JAKARTA,ID-Pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan insentif tersebut akan berlaku hingga Juni 2024. Sesudah bulan Juni, PPN menjadi 50% ditanggung pemerintah. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinasi dan Perekonomian Airlangga Hartarto  usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden  Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (24/10/2023). "Presiden meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti dibawah Rp 2miliar. PPN 100% ditanggung pemerintah." kata Airlangga. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong industri di sektor properti atau perumahan. Sebab produksi domestik bruto (PDB) untuk sektor real estate mengalami penurunan, meski tidak signifikan yakni sebesar 0,67%. Selain itu, PDB konstruksi juga menurun 2,7%. Padahal kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDB negara mencapai 14-16%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekonomi digital Indonesia diyakini masih terus tumbuh positif hingga tahun 2030 mencapai nilai proyeksi US$ 220-360 miliar seperti diproyeksikan Google, Temasek, dan Bain & Company Tahun 2022. Namun, hal tersebut akan tercapai dengan dukungan kerja keras semua pihak terkait di berbagai  sektor yang ada dan perlunya kontribusi perusahaan modal venture (venture capital/VC) lokal untuk mendukung  pendanaannya. Berbagai kiprah dan inovasi pun telah dilakukan oleh BNI, IBM Indonesia, dan Tiket.com untuk lebih berkontribusi  pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hal tersebut merupakan bagian dari benang merah Plenary Session dengan tema Digital Economy: New Sources of Growth dalam acara gelaran BNI Investor Daily Summit 2023, Sustainable Growth, Global Challenge yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Mengusung tema besar "Sustainable Growth, Global Challenge", acara BNI Investor Daily Summit 2023 berlangsung meriah dan insentif di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, pada 24-25 Oktober 2023. Selain sederet panel diskusi, salah satu yang mencuri perhatian tamu undangan serta peserta acara itu adalah mobil listrik Toyota Alla New bZ4X berkelir putih. Mobil listrik yang ditampilkan dengan charging  station itu dampak gagah dengan desain yang elegan dan modern. Mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) ini diluncurkan PT Toyota Astea Motor (TAM) pada 2022. Kehadiran BZ4X merupakan komitmen Toyota untuk menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan dan lengkap bagi masyarakat. Selain itu, Toyota turut berupaya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mencapai target net zero emission di tahun 2060 mendatang. Pasalnya, Toyota memiliki program Toyota Environmental Challange 2050 unutk mengurangi emisi karbon dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produk dan teknologi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sebanyak tiga entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menjajaki peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia. Ketiganya saat ini dalam proses melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut meramaikan bursa yang baru diluncurkan pada 26 September 2023 tersebut. "Iya, ada tiga Adaro yang daftar (Bursa Karbon Indonesia)," kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono pada acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Adaro Power Mustiko Bawono menginformasikan bahwa perusahaan dimaksud, salah satunya adalah PT Tanjung Power Indonesia (TPI). Entitas ini merupakan bagian Energy, yakni di pilar Adaro Power. TPI adalah perusahaan konsorsium yang 65% sahamnya dimiliki Adaro Power, dan sisanya oleh PT East-West Power Indonesia sebagai anak perusahaan Korea East-West  Power Co Ltd sebanyak 35%. (Yetede)

Menjelang pemilu 2024,  para pengusaha  properti bisa tersenyum lebar. Mereka kembali mendapat pemanis. Setelah kebijakan bebas uang muka diperpanjang 2024, terbaru pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk biaya administrasi bagi penjualan rumah atau properti lain senilai  dibawah Rp 2 miliar (lihat boks). Insentif ini melanjutkan kebijakan serupa tahun 2022. Waktu itu berupa diskon PPN sebesar 50% untuk produk properti seharga maksimal Rp 2 miliar dan 25% untuk maksimal harga Rp 5 miliar. Dengan kata lain, insentif terbaru ini lebih besar dibandingkan tahun 2022.  Dus, pasar langsung menyambut positif kebijakan baru pemerintah. Kemarin harga saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) ditutup menguat 40 poin atau 4,12% ke Rp 1.010. Begitu juga saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) uga naik 25 poin atau 4,95% ke Rp 530. Tak ketinggalan, saham PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga berotot dengan menguat 35 poin atau 3,54% ke level Rp 1.025 pada Selasa (24/10). Begitu juga indeks sektor properti Bursa Efek Indonesia (BEI) atau IDX Sector Properties and Real Estate, pada penutupan perdagangan kemarin menguat 1,87% ke level 694,81.  Meskipun secara tahunan, indeks ini masih terpangkas 2,31%. Kemarin, indeks properti itu berada di posisi runner up sektor yang paling menguat.  Direktur Metropolitan Land, Olivia Surodjo menjelaskan, program insentif ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pada masa pandemi dan mendapatkan respons yang positif dari calon konsumen. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan, pengembang tengah menunggu aturan teknis dari kebijakan tersebut. "Kami masih menunggu terbitnya kebijakan dari Kementerian Perekonomian mengenai kebijakan insentif ini," papar Hermawan ke KONTAN. Research Analyst PT Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani mengatakan, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) bisa  berdampak positif pada kinerja emiten sektor properti.

Kendati kondisi ekonomi masih dibayangi sentimen negatif, sejumlah emiten tetap menggarap agenda ekspansi. Terlihat dari sejumlah aksi korporasi menjaring pendanaan eksternal, baik dengan menerbitkan surat utang maupun pendanaan pihak perbankan. Terkini, unit usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yakni Adaro Power, dikabarkan t mencari pembiayaan untuk mendanai proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai US$ 5 miliar. Mengutip Bloomberg, Selasa (24/10), Presiden Direktur Adaro Power, Dharma Djojonegoro dalam sebuah wawancara di Singapura mengungkapkan, pendanaan yang dicari Adaro Power sekitar 80% dari total nilai proyek tenaga surya itu. Saat dikonfirmasi, Head of Corporate Communication ADRO, Febriati Nadira belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait kabar tersebut. "Sejauh ini baru itu saja," terang Ira, sapaan Nadira, Selasa (24/10). Kemarin emiten Grup Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) juga meraih pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 2,2 triliun. Rinciannya, limit pinjaman untuk PT Borneo Indobara maksimal Rp 2,05 triliun, sementara sisanya untuk PT Barasentosa Lestari. PT United Tractors Tbk (UNTR), melalui anak usahanya yakni PT Pamapersada Nusantara juga baru saja mengail pinjaman bernilai jumbo dari sejumlah perbankan dan lembaga pembiayaan. Nilainya mencapai US$ 527,9 juta atau setara Rp 8,25 triliun. "Pinjaman akan digunakan untuk belanja modal (capex) dan cash flow operasional," kata Sekretaris Perusahaan UNTR Sara. K Loebis. Saham emiten yang meraih pendanaan untuk melanjutkan ekspansi ini layak dicermati. Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, pendanaan dengan obligasi lebih dapat menghindari fluktuasi tingkat bunga. Selain itu, penerbitan obligasi tidak perlu melakukan angsuran pokok sehingga cashflow emiten lebih terjaga.

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Gagasan pembentukan konsorsium asuransi wajib yang digulirkan oleh regulator membuka peluang penetrasi dan meningkatkan kesadaran mayarakat dalam mengakses produk perlindungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggulirkan wacana pembentukan konsorsium asuransi wajib dengan melibatkan berbagai perusahaan. Direktur Utama PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) Christian Wanandi mengatakan bahwa program asuransi wajib diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan asuransi. Christian mengatakan pelaksanaan asuransi kendaraan khususnya tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) selama ini tidak ada kendala. Hanya saja, jenis asuransi masih bersifat opsional. Senada, CEO PT Asuransi Simas InsurTech Teguh Aria Djana mendukung penuh inisiatif OJK dan pemerintah tentang program asuransi wajib, khususnya untuk risiko personal accident dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Teguh optimistis tidak akan ada kendala dalam pelaksanaannya, terpenting adalah semua pihak memiliki kesamaan visi untuk menjalankan program tersebut. Regulator bersama pemerintah sedang menggodok aturan baru tentang kewajiban penerapan asuransi tanggung gugat untuk kegiatan yang melibatkan massa, seperti pertandingan olahraga dan konser. Asuransi ini saat ini bersifat opsional.Asuransi wajib sejauh ini baru diterapkan untuk tiga kelompok dan aktivitas, yakni TNI/Polri, aparatur sipil negara, serta kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Agar perluasan asuransi wajib efektif, OJK mempersilakan perusahaan-perusahaan asuransi membentuk konsorsium. Contoh konsorsium asuransi yang yang telah dibentuk adalah konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN). Ada sekitar 56 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi yang tergabung dalam konsorsium ABMN. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan dorongan pembentukan konsorsium disampaikan atas usulan asosiasi. Asosiasi bahkan mengusulkan klasifi kasi konsorsium. Sementara menunggu aturan, menurut Budi, industri pun melakukan evaluasi, termasuk memperhitungkan tingkat severityatau besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, estimasi frekuensi berapa sekali kejadian juga dipertimbangkan.