JAKARTA,ID-Pemerintah harus memangkas ekonomi biaya tinggi (high cost economy) agar penanaman modal memiliki daya dongkrak (leverage) yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika investasi langsung (direct investment) terus ‘bocor’ seperti sekarang, Indonesia sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Investasi yang masih ‘bocor’ tercermin pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dikisaran 6,2. Padahal, ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output dalam perekonomian. Koefisien ICOR yang menilai negatif atau bernilai besar menunjukkan inefisiensi dalam investasi. Memangkas ekonomi biaya tinggi dapat dilakukan antara lain dengan menghapus pungli, korupsi, dan kolusi, serta mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah juga harus melanjutkan debirokratisasi perizinan investasi, meneruskan hilirisasi dan industrialisasi, serta menciptakan konektivitas ekonomi melalui Pembangunan infrastruktur. (Yetede)

NEW YORK,ID-Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah ekonom terkemuka di sana menepis langkah Lembaga pemerintah Ficth Ratings, yang pada Selasa (01/8/2023) menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA+. Pemerintah AS menyebutkan, keputusan tersebut sekehendak sendiri. Sedangkan kalangan ekonom memandangnya sebagai langkah yang aneh. Namun sebagian ekonom lain mengatakan, biar bagaimanapun Langkah Fitch itu harus tetap menjadi bahan pemikiran, bagi pemerintah AS maupun para investor. Fitch memiliki alasan sendiri untuk menurunkan peringkat kredit AS dari AAA ke AA+. Menurut mereka, kemerosotan fiskal selama tiga tahun ke depan dan negosiasi pagu utang yang berulang kali gagal telah mengancam kemampuan pemerintah AS untuk membayar tagihan-tagihannya. Fitch pertama kali menandai kemungkinan penurunan peringkat utang AS itu pada Mei 2023. Kemudian mempertahankan posisi tersebut pada Juni 2023 setelah krisis pagu utang teratasi dan sekarang juga berencana menyelesaikan tinjauannya untuk kuartal III tahun ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyetaraan harga karbon Indonesia dengan Eropa diyakini akan  menarik minat para pelaku usaha untuk menginvetasikan dananya di industri hijau nasional. Uni Eropa tercatat sebagai penyelenggara  sistem perdagangan karbon pertama di dunia, dimana saat itu ini harga karbon yang diterapkan sekitar 100 euro atau setara Rp1,66 juta per ton CO2. Sementara pemerintah Indonesia akan membandrol harga karbon dikisaran US$ 2-18 atau sekitar Rp30-270 ribu per ton CO2.  "Indonesia diharapkan tidak terlalu murah menerapkan harga karbon, karena biaya untuk menyerap karbon juga tidak murah. Kalau terlalu murah, saya khawatir semua perusahaan tidak mau investasi. Menurut saya, harganya harus sama dengan Uni Eropa." kata Audit & Assurance Partner Binder Dijker Otte (BDO) Indonesia Bambang Budi Tresno menjawab pertanyaan Investor Daily pada acara Private Interview Invitation di kantor BDO Indonesia. Dengan harga karbon yang sama, Bambang optimistis, hal ini akan memicu pelaku usaha menggelontorkan investasi di industri hijau  dan mempercepat perkembangan industri ramah lingkungan tersebut kedepannya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penerbitan obligasi korporasi turun 20,4% menjadi Rp74,9 triliun per Juli 2023, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp94 triliun. Salah satu pemicunya adalah masih tingginya suku bunga acuan BI-7 Day Reserve Repo rate (BI7DRR) di level 5,75%. Di sisi lain, penurunan peringkat utang Amerika Serikat (AS) mengguncang pasar saham Indonesia. Kemarin harga indeks saham gabungan (IHSG) terpangkas 0,4% ke level 6.854. Sebelumnya, indeks sudah terpukul sinyal kuat pelemahan ekonomi Tiongkok. Chief ekonomist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefinso) Suhindarto menyatakan, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan beberapa kali sejak  semester II-2022 hingga Januari 2023. Kemudian, BI mempertahankan suku bunga di level 5,75% hingga sekarang. "Lingkungan bunga ini membuat pendanaan menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan semester I-2022 yang lalu," kata Suhindarto, Rabu (2/8/2033). Selain itu, imbuh dia, suku bunga tinggi meningkatkan leverage keuangan dari emiten. Akibatnya, investor meminta premi yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko yang lebih tinggi akibat  kenaikan leverage keuangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi arahan terbaru  untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo agar menyejahterakan rakyat. Hal ini disampaikan ganjar dalam rapat koordinasi internal PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, jakarta Selatan, Rabu (02/08/2023) Megawati juga memberi penjelasan ketika menduduki suatu jabatan, landasan ideologi itu tidak boleh bergeser. Menurut Ganjar, pesan dan arahan dari Megawati itu sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini. Bung Karno, Megawati, hingga Presiden Jokowi berhasil menunjukkan bagaimana  menjaga kedaulatan Indonesia selama memerintah. Pada era Jokowi, menjaga kedaulatan itu ditunjukkan  dengan program hilirisasi yang akan dilanjutkan oleh ganjar. "Jadi, ada benang merah iedeologi yang diperjuangkan bersama, dilakukan untuk menyejahterakan rakyat," tegas Ganjar. Selain itu, Ganjar juga bercerita mengenai negara dan termasuk partai politik, yang harus adaptif terhadap ideoologi, khususnya teknologi informasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah didorong untuk mengevaluasi dan memperbaiki pendaftaran nomor Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) smartphone, tablet, dan laptop (gawai) untuk menghindari oknum dan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) melakukan penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara. Beberapa penyempuranaan yang dilakukan di antaranya nomor IMEI sebaiknya perlu dikaitkan dengan merk,  tahun produksi, dan kode perangkat pintar. IMEI merupkan  nomor identitas peralatan bergerak internasional untuk sebuah ponsel pintar (smartphone), tablet, dan laptop, atau lazim disebut disebut gawai yang menjadi syarat mutlak agar bisa terhubung dengan layanan operator telekomunikasi seluler di Tanah Air. Penerapan bertujuan untuk menekan maraknya produk gawai ilegal (black market/BM) dan mendongkrak pendapatan negara (pajak). Pemberlakuan dilakukan sejak Selasa ,15 September 2020, pukul 22.00 WIB. Karena itu, nomor IMEI dari gawai yang masuk ke Indonesia  pun wajib didaftarakan ke sistem mesin Centralized Equipment Idnetity Registrasi. (Yetede)

Jenis baterai kendaraan listrik yang beredar di Indonesia cukup beragam dan berpotensi memicu masalah. Standar nasional berupa regulasi untuk menyeragamkan jenis baterai kian krusial. Kendati begitu, acuan tersebut dinilai perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan teknologi yang tersedia. Pendiri National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, berpandangan, lebih dari 20 jenis baterai litium-ion digunakan oleh kendaraan listrik Indonesia. Keragaman jenis baterai yang ada membuat modal atau investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik semakin besar. ”Jangan menunggu investor dulu, lebih baik tetapkan standarnya. Hal ini bisa berupa regulasi. Kalau tidak ada standar, semua company (perusahaan) kendaraan listrik harus membangun stasiun pengisian daya masing-masing,” ujarnya saat jumpa pers International Battery Summit 2023 di Jakarta, Selasa (1/8).

Standar jenis baterai, lanjut Evvy, berlaku dari tingkat sel sehingga battery pack, yang terdiri atas kumpulan battery cell,sudah otomatis seragam. Dengan demikian, mulai dari ukuran hingga volume jenis baterai yang beredar akan sama dan bisa digunakan di berbagai stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Indonesia baru memiliki standar baterai yang tergolong dasar sehingga masih dapat dikembangkan. Kondisi ini sama seperti di Korea Selatan dan India pada periode awal pengembangan baterai. Namun, sekarang, India mulai memiliki standar dan Korea Selatan telah menerbitkan dua standar baterai kendaraan listrik. ”RI dapat belajar dari Korea Selatan untuk standardisasi. Jadi, standar perlu dibuat untuk material baterai, battery cell, dan battery pack. Perusahaan-perusahaan baterai juga akan lebih mudah mengembangkan produk ketika ada standar,” ucap Evvy. (Yoga)

Duta Besar RI untuk Kuwait Lena Maryana saat ditemui di Kedutaan Besar RI di Kuwait mengatakan, ”Kuwait adalah negara maju dan dari sisi ekonomi produk domestik bruto mereka besar. Kita mengupayakan diplomasi ekonomi terus digalakkan dengan prioritas bagaimana menarik investasi dan foreign direct investment Kuwait ke Indonesia,” kata Lena. Salah satu yang kini tengah diincar adalah kerja sama di sektor energi yang dimotori oleh Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). ”Pada tahap awal diharapkan KUFPEC bisa menginvestasikan 1 miliar USD dari 10 miliar USD yang bisa ditanamkan di Tanah Air, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral. Itu target kami, mudah-mudahan bisa kita realisasikan,” kata Lena. Pada Mei lalu, KBRI di Kuwait bersama Kuwait Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Kuwait/KCCI) menggelar Indonesia Investment Forum (IIF) di Kuwait. Dalam forum yang diarahkan untuk menarik lebih banyak investor Kuwait untuk berinvestasi di Indonesia itu, Deputi Menteri Bidang Investasi Kementerian Investasi Nurul Ichwan menawarkan kepada pebisnis Kuwait untuk berpartisipasi dalam 69 proyek.

Dalam pernyataan pers KBRI disebutkan, pada kesempatan itu, Indonesia juga menawarkan berbagai fasilitas dan insentif untuk investasi. Selain itu, Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi Muhammad Pradana Indraputra memaparkan juga beberapa proyek yang dapat dikerjasamakan, antara lain pembangkit listrik tenaga surya di Banten, industri minyak goreng di Jambi, dan proyek-proyek investasi potensial lainnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Selain itu, ditawarkan juga peluang untuk berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). IIF dihadiri 37 pengusaha dan pemangku kepentingan dari berbagai perusahaan investasi Kuwait, antara lain, dari Kuwait Investment Authority, Union Investment Companies, Al Bader Trading Co, Marawi Group, Bin Sabt Group Companies, Fouad Al Ghanim & Sons Group of Companies. (Yoga)

Kelompok pengeluaran pendidikan menyumbang inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2023. Secara tahunan, inflasi biaya pendidikan cenderung meningkat. Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi guna meredam inflasi biaya pendidikan. BPS, Selasa (1/8) merilis, inflasi pada Juli 2023 tercatat 0,21 % secara bulanan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, pendidikan mencatatkan inflasi tertinggi, yakni 0,66 % dan andil 0,04 %. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, berdasarkan data historis, inflasi kelompok pengeluaran biaya pendidikan cenderung terjadi pada Juli-September bersamaan tahun ajaran baru. ”Kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil  inflasi pada dua bulan ke depan,” ujarnya.

Sepanjang 2020-2023, kata Pudji, inflasi bulanan biaya pendidikan pada Juli dan Agustus cenderung meningkat. Setiap Juli, inflasi bulanan kelompok pengeluaran ini 0,16 % (2020), lalu 0,18 % (2021), dan 0,34 % (2022). Sementara itu, pada Juli 2023, tercatat 0,66 % atau lebih tinggi dibandingkan Juli tiga tahun sebelumnya. Adapun setiap Agustus, inflasi biaya pendidikan mencapai 0,57 % (2020), 1,2 % (2021), dan 1,85 % (2022). Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, pemerintah sebaiknya melakukan intervensi guna meredam kenaikan biaya pendidikan. ”Pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan SDM. Namun, pemerintah terbatas dalam menyediakannya (layanan pendidikan) sehingga lebih banyak swasta,” ujarnya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa memberikan bantuan biaya fasilitas dasar pendidikan yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM, seperti menambah alokasi bagi sekolah swasta dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Indonesia Pintar. (Yoga)

Kebijakan pengetatan moneter yang berlanjut di sejumlah negara maju sejauh ini dinilai tidak berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah diyakini bakal konsisten menguat ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang stabil dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai diterapkan bulan ini. Sampai 28 Juli 2023, nilai tukar rupiah tercatat menguat 3,13 % secara tahun kalender (year to date) atau sejak akhir Desember 2022. Penguatan nilai tukar rupiah itu terjadi ditengah ketidakpastian pasar keuangan global dan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Pekan lalu, bank sentral AS, The FederalReserve (TheFed), baru saja menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 25 basis poin hingga mencapai 5,25-5,5 %, tertinggi dalam dua dekade.

The Fed diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada September 2023 hingga menyentuh level 5,75 %, seiring tekanan inflasi di negara maju yang masih relative tinggi. Proyeksi inflasi global masih diliputi ketidakpastian seiring adanya potensi kenaikan inflasi pangan dunia. Menkeu Sri Mulyani meyakini, meski di tengah tekanan inflasi global, nilai tukar rupiah akan konsisten menguat dengan ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik, serta kebijakan wajib parkir DHE SDA yang berlaku mulai bulan ini. ”Nilai tukar rupiah akan tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan II tahun 2023 di Gedung BI, Jakarta, Selasa (1/8). (Yoga)