Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.

Pengembangan ekonomi hijau memerlukan peta jalan yang jelas dan pemahaman yang sama di segala tingkatan agar Indonesia tidak sekadar ”mendadak hijau”. Saat ini, transisi menuju ekonomi hijau masih sebatas kewajiban yang dijalankan asal cepat di berbagai sektor tanpa diiringi dukungan kebijakan yang tepat. Akibat perencanaan yang belum terarah, peluang di pasar tidak tercipta. Upaya menarik investor untuk mendanai proyek-proyek ekonomi hijau masih sulit karena masih minimnya permintaan di pasar. Indonesia pun terus berkutat dengan kendala pembiayaan dan nilai keekonomian. ”Kita masih serba mendadak hijau, belum tahu yang mana yang sektor prioritas, yang penting di mana-mana harus hijau karena lagi ada desakan untuk menekan emisi.

 Akhirnya, transisi ke ekonomi hijau masih dilihat sebagai beban kewajiban, bukan peluang,” kata ekonom senior dan pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, dalam CEO Insight Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN sesi pertama yang bertema ”Melangkah ke Depan: Akselerasi Infrastruktur Hijau dan Dampaknya bagi Perekonomian,” di Jakarta, Senin (23/10). Pada sesi kedua dengan tema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Berkelanjutan”. Hendri menuturkan, peta jalan pengembangan ekonomi hijau yang belum komprehensif lintas sektor juga membuat kesepahaman di berbagai tingkatan, seperti pusat dan daerah, belum sejalan. Ia mencontohkan Inpres No 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah memakai kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, kewajiban itu belum diiringi kesepahaman yang sama dari pusat ke daerah. Menurut Hendri, program pengembangan kendaraan listrik seharusnya jadi peluang investasi untuk sektor swasta, tetapi karena arah kebijakan belum komprehensif dan pasar belum tercipta, akhirnya peluang itu belum tertangkap. (Yoga)

Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG semakin menjadi keharusan serta melekat dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Akumulasi komitmen dan realisasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan, juga bakal mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045. Hal itu mengemuka dalam CEO Insight bertema ”Menjawab Tantangan melalui Pengembangan Bisnis Keberlanjutan”, yang juga rangkaian Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Jakarta, Senin (23/10). Hadir sebagai pembicara kunci adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan.

Nurul mengatakan, gerakan bisnis global bertema hijau, biru, dan sirkular bukan hanya komitmen global, melainkan para pelaku usaha pun memiliki keinginan sama. Sebab, mereka pun memiliki kepentingan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Paling penting bagi Indonesia adalah pengurangan jejak karbon dari sisi energi. ”Sebab ternyata bukan hanya karena komunitas global melakukannya, melainkan market (pasar) juga menginginkan itu. Ada survei menyebutkan generasi awal hingga generasi Z sepakat membeli produk-produk yang kontribusi karbonnya lebih rendah, sekalipun harganya lebih mahal,” ujar Nurul.

Presdir PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penerapan ESG oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan dianggap sebagai keharusan, melainkan menjadi keniscayaan dan kebutuhan, yang sudah melekat pada perencanaan bisnis jangka panjang perusahaan. Ia menambahkan, anggaran lingkungan dan sosial sudah masuk perencanaan bisnis PTFI. ”Tahun lalu (2022), biaya sosial kami Rp 2 triliun dan biaya lingkungan Rp 2,5 triliun. Ini bukan pengeluaran ekstra karena secara mendasar masuk bujet dan kami akan lakukan itu sampai dengan 2041 sesuai perencanaan jangka panjang kami,” ujarnya. (Yoga)

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD yang berlanjut diprediksi berimbas pada kenaikan biaya produksi yang dapat mendorong peningkatan harga properti. Meski demikian, pengembang akan menyiasati kenaikan biaya produksi guna menekan kenaikan harga rumah. Ketua Umum Dewan Pimpinan  Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal biasa terjadi,tetapi depresiasi nilai tukar rupiah kali ini dinilai tinggi sehingga dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi di sektor properti. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai tak akan berdampak signifikan pada rumah segmen menengah bawah karena 80 % komponen biaya produksi tidak menggunakan bahan impor.

Meski demikian, dampaknya akan terasa jika terjadi kenaikan harga bahan bakar yang memengaruhi biaya logistik dan bahan bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kenaikan harga bahan bakar. Joko menambahkan, pengembang properti berupaya melakukan efisiensi biaya guna mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Hal itu guna menjaga pasar properti tetap tumbuh di tengah tekanan daya beli. ”Pengembang akan berupaya efisienkan biaya sebisa mungkin agar biaya  produksi tidak naik. Kami ingin tumbuhkan animo dan kepercayaan masyarakat bahwa ini saat terbaik membeli properti,” ujarnya, saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/10). (Yoga)

Sejumlah sektor emiten pasar modal diprediksi masih bisa mengalami penguatan sebagai imbas kenaikan harga komoditas dan energi. Momentum ini telah dimanfaatkan investor untuk mengambil untung dari kenaikan harga emiten di sektor energi dan material dasar. Mengutip situs Trading Economics, harga beberapa produk energi dan material dasar diprediksi naik sampai triwulan akhir 2023. Harga batubara, misalnya, diperkirakan naik dari posisi saat ini 138 USD per ton menjadi 142 USD per ton.Emas naik dari level 1.981 USD per ons ke 2.004 USD per ons. Kemudian, harga minyak mentah tumbuh dari 88,12 USD per barel menjadi 90,93 USD per barel.

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH-Project, William Hartanto, mengatakan, potensi kenaikan harga komoditas bisa memberikan dorongan terhadap sektor energi dan komoditas di pasar modal. ”Namun, jika diukur dari pergerakan pasarnya sendiri, sebenarnya potensi penguatannya akan terbatas,” ujarnya saat dihubungi, Senin (23/10) . Saham-saham komoditas, menurut dia, sudah menguat sejak tahun lalu. Kenaikan yang berlangsung lama ini membuat investor telah mengambil untung. Namun, ketika ada sentimen yang positif pun, Hartanto menimbang penguatan ini masih terbatas karena aksi jual yang berlanjut, terutama ketika harga saham naik. ”Ketegangan politik luar negeri bisa menghasilkan pergerakan yang volatile dan biasanya yang paling terdampak adalah emas dan minyak mentah. Jadi, dengan adanya faktor-faktor itu, kedua komoditas itu memiliki peluang untuk menguat,” ujarnya. (Yoga)

Harga pangan, seperti beras, gula pasir, dan bawang putih, masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023. Di balik kenaikan harga itu, pemerintah menjumpai beras literan dijual seharga beras 1 kg dan dugaan permainan harga bawang impor. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (23/10) yang dihadiri perwakilan pemda, BPS, Bapanas, Kemendag, Perum Bulog, Kementan, dan Satgas Pangan Polri. BPS menyebutkan, tiga komoditas pangan yang harganya terus naik dan masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023 adalah beras, gula pasir, dan cabai rawit. Beras medium, misalnya, harga rata-rata nasionalnya Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg.

Kenaikan harga beras itu terjadi di 283 kabupaten/kota dan 141 daerah di antaranya naik cukup signifikan. Daerah dengan harga beras medium tertinggi adalah Papua, yaitu Rp 17.483 per kg. Adapun daerah dengan harga beras terendah adalah Jawa, yaitu Rp 12.734 per kg. Bapanas menyebutkan, pemerintah sebenarnya telah menambah stok beras Bulog dengan beras impor dan menggelontorkan beras melalui berbagai program. Namun, harga beras masih relatif tinggi dan lambat turun akibat harga gabah kering panen (GKP) petani masih tinggi, juga lantaran banyak pedagang menjual beras secara literan seharga beras 1 kg. Mencuat juga dugaan permainan harga bawang putih impor yang terindikasi dari realisasi impor dan stok bawang impor tahun ini cukup, tetapi harga bawang putih masih tinggi. (Yoga)

Kebutuhan listrik kawasan industri di Jawa Barat yang tinggi pada siang hari membutuhkan tambahan pasokan daya untuk mendukung PLTA Cirata. Upaya penambahan tersebut dikembangkan PLN melalui pembangunan PLTS terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, yang berkapasitas 192 megawatt peak (MWp). Pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi bersih seiring mewujudkan target net zero emissions (NZE) pada 2060. PLTS Terapung Cirata sudah dicanangkan pada 2012, tetapi saat itu teknologi belum memadai. PLTS ini mulai dirintis melalui kerja sama Presiden Jokowi dan UEA pada 2017. Konstruksi dimulai pada 2021 dan selesai pada September 2023. Proyek ini akan diresmikan pada November 2023. (Yoga)

JAKARTA,ID-Suku bunga acuan BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DDR), berpotensi naik lagi sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25% tahun ini, seiring terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federel Reserve (The Fed), diprediksi menaikkan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) 25 bps menjadi 5,5-5,75% pada pertemuan  FOMC Desember 2023 untuk menjangkar inflasi ke sasaran, sebesar 2%. BI perlu menjaga spread ideal BI7DDR dan FFR untuk mencegah pelarian modal asing di tanah Air. Kemarin, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,6% ke level Rp15.949 per dolar AS, terendah sepanjang 2023. Pemicu utamanya adalah sentimen eksternal  yang kian memburuk, terutama dari reli  imbal hasil obligasi AS, US Treasure (UST) tenor 10 tahun, yang terus menguji level psikologis 5% dalam dua tahun terakhir. (Yetede)