Kebijakan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional melahirkan risiko baru, yakni terbatasnya investasi dan rapuhnya struktur produk domestik bruto karena ekspor yang dipengaruhi oleh harga komoditas. Musababnya, saat ini ekspor na-sional masih berkutat pada komoditas bernilai tambah rendah yang pergerakan harganya amat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di sisi lain, kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA) yang diiringi dengan penghentian ekspor sejumlah komoditas mendapatkan kritik dan pertentangan dari sejumlah negara di dunia.Tak pelak, aktivitas ekspor pun terkendala sehingga berimbas pada terbatasnya laju produk domestik bruto (PDB). Demikian pula dengan investasi pada sektor penghiliran atau komoditas. Sejalan dengan itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,6% menjadi 4,2%.UNCTAD dalam Laporan Trade and Development Report 2023 yang dirilis pekan lalu, memandang aksi Indonesia yang menggeser pola pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya yang bertumpu permintaan swasta ke sektor yang lebih berorientasi ekspor, memang mampu memacu PDB cukup solid. Menurut UNCTAD, negara berkembang termasuk Indonesia perlu mencari pasar baru untuk memacu kinerja ekspor.Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memacu aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri ke sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan komoditas untuk memacu ekspor, terutama komoditas bernilai rendah.

Kekeringan akibat kemarau dan fenomena el Nino diproyeksi akan menekan produksi beras nasional. Defi sit produksi beras terbesar tahun ini diramal terjadi pada Desember 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras 2023 sebanyak 30,90 juta ton, turun 2,05% atau 0,65 juta ton. Hal itu terjadi seiring dengan penurunan produksi gabah dan luas panen pada 2023.Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan luas produksi gabah sepanjang Januari—September 2023 sebanyak 45,33 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta ton atau 0,23% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.“Potensi sepanjang Oktober—Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,3 juta ton GKG, turun 1,02 juta ton atau 10,93% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,32 juta ton,” ujar Amalia, Senin (16/9). Adapun data luas baku lahan sawah sejak 2019 seluas 7,46 juta ha. Amalia menyebut wilayah penyumbang utama penurunan luas panen 2023 yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Secara spasial berdasarkan pulau, penurunan luas panen padi sepanjang 2023 diperkirakan terjadi di wilayah Jawa turun 0,17 juta ha atau turun 3,05%, Sulawesi turun 0,07 juta ha atau turun 4,7%, Maluku dan Papua diperkirakan turun 450 ha atau turun 0,53%, Kalimantan turun 0,04 juta ha atau turun 6%. Sementara itu, pada awal pekan ketiga bulan ini mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata nasional di seluruh wilayah Indonesia naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin menunjukkan harga beras premium tembus menjadi Rp15.140 per kilogram atau naik 1,20% dari hari sebelumnya. Harga beras premium kemarin merupakan yang tertinggi selama periode 9—16 Oktober 2023. Sejumlah kepala daerah pun bergerak untuk mengatasi gejolak harga pangan. Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan jajarannya untuk terus menggencarkan pasar murah atau gerakan pangan murah. Sementara itu, Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni memandang langkah diversifikasi pangan menjadi salah satu upaya tepat untuk mengurangi beban masyarakat di saat harga beras mahal.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias. Peliputan tim Kompas di pulau-pulau kecil NTT, Sultra, dan Kepulauan Mentawai di Sumbar pada Agustus hingga awal Oktober 2023 menunjukkan tingginya keberagaman sumber pangan di pulau-pulau kecil ini. Untuk karbohidrat, selain berupa biji-bijian yang tahan kering, seperti sorgum, jagung, dan jewawut, juga berupa umbi-umbian, batang sagu, hingga buah-buahan.

”Masa depan pangan kita ada di sumber pangan yang menyimpan cadangan karbohidratnya di dalam umbi dan batang pohon, seperti sagu. Dan, umbi serta sagu itu banyak di Indonesia, tetapi selama ini terabaikan karena kebijakan pangan kita masih fokus pada beras saja,” kata Yulius B Pasolon, profesor sagu dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari, Senin (16/10). Menurut Yulius, Indonesia harus mengubah kebijakan pangan nasional yang selama ini hanya menggantungkan pangan pokok pada beras dan kemudian terigu yang berasal dari gandum impor. ”Dibutuhkan grand design ketahanan  pangan lokal yang berbasis keluarga, kampung, dan desa. Cadangan pangan lokal ini seharusnya menjadi lumbung-lumbung pangan lokal yang akan bersinergi menjadi lumbung pangan nasional. Bulog seharusnya bisa mengurusi ketersediaan pangan lokal juga, jangan hanya urus beras,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga beras membuat masyarakat di pulau-pulau kecil tercekik karena mesti membayar lebih mahal. Meski demikian, Parulian Sabaiket (47) tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras itu. Ia beserta istri dan putranya masih setia mengonsumsi sagu dengan keladi dan pisang sebagai sampingan. Pangan local masyarakat suku Mentawai tersebut masih melimpah di ladang keluarganya. ”Kami memang dari dulu jarang makan beras, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Apalagi, sekarang harga beras mahal,” kata Parulian, warga Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, yang ditemui pada Minggu (24/9). Parulian dan keluarga besarnya masih rutin menyagu, mengolah pohon sagu menjadi pati sagu, secara mandiri setidaknya dua bulan sekali. Ia bersama tiga saudaranya menebang empat batang sagu kemudian diolah jadi pati sagu.

Satu batang sagu bisa menghasilkan 10 karung (kapasitas 20 kg) pati sagu. Tiap-tiap orang mendapat 10 karung sagu untuk keluarga masing-masing. Stok pati sagu tersebut disimpan di dalam sumur atau sungai kecil. ”Bagi keluarga saya, 10 ka- rung itu tahan untuk dua bulan. Di rumah ada tiga orang, saya, istri, dan anak,” katanya. Sagu itu biasa dimakan dengan lauk berkuah seperti sup atau tumis ikan sungai dan ulat sagu (tamra). Sebagai selingan dari sagu, keluarga Parulian juga kerap makan keladi, selain pisang. Menurut Parulian, dengan mengonsumsi sagu, keladi, dan pisang sebagai makanan pokok, keluarganya menjadi mandiri pangan. Keluarganya tak perlu keluar uang untuk sumber karbohidrat. (Yoga)

Rusia mengumumkan akan melarang semua impor makanan laut asal Jepang, Senin (16/10) terkait pelepasan air yang terkontaminasi radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima. Kebijakan ini mengikuti langkah China yang telah melarang seluruh impor makanan laut asal Jepang pada akhir Agustus 2023. Lembaga regulator produk pertanian Rusia, Rosselkhoznadzor, mengatakan, langkah yang diterapkan pada Senin ini merupakan tindakan pencegahan. Pelarangan tetap berlaku hingga tersedia informasi bahwa keamanan produk-produk makanan laut makanan laut Jepang terkonfirmasi aman.

Menurut Rosselkhoznadzor, selama Januari-September, Rusia mengimpor 118 metrik ton ikan dan makanan laut dari Jepang. Sebagian besar ikan dan makanan laut Rusia juga ditangkap di perairan wilayah timur jauh yang relatif dekat dengan Jepang. Pada akhir Agustus lalu, pihak China menyebut pelepasan air olahan limbah radioaktif Fukushima sebagai tindakan egois dan tidak bertanggung jawab. Jepang memulai tahap pelepasan pertama air terkontaminasi Fukushima pada 24 Agustus 2023. Mereka mengklaim tindakan itu aman karena air limbah terlebih dulu diolah sebelum dilepaskan ke Samudra Pasifik. Tahapan kedua mereka mulai pada 5 Oktober 2023. Pelepasan limbah ini juga dianggap aman oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). (Yoga)

Stok beras Indonesia pada tahun ini tertekan penurunan produksi dan restriksi ekspor beras dari negara lain. Produksi beras nasional diperkirakan turun 650.000 ton dan impor sedikit terhambat meskipun ada pengalihan negara asal impor beras. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun sebanyak 650.000 ton atau 2,05 % dibandingkan dengan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton. Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulsel, Jabar, dan Jateng. Secara tahunan, produksi beras di Sulsel turun 239.332 ton atau 7,78 %, Jabar 195.605 ton (3,58 %), dan Jateng 169.448 ton (3,15 %). ”Produksi beras turun lantaran luas panen padi berkurang akibat kekeringan panjang yang disebabkan El Nino,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (16/10).

Kondisi itu juga akan membuat defisit neraca produksi dan konsumsi beras pada Juli 2023 berpotensi makin melebar sampai akhir tahun ini. Per Juli 2023, Indonesia mengalami defisit beras 70.000 ton. Pada Desember 2023, defisit beras itu berpotensi melebar menjadi 1,45 juta ton. Namun, neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton, lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun lalu sebesar 1,3 juta ton. Untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2,3 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, BPS menyebutkan, realisasi impor beras pada Januari-September 2023 telah mencapai 1,786 juta ton, senilai 980 juta USD. Menurut Amalia, restriksi ekspor beras yang dilakukan sejumlah negara juga berpengaruh terhadap impor beras yang dilakukan Indonesia. Ada tiga negara yang menerapkan pembatasan ekspor beras, yakni India (20 Juli 2022-31 Desember 2023), Bangladesh (29 Juni 2022-31 Desember 2023), dan Rusia (30 Juni 2022-31 Desember 2023). (Yoga)

Indonesia-Belanda berupaya memperkuat kerja sama maritim pada tiga sektor prioritas, yakni pengembangan  pelabuhan berkelanjutan, energi terbarukan, dan edukasi maritim. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers Bilateral Maritime Forum (BMF) ke-5 Indonesia-Belanda, Senin (16/10/2023), mengemukakan, kemitraan diharapkan menghadirkan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2023 menurun 0,8 % secara tahunan menjadi 395,1 miliar USD. Utang tersebut dinilai tetap sehat dilihat dari posisi jangka waktu utang yang mayoritas berjangka panjang dan rasio utang dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah ambang batas. Namun, pengelolaan utang perlu kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan suku bunga The Fed. Berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Agustus 2023 tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral (utang publik) sebesar 200,8 miliar USD atau 50,82 % dari total ULN. Selebihnya berasal dari utang swasta sebesar 194,3 miliar USD atau 49,28 % dari total ULN. Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan porsi 87,4 % dari total ULN.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan resminya, Senin (16/10) menjelaskan, ULN pemerintah pada Agustus 2023 tumbuh melambat 3,6 %. Posisi ULN pemerintah tersebut turun dari 193,2 miliar USD pada Juli 2023 menjadi 191,6 miliar USD pada Agustus 2023. ”Perkembangan ULN tersebut utamanya dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresident (asing) dalam pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestic seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi,” ujarnya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, pemerintah tetap perlu mewaspadai adanya potensi risiko dari ULN tersebut. Risiko tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah dan kebijakan suku bunga tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer) oleh The Fed, bank sentral AS. (Yoga)

Indonesia melalui PT Telkom Data Ekosistem berambisi menjadi pemain utama penyedia pusat data di Asia Tenggara pada 2030. Pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri yang dibarengi permintaan yang tinggi dinilai menjadi modal utama untuk mengembangkan pasar itu. ”Kami dari BUMN akan mendorong penuh dari regulasi yang mendukung supaya kita menjadi salah satu pemain global, terutama di ASEAN dalam bidang data center,” ujar Wakil Menteri BUMN, Rosan Perkasa Roeslani di kantor Hyperscale Data Center (HDC),Cikarang, Jabar, Senin (16/10).

PT Telkom Data Ekosistem, akan berkompetisi dengan pihak swasta ataupun asing. Namun, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu terbuka untuk bekerja sama guna menarik klien-klien asing. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menambah optimisme pemerintah untuk mendorong pengembangan pusat data. Perekonomian digital di Tanah Air diproyeksikan tumbuh delapan kali lipat, dari Rp 632 triliun pada 2020 menjadi Rp 4.531 triliun pada 2030. Kenaikan itu linier dengan kontribusinya terhadap PDB, dari 4 % menjadi 18 %. (Yoga)