Optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memberikan harapan baru bagi industri minyak dan gas bumi nasional. Upaya memaksimalkan potensi minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu itu diproyeksi mampu mendongkrak lifting. Percepatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Ltd. diharapkan bisa menambah produksi minyak bumi nasional hingga 18.000 per barel. Awalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd. menjadwalkan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip pada September tahun depan, tetapi perusahaan memajukannya menjadi Februari 2024. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memiliki posisi yang sangat penting di tengah penyusutan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Blok Cepu yang telah lama jadi penopang produksi minyak nasional belakangan mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan. Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi minyak dari ExxonMobil Cepu Ltd. saat ini sekitar 164.000 bph atau 114% dari target APBN 2023. Kegiatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang disetujui pada September 2021 sendiri memuat rencana pengeboran lima sumur infill carbonate, dan dua sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028. Sementara itu, Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui bahwa pengerjaan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius. Prima K. Panggabean, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada ExxonMobil Cepu Ltd. sejak 2021. Insentif tersebut berlaku efektif pada tahun lalu, karena pandemi Covid-19 turut memengaruhi keekonomian pengembangan sejumlah lapangan migas di dalam negeri.

Pemerintah mempertimbangkan subsidi kewajiban pelayanan umum atau public service obligation untuk LRT Jabodebek guna menarik minat pengguna kendaraan pribadi. Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian subsidi public service obligation (PSO) menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik. Menurut Kepala Negara, subsidi diperlukan bagi setiap transportasi massal agar jumlah penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. “Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, Transjakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” katanya saat mencoba LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (10/8). Presiden tidak menjawab ketika ditanyakan berapa nominal PSO yang akan dipatok pemerintah untuk LRT Jabodebek. Menurutnya, urusan teknis merupakan tugas dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dalam kesempatan yang sama, Menhub menyatakan aspek kenyamanan LRT Jabodebek terus disempurnakan menjelang target operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 26 Agustus 2023. Budi Karya menjelaskan bahwa aspek keselamatan menjadi perhatian sebelum LRT Jabodebek beroperasi secara komersial. Dia mengungkapkan bahwa pengujian telah dilakukan setiap hari oleh tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan semua pihak terkait. Selain itu, LRT Jabodebek juga sedang menyempurnakan soft­ware sarana Traction Control Unit (TCU). Budi Karya mengatakan, perangkat lunak ini dinilai dapat meningkatkan keselarasan dengan prasarana.   Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartan­tyo menyatakan terus melakukan persiapan di berbagai sisi untuk memastikan operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik sebelum 26 Agustus 2023. Adapun, progres pengerjaan proyek LRT Jabodebek hingga saat ini disebutkan telah mencapai lebih dari 98%.

Pemerintah mempertimbangkan subsidi kewajiban pelayanan umum atau public service obligation untuk LRT Jabodebek guna menarik minat pengguna kendaraan pribadi. Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian subsidi public service obligation (PSO) menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik. Menurut Kepala Negara, subsidi diperlukan bagi setiap transportasi massal agar jumlah penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. “Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, Transjakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” katanya saat mencoba LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (10/8). Presiden tidak menjawab ketika ditanyakan berapa nominal PSO yang akan dipatok pemerintah untuk LRT Jabodebek. Menurutnya, urusan teknis merupakan tugas dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67/2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan tarif LRT Jabodebek, yakni Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Tarif LRT dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas dengan jarak 27,3 km diperkirakan Rp23.200 per penumpang.

JAKARTA,ID-Selain perbankan, pasar modal telah menjadi sumber pendanaan ekonomi dan pembangunan yang kian menjanjikan di Tanah Air. Bahkan, dengan nilai tambah yang diberikan, pasar modal bisa ikut berperan untuk melepaskan Inodonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (minddle income trap)  yang merupakan persyaratan penting bagi  tercapainya status Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Meski jumlah investor pasar modal ritel per Juli 2023 baru sekitar 11,42 juta orang atau hanya 4,1% dari total populasi Indonesia, nilai kapitalisasi pasar (market kapitalization) saham emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini telah mencapai lebih  dari Rp10.000 triliun atau sekitar US$ 660 miliar. Angka kapitalisasi pasar yang secara year to date  tumbuh 5,75% tersebut, setara dengan 51% produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hingga 9 Agustus lalu, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp 200 triliun hingga akhir tahun. Penghimpunan dana itu diantaranya diperolah  melalui pencatatan 57 emiten baru BEI. (Yetede)

TANGERANG,ID-Pemerintah siap mengguyur mobil listrik dengan seabrek insentif. Langkah ini ditempuh untuk menarik minat para produsen mobil listrik dunia membangun pabrik di Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah  kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satu yang digodok adalah bea masuk 0% untuk impor utuh tak terurai (completely built up/CB). "Insentif tidak menyasar satu perusahaan saja, melainkan seluruh pabrik mobil lsitrik di dunia," kata Agus Gumiwang di sela-sela pameran  Indonesia Otomotif Gaikindo Internasional Auto Show (IIAS). di Indonesia Exhibition Center, BSD City, tangerang, Kamis (10/08/2023) Dia menegaskan, syarat utama pabrikan mobil listrik global yang ingin masuk program tersebut adalah memiliki pabrik di Indonesia. "Itu nanti bagian dari insentif yang akan diluncurkan pemerintah untuk menarik investasi. Jadi, insentif yang kita berikan bukan untuk impor, tapi menarik investasi mobil EV (electric vihecle) masuk Indonesia," ujar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, pengoperasian Lintas Rel tengah (LRT)  Jabodetabek baru dilakukan pada 26 Agustus mendatang, Presidenpun menekankan, pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian moda transportasi, termasuk LRT Jabodetabek. "Jadi di ricek sekali lagi Insya Allah akhir agustus sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan Insya Allah (diresmikan) 26 Agustus," kata Jokowi seusai meninjau LRT Jabodetabek pada Kamis (10/08/2023).  Terkait setifikasi keamanan LRT Jabodetabek, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen. Sementara itu, Menhub Budi  Sumadi Karya menjelaskan, aspek keselamatan memang menjadi perhatian sebelum LRT Jabodetabek beroperasi secara komersial. Ia mengungkapkan, pengujian telah dilakukan  setiap harinya oleh tim Kemenhub melalui Diretorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama dengan PT KAI (Persero) dan semua pihak terkait. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Presiden Joko WIdodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membangun lumbung pangan di Distrik Agandugame dan Sinak, di Provinsi Papua. Hal itu untuk menjaga ketahanan  pangan dan menghindari berulangnya persoalan kelaparan di wilayah setempat pada masa yang akan datang. Demikian disampaikan Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi usai menghadiri rapat terbatas penanganan bencana kekeringan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di tiga distrik di tiga kabupaten Puncak Jaya, Kamis (10/08/2023). "Kita dipangil Bapak Presiden untuk rapat internal membahas penanganan kekeringan di papua tepatnya di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Qneri", kata dia seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet  pada hari yang sama. Menko PMK menjelaskan, Presiden memerintah jajaran terkait  membangun lumbung pangan di Agandugumen selama ini sering terhambat cuaca dan letak geografis yang di ketinggian 9.000 kaki. "Tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa mendarat disana. Karenanya, pilihan sementara ada yang dikirim ke Agandugume langsung, ada yang berhenti di Sinak," kata dia dalam jangka menengah, pemerintah segera memperpanjang runway di bandara SInak  agar bisa didarati oleh pesawat berbadan lebih lebar, seperti Hercules. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk menjadi anggota Organisasi  Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation/OECD). Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia berpeluang memperoleh sejumlah keuntungan komparatif khususnya yang terkait dengan kinerja perdagangan dan investasi. OECD beranggota 38 negara, dengan proses menjadi anggota sekitar 4 sampai 8 tahun. Selama ini Indonesia sudah menjadi key partner dan akan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan OECD. Bila Indonesia masuk ke OECD maka akan menjadi negara ketiga  di Asia setelah Jepang dan Korea. Setelah masuk menjadi anggota OECD dua negara tersebut naik kelas menjadi high income country. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sisi perdagangan, bila Indonesia menjadi anggota OECD Indonesia berpeluang lebih besar untuk mempererat hubungan dagang dengan beberapa anggota negara OECD karena Indonesia secara tidak langsung juga akan ikut meningkatkan standar dari sisi perdagangan ketika nanti sudah bergabung dalam organisasi ini. (Yetede)

JAKARTA,ID-Laba emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama semester I-2023 melampaui konsensus. Analis meyakini, laba emiten bakal tumbuh pesat di semester II tahun ini, ditopang kenaikan konsumsi domestik dan kucuran dana pemilu. Demikian kesimpulan riset RHB Sekuritas Indonesia dan CGS CIMB Sekuritas Indonesia tentang hasil kinerja keuangan semester I dan proyeksi semester II 2023, dikutip Kamis (10/08/2023) CGS CIMB mencatat, secara keseluruhan, kinerja  emiten sebesar I-2023 sedikit melampaui konsensus analis. Ini ditopang oleh hasil mengesankan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Astra Internasional Tbk (ASII), dan PT United Tractors Tbk (UT/UNTR). Ini mampu mengompensasi penurunan kinerja PT Telkom Indonesia  Tbk (TLKM) dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).  Laba bersih Mandiri semester I-2023 mencapai 53% dari proyeksi setahun penuh konsensus analis dan CGS CIMB dan konsensus analis, sedangkan UT 68% dan 64%. "Kami percaya perlambatan sejumlah sektor ekonomi menekan  kinerja emiten market cap menengah, sedangkan emiten big cap relatif lebih kebal," tulis broker itu. (Yetede)

JAKARTA,ID-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan rintisan berbasis  terknologi (startup) di Tanah Air masih terus berlanjut pada Juli-Agustus 2023. Alasannya masih sama, mereka ada yang mengaku kesulitan pendanaan (Fundraising) untuk membiayai operasional dan  ekspansinya. Di sisi lain ada juga yang beralasan  harus menjalankan efisiensi demi menyebarkan dan menjaga potensi pertumbuhan bisnis ke depan. Catatan Investor Daily yang dirangkum dari berbagai sumber  dan pernyataan resmi manajemen startup menyebutkan, setidaknya ada lima startup yang mengaku terpaksa harus mem-PHK sebagian karyawannya pada Juli-Agustus 2023 dengan tujuan berkelanjutan bisnis. Group Modalku telah merumahkan 38 karyawannya di Indonesia. Ayoconnnect (Faas) memangkas 10% dari total karyawannya di Tanah Air, dan Qoala (insurtech) merumahkan 80 orang karyawan di Indonesia dan Malaysia. Langkah efisiensi juga ditempuh  oleh P2P Lending Akseleren dengan mem-PHK 60 karyawan dan startup proptech Lamudi Indonesia mengumumkan sebagai karyawan di berbagai divisi guna mencapai efisiensi bisnis dan berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. (Yetede)