Kondisi konsumsi rumah tangga di Indonesia menunjukkan pelemahan yang signifikan, tercermin dari turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama tiga bulan berturut-turut hingga mencapai level 121,1 pada Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan, termasuk dari kelompok berpenghasilan tinggi. Survei Bank Indonesia (BI) dan Mandiri Institute menunjukkan penurunan belanja masyarakat, bahkan saat momentum Idulfitri, yang biasanya menjadi puncak konsumsi tahunan.

Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom Senior dari Samuel Sekuritas Indonesia, menyebut penurunan IKK mencerminkan tekanan daya beli masyarakat yang meningkat, diperburuk oleh PHK lebih dari 90.000 orang sejak 2024. Ia mengingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, konsumsi rumah tangga—yang menjadi penopang utama pertumbuhan PDB—dapat melemah, bahkan memicu penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5% pada 2025.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperingatkan bahwa lesunya optimisme konsumen bisa berdampak pada penundaan investasi oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk pengeluaran yang efektif dan tepat sasaran untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya memberikan respons singkat mengenai kondisi ini, dengan mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan optimisme konsumen, tanpa menjabarkan langkah konkret yang akan diambil.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) memasang target pertumbuhan yang lebih konservatif di tahun 2025, yakni 8%-10% untuk pendapatan dan laba. Strategi baru difokuskan pada ekspansi produk, komersialisasi alat kesehatan, serta diversifikasi transaksi pembelian bahan baku menggunakan mata uang yuan sebagai langkah mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Analis Abdul Azis dari Kiwoom Sekuritas menilai langkah penggunaan yuan sebagai strategi diversifikasi risiko yang cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi. Meski ada tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, Azis masih menilai target KLBF dapat dicapai dengan strategi yang telah disiapkan, dan memberikan rekomendasi speculative buy dengan target harga Rp 1.240–Rp 1.245 per saham.

Sementara itu, menurut Sarkia Adelia dari Panin Sekuritas, pertumbuhan KLBF di kuartal IV-2024 sangat didorong oleh segmen distribusi-logistik dan consumer health, terutama dari produk preventif dan dialyzer. Dia juga mencermati bahwa strategi pengembangan alat kesehatan serta kemitraan dengan pihak ketiga akan menjadi penopang pertumbuhan ke depan. Sarkia memberi rekomendasi buy, meski menurunkan target harga dari Rp 1.700 ke Rp 1.350.

Dari sudut pandang Willy Goutama (Maybank Sekuritas), peningkatan margin kotor dan laba bersih KLBF yang didorong penurunan biaya produksi menunjukkan efisiensi operasional yang kuat. Ia memproyeksikan laba bersih KLBF mencapai Rp 3,5 triliun di 2025, dan terus naik hingga Rp 4,5 triliun di 2027, dengan rata-rata pertumbuhan EPS 12% per tahun. Namun, ia juga menyesuaikan target harga menjadi Rp 1.450 per saham dengan rekomendasi buy.

Meskipun menghadapi tekanan daya beli dan tantangan ekonomi global, KLBF tetap menunjukkan prospek positif melalui strategi efisiensi, ekspansi produk, dan diversifikasi risiko mata uang, seperti disampaikan oleh ketiga tokoh analis tersebut.

Awal tahun 2025, sejumlah bank digital mencatatkan pertumbuhan laba yang impresif, seperti Bank Jago (ARTO) yang membukukan kenaikan laba sebesar 214,7% menjadi Rp 39,8 miliar, dan Bank Neo Commerce (BBYB) yang lonjakannya bahkan mencapai 902,8% menjadi Rp 110,9 miliar. Namun, pencapaian kinerja positif ini tidak tercermin dalam pergerakan harga saham, yang justru mengalami tren penurunan signifikan sejak awal tahun.

Tjit Siat Fun, Direktur Kepatuhan Bank Jago, menekankan bahwa fundamental Bank Jago tetap sehat, namun pergerakan saham dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk sentimen global. Hal ini diamini oleh David Wirawan, SVP Finance Bank Amar Indonesia, yang menyebutkan pentingnya transparansi dan inovasi untuk menjaga kepercayaan investor.

Menurut Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas, tekanan pasar global, seperti kenaikan tarif impor AS, depresiasi rupiah, dan kebijakan pemerintah, ikut membebani saham bank digital. Persaingan pun kian ketat, sebab bank-bank konvensional mulai masuk ke ranah digital dengan valuasi yang lebih menarik.

Muhammad Nafan Aji Gusta Utama dari Mirae Asset Sekuritas juga mencatat bahwa tekanan dari arah kebijakan The Fed dan risiko likuiditas membuat bank digital harus mempertimbangkan penguatan struktur keuangan, bahkan membuka opsi merger. Audi menambahkan, investor kini lebih rasional dan menuntut profitabilitas serta efisiensi, bukan sekadar pertumbuhan pengguna.

Meski menghadapi tekanan, prospek bank digital tetap terbuka, khususnya bagi yang terintegrasi dengan ekosistem grup. Audi masih merekomendasikan speculative buy untuk saham AGRO dan ARTO, mengindikasikan adanya peluang jangka pendek di tengah tekanan jangka menengah.

Jika tak ada aral melintang, delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika Serikat pada 16–24 April 2025 untuk bernegosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal baru yang diterapkan AS. Delegasi ini juga melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu.

Sebagai bekal negosiasi, Indonesia membawa proposal kerja sama yang mencakup pembelian barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar, relaksasi peraturan, serta peluang investasi, termasuk ekspansi perusahaan Indonesia di sektor minyak, gas, dan teknologi informasi ke AS. Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ini.

Di sektor migas, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengonfirmasi minat Pertamina untuk berinvestasi di proyek-proyek migas potensial di AS, seperti proyek Pikka di Alaska. Pelaksana Harian Dirjen Migas Tri Winarno juga menyebutkan bahwa investasi ini masih dalam tahap finalisasi.

Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mendukung rencana ekspansi Pertamina di AS, menilai bahwa langkah ini strategis untuk mendukung ekspansi global Pertamina, meningkatkan produksi migas nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun, ia mengingatkan perlunya kajian dan uji tuntas yang matang sebelum keputusan investasi diambil.

Reformasi perpajakan di Indonesia, yang dicanangkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Core Tax System sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan, implementasinya mengalami banyak kendala teknis, sehingga menghambat pelaporan pajak dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,2% pada awal 2025 memperparah kondisi, di tengah ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Jika dibandingkan, reformasi pajak Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Kenya yang berhasil menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai tokoh sentral dalam reformasi ini, menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan otonomi dalam pengelolaan kebijakan pajak. Untuk mempercepat reformasi, pemerintah diharapkan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem digital, memberikan otonomi lebih besar kepada DJP, dan menyederhanakan sistem perpajakan.

Tanpa langkah konkret tersebut, harapan akan reformasi pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan belanja tidak terduga (BTT) guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai payung hukum. Targetnya, 80.000 Kopdes diluncurkan paling lambat Juli 2025. Ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045.

Tito menjelaskan bahwa penggunaan BTT diperlukan bagi daerah yang belum menganggarkan program tersebut dalam APBD Perubahan 2025, dan meminta program Kopdes dimasukkan dalam dokumen perubahan tersebut. Ia juga bekerja sama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mengamankan dasar hukum pelaksanaannya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan menghapus atau melemahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Sebaliknya, Kopdes akan memperkuat BUMDes, dengan kemungkinan kedua lembaga itu saling berintegrasi.

Langkah ini sejalan dengan enam instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres No.9/2025, termasuk membentuk Kopdes untuk kegiatan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik, sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa atau kelurahan.

Kejaksaan Agung RI resmi menetapkan tiga hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara mafia minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Ketiga hakim tersebut adalah Agam Syarif Baharudin (ASB), Ali Muhtarom (AM), dan Djuyamto (DJU).

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, ketiganya diketahui telah menjatuhkan putusan ontslag (lepas dari segala tuntutan hukum) terhadap tiga grup korporasi besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, pada 19 April 2022. Meskipun terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan jaksa, majelis hakim yang dipimpin Djuyamto menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana, sehingga para terdakwa korporasi dilepaskan.

Dalam prosesnya, ketiga hakim diduga bekerja sama dengan Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, untuk memastikan vonis lepas tersebut. MAN diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar dari pengacara Aryanto, sedangkan ketiga hakim mendapatkan bagian sebesar Rp22,5 miliar.

Kasus ini memperlihatkan indikasi serius praktik suap di lingkungan peradilan, khususnya dalam perkara besar yang melibatkan korporasi nasional, dan menegaskan pentingnya reformasi sistem hukum dan pengawasan peradilan di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan ketegangan global seperti perang tarif, mendorong sebagian kalangan kaya di Indonesia untuk merelokasi dananya. Data OJK menunjukkan adanya penurunan nilai efek rupiah milik investor lokal di KSEI pada Februari 2025 menjadi Rp 4,42 kuadriliun dari Rp 4,65 kuadriliun pada Desember 2024, mencerminkan penurunan bulanan pertama dalam beberapa bulan terakhir.

Penurunan terutama terjadi pada aset berisiko tinggi seperti saham dan kripto. Nilai saham yang tercatat menurun dari Rp 3,68 kuadriliun menjadi Rp 3,44 kuadriliun, sementara transaksi kripto menyusut menjadi Rp 32,7 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan justru tumbuh, terutama dari segmen kaya dan korporasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 7,5% secara tahunan per Februari 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut bahwa dalam situasi volatil ini, bank bisa menarik lebih banyak DPK.

Henny Eugenia dari BNI menyatakan bahwa minat investasi nasabah masih tinggi, terutama pada obligasi. Bahkan, nilai tabungan nasabah segmen Emerald naik 16% dan aset kelolaan investasi tumbuh 18% secara tahunan. Ivan Adrian Jaya dari Danamon juga menekankan bahwa belum ada tanda signifikan pemindahan dana ke luar negeri, meski investasi reksadana sedikit melambat.

Namun, Trioksa Siahaan dari LPPI mengingatkan bahwa realokasi aset tetap bisa menjadi pintu awal pemindahan dana, baik melalui reksadana global, family office, maupun mekanisme lain sesuai preferensi nasabah kaya.

Pemerintah Indonesia akan memulai negosiasi dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk merespons tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama jajaran menteri lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenlu Arrmanatha Nasir, dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

Dalam pertemuan dengan otoritas perdagangan dan keuangan AS, Indonesia akan mengupayakan penurunan non-tariff barrier, memperluas kerja sama investasi, serta membuka peluang impor produk AS senilai US$ 18–19 miliar, sejalan dengan permintaan AS untuk menyeimbangkan neraca dagang yang defisit sekitar US$ 18 miliar terhadap Indonesia.

Wamen Investasi Todotua Pasaribu menambahkan bahwa Indonesia juga akan mengincar peluang investasi di sektor strategis AS, terutama migas dan teknologi informasi (TI). Investasi ini dirancang menggunakan pendekatan BUMN, dan kemungkinan melibatkan BPI Danantara.

Sementara itu, ekonom senior Chatib Basri menyarankan agar pemerintah menyikapi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai alat insentif, bukan hambatan. Ia mengusulkan skema potongan pajak bagi investor yang memenuhi TKDN, agar regulasi tersebut bersifat menarik dan mendorong investasi, sekaligus mengurangi dampak tarif AS terhadap RI.