SINDIKAT kejahatan akan selalu menemukan cara baru menjalankan aksinya. Kasus pendaftaran 191 ribu international mobile equipment identity (IMEI) ilegal yang terungkap baru-baru ini membuktikannya. Maka pemerintah semestinya berfokus meningkatkan upaya untuk menangkal potensi tindak kejahatan ketimbang memblokir semua perangkat telepon seluler dengan IMEI ilegal tersebut. Selain tak mengatasi akar masalah, pemblokiran justru akan merugikan konsumen yang sebetulnya menjadi korban dalam kasus ini.

Kasus pendaftaran 191 ribu IMEI ilegal terungkap pada akhir Juli lalu. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka. Empat tersangka adalah pemasok perangkat elektronik ilegal. Sedangkan dua lainnya aparatur sipil negara (ASN), masing-masing pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Jika dicermati, modus komplotan ini sederhana. Dibantu dua ASN, pemasok telepon seluler ilegal mendaftarkan 191 ribu IMEI bodong pada Centralized Equipment Identity Register (CEIR) pada 10-20 Oktober 2022. Pusat pengolahan informasi IMEI ini memang dikelola bersama oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta operator telepon seluler. Dengan IMEI bodong yang terdaftar di CEIR, ratusan ribu perangkat telepon seluler ilegal disulap menjadi produk legal. (Yetede)

JAKARTA – Muhammad Sujamal mendapat undangan di grup WhatsApp rukun tetangganya untuk membuat data kependudukan secara kolektif pada awal Juni lalu. "Bilangnya, mau bikin KTP digital," kata Sujamal, Kamis, 3 Agustus 2023. Warga Meruya Ilir, Jakarta Barat, itu sempat menanyakan ke ketua RT-nya soal KTP digital, tapi tak mendapat jawaban yang memuaskan. "Karena warga lain pada mendaftar di grup WA, saya ikutan juga," ujar Sujamal, 42 tahun. Pembuatan KTP digital secara kolektif itu berlangsung di rumah ketua RT. Pemandunya adalah empat petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Semua warga yang datang diminta mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Google Play dan App Store—layanan distribusi digital yang dikembangkan oleh Google. Saat itulah, Sujamal baru tahu soal IKD. Tapi, apa gunanya, tetap belum jelas. "Petugas Dukcapil cuma bilang, kalau nanti ada keperluan dokumen, bisa tinggal tunjukkan data dari HP. Enggak perlu bawa KTP," kata dia. Pembuatan akun Identitas Kependudukan Digital itu berlangsung kurang dari lima menit. Warga hanya perlu e-mail aktif yang nanti mendapat kode verifikasi dari aplikasi tersebut. Namun, kata Sujamal, pendaftaran itu tidak dapat berlangsung secara mandiri. "Butuh semacam nomor registrasi yang dikeluarkan petugas dukcapil dari laptop mereka," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berfokus meningkatkan kemampuan sistem infrastruktur dan aplikasi guna memastikan keamanan data program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai program satu data nasional, keamanan data menjadi hal penting dan perlu secara cermat penanganannya guna menghindari terjadinya kebocoran. “Jangan sampai data jebol duluan. Kami akan terus menguatkan infrastruktur pengamanan sambil secara bertahap mensosialisasi aktivasi program IKD,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, saat dihubungi pada Kamis, 3 Agustus 2023. Data penduduk amat penting dan harus dikelola secara baik. Alih-alih mengejar target aktivasi IKD sebanyak 25 persen di tiap daerah, Teguh menegaskan, lembaganya saat ini difokuskan untuk menguatkan infrastruktur dan aspek keamanan. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah penguatan keamanan aplikasi IKD dan kesiapan mal pelayanan publik digital. IKD dan mal pelayanan publik digital diharapkan bisa bersinergi dengan baik. Dengan begitu, menurut dia, dalam mengurus dokumen kependudukan, masyarakat cukup memanfaatkan layanan aplikasi IKD. (Yetede)

HAMPIR sebulan terakhir Rachma Fairuza kesulitan mencari gas elpiji bersubsidi di kios dan agen kecil di sekitar rumahnya. Ia harus mendatangi pangkalan elpiji resmi Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. “Tapi pangkalannya jauh dari rumah saya, sekitar 1,5 kilometer,” ujar warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, ini kepada Tempo, kemarin.

Rachma mengatakan selama ini tak kesulitan membeli gas bersubsidi itu di kios-kios dekat rumahnya, kendati belakangan harganya sedikit lebih mahal ketimbang di pangkalan. Ia biasanya merogoh kocek Rp 19 ribu untuk membeli gas melon di kios, sedangkan harga di pangkalan Rp 16 ribu. “Yang penting barangnya ada dan dekat. Kalau jauh, susah mobilitasnya.”

Senada dengan Rachma, Ambarwati, yang tinggal di Kecamatan Gubeng, mengaku kesulitan menemukan “gas melon” di sekitar rumahnya selama sebulan terakhir. Karena itu, ia akhirnya memutuskan membeli di pangkalan resmi elpiji Pertamina yang berjarak 600 meter dari kediamannya. “Ya, harus pakai sepeda motor dulu ke sana,” ujar Ambar.

Pemilik salah satu kios di Kecamatan Gubeng, Surabaya, Bambang, membenarkan bahwa ia tidak menjual elpiji kemasan 3 kilogram selama sebulan ini lantaran pangkalan membatasi pembelian dalam jumlah banyak. Biasanya, Bambang menjual gas melon seharga Rp 18.500, selisih Rp 1.000 dari harga yang dibanderol agen besar tempat ia mengambil pasokan. (Yetede)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)

Berjaya sejak puluhan tahun lalu, jambu mete asal Sulawesi Tenggara kini dikomodifikasi dalam beragam bentuk olahan. seperti Keripik, cokelat, dan brownies yang diolah dengan mete. Penganan ini berlayar dari Teluk Kendari, mengarungi Selat Makassar, melintasi samudra, dan mendarat di beberapa benua. Pada 2019, La Ato (25), yang masih kuliah, menerima pesan di telepon pintarnya. Seseorang tidak mengirimkan foto cokelat mete buatannya yang berlatar belakang sebuah kota di AS. ”Ada yang kirimkan, saya tidak tahu juga siapa. Hasil karya saya bisa sampai di luar negeri dan dikenal orang. Saya saja belum pernah keluar dari Sultra,” kata Ato, akhir Juli lalu. Di sebuah kamar kos-kosan berukuran 3x6meter di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ato mengolah mete dan cokelat menjadi penganan khas ”Bumi Anoa”, sebutan untuk Sultra sejak 2017.

Jumat (28/7) ia mengecek stok dan bahan yang ada. Ato membuat olahan mete setelah melihat potensi yang ada. Mete ciri khas daerahnya. Sejak kecil ia akrab dengan mete. ”Belajar otodidak, akhirnya dapat komposisinya, lalu berani buat dan kemas sendiri. Ternyata disukai pembeli. Akhirnya serius urus izin dan bikin produk sendiri,” katanya. Sejak itu, produksinya bertambah, dari 1 kg mete sebulan hingga 10 kg. Penjualannya meningkat dengan omzet rerata Rp 50 juta dalam sebulan. Meski pandemi Covid-19 membuatnya jungkir balik, ia kini mulai bisa bernapas lega. Pesanan meningkat. ”Terakhir ada pesanan untuk dikirim ke Madagaskar. Tapi, karena izin dan rumah produksi belum lengkap, belum bisa. Saya upayakan bisa selesai tahun ini,” kata Ato.

Koordinator Program dan Evaluasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Assayuthi Ma’suf mengungkapkan, produk jambu mete di wilayah ini diprioritaskan menjadi andalan. ”Tetapi, dua tahun terakhir ekspornya turun. Tahun lalu itu 18 ton dan tahun sebelumnya 48 ton,” katanya. Jambu mete di wilayah ini, ujar Assayuthi, memiliki sejumlah kendala, mulai dari tanaman berusia tua, teknologi, dan intervensi pertanian yang lemah, hingga pengaruh cuaca. Akibatnya, produksi menurun beberapa tahun terakhir. La Ato juga khawatir sebab ia tahu bahan baku jambu mete banyak didatangkan dari luar, lalu diolah di wilayah ini. ”Jangan sampai kita bilang, Sultra penghasil mete, tetapi ternyata dari luar semua,” kata ayah satu anak itu. (Yoga)

Kini sedang berkembang isu soft landing bagi perekonomian AS. Artinya, aktivitas perekonomian AS menurun, tetapi tidak terbanting keras seperti pada 2008. Namun, para pelaku di pasar uang, saham, dan lainnya perlu waspada agar jangan kecele. Sebab, ada kerawanan besar di balik pernyataan tersebut, terutama terletak pada kecepatan pengambilan kesimpulan. Bisa juga, kesimpulan diambil tanpa memperhitungkan semua faktor dan bisa terbukti salah total, tetapi baru dirasakan kemudian hari.

Di tengah inflasi yang belum sampai pada target 2 % dan suku bunga masih akan naik dari level 5,25 %-5,5 %, Gubernur Fed Jerome Powell dan Menkeu Janet Yellen sudah menyuarakan bahwa perekonomian paling-paling hanya menuju soft landing. ”Untuk AS, pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi saya tidak melihat resesi,” kata Yellen, dikutip Reuters, 17 Juli 2023. Berdasarkan data yang ada, PDB AS tumbuh 2 % pada kuartal I-2023 dan 2,8 % pada kuartal II-2023. Perkiraan Fed untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 adalah 1,3 %.

Terjadi penurunan, tetapi ringan. Inilah dasar munculnya istilah soft landing. Reuters pada 27 Juli 2023 melaporkan, Powell menyampaikan perkiraan Fed bahwa ekonomi AS tidak akan memasuki resesi. Mantan penasihat Federal Reserve Dallas, Danielle DiMartino Booth, mengingatkan euforia tentang soft landing. ”Kita pernah menjalani diskusi serupa pada 2000 dan 2007. Saat itu diskusinya mirip dengan yang berlangsung sekarang, bahwa hanya akan terjadi soft landing,” kata DiMartino. Kenyataan kemudian menunjukkan perkiraan tersebut meleset jauh. (Yoga)

Pemerintah menjamin keberlanjutan pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu. Mereka yang memiliki potensi akademik diprioritaskan tetap mendapat bantuan biaya pendidikan dari pemerintah agar bisa menuntaskan pendidikan tinggi. Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek Muni Ika mengutarakan hal itu dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk ”Wujudkan Masa Depan Gemilang dengan KIP Kuliah” di Jakarta, Kamis (3/8). Kelanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin penerima KIP di sekolah dan penerima bantuan sosial lain dari pemerintah diutamakan meraih jenjang pendidikan tertinggi.

Kesempatan kuliah sesuai cita-cita mereka didukung dengan KIP Kuliah yang memberi biaya kuliah dan biaya hidup hingga lulus kuliah. Hingga tahun 2022, sebanyak 1,2 juta orang menerima manfaat KIP Kuliah. Pada 2023, sekitar 800 mahasiswa sedang menerima bantuan itu dan mahasiswa baru menerima KIP Kuliah. Sekitar 400.000 orang selesai kuliah dan menjadi sarjana dengan dukungan KIP Kuliah. Muni mengutarakan, jumlah pendaftar KIP Kuliah meningkat. Pada 2020 jumlah pendaftar KIP Kuliah 689.000 orang, pada 2021 naik menjadi 840.000 orang, tahun berikutnya 941.000 orang, dan per 3 Agustus 2023 terdata 996.000 pendaftar. Padahal pendaftaran masih dibuka hingga 31 Oktober 2023. (Yoga)

Jenis sampah plastik kemasan berlapis seperti bungkus mi instan belum menjadi pilihan utama dalam proses daur ulang sampah di Indonesia. Plastik jenis itu dianggap sulit didaur ulang dan bernilai ekonomi rendah. Padahal, jenis sampah ini menempati urutan  kedua terbanyak setelah sampah organik dalam timbulan sampah. Perlu peningkatan teknologi daur ulang agar sampah jenis ini menjadi barang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler (PR EPS) BRIN bekerja sama dengan PT Standardisasi Sertifikasi Nasional dan PT Sendang Bumi Wastama Sustainable Waste Indonesia) untuk meneliti pengembangan sistem ekonomi sirkuler berbasis plastik berlapis. Selama lima bulan ke depan, mereka akan meneliti potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proses produksi plastik berlapis layak daur ulang serta  membuat skenario-skenario pengembangan rantai nilai.

Kepala PR EPS BRIN Umi Karomah Yaumidin mengatakan, selain mengurangi timbulan sampah, daur ulang yang  maksimal dari sampah plastik berlapis ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. ”Perilaku masyarakat terutama para pelapak ini untuk bisa memilah sampah lebih baik dan juga perubahan pasarnya. Ini akan kami telusuri. Bagaimana plastik berlapis ini bisa masuk secara reguler di pasar sehingga pemanfaatannya lebih bernilai tinggi,” kata Umi, Kamis (3/8/2023), di Jakarta. Riset akan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara, diskusi kelompok, dan observasi lapangan di tiga lokasi penelitian, yakni Jabodetabek, Surabaya, dan Solo. (Yoga)

Empat bulan menjelang akhir tahun, ruang APBN yang belum dibelanjakan masih tersisa banyak. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengoptimalkan sisa anggarannya itu untuk mempercepat penyerapan produk dalam negeri, khususnya barang dan jasa keluaran UMKM. Sampai semester I-2023, APBN baru terserap 41 % atau Rp 1.255,7 triliun daritotal pagu Rp 3.061,2 triliun. Artinya, ada 60 % APBN atau Rp 1.805,5 triliun yang belum dibelanjakan oleh kementerian/lembaga dan pemda.

Dari total realisasi belanja itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah baru 34,9 % dari total nilai pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Secara rinci, realisasi RUP sampai akhir Juli 2023 sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768.000 paket pengadaan. Sebanyak Rp 216,36 triliun sudah terverifikasi sebagai produk dalam negeri, sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Saat membuka ajang Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), Menkeu Sri Mulyani berharap, kementerian dan lembaga serta pemda dapat menggunakan waktu empat bulan terakhir untuk mengebut belanja penggunaan produk dalam negeri sesuaitarget, yakni 95 % dari total belanja pengadaan. Penyerapan produk dalam negeri juga diharapkan lebih memprioritaskan barang dan jasa dari UMKM, industri kecil menengah, dan artisan. Targetnya, realisasi belanja produk UMKM Rp 250 triliun dari total pengadaan tahun ini. (Yoga)