Dua Jalan Tol Waskita untuk Hutama
JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) bersiap menyambung dua proyek jalan tol yang tak mampu diselesaikan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kedua proyek tersebut, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi III dan Kayuagung-Palembang-Betung tahap 2, bakal digarap Hutama dengan modal baru dari pemerintah.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, memastikan pekerjaan bisa dimulai setelah tahap hitung-hitungan kebutuhan biaya proyek. Perhitungan yang sama pun menentukan porsi saham yang akan dipegang Hutama dari proyek warisan Waskita Karya itu. "Ketentuannya akan difinalkan pada akhir September mendatang," ujarnya saat menjamu awak media di Jakarta, kemarin, 10 Agustus 2023.
Dua ruas jalan bebas hambatan tersebut nyaris terbengkalai akibat tekanan keuangan yang merundung Waskita pada masa restrukturisasi utang. Selain dua kali gagal melunasi tunggakan bunga obligasi, yang masing-masing jatuh tempo pada 5 Mei dan 5 Agustus lalu, emiten berkode saham WSKT itu dihantui utang. Liabilitas Waskita melambung dari Rp 83,98 triliun per 31 Desember 2022 menjadi Rp 84,31 triliun per Juni 2023. (Yetede)
Terlibat Utang Obligasi
JAKARTA - Tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi menanggung utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun ini. Salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sejak Senin lalu, perdagangan saham BUMN karya tersebut di Bursa Efek Indonesia disuspensi karena perseroan gagal membayar pokok dan bunga ke-12 Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 (PUB IV Tahap I) yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Ini bukan pertama kali perseroan tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan tenggat jatuh tempo. Pada Mei lalu, perseroan tidak dapat membayar bunga ke-11 PUB IV Tahap I Tahun 2020. Nilai Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I itu mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga 10,75 persen dan tenor tiga tahun. Perseroan sebelumnya juga menunda pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, yang awalnya pada 23 Februari 2023 menjadi 16 Juni 2023, setelah ada persetujuan dari pemilik obligasi. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memiliki nilai Rp 2,28 triliun dengan tingkat bunga 8,25 persen. (Yetede)
Berharap Penyaluran Kredit UMKM Melesat
JAKARTA – Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya diharapkan kian murah hati dalam menggelontorkan kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peningkatan akses pembiayaan permodalan dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas produk-produk lokal. Dengan demikian, produk UMKM tidak kalah saing oleh produk-produk asing dan memiliki kemampuan menguasai pasar dalam negeri.
“Karena selama ini di situlah kelemahan UMKM kita, masih kurang mendapat dukungan pembiayaan di sektor produksi,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Jika dibanding serbuan produk asing yang memiliki harga lebih murah, produk UMKM tidak bisa berkutik karena tak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk berkompetisi dengan produk massal yang disokong modal besar tersebut.
Teten memastikan keberpihakan pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit UMKM lebih deras lagi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 450 triliun bagi UMKM. Guna mempermudah proses pengajuan kredit, pemerintah juga telah membuat kebijakan tanpa agunan untuk kredit di bawah Rp 100 juta. (Yetede)
PEMILU 2024, Satgas Antipolitik Uang Polri Pantau Rekening Dana Kampanye
Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana membentuk satgas antipolitik uang dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Tugas satgas itu memantau penggunaan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu guna mencegah praktik politik uang. Merujuk penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada Pemilu 2019 naik di periode minggu tenang. Hal ini dinilai sebagai kejanggalan yang terindikasi politik uang. Sebab, pada saat yang sama, permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 juga tinggi (Kompas, 9/8/2023). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pembentukan satgas antipolitik uang bertujuan membuat pemilu yang lebih demokratis. Karena itu, Polri perlu berperan aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedini mungkin.
”Ya (hingga pemantauan RKDK), karena tujuannya memang untuk mencegah praktik politik uang. Hal itu dicapai melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti PPATK,” ujarnya di sela-sela diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (9/8). Pemantauan aliran dana kampanye merupakan bagian dari tugas satgas antipolitik uang nantinya. Dalam pelaksanaannya, satgas akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diciptakan oleh politik uang. Selain itu, Polri juga membentuk Satgas Nusantara untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Bersamaan dengan itu, berbagai operasi dilakukan, misalnya Mata Brata, untuk mencegah gangguan kamtibmas saat penyelenggaraan pemilu. (Yoga)
Berakhir Sudah Masa Kejayaan WFH
Zoom yang berbasis di San Jose, California, AS itu tumbuh eksplosif selama tahun pertama pandemic ketika banyak perusahaan bergegas beralih ke WFH atau bekerja dari jarak jauh. Keluarga dan teman bahkan beralih ke platform ini untuk bertemu ramai-ramai secara virtual sebagai obat rindu. Saham Zoom Video Communications Inc melonjak 15 kali lipat dari harga penawaran umum perdana setahun sebelum pandemi. Nilai pasar sahamnya mencapai 140 miliar USD dan membuatnya unggul di sektor teknologi saat krisis Covid-19. Pertumbuhan Zoom kemudian mandek karena ancaman pandemi surut. Masa-masa kejayaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah itu harus berakhir. Sahamnya anjlok dari 559 USD pada Oktober 2020 menjadi di bawah 70 USD pada Selasa (8/8).
Saham merosot lebih dari 10 % pada Agustus. Pada Februari lalu, Zoom sudah memutus hubungan kerja terhadap sekitar 1.300 orang atau 15 persen dari total jumlah tenaga kerjanya. Zoom memiliki 8.000 karyawan di 12 kantor di seluruh dunia. Sahamnya jatuh karena banyak pelanggannya yang mulai memanggil karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. ”Membiarkan karyawan bekerja di mana saja sudah menjadi tren. Sulit memaksa karyawan untuk kembali. Saya kira bekerja secara campuran akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan,” kata CEO Zoom Eric Yuan. Perusahaan teknologi lain seperti Google, Salesforce, dan Amazon juga sudah menerapkan kebijakan kembali bekerja di kantor meski ada karyawan yang tidak setuju karena waktu dan uang yang terbuang ketika mereka harus ke kantor. (Yoga)
Rakyat Enggan Berbelanja, China Deflasi
China mengalami deflasi atau penurunan nilai barang dan jasa akibat minimnya perputaran uang di pasaran. ”Mental pandemi Covid-19 masih sangat kental di China sehingga masyarakat tidak mau berbelanja di luar kebutuhan pokok. Hal ini bisa mematikan perekonomian,” kata Richard Koo, ekonom utama firma Nomura di Jepang, kepada Bloomberg edisi Rabu (9/8/2023). (Yoga)
OJK Harus Lebih Agresif
OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)
Presiden: Bantu Rakyat Punya Hunian Layak
Presiden Jokowi meminta Real Estat Indonesia atau REI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan program sejuta rumah guna mengatasi kekurangan perumahan. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkampungan sekitarnya, seperti keringnya sumur atau mata air, banjir, dan masalah sampah.
”Saya meminta REI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting,” kata Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8). Menurut Jokowi, kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Tingkat kekurangan (backlog) rumahmencapai 12,71 juta rumah tangga, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru 700.000-800.000 keluarga per tahun. Kebutuhan hunian ini merupakan peluang yang bisa digarap seluruh anggota REI. (Yoga)
Dorong Kredit, BI Berikan Insentif GWM
Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) kepada bank yang dapat menumbuhkan kredit ke sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, ultra mikro, dan ekonomi hijau. Besaran insentif disesuaikan dengan laju pertumbuhan kredit yang dicapai. Demikian disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro, Rabu (9/8/2023). (Yoga)
KUR Dorong Kinerja UMKM
Akses pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit usaha rakyat (KUR) diyakini dapat menaikkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penganugerahan KUR Award Kategori Provinsi 2022-2023 dan Penyaluran KUR UMKM di Jakarta, Rabu (9/8/2023). (Yoga)









