersediaan gas tersebut. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara Susanto August Satria mengatakan bahwa pihaknya memastikan distribusi dan stok LPG 3 kg di Sumatra Barat dalam kondisi aman. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa terbatasnya kuota LPG 3 kg membuat harga komoditas itu di lapangan mengikuti permintaan dan pasokan. Lonjakan harga juga disebabkan oleh penyaluran subsidi melalui LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Sepanjang Januari—Mei 2023, penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,32 juta metrik ton, atau sekitar 41,5% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini sebanyak 8 juta metrik ton. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji menuturkan bahwa pihaknya telah mengirimkan sejumlah surat peringatan dan petunjuk teknis kepada kepala daerah untuk dapat menyesuaikan kembali HET gas melon tersebut.

Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan Badan Sandang diperlukan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Tanah Air yang terus terhantam berbagai tantangan. Bahkan, saat ini utilitas industri sektor itu sudah lebih rendah dari 50%, sehingga menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyelamatkan industri TPT. “Indonesia dijadikan market oleh negara-negara eksportir TPT lainnya. TPT adalah industri yang perlu perlindungan atau regulasi,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR, Rabu (21/6). Jemmy menuturkan, hingga kini belum ada regulasi yang mampu melindungi industri TPT dari gempuran produk impor di pasar dalam negeri. Di sisi lain, pasar ekspor sektor tersebut juga terus merosot karena pelemahan ekonomi sejumlah negara yang menjadi market utama. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyebut pelaku industri TPT tidak bisa mengoptimalkan inovasinya karena masih banyak yang menggunakan mesin tua. Kementerian Perindustrian pun mengaku tengah menyiapkan insentif untuk industri padat karya, termasuk TPT agar bisa membalikkan kinerjanya menjadi lebih baik.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan empat rangkaian kereta api pengumpan atau feeder untuk mendukung operasional kereta cepat rute Jakarta--Bandung pada 18 Agustus 2023. Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2 Bandung Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa terus mempersiapkan fasilitas pendukung kereta api (KA) feeder menjelang beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB). Nantinya, KA feeder digunakan penumpang KCJB untuk menyambung perjalanannya dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. Dia menjelaskan KA feeder tersebut menempuh jarak 15 kilometer dengan waktu tempuh selama 22 menit. Selain menuju Stasiun Bandung, imbuhnya, KA feeder juga akan berhenti di Stasiun Cimahi. Selain itu, PT KAI juga mem­­bangun ruang tunggu khu­­sus penumpang KA feeder di Stasiun Bandung dan Cimahi. Mahendro menjelaskan ruang tunggu tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas umum yang dibutuhkan penumpang seperti kursi, toilet, mushala, dan lainnya.

Kehadiran Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) diyakini mampu menjadi pusat logistik pangan Provinsi Sulawesi Selatan menyusul lokasinya yang cukup strategis.KIPAS berlokasi di Lapadde, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bakal meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, serta daya saing Kota Parepare.Walikota Parepare Taufan Pawe mengatakan bahwa, sejak 2018, Perum Bulog telah memberi kepastian akan menempati kawasan ini untuk gudang di area KIPAS. Selain itu, KIPAS juga memiliki infrastruktur pendukung a.l. Terminal Tipe C Lapadde yang berada di dekat area gudang dan akses ke kereta api dan pelabuhan kering.“Infrastruktur jalan sebagai akses antara pelabuhan dan kawasan industri. Jadi kawasan dapat diakses dari segala penjuru tanpa melewati pusat Kota Parepare dengan infrastruktur jalan yang sangat luas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (21/6).Sementara itu, kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) bersama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah mengidentifikasi dan memetakan potensi strategis pengembangan investasi wilayah ini untuk dijajakan kepada para calon investor tahun ini.

Elektrifikasi di sektor pertanian berperan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertanian berkelanjutan di seluruh negeri. Dengan elektrifikasi, sektor pertanian Indonesia mengalami trarnsformasi yang signifikan. Pertama-tama, akses terhadap listrik memungkinkan penggunaan pompa air listrik untuk irigasi lahan pertanian. Ini membantu petani meningkatkan produktivitas tanaman mereka dengan mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan pasokan air yang stabil. Dengan pompa air listrik, petani tidak lagi bergantung pada irigasi tradisional yang menggunakan tenaga manusia atau hewan ataupun penggunaan BBM yang kurang efisien dan memakan waktu.

Dengan listrik, petani dapat menggunakan alat-alat pertanian modern berbasis listrik, seperti traktor listrik dan mesin penggiling untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi beban kerja fisik, serta mempercepat proses produksi pertanian. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian. Elektrifikasi juga mendukung infrastruktur pendinginan dan pengawetan pangan. Untuk mengurangi kerugian pascapanen oleh pembusukan hasil pertanian, sistem pendingin listrik dan penyimpanan dengan suhu terkendali dapat digunakan. Ini memungkinkan petani atau nelayan menyimpan hasil panen atau tangkapan dalam kondisi optimal dan memperpanjang masa simpan. Sehingga, hasil panen/tangkapan tetap segar saat dipasarkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai ekonomi.

Ignasius Neno Naisau (55), petani buah naga di Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Timor Tengah Utara, NTT. Tanpa intervensi lampu, buah naga miliknya hanya bisa dipanen sekali setahun, dengan rekayasa pemasangan lampu di kebun untuk penerangan sejak senja hingga pagi hari (menyala 12 jam), Naisau bisa panen buah naga 2-3 kali dalam enam bulan. Berat buah pun meningkat hingga tiga kali lipat. Tak hanya buah naga, elektrifikasi juga dapat meningkatkan produktivitas pada subsektor lain, seperti budidaya udang, tanaman cabai, produksi beras, mesin pendingin perikanan tangkap, dan sistem pertanian cerdas (smart farming). Sistem pertanian cerdas yang mampu mendeteksi kelembaban udara, tingkat keasaman tanah, hingga pemupukan organik membutuhkan dukungan infrastruktur ketenagalistrikan. Tanpa daya listrik, teknologi secanggih apa pun sulit beroperasi secara otomatis. (Yoga)

Pemerintah mencabut kebijakan bebas visa kunjungan, bukan visa kedatangan, karena dinilai tidak efektif mendatangkan wisatawan mancanegara berkualitas. Namun, keputusan itu menuai pro dan kontra. Pada Senin (19/6) malam, Menparekraf Sandiaga S Uno menegaskan, kebijakan visa yang dicabut adalah kebijakan bebas visa kunjungan dan bukan visa kedatangan (visa on arrival/VOA). Kebijakan itu dicabut karena dinilai tidak efektif mendatangkan wisatawan berkualitas. ”Kebijakan bebas visa kunjungan diberikan kepada wisatawan mancanegara (wisman) dari 159 negara. Selama pandemi Covid-19, kebijakan ini disuspensi. Berdasarkan kajian bersama Ditjen Imigrasi dan BNN, kebijakan itu tidak efektif dalam mendatangkan kunjungan wisatawan berkualitas, antara lain mencakup (waktu) tinggal lebih lama dan berkelanjutan,” ujar Sandiaga.

Kebijakan bebas visa kunjungan diberikan kepada warga asing dengan jangka waktu tinggal di Indonesia paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Sementara kebijakan visa kedatangan (VOA) diberikan kepada warga asing dengan jangka waktu tinggal 30 hari dan bisa diperpanjang satu kali dengan durasi 30 hari. Guna memperoleh VOA, orang asing bisa mengakses laman molina.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran secara daring. Menurut Sandiaga, semakin lama wisman tinggal, semakin besar potensi belanja di dalam negeri. Oleh karena itu, pihaknya menganggap perlu ada kebijakan visa yang mengakomodasi hal itu, misalnya dengan visa yang memungkinkan turis asing tinggal lebih lama dan multiple entry (beberapa kali kunjungan). ”Skema izin tinggal melalui investasi dan kewarganegaraan atau golden visa memberikan durasi tinggal 10 tahun dengan multiple entry. Kami menilai wacana kebijakan golden visa yang sudah masuk tahap finalisasi akan lebih menarik. Dampaknya pun lebih besar kepada pelaku UMKM lokal,” kata Sandiaga. (Yoga)