Hati-hati Mematok Harga Tinggi
JAKARTA-Kalangan pengusaha meminta pemerintah berhati-hati dalam meningkatkan target penerimaan perpajakan dari beberapa sektor usaha, khususnya yang terkena dampak resesi global. Pelaku usaha khawatir target penerimaan negara yang dipatok terlampau tinggi justru menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. "Pemerintah justru harus mempertimbangkan insentif untuk menstimulasi pertumbuhan sektor tertentu," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, kepada Tempo, kemarin. Arsjad mengingatkan bahwa saat ini masih banyak ketidakpastian dari tensi geopolitik yang menjadi ancaman perekonomian global. Belum lagi resesi yang terjadi di Eropa juga membayangi para pelaku usaha di Tanah Air, terutama industri manufaktur, seperti tekstil dan turunannya. Jika dunia usaha tidak mencari pangsa pasar baru, penurunan penerimaan usaha tidak bisa dihindari. Hal tersebut akan berimbas pula pada penerimaan perpajakan. Tantangan jangka-panjang menengah juga tak kalah pelik. Arsjad mengatakan tantangan itu berupa kondisi global, pergeseran kekuatan politik, dan kebijakan pengendalian emisi karbon. (Yetede)
Untung-Rugi Nikmati Musik Streaming
Musik memiliki arti penting bagi Aditya Nugraha, 36 tahun. Dia selalu mengawali dan menutup hari dengan alunan nada yang diputar dari satu platform streaming musik digital di gawainya. Ia membuat daftar lagu kesukaan dalam satu playlist. Digital Streaming Platform (DSP) banyak mengubah cara Aditya mendengarkan dan memilih lagu. Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini mengingat saat masih remaja, ia terbiasa mendengarkan musik dari tape analog milik kakaknya. Slank merupakan band yang lagunya didengar oleh Aditya secara berulang-ulang waktu itu karena abangnya merupakan penggemar kelompok musik yang berbasis di Gang Potlot, Jakarta Selatan, tersebut. Lagu yang diputar berulang-ulang tersebut mempengaruhi Aditya untuk ikut juga menggemari Kaka, Bimbim, dan kawan-kawan. Ia kemudian mulai membeli kaset Slank. “Dulu, saat duduk di bangku SD, untuk dengar Slank, harus keluar uang Rp 15 ribu,” kata dia. Saat duduk di bangku SMP dan SMA, ia harus menyisihkan Rp 25 ribu. Kini, Aditya mengandalkan streaming untuk mendengarkan karya musikus favoritnya itu. “Gratis dan bisa di mana saja asalkan ada kuota Internet,” ujarnya
Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk mengakses musik secara instan tanpa perlu mengunduh. Pada 2006, Spotify memperkenalkan model bisnis musik streaming berlangganan yang revolusioner. Dengan Spotify, pengguna dapat mendengarkan musik secara streaming langsung dari perpustakaan lagu yang luas dengan membayar biaya bulanan. Ini menjadi dasar platform streaming musik modern. Setelah kesuksesan Spotify, platform streaming musik lainnya bermunculan, termasuk Apple Music, SoundCloud, dan Joox. Semua menawarkan jutaan lagu yang dapat didengarkan secara streaming dan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pengguna. David Tarigan, pengamat musik, mengatakan, platform streaming telah berkembang menjadi outlet utama publik mendengarkan musik. “Banyak juga yang memilih YouTube,” kata dia. Platform streaming juga menjadi medium penting untuk pergaulan. (Yetede)
Literasi Keuangan sejak Dini di Sekolah
Kepala Bidang Produk dan Solusi Visa Indonesia Dessy Masri mengatakan, negara maju di dunia telah mengakomodasi perangkat yang lebih luas untuk transaksi nirkontak. Seperti telepon seluler pintar, jam pintar, tablet, laptop, dan alat elektronik lainnya. ”Di Indonesia juga sudah ada sistem nirkontak, tetapi hanya bisa menggunakan kartu. Pengembangan agar nirkontak dapat digunakan pada perangkat lain masih terkendala,” ujarnya dalam diskusi secara daring bertajuk ”Memasuki Era Virtual Banking di Indonesia”, di Jakarta, Senin (19/6). Sejak awal, mandatori penerapan pembayaran nirkontak di Indonesia cenderung lambat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menyebabkan transisi masyarakat dari kartu debit/kredit biasa menjadi kartu berfitur.
Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, perkembangan teknologi yang pesat akan mempercepat peralihan masyarakat ke sistem pembayaran digital. Perkembangan sistem pembayaran, perlu diiringi literasi keuangan yang baik di masyarakat. Menurut data OJK pada 2022, Indeks Literasi Keuangan Indonesia hanya 49,68 %, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan 85,1 %. ”Jarak yang terbentang antara literasi dan penggunaan ini berbahaya. Masyarakat dapat terjebak dalam penipuan dan kejahatan lainnya,” katanya. Untuk meningkatkan literasi keuangan, perlu kolaborasi OJK dengan institusi pendidikan dan perbankan. (Yoga)
Potong Gaji Sasar Sektor Keuangan di China
Pekerja di sektor keuangan China menjadi target pemotongan gaji dan tunjangan. Perusahaan CITIC Securities, misalnya, awal Juni ini memotong gaji pokok karyawan hingga 15 persen. Langkah ini menyusul kebijakan Presiden China Xi Jinping untuk mengurangi ketimpangan. Pekerja di sektor keuangan merupakan salah satu kelompok pekerja dengan bayaran tertinggi di China. (Yoga)
Mimpi Swasembada Daging
Sejak diprogramkan tahun 2000, sudah 23 tahun mimpi swasembada daging sapi tidak kunjung terwujud. Dukungan kebijakan presiden diperlukan. Laporan komprehensif harian Kompas dan Kompas.id, yang dipublikasikan Senin (19/6) menunjukkan akar masalahnya berada pada kesejahteraan peternak sapi rakyat sehingga minat beternak sapi menurun. Akibatnya, pilihan kebijakan pemerintah beralih pada mengimpor daging sapi dan kerbau yang lebih murah dari India dan Brasil. Sekarang bahkan mulai ada upaya mengimpor sapi hidup dari Brasil meskipun masih terkendala perizinan. Indikator menurunnya minat beternak sapi, terlihat dari data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, dimana pelaku usaha peternakan sapi potong turun dari 5.078.979 rumah tangga pada 2013 menjadi 4.642.186 rumah tangga pada 2018.
Menurunnya jumlah peternak sapi terjadi karena rata-rata kesejahteraan mereka masih rendah, terlihat dari tren nilai tukar peternak yang menurun pada periode 2019-2021. Nilai tukar peternak pada periode itu di bawah angka 100, yang bermakna peternak kurang sejahtera, karena skala ekonomi peternakan sapi rakyat yang masih kecil. Peternak rakyat rata-rata memiliki tiga-empat sapi saja. Padahal, sedikitnya setiap kepala keluarga peternak perlu memiliki 20 sapi atau lebih agar lebih menguntungkan. Kita berharap presiden terpilih hasil Pemilu 2024, menjadikan peternakan sapi sebagai proyek strategis nasional yang menyejahterakan rakyat, khususnya peternak. (Yoga)
Ketahanan Pangan Masih Hadapi Tantangan
Sensus pertanian 2023 yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan basis data akurat untuk mendorong kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum stabil. Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 29,4 persen, disusul perdagangan dan industri pengolahan. Peran sektor pertanian berkontribusi 12 persen terhadap PDB. Meski demikian, pertumbuhan nilaitambah pertanian cenderung fluktuatif.
Menurut Agus, sensus pertanian 2023 diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian global dan nasional, yakni ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan. Hasil riset Nagara Institute 2023, beberapa tantangan menuju ketahanan pangan, antara lain kelembagaan petani, SDM, penguatan produksi, dan kesejahteraan petani. ”Tantangan (pertanian) ini perlu dijawab pemerintah,” katanya dalam diskusi ”Akurasi Data Menuju Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian”, yang digelar secara daring, Senin (19/6). (Yoga)
PERTUMBUHAN EKONOMI, Sukses dan Gagal Argentina
Argentina bisa dibilang sebagai negara yang gagal mengelola ekonominya dengan baik. Seusai pandemi Covid-19, saat ekonomi negara-negara lain mulai pulih dan bangkit kembali, ekonomi Argentina tetap terpuruk. Berdasar data IMF, pertumbuhan ekonomi Argentina selama triwulan I-2023 hanya 0,2 %. Inflasinya melambung tinggi hingga 108,8 %, menjadikan Argentina sebagai salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia. Argentina juga masuk dalam kelompok negara yang mengalami stagflasi, yakni pertumbuhan ekonominya stagnan, tetapi inflasinya sangat tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap minyak dan kegagalan otoritas moneter mengelola likuiditas yang melimpah merupakan sejumlah faktor yang membuat ekonomi Argentina terjerembab.
Berbeda dengan di sepak bola, di sektor ekonomi, Indonesia saat ini jelas lebih baik dibandingkan dengan Argentina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini 5,03 %, dengan inflasi hanya 4,97 %. Indonesia bisa belajar dari kegagalan Argentina keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Pada dekade 80 dan 90, Argentina digadang-gadang bakal menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Argentina saat itu memiliki bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif lebih besar ketimbang non-produktif. Namun, 2-3 dekade berselang, Argentina tak kunjung lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Argentina gagal memanfaatkan bonus demografi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi. (Yoga)
KEK Mandalika Perlu Diisi Agenda Rutin
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika perlu diisi agenda rutin secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. ”Kami berupaya agar, paling tidak, setiap bulan ada event internasional dan setiap minggu terdapat event regional sehingga KEK Mandalika tidak pernah sepi,” ujar Sandiaga, Senin (19/6/2023). (Yoga)
Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Naik
Pada triwulan I-2023, Posisi Investasi Internasional Indonesia mencatat kewajiban neto 255,3 miliar dollar AS, meningkat ketimbang akhir triwulan IV-2022 yang sebesar 252,7 miliar dollar AS. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Kewajiban Finansial Luar Negeri. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (19/6/2023). (Yoga)
Tata Niaga Perlu Dibenahi
Tata niaga elpiji 3 kg atau elpiji subsidi belum tuntas dibenahi dan masih ada celah ketidaktepatan sasaran karena distribusinya terbuka. Kini, pengguna tengah didata agar penyalurannya tepat sasaran. Berdasarkan regulasi yang berlaku, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung (sejak 2008). Tahap selanjutnya, di pangkalan/subpenyalur, harga eceran tertinggi (HET) ditentukan setiap pemda. Sedang, ditingkat pengecer tidak ada pengaturan harga. Mengacu Pergub DKI Jakarta No 4 Tahun 2015, HET elpiji 3 kg di Kota Administrasi Jakpus, Utara, Barat, Selatan, dan Timur ialah Rp 16.000 per tabung. Sementara khusus di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan HET ditetapkan Rp 18.000 per tabung dan Kepulauan Seribu Utara ditetapkanRp 19.500 per tabung.
Namun, dari pantauan di sejumlah lokasi di Jaktim, Senin (19/6) sejumlah pangkalan menjual di harga Rp 17.000 per tabung. Apabila membeli 10 tabung, harganya menjadi Rp 16.500 per tabung. Kendati demikian, ada juga pangkalan yang mengaku tetap menjual Rp 16.000 per tabung. Sudah jarangnya elpiji 3 kg seharga Rp 16.000 per tabung dirasakan Tia (42), warga Kecamatan Cakung, Jaktim, yang juga pengecer. ”Saya beli Rp 17.000, kadang Rp 18.000. Itu ambil sendiri, bukan diantar. Rp 16.000 sudah enggak dapat. Masih ada barangnya juga sudah syukur, sih, karena sering kosong. Di sini (warung) saya jual Rp 20.000,” katanya. Salah satu pangkalan di Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jabar, menjual elpiji 3 kg seharga Rp 18.750 per tabung. Terpampang papan informasi HET Rp 18.750, sesuai SK kepala daerah. (Yoga)









