Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Di tengah gempuran perang dagang global yang menyebabkan pasar finansial dunia dan Indonesia bergejolak, sejumlah emiten Tanah Air mantap untuk terus menjalankan aksi korporasi berupa penawaran umum perdanaan (initial public offering/IPO) saham, penerbitan surat utang (obligasi), hingga penambahkan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/right issue). Bahkan, puluhan emiten telah mengumumkan rencana mereka  untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai fantastis, yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap prospek pasar modal Indonesia. PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) dan PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menjadi perusahaan terbaru yang mencatatkan (listing) saham perdana di BEI pada Senin (14/4/2025) dan Selasa (15/4/2025). FORE bahkan membukukan kelebihan permintaan (oversubscibed) hingga 200 kali, dan MDLA lebih dari 6 kali, dengan total penghimpunan dana keduanya mencapai Rp1,04 triliun. Beberapa emiten juga tetap percaya diri untuk menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan surat utang. Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) menerbitkan obligasi senilai Ro 1 triliun dan sukuk Rp 1,5 triliun. Emiten lainnya yakni PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) juga menerbitkan obligasi senilai Rp 2,8 triliun. (Yetede)

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan tiga maskapai untuk  melayani penerbangan haji 2025. Ketiga maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi  Airlines dihadapkan pada permasalahan krisis suku cadang pesawat atau spare part di Tanah Air. Kepala  Bagian Humas Direktorat Jenderal Penerbangan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Muhammad Khusnu mengatakan, secara teknis masuknya maspakai Lion Air  akan memberikan dukungan penerbangan kepada calon jemaah haji Indonesia seperti dua masakapai lain. "Saya kira tidak ada masalah ya, sebab pemilihan maskapai penerbangan haji menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kemenhub hanya memenuhi standar safety penerbangan pada saat inspeksi dilakukan," kata Khusnu kepada Investor Daily. Pada Januari 2025, Kemenag telah mengumumkan penyedia transportasi udara pada musim haji 1446 H/2025. Keputusan pemilihan tiga maskapai dilakukan berdasarkan proses seleksi dan tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024.  Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya memiliki dasar pemilihan maskapai kualitas teknis dan pelayanan maskapai tersebut. (Yetede)

Sepanjang kuartal 1-2025, terjadi pertumbuhan pengiriman  (shipment) telpon seluler (ponsel) global. Lembaga riset IDC mencatat, pengiriman ponsel tumbuh 1,5% yoy, sementara lembaga riset Counterpoint mencatat pertumbuhan 3% yoy. Sayangnya, pertumbuhan pengiriman tersebut bukan dipicu  oleh permintaan pasar  yang kuat, tetapi lebih kepada faktor kepanikan atas kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Meskipun, akhirnya kebijakan tersebut ditinjau ulang, terutama untuk segmen ponsel, PC, hingga barang elektronik lainnya, kekhawatiran pasar tetap saja menghantui perjalanan pasar sepanjang tahun ini. Wakil Presiden Client Devices IDC Francisco Jerenimo mengatakan, eskalasi ketidakpastian geopolitik, serta ancaman kenaikan tarif AS terhadap barang-barang yang diimpor dari China, membuat para vendor secara strategis  mempercepat jadwal produksi dan mempercepat volume pengiriman yang signifikan, khususnya ke pasar AS dan pasar penting lainnya selama kuartal 1-2025. "Lonjakan sisi penawaran ini utamanya ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan. Ini secara efektif meningkatkan angka pengiriman pada kuarta 1-2025, melampaui level yang diantisipasi, berdasarkan tren permintaan konsumen yang mendasar," kata Jerenimo. (Yetede)

Di tengah gejolak berkepanjangan di pasar saham global, korporasi Indonesia justru menunjukkan optimisme dengan mengalihkan strategi pendanaan mereka ke pasar surat utang. Lonjakan emisi surat utang korporasi yang mencapai Rp46,75 triliun pada kuartal I/2025, menurut laporan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan keyakinan korporasi untuk tetap berekspansi meskipun situasi ekonomi global penuh ketidakpastian.

Suhindarto, ekonom dari Pefindo, menjelaskan bahwa kebutuhan refinancing yang tinggi, prospek ekonomi domestik yang solid, dan potensi pelonggaran moneter menjadi katalis positif yang mendorong pertumbuhan pasar obligasi korporasi. Dukungan terhadap konsumsi dan investasi domestik dianggap cukup kuat untuk menjaga stabilitas.

CEO Pinnacle Investama, Guntur Putra, juga menyoroti bahwa likuiditas di pasar tetap cukup berkat dukungan institusi domestik, walaupun ia mengingatkan bahwa kompetisi ketat dengan Surat Utang Negara (SUN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bisa meningkatkan biaya pendanaan bagi korporasi.

Head of Business Development Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi, menekankan pentingnya sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan sektor riil, guna mencegah efek crowding out.

Sementara itu, dari sisi korporasi, perusahaan BUMN karya seperti PT Wijaya Karya (WIKA) melalui Sekretaris Perusahaan Mahendra Vijaya dan PT Adhi Karya (ADHI) melalui Rozi Sparta tetap optimistis melakukan refinancing dan ekspansi dengan memanfaatkan peluang pasar surat utang, meskipun dihadapkan pada tantangan volatilitas ekonomi dan persaingan likuiditas.

Fenomena ini juga tercermin dari perilaku investor ritel seperti Matthew (18 tahun) yang memilih berinvestasi di emas fisik untuk menjaga nilai asetnya di tengah ketidakpastian global, menambah bukti bahwa aset-aset berbasis yield dan safe haven kini lebih menarik perhatian.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan global membayangi, korporasi Indonesia masih memandang prospek jangka panjang secara positif, dengan strategi pendanaan yang lebih hati-hati dan adaptif terhadap perubahan lanskap keuangan global.

Dalam kondisi ekonomi global yang penuh tekanan dan minim katalis positif, pasar modal Indonesia menunjukkan anomali menarik dengan melonjaknya penerbitan surat utang korporasi sebesar 77,4% pada kuartal I/2025, mencapai Rp46,75 triliun. Fenomena ini mencerminkan lemahnya minat terhadap pasar saham serta tingginya ketertarikan terhadap aset berbasis yield di tengah volatilitas global. Emiten-emiten lokal, terutama di sektor multifinance dan energi dengan peringkat kredit tinggi, memanfaatkan momentum ini dengan cermat.

Namun, dinamika ini tidak terlepas dari kebijakan fiskal dan moneter nasional. Pemerintah berencana menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam jumlah besar, sedangkan Bank Indonesia (BI) aktif menggelontorkan SRBI untuk mengelola arus modal dan stabilitas rupiah. Hal ini menciptakan persaingan ketat atas likuiditas di pasar, yang berpotensi mendorong naiknya biaya dana bagi sektor swasta.

Dalam situasi ini, peran tokoh-tokoh regulator menjadi sangat penting: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan menjaga transparansi dan efisiensi pasar, sementara Bank Indonesia perlu menyinkronkan kebijakan SRBI agar tidak mengganggu pembiayaan sektor riil. Selain itu, lembaga pemeringkat seperti Pefindo juga berperan besar dengan proyeksi konservatifnya, memperkirakan total emisi obligasi korporasi tahun 2025 sebesar Rp143,91 triliun. Proyeksi ini menunjukkan adanya kehati-hatian pasar terhadap risiko yang meningkat akibat ketegangan geopolitik global, seperti aksi sell-off China yang memicu lonjakan yield US Treasury.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak negara-negara anggota UN Tourism untuk memperkuat kolaborasi di sektor pariwisata yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, terutama di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif perdagangan, seperti yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Airlangga menyatakan bahwa Indonesia memandang pariwisata sebagai sektor unggulan dan telah menyambut lebih dari 13 juta wisatawan mancanegara pada 2024, menghasilkan devisa sebesar US$16,7 miliar. Ia menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat lokal, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang melihat pariwisata sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum CAP-CSA UN Tourism Joint Commission Meeting 2025 di Jakarta, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengumumkan bahwa Indonesia bersama UN Tourism akan meluncurkan Pedoman Pariwisata Indonesia sebagai acuan investasi hijau di sektor ini. Widiyanti juga menekankan peran pariwisata sebagai ekspor jasa yang tidak terdampak kebijakan tarif, dan mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan wisata berkualitas yang mampu menarik pengeluaran wisatawan lebih besar.

Sementara itu, Sekjen UN Tourism, Zurab Pololikashvili, menyatakan dukungan terhadap Indonesia melalui rencana peluncuran pedoman investasi pariwisata dan pembukaan sekolah pariwisata, menegaskan bahwa investasi di sektor ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru. Hal serupa ditegaskan oleh Ketua CAP UN Tourism, Esperanza Christina Garcia Frasco, yang mengajak negara-negara Asia Pasifik bekerja sama dalam pendidikan, investasi, dan pengembangan ekonomi sirkular di sektor pariwisata.

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki asal-usul dana suap sebesar Rp60 miliar yang diduga digunakan dalam perkara pengurusan vonis lepas untuk tiga grup korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dana itu diketahui berasal dari tersangka Aryanto (AR) yang berprofesi sebagai pengacara, namun Kejagung tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam aliran dana tersebut.

Kasus ini mencuat setelah majelis hakim yang dipimpin oleh Djuyamto memutuskan vonis lepas (onslag) terhadap Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas, yang sebelumnya dituntut untuk membayar denda dan uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum. Keputusan tersebut memicu kecurigaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk tokoh-tokoh peradilan seperti Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Wahyu Gunawan, tiga hakim (Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom), serta dua pengacara (Marcella Santoso dan Aryanto).

Saat ini penyidik masih mendalami barang bukti, termasuk bukti elektronik dan aset yang telah disita, serta mengklarifikasi peran para pihak dalam dugaan suap terhadap para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelusuran sumber dana ini menjadi krusial dalam upaya penegakan hukum dan pengungkapan aktor utama di balik skandal korupsi peradilan ini.