Di tengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia pada tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan.Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08%, menurun dibandingkan dengan pencapaian 3,52% pada bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3% plus minus 1%. Sejatinya, inflasi yang timbul selama ini dapat berasal dari tekanan sisi pasokan dan permintaan dari berbagai hal. Adalah flashback Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengutip kekhawatiran lembaga internasional pada tahun lalu atas tanda-tanda kegelapan ekonomi dunia yang saat itu ada di depan mata. Dalam acara penyerahan insentif fiskal seperti dikutip dari kanal Youtube Kementerian Keuangan, Senin (31/7), Menkeu menyebutkan sinyal paling jelas berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini yang diperkirakan hanya mencapai 2,1% atau turun drastis dari tahun sebelumnya di posisi 6,3%. Di sisi lain, lonjakan inflasi ini kemudian disikapi oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat. Dalam kondisi inflasi dan suku bunga tinggi, dunia usaha tentu menjadi sulit untuk bergerak sehingga pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian.

Ditengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan. BPS mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08 %, menurun dibandingkan pencapaian 3,52 % bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri masih stabil dan dalam kendali. Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21 % atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 %.

Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3 % plus minus 1 %. (Yoga)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berkomitmen merampungkan perumusan peraturan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara kredibel dengan melibatkan industri keuangan dan masyarakat. UU No. 4/2023 telah resmi berlaku pada 12 Januari 2023. Sejumlah ketentuan turunan telah diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dan PP No. 5/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jika merujuk pada UU No. 4/2023, beberapa PP yang perlu disusun pemerintah dengan melibatkan DPR di antaranya kebijakan penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan berdasarkan kelompok nasabah. Selain itu, ada pula PP yang mesti disusun terkait dengan pungutan dan tata kelola di sektor jasa keuangan. “Dengan telah diundangkannya UU P2SK, pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan UU P2SK secara kredibel,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Inddrawati saat menyampaikan keterangan resmi hasil pertemuan Komiste Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), Selasa (1/8). Pertemuan KSSK yang melibatkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal II/2023 tetap terjaga di tengah dinamika global. Menurut Menkeu, terjaganya stabilitas sistem keuangan didukung seiring dengan kondisi perekonomian yang resilien. Namun, ketidakpastian global yang masih tinggi perlu disikapi secara hati-hati. Lembaga internasional IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global menjadi 3% year-on-year (YoY) pada 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 sebesar 2,8% YoY. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan cukup solid didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai. Menurutnya, sektor perbankan tetap resilien ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai di tengah tantangan perekonomian dan pasar keuangan global serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor. Pada Juni 2023, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,76% YoY ditopang kredit investasi yang tumbuh 9,6% YoY.

Realisasi serapan gas di dalam negeri yang belum sesuai harapan membuat pemerintah bimbang dalam melakukan penghentian ekspor gas, meski sesungguhnya kebijakan tersebut telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Pemerintah hingga kini masih memikirkan apakah bakal tetap menghentikan ekspor gas pada 2036 seperti amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN atau justru merevisi beleid itu agar bisa tetap menjual komoditas itu ke luar negeri. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam RUEN dengan mengurangi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada 2025, dan menghentikan ekspor komoditas itu paling lambat pada 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi, transportasi, serta sektor lainnya. Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengakui bahwa pembahasan kedua regulasi tersebut selalu berjalan dinamis dan berkelanjutan. Alasannya, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek dalam merumuskan kebijakan. “Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, dan geopolitik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali menyampaikan sikap tegas pemerintah yang akan menyetop ekspor gas. Hal itu dilakukan agar kebutuhan domestik yang terus meningkat bisa dipenuhi. Penghentian ekspor gas tersebut dilakukan untuk produksi gas baru yang belum terkontrak dengan pembeli di luar negeri. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi gas untuk dalam negeri selalu lebih besar dibandingkan dengan ekspor sejak 2018. Tahun lalu, penjualan gas untuk domestik mencapai 3.686 BBtud, sedangkan ekspornya hanya 1.759 BBtud. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada RUEN yang mengamanatkan penghentian ekspor gas paling telat pada 2036. Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengatakan bahwa saat ini pihaknya selalu memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan bahwa pihaknya akan melaksanakan ketetapan pemerintah terkait dengan larangan ekspor gas jika ke depannya pasokan gas berlebih yang ada bisa terserap dengan baik oleh industri di dalam negeri. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan pasar gas di dalam negeri belum mapan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengalihan penjualan gas sepenuhnya ke dalam negeri, kata Moshe, justru akan membuat hitung-hitungan KKKS untuk mengelola blok migas di Tanah Air menjadi kurang menarik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan peningkatan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli menjadi 53,3 dari bulan sebelumnya 52,5 menunjukkan bahwa pelaku usaha meyakini penjualan akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. “Pertumbuhan industri masih baik, berada di level ekspansif. Kontribusi terhadap PDB juga masih yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, termasuk kontribusi dari ekspor dan pajak,” katanya, Selasa (1/8). S&P Global Market Intelligence mencatat peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Juli ditopang oleh naiknya permintaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menjaga momentum tersebut, Kementerian Perindustrian bakal terus memastikan iklim usaha tetap kondusif, seperti dengan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik. Jingyi Pan, ekonom S&P Global Market Intelligence, mengatakan percepatan total pertumbuhan pesanan baru tidak hanya didukung oleh kenaikan permintaan domestik, tetapi juga didukung oleh pertumbuhan bisnis baru dari luar negeri.

Indonesia akan mengajukan solusi saling menguntungkan kepada Uni Eropa menyusul penerapan Undang-undang Antideforestasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan solusi saling menguntungkan itu merujuk data perdagangan Indonesia dan negara-negara Eropa yang mencapai US$100 miliar. “Kita punya potensi dagang yang besar, kalau kita ribut sama hal yang tidak produktif kita rugi,” katanya di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (1/8). Dengan penerapan Undang-undang (UU) Antideforestasi, dia menyebutkan Uni Eropa bersikap tidak konsisten. Alasannya, Uni Eropa yang menerapkan UU Antideforestasi atau EUDR, di sisi lain tetap mengimpor energi kotor seperti batu bara. Mendag juga membeberkan sikap Uni Eropa lainnya yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, Uni Eropa yang mengenakan pajak masuk 20% untuk produk tuna asal Indonesia, tetapi disebut juga menerima produk tuna yang ditampung secara ilegal. Mendag juga menyatakan telah berbicara kepada pengusaha dari Eropa. Dalam perbincangan itu, Mendag menekankan pihak Uni Eropa agar tidak meributkan hal yang dianggap tidak produktif, seperti UU Antideforestasi. Zulkifli menyebut hal itu akan merugikan kedua belah pihak dalam hal perdagangan.

Wilmar Group lebih memilih untuk fokus meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit plasma daripada upaya memperluas lahan yang memiliki banyak tantangan.Plantations Head Wilmar Indonesia Simon Siburat mengatakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digalakkan pemerintah dinilai mampu mewujudkan target perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kebun plasma.“Usaha kita untuk meningkatkan kualitas sawit plasma agar maksimal yaitu dengan melakukan replanting terlebih dahulu. Kalau mereka tidak melakukan peremajaan, maka mereka masih memakai bibit-bibit sawit yang lama yang kurang jelas kualitasnya,” ujarnya saat ditemui Bisnisdi Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (31/7). “Semuanya menggunakan bibit dari kita dan hasilnya lebih bagus bisa 6 ton sawit yang dihasilkan per hektarenya,” katanya.Selain kualitas bibit unggul yang dipakai, ke depan setiap pokok pohon akan dilakukan perawatan dan pemupukan yang maksimal. Sementara itu, Wilmar memberikan pendampingan dari segi pupuk dan lainnya tetapi para petani yang mengurusnya secara mandiri.

JAKARTA,ID-Pemerintah melalui Bappanas merancang program untuk memangkas  masalah kemiskinan ekstrem di daerah hilirisasi  Pertambangan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, persoalan kualitas pendidikan dan masalah lingkungan juga jadi perhatian serius pemerintah. Pertambahan tak ubahnya dua sisi mata uang, satu sisi mendatangkan investasi  dalam jumlah besar yang  berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pada lain sisi muncul berbagai masalah sosial dan lingkungan. Masalah besar yang saat ini tengah menjadi perhatian yaitu, meningkatnya angka kemiskinan ekstrem. Sungguh ironi karena kondisi ini terjadi di sejumlah daerah penghasil tambang. Data yang BPS diolah B-Universe research, menunjukkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil barang tambang, termasuk yang telah melaksanakan program hilirisasi meningkat pesat dalam setahun terakhir, bahkan menjadi salah satu motor  penggerak pertumbuhan  ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. (Yetede)

JAKARTA,ID-Di tengah merosotnya kinerja manufaktur global, sektor industri Tanah Air justru mencatatkan performa gemilang pada awal semester II-2023. Hal ini terlihat dari indeks manejer pembelian  (purchasing managers' index/PMI) manufaktur Indonesia bulan Juli 2023 naik ke level 53,3 dari capaian tersebut diharapkan tidak membuat lengah terhadap ancaman deindustrialisasi di dalam negeri. "Harapan kami, pemerintah tidak cepat puas (complacent) dan tetap fokus menciptakan  iklim usaha dan investasi di sektor manufaktur yang kompetitif dan suportif. Karena masih ada satu semester lagi hingga akhir tahun,"  kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (1/8/2023). Shinta mengatakan, pada industrialisasi atau deindustrialisasi tidak memiliki parameter baku. Namun, penekanananya pada pertumbuhan industri dalam kurun waktu lebih panjang yang biasanya dalam hitungan tahun, dan dilihat dampak-dampak indutrialisasi terhadap parameter pertumbuahn lain seperti tenaga kerja, daya saing di pasar global, dan lain-lain. (Yetede)

LONDON,ID-Aktivitas pabrik dunia semakin memburuk pada Juli 2023. Perlambatan pertumbuhan dunia dan pelemahan pemulihan di Tiongkok sekarang berdampak pada ekonomi dunia. Penurunan ini menyoroti  dilema bagi para pembuat  kebijakan alias bank sentral. Yang sejak tahun lalu menjalankan siklus pengetatan agresif untuk memerangi infasi tinggi namun juga harus mencegah potensi resesi. Data purchasing manager's index (PMI) untuk zona euro secara keseluruhan menunjukkan kontraksi aktivitas  manufaktur pada Juli 2023. Lanjutnya yang tercepat sejak  masa puncak pandemi Covid-19. Adapun penyebab kontraksi tersebut adalah permintaan merosot meskipun pabrik-pabrik telah memotong tajam harga ditingkat mereka. Angka indeks dibawah 50 menandai kontraksi dalam aktivitas manufaktur. Sedangkan diatas 50 menunjukkan ekspansi. Sementara angka indeks yang mengukur produksi, yang dimasukkan kedalam PMI gabungan dan dijadwalkan keluar pada Kamis (03/08/2023) turun menjadi 42,7 dari 44,2. Ini adalah level terendah dalam tiga tahun lebih. Dan angka indeks ini dipandang sebagai tolok ukur yang baik tentang kondisi kesehatan ekonomi. (Yetede)