Depresiasi rupiah menekan industri perbankan karena berpotensi menggerus kemampuan penyaluran kredit dan meningkatkan risiko kredit. Penguatan dollar AS akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. Mengacu pada data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terpantau sedikit menguat. Pada penutupan pasar, Selasa (24/10) nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.869 per dollar AS, menguat 0,46 % dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni Rp 15.943 per dollar AS. Secara kalender berjalan, rupiah sempat menyentuh level terkuatnya di level Rp 14.632 per dollar AS pada 4 Mei 2023. Sementara itu, nilai tukar rupiah paling lemah pada 23 Oktober. Saat itu nilainya Rp 15.943 per dollar AS atau terdepresiasi 2,2 % dibandingkan penutupan pada 2022.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap jumlah penyaluran kredit (exposure) perbankan dalam bentuk dollar AS. Hal ini karena adanya selisih akibat depresiasi nilai tukar rupiah. “Bagi perbankan, secara rasional, exposure dalam dollar AS akan otomatis naik dalam ekuivalen rupiah sehingga akan juga menaikkan ATMR (aset tertimbang menurut risiko). Namun, tentu saja tergantung dari porsi exposure tersebut,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/10). ATMR merupakan jumlah aset bank dengan pertimbangan risiko, seperti kredit, pasar, dan operasional. Kenaikan ATMR tersebut, salah satunya, akan menurunkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berarti kemampuan penyaluran kredit bank menjadi terbatas. (Yoga)

Sebanyak 23 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tanpa solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah, bencana kelaparan di Tanah Papua bakal terus berulang dan menelan korban. Bencana kelaparan di Yahukimo terjadi sejak Agustus 2023, dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanaman warga, seperti ubi dan petatas, gagal panen. Kondisi ini juga mengakibatkan warga kehilangan sumber makanan sehingga mengalami kelaparan. Kepala Distrik Amuma Zakeus Lagowan, dihubungi dari Jayapura, Selasa (24/10) menyebutkan, data korban meninggal dan warga terdampak terus diperbarui. Hingga kini, sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan.

Bencana kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai yang dipicu banjir dari luapan danau yang merendam kebun ubi milik warga. Bencana kelaparan yang menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 29 Agustus 1982. Saat itu, bencana kelaparan dirasakan 3.000 warga di Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bencana dipicu hujan salju selama beberapa hari yang menutup kebun-kebun warga hingga ubi yang ditanam membusuk.

Dua tahun berselang, bencana kelaparan kembali mendera Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kurun waktu Agustus hingga November 1984, sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dan ribuan penduduk kekurangan pangan. Albert Dien, Bupati Jayawijaya kala itu, menyatakan, bencana disebabkan hama ulat yang menyerang tanaman ubi milik warga. Bencana kelaparan di Jayawijaya kembali terjadi pada 1992. Sebanyak 119 orang meninggal karena kelaparan. Pada 1997, bencana kelaparan dipicu kemarau panjang menewaskan 439 warga. Sedikitnya 50.000 warga terancam kelaparan. Asa bagi penyelesaian persoalan klasik bencana kelaparan di Tanah Papua muncul saat kebijakan otonomi khusus (otsus) sejak 2001. Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi. (Yoga)

Pentingnya peta jalan dalam pengembangan ekonomi hijau nasional menjadi bahasan sentral pada CEO Insight Kompas100 CEO Forum, Senin (23/10). Belum adanya peta jalan membuat semua pihak terkesan jalan sendiri-sendiri. Belum ada satu kesepahaman dan keselarasan arah dan pelaksanaannya, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga pelaku usaha (Kompas, 24/10). Akibat dari semua itu, mengutip narasumber Hendri Saparini, peluang di pasar juga tak tercipta dan sulit menarik investor untuk mendanai proyek  ekonomi hijau, karena masih minimnya permintaan di pasar. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi hijau terbesar dunia. Potensi ini tak terealisasi karena ketidaksiapan kita sendiri. Selain peta jalan, komitmen tampaknya masih menjadi persoalan besar di negara ini. Dari pihak pemerintah, pilar penting menuju ekonomi hijau memang sudah diletakkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Sejumlah langkah  terobosan juga ditempuh dalam upaya transformasi menuju ekonomi hijau, antara lain penerbitan Perpres No 98 Tahun 2021, pengenalan pajak karbon dan bursa karbon, serta instrumen berbasis non perdagangan. Pemerintah juga mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai salah satu emiten terbesar gas rumah kaca Indonesia. Hal ini mengikutkan lebih dari 86 persen PLTU batubara yang ada. Di luar itu, disiapkan beberapa instrumen dan kelembagaannya, seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, SDG Indonesia One, dan Indonesia Investment Authority. Dalam RPJMN 2019-2024, target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer adalah 20 % pada 2024. Sejauh ini, realisasinya sangat lamban. Terkesan pemerintah masih berusaha tawar-menawar. Bahkan, kebijakan mobil listrik sebagai salah satu terobosan paling spektakuler juga masih memakai listrik dari pembangkit fosil yang mengotori bumi. (Yoga)

Pemerintah akan menggelontorkan sejumlah subsidi dan bantuan sosial di sisa tahun ini. Kendati beban  belanja di APBN meningkat, pemerintah meyakinkan bahwa defisit fiskal terjaga. Bantuan subsidi diberikan dalam bentuk relaksasi PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Ada pula bantuan subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan berupa perpanjangan bantuan beras 10 kg serta bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin.

”Intinya, kita ingin men-trigger ekonomi kita dengan memberikan insentif pada pembangunan perumahan, properti. Karena dari propertiini punya buntut banyak sekali, 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut dalam industri properti. Entah genteng, entah semen, entah batu bata, pasir, semuanya. Kayu, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (24/10). Bantuan sedianya siap disalurkan akhir tahun ini. ”PMK-nya sedang disiapkan oleh Menkeu, kita targetkan akhir tahun ini bisa selesai. Begitu PMK siap, bantuannya langsung berlaku,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta.

Pemerintah akan memberikan bantuan bagi masyarakat kelas menengah-bawah di sektor properti dan pangan. Di sektor properti, pemerintah akan menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan ini akan diberikan mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Sementara untuk bansos, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Nilainya Rp 200.000 per bulan per kelompok penerima manfaat (KPM), yang akan diberikan untuk dua bulan ke depan atau November- Desember 2023. KPM yang dimaksud adalah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos lain adalah penyaluran beras kepada 21,3 juta KPM. Volumenya 10 kg per KPM. (Yoga)

Berdasarkan catatan BPS pada 2022, struktur perekonomian Kaltara didominasi pertambangan dan penggalian hingga 36,42 %. Aktivitasnya mudah terlihat di berbagai kawasan. Salah satunya di beberapa titik di Sungai Malinau yang merentang 131 kilometer. Tetapi, dampaknya tidak ringan. Pada 22 September 2023, banjir melanda enam kecamatan di Kabupaten Malinau. Sedikitnya 177 jiwa mengungsi. Distribusi air bersih dan jaringan telekomunikasi terhambat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltara menduga hal ini dipicu terbukanya tutupan lahan di sekitar Sungai Malinau dan pendangkalan sungai. Pertambangan disebut jadi pemicunya. Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Ana Sri Ekaningsih, berpendapat, masyarakat Kaltara semestinya didorong bisa hidup dari alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan. Jika Kaltara hanya bergantung pada pertambangan, sumber daya alam itu bakal habis suatu saat nanti. Selain itu, ada dampak lingkungan yang mengintai dan berpotensi menghambat perekonomian hingga kehidupan warga.

”Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan perlu dikelola dengan baik dari hulu ke hilir supaya memberi manfaat terhadap kualitas dan kuantitas pangan serta perekonomian masyarakat,” ujar Ana. Saat pilkada tahun 2020, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan kepada Kompas, Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia mestinya bisa  lebih berdaya dan mandiri, dengan mempertahankan dan mengelola hutan Kaltara sebagai pusat konservasi, penelitian, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sektor perikanan dan kelautan juga sudah terlihat geliatnya. Sedikitnya 52,4 ton rumputlaut diekspor dari Tarakan pada Oktober 2022 dengan nilai 152.200 USD atau Rp 2,3 miliar (kurs Rp 15.300 per dollar AS). ”Selain itu, nantinya, lahan yang menganggur perlu diberdayakan. Untuk perikanan masih perlu tambahan gudang pendingin penampung hasil tambak di Kaltara. Bisa menarik investor, tetapi untuk tujuan agar warga semakin berdaya,” ucap Zainal. (Yoga)

Di usia belia, Kaltara berambisi mandiri memproduksi beras untuk warganya sendiri. Ini bukan perkara mudah ketika petani di sana masih perlu membeli beras serta dipusingkan dengan hama, perubahan iklim, kerumitan menerapkan cara bertani baru, hingga nestapa gagal panen. Ajang Jalung (67) sudah beberapa hari di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara mengunjungi anaknya. Minggu (22/10) siang itu, Ajang sudah tidak sabar ingin pulang ke kampong membawa 50 kg beras yang baru ia beli. Padi yang ia panen tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga Ajang harus membeli ke kota. Kampung Ajang berada di Desa Long Peleban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, 5 jam dari Tanjung Selor. ”Hujan sering tidak turun. Padi gunung banyak yang gagal,” kata Ajang. Untuk memenuhi kekurangan beras, Ajang mesti membelinya beberapa kali ke ibu kota provinsi. Sekali berangkat, ia bisa menghabiskan Rp 800.000. Ia biasanya membeli 20 kg beras seharga Rp 300.000 untuk kebutuhan sebulan. Namun, sekarang, ia membeli 50 kilogram beras untuk persiapan masa tanam padi yang biasanya berjalan sebulan lebih untuk penyemaian, bakar lahan, dan penanaman. Padi itu diperkirakan baru bisa panen pada Februari 2024.

Masyarakat Dayak Uma’ Kulit seperti Ajang secara turun-temurun terbiasa menanam padi gunung dan padi sawah secara bersamaan. Dari dua cara menanam padi itu, mereka hanya perlu memanen satu kali setahun. jika panennya bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa menghasilkan 130 kaleng gabah kering atau sekitar 1 ton beras. BPS mencatat, produksi beras Kaltara pada 2022 sebesar 22.507 ton beras, kendati meningkat 4.700 ton dari tahun sebelumnya, Kaltara masih defisit 34.260 ton. Untuk memenuhi kebutuhan 700.000 warga Kaltara, beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Pemerintah Provinsi Kaltara menyampaikan ingin mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras, mulai tahun ini. Targetnya, Kaltara bisa swasembada beras tiga tahun setelahnya atau pada tahun 2026. Mula-mula, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan benih padi di sejumlah daerah sehingga tak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Selain itu, ada program pengendalian hama penyakit dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Agar kualitas petani meningkat, Pemprov Kaltara ingin menambah jumlah penyuluh pertanian. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, program bantuan untuk petani lokal itu dilakukan agar hasil panen padi petani optimal dan bisa terserap pasar. (Yoga)