Perbankan terus mengoptimalkan agen laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh. Hasilnya transaksi perbankan lewat agen aku pandai melesat. Ini di alami Bank MAndiri Tbk. Dengan kode saham BMRI, yang memiliki 100.000 agen laku pandai, dengan 22.400 agen aktif. Terutama berkaitan dengan program pemerintah seperti Bansos, PKH, bantuan sembako dan kartu tani SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K Tripakoso mengatakan, sampai Juli 2023, frekwensi Mandiri Agen, sebutan Agen Laku Pandai Bank Mandiri, mencapai 47 juta transaksi, naik 10% secara tahunan dengan volume penjualan Rp 53 triliun.  (Yoga)

Emiten pengelola gerai Alfamidi dan Lawson, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) menargetkan pertumbuhan pendapatan di semester II ini tetap dobel digit, seperti yang dicapai pada semester I 2023. Untuk menopang target, MIDI masih gencar membuka jaringan gerai baru. "Kami terus melanjutkan ekspansi dengan menargetkan 150-200 gerai Alfamidi dan 500 gerai Lawson di 2023 (setahun penuh)," kata Suantopo Po, Corporate Secretary MIDI kepada KONTAN, Kamis (10/8). Pasalnya, jumlah gerai Lawson selama 10 tahun terakhir stagnan di angka 65 gerai. Hingga semester I-2023, Lawson mencatatkan pembukaan gerai terbanyak dibandingkan gerai MIDI lainnya, yaitu 250 gerai. Perinciannya, 102 gerai standalone alias berdiri sendiri dan 148 gerai store-in-store atau berada dalam gedung lain. Khusus untuk pembukaan gerai Lawson, MIDI menganggarkan belanja modal (capital expenditure /capex) sebesar Rp 600 miliar, dari total belanja modal Rp 1,6 triliun. Setiap satu gerai Lawson membutuhkan capex yang lebih kecil dibandingkan gerai Alfamidi, yaitu rata-rata Rp 2 miliar untuk standalone (Alfamidi rata-rata Rp 3 miliar) dan Rp 500 juta untuk store-in-store. Dari sisi merchandising, MIDI menyediakan produk yang lebih lengkap untuk memaksimalkan area penjualan dan optimalisasi margin dengan harga yang kompetitif. Dari sisi pemasaran, MIDI melanjutkan strategi pemasaran yang komprehensif. Sejatinya, aksi ekspansi MIDI yang agresif sepanjang tahun ini tak terlalu mengejutkan. Pasalnya, meski telah terjadi perubahan perilaku berbelanja masyarakat melalui online, namun faktanya belanja offline masih diminati, khususnya di kawasan yang dekat dengan tempat tinggal.

Pemerintah terus mengebut belanja negara sebagai katalis untuk menopang kontraksi dari sisi ekspor dan torehan pajak yang melambat. Akselerasi kebijakan fiskal ini bisa mendampingi rapor investasi dan konsumsi yang sudah tumbuh solid. Pendapatan negara sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun atau tumbuh 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, belanja pemerintah sepanjang Januari-Juli 2023 mencapai 47,7% atau senilai Rp1.461,2 triliun. Dengan begitu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hingga Juli mengalami surplus Rp153,5 triliun atau 0,72% dari produk domestik bruto (PDB). Capaian itu menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia yang juga mencatatkan aktivitas manufaktur di level ekspansi sebesar 53,3 pada Juli, menurut indeks manajer pembelian (PMI) S&P Global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski belum mencapai separuh dari pagu APBN, sudah ada tanda percepatan belanja dari pemerintah dibandingkan dengan semester I/2023 yang baru di kisaran 41%. Kondisi itu terlihat dari capaian belanja pemerintah pusat dalam 7 bulan pertama tahun ini lebih rendah 1% daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.031 triliun. Hal yang sama juga dialami oleh pemerintah daerah yang lebih lambat dalam membelanjakan anggaran karena masih di bawah 40% dari target. Padahal, realisasi transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai 54%. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan daya dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah pada paruh kedua tahun ini. Hal ini mengingat tidak adanya momentum sebesar Ramadan dan Idulfitri. Ekonom Senior PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Faisal Rachman optimistis belanja pemerintah akan melaju pada paruh kedua seiring dengan kebutuhan untuk tahun politik pada 2024. Apalagi, berakhirnya program terkait dengan pandemi dapat diisi dengan program produktif yang bisa menggerakkan perekonomian. Selain dari sisi kuantitas, faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu peningkatan kualitas belanja negara. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar mendukung perencanaan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menuturkan dengan adanya risiko tersebut, pihaknya bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan terus berusaha mengendalikan volume BBM dan listrik. "Ada risiko untuk itu , karena itu kami terus bekerja sama,” kata Isa.

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum menguntungkan, percepatan belanja negara diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam mendorong roda perekonomian untuk mengompensasi penurunan sisi ekspor. Realisasi pengeluaran pemerintah yang tinggi, diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bagi masyarakat, realisasi APBN akan membantu meningkatkan kesejahteraan dari bergeraknya kegiatan ekonomi untuk membantu memulihkan kegiatan usaha yang sempat terkendala akibat pandemi. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan pendapatan dan belanja negara hingga akhir Juli 2023 masih tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. Kinerja belanja negara hingga saat ini tercatat 65,6% dari target APBN 2023 atau cukup baik dan sangat kuat di tengah masih tingginya risiko perekonomian global yang memunculkan berbagai tantangan dari sisi geopolitik sektor keuangan. Memang perkembangan tingkat inflasi global dalam tren yang menurun, tetapi sejumlah negara maju masih menyimpan risiko kenaikan tingkat suku bunga acuan. Kondisi membaiknya sektor usaha ini berbeda dengan yang terjadi di kawasan lain, terutama di negara-negara maju. Saat ini prospek pemulihan ekonomi global masih tertahan dan dibayangi sejumlah faktor ketidakpastian. Perkembangan aktivitas manufaktur global masih berada pada level kontraksi yang digambarkan oleh PMI Index manufaktur global masih berada pada level 50. Kondisi tersebut terutama didorong oleh pelemahan aktivitas sektor manufaktur di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan kawasan Eropa. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan langsung kepada masyarakat mencapai Rp562,6 triliun pada Juli 2023 atau setara dengan 55,1% dari total pagu anggaran. Belanja pemerintah itu berupa manfaat langsung untuk masyarakat yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-K/L. Harian ini menilai pentingnya menjaga kelancaran APBN dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Menimbang begitu strategisnya kebijakan fiskal ini maka pemerintah harus dapat memastikan realisasi pendapatan dan belanja tetap terjaga sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

PT Bank Mega Tbk. (MEGA) bakal memperkuat ekosistem dagang elektronik atau e-commerce guna mencapai target pertumbuhan bisnis kartu kredit yang dipatok 15% hingga 20% pada tahun ini. Wakil Direktur Utama Bank Mega Diza Larentie mengatakan bahwa bisnis kartu kredit Bank Mega sempat jeblok saat pandemi Covid-19. Namun, imbuhnya, seiring berlalunya pandemi, pertumbuhan bisnis kartu kredit mulai kencang, meskipun masih belum sebesar praCovid-19. Oleh karena itu, perseroan kian mantap untuk meningkatkan bisnis kartu kreditnya pada tahun ini. “Tahun ini kami coba targetkan 15% sampai 20% pertumbuhan sales volume[kartu kredit],” katanya. Bank Mega sebagai bagian dari ekosistem CT Corp mengandalkan berbagai entitas bisnis dalam satu ekosistemnya, seperti integrasi transaksi di Transmart. “Behavior konsumen berubah, banyak saat ini yang berbelanja lewat platform e-commerce. Kita pun sediakan, e-commerce yang besar-besar kita ada,” jelasnya. Selain itu, Bank Mega menggelar event berkerja sama dengan PT. Antavaya Tour & Travel (Antavaya) bertajuk Mega Travel Fair bulan ini.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan peran sektor  bisnis. Selain mesti menjamin seluruh rantai pasok mereka bebas dari eksploitasi manusia, pengusaha dengan sumber dayanya juga dapat turut membantu pencegahan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Pelaku perdagangan orang kian inovatif memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya menjebak korban terlibat penipuan daring. Modus itu sedang marak di Asia Tenggara. ”Keuntungan tak boleh didapat dengan  mengorbankan hak asasi dan martabat manusia,” kata Menlu Retno LP Marsudi dalam Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023, Kamis (10/8) di Denpasar, Bali.

GABF merupakan kolaborasi pemerintah dengan pengusaha dari negara anggota Bali Process. Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Pemerintah RI dan Australia menginisiasi Bali Process pada 2002. Forum itu kini memiliki 49 anggota, terdiri dari 44 negara dan sejumlah organisasi internasional. Mulai 2017 pelaku usaha turut dilibatkan dalam GABF. Ketua bersama dari pemerintahan adalah Menlu RI dan Menlu Australia. Adapun ketua bersama dari pebisnis adalah pengusaha Garibaldi Thohir dan pengusaha Australia, Andrew Forrest. Retno menyebutkan, Pemerintah RI sudah menangani lebih dari 2.800 kasus warga negara Indonesia yang terjebak jaringan penipuan daring. ”Hampir 40 persennya korban perdagangan manusia,” ujarnya.  

Karena pelaku memanfaatkan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban, teknologi mesti digunakan pula untuk pencegahan. Retno meminta entitas bisnis bidang teknologi membantu menangkal iklan pekerjaan fiktif di dunia maya yang mengarahkan calon korban ke aktivitas penipuan daring, mendorong kewaspadaan warganet dalam menggunakan media sosial, serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas berbasis teknologi. Bisnis juga bisa berkontribusi dalam penanganan saat ada kasus. Caranya, kata Retno, dengan memberikan akses ke pelantar (platform) teknologi bagi aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus penipuan daring beserta TPPO. (Yoga)

Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara yang mayoritas berstatus negara berpendapatan tinggi dengan rata-rata Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita 44.886 USD pada 2022. Hanya dua anggota dengan status negara berpendapatan menengah-atas, yaitu Kolombia (PNB per kapita 6.630,3 USD) dan Kosta Rika (PNB per kapita 13.198 USD). PNB per kapita Indonesia pada 2022 adalah 4.580 USD, membuat RI kembali naik status sebagai negara berpendapatan menengah atas. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung di organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. Akhir-akhir ini, proses lobi untuk menjadi anggota OECD semakin intens dilakukan.

Pada Kamis (10/8) Sekjen OECD Mathias Cormann berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani, secara terpisah. Seusai bertemu Cormann di Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, keanggotaan OECD dapat mempercepat upaya Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Sebab, setiap negara anggota OECD akan didorong melakukan reformasi serta menerapkan standar kebijakan dan regulasi tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Peluang investasi dan kerja sama perdagangan juga otomatis terbuka lebih lebar.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, meski banyak manfaat yang bisa didapat, ada implikasi ”biaya” yang perlu dicermati. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia bisa menaikkan reputasi di mata dunia dan menarik lebih banyak investasi dari negara maju. Indonesia juga akan terdorong mereformasi kebijakan sesuai dengan standar internasional. Di sisi lain, implikasi ”biaya” yang perlu ditanggung, antara lain, tanggung jawab lebih untuk membantu negara miskin dan berkembang. (Yoga)

Indeks harga beras global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Juli 2023   mencapai 129,7 poin, naik 2,8 % secara bulanan dan naik 19,7 % dari level tahun lalu. Angka indeks itu tercatat sebagai yang tertinggi sejak September 2011. Kekhawatiran atas potensi dampak El Nino pada produksi beras di beberapa negara produsen serta larangan ekspor beras putih indica oleh India turut mendorong kenaikan indeks tersebut. Awal Agustus 2023, harga beras di bursa Chicago Board of Trade naik menuju 16 USD per hitungan berat (CWT) atau mendekati level tertinggi dua bulan di posisi 16,2 USD per CWT pada 24 Juli, di tengah permintaan yang kuat dan meningkatnya kekhawatiran atas pasokan global. kombinasi penurunan produksi di Thailand (pengekspor beras terbesar kedua di dunia), larangan ekspor beras putih non-basmati oleh India, serta kemunduran kesepakatan Butir Laut Hitam menumpuk kekhawatiran pelaku pasar. Gejolak harga serta gangguan pasokan akan memengaruhi ketahanan pangan, khususnya di negara-negara termiskin yang bergantung pada beras impor.

Rencana pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras guna memperkuat cadangan pangan tahun ini bisa tergangg kenaikan harga di pasar internasional. Indonesia mesti berebut dengan negara-negara pengimpor lain. Persaingan makin sengit karena kredo ”biarkan tetanggamu kelaparan” bisa terjadi dalam situasi krisis. Negara-negara produsen akan lebih dulu mengutamakan kepentingan di dalam negerinya. Padahal, pasar beras merupakan pasar yang ”kurus”. Sejumlah lembaga memperkirakan hanya 5-7 % dari seluruh produksi padi dunia yang diperdagangkan lintas negara. Ironisnya, hanya beberapa negara yang menguasai 80 % ekspor beras dunia, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan AS. Potensi turunnya produksi di tengah konsumsi yang cenderung naik dan gejolak di pasar global menambah tantangan bagi pemerintah dalam mengelola pangan. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan pengadaan untuk memperkokoh cadangan pangan pemerintah (CPP), baik melalui impor maupun produksi dalam negeri, hal lain yang tak kalah penting adalah membantu petani mengatasi problem-problem mereka di hulu. (Yoga)

Industri otomotif Tanah Air mencatatkan pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir. Namun, capaian itu dinilai belum cukup. Tren kendaraan listrik bisa jadi kesempatan bagi industri otomotif Indonesia berkiprah lebih signifikan di pasar global. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-30 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8). Airlangga menambahkan, saat ini ada 21 perusahaan yang memproduksi hingga 1,6 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia.

Organisasi Produsen Kendaraan Bermotor Internasional (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles/OICA) mencatat, Indonesia memproduksi 1,47 juta unit kendaraan bermotor pada 2022. Dari sisi jumlah, Indonesia merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbanyak ke-11 dunia. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor otomotif agar naik peringkat di 10 besar. Airlangga berharap industri otomotif menunjukkan daya saing yang kuat, terutama dalam menjangkau 93 negara tujuan ekspor. Industri ini turut menopang pertumbuhan industri manufaktur. Hal itu tecermin dalam kinerja industri pengolahan yang tumbuh 4,88 % pada triwulan II-2023 dan industri manufaktur menjadi kontributor utamanya. (Yoga)

Permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia masih lesu. Eksportir coba  mempertahankan usaha dengan beragam cara. Di sisi lain, pasar alternatif baru dan  perjanjian dagang belum sepenuhnya dapat menggantikan permintaan yang hilang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Kamis (10/8) mengatakan, hampir semua industri manufaktur berorientasi ekspor masih terdampak pelemahan permintaan global, khususnya industri yang memproduksi barang konsumsi tahan lama, seperti pakaian, sepatu, dan furnitur.

”Dalam kondisi saat ini, mengalihkan pasar atau mengikat kontrak dengan pembeli baru dari luar negeri tidak mudah, yang bisa dilakukan untuk bertahan adalah meningkatkan efisiensi produksi dengan konsekuensi penurunan produktivitas atau kapasitas terpakai,” ujarnya. Selain itu, tak sedikit perusahaan pengekspor yang mengalihkan produksi untuk menyediakan produk yang bisa dijual di dalam negeri. Adapun yang tidak bisa umumnya terus berkoordinasi dengan pembeli dari luar negeri, terutama yang memiliki kontrak penjualan atau rantai pasok untuk meminimalkan potensi stop produksi. Ada juga yang mulai mendiversifikasi pasar ke negara yang permintaannya lebih baik meski daya belinya lebih rendah. Mereka yang semula ekspor ke AS dan Uni Eropa, memindah pasar ke China, India, dan beberapa negara di Afrika. (Yoga)