Dua dari jajaran bank besar sudah merilis kinerja kuartal III-2023, yakni Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Central Asia (BBCA). Hasilnya masih menggembirakan dengan laba bersih tumbuh dua digit selama sembilan bulan.Jika diadu, BRI tampil sebagai pencetak laba tertinggi. Tapi dari sisi pertumbuhan, baik laba bersih maupun pendapatan, BCA pemenangnya. BRI melaporkan laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk per September Rp 43,9 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan. Perinciannya, Rp 15,5 triliun diperoleh di kuartal I, lalu Rp 13,9 triliun di triwulan kedua dan Rp 14,5 triliun pada kuartal III. Sedangkan BCA meraup laba bersih Rp 36,4 triliun, tumbuh 25,8% secara tahunan. Sebesar Rp 11,5 triliun didapat di kuartal pertama, Rp 12,7 triliun di triwulan II, lalu Rp 12,2 triliun di kuartal III. Bila dicermati, laba bersih kuartalan BCA di kuartal III lebih rendah dari laba di kuartal II. Sedang laba BRI di kuartal III lebih rendah dari laba di kuartal I, kendati menguat dari laba kuartal II. Dari sisi margin, BRI menang. Net interest margin (NIM) BRI 8,05%. Ini sejalan dengan fokus bisnis pada usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki yield lebih tinggi. Tahun ini, BRI menargetkan NIM 7,7%-7,9%. NIM BCA ada di level 5,5%, naik dari 5,1% di September 2022. Untuk ekspansi, BRI dan BCA sama-sama kuat. Kredit keduanya tumbuh melampaui target yang dipatok tahun ini. Kredit BRI tumbuh 12,5% dan BCA meningkat 12,3%. Keduanya sama-sama menargetkan pertumbuhan 10%-12%. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus melihat BCA dan BRI punya pangsa pasar yang berbeda. BRI fokus di UMKM dengan risiko lebih tinggi. Sedang BCA fokus di segmen lain, meski ikut menggarap UMKM. "Fokus utama BCA bagaimana menjaga kualitas aset," ucapnya. Berbeda, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian belum merekomendasikan kedua saham meski fundamentalnya oke. Alasannya, valuasi BBCA dan BBRI sudah mahal. Hitungan dia, harga wajar BBRI saat ini Rp 4.800. Kemarin, BBRI ditutup di Rp 5.175.

Lagi-lagi, penyerapan anggaran belanja pemerintah seret. Padahal, realisasi anggaran belanja pemerintah seharusnya lebih cepat, bahkan sejak awal tahun sehingga menjadi roda penggerak perekonomian di tengah tekanan global dan domestik. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 hanya Rp 1.967,9  triliun. Angka itu baru 64,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bahkan hanya tumbuh 2,8% year on year (yoy). Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada periode tersebut tercatat Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari target. Kedua, belanja non K/L yang terealisasi Rp 727,3 triliun. Bahkan angka ini hanya mencapai 58,4% dari target, meski tumbuh 5,9% yoy. Ketiga, realisasi transfer daerah per akhir September sebesar Rp 571,0 triliun, atau 70,1%. Angka ini tumbuh 3,3% yoy. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.035,6 triliun. Alhasil, APBN periode Januari hingga September 2023 masih mencetak surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Sementara itu, keseimbangan primer juga masih mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10). Belanja negara di akhir tahun akan direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 901,3 triliun. Selain itu, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 254,4 triliun. "Ini karena untuk belanja pemerintah pusat yang akan direalisasi baik K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan," tambah Menkeu. "(Rerata nilai tukar rupiah) kemungkinan akan lebih tinggi dari (asumsi) Rp 14.800 di APBN. Mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata. Sementara lonjakan harga minyak diperkirakan tak akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sebab, rerata Indonesian Crude Price (ICP) year to date masih di level US$ 77,69 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membidik pertumbuhan kinerja hingga dua digit pada tahun 2024 mendatang. Emiten farmasi ini juga menargetkan laba bersih dan EBITDA bisa berada di level positif. "Tahun 2024 kami menginginkan pertumbuhan dobel digit. Kami juga mau pastikan EBITDA dan net income positif," ujar David Utama, Direktur Utama KAEF, saat ditemui di acara forum investor di Jakarta, Rabu (25/10). Sepanjang tahun ini, kinerja KAEF masih akan disokong meningkatnya penjualan produk dan jasa layanan laboratorium medis dan klinik. David juga menyinggung soal rencana membawa anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA) untuk melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Rencana IPO ini memang menjadi salah satu aksi korporasi yang dibidik KAEF. Namun, dia melihat IPO KFA belum akan terlaksana di tahun depan. "Tetapi kemungkinan besar adalah di 2025. Karena kami mau menyiapkan fundamental KFA sebaik-baiknya kata David.

Emiten penyedia infrastruktur telekomunikasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) diproyeksi masih memiliki prospek yang positif ke depan. Terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, momentum Pemilu berpotensi meningkatkan penggunaan data serta permintaan layanan 4G dan 5G. Untuk mengantisipasi kenaikan tersebut, operator telekomunikasi membutuhkan infrastruktur yang kuat, termasuk menara telekomunikasi untuk mendukung jaringan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penyewaan menara serta penggunaan fiber optik yang pada akhirnya akan mengerek pendapatan TOWR sebagai salah satu emiten dengan aset terbesar di Indonesia. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Steven Gunawan juga memprediksi, pendapatan TOWR tahun ini akan tumbuh satu digit sebesar 5,5% yoy menjadi Rp 11,65 triliun. Namun, laba bersih TOWR diperkirakan bakal turun 6,4% yoy menjadi Rp 3,22 triliun. Karena meningkatnya biaya bunga akibat kenaikan suku bunga. Meski begitu Steven menilai, TOWR mempunyai keunggulan di bisnis fiber to the tower (FTTT) dibanding pesaingnya, Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL). Kedua kompetitor tersebut dinilai belum terlalu mengembangkan FTTT. Pada kuartal III-2023, Steven mengestimasi jumlah FTTT yang menghasilkan pendapatan berpotensi meningkat sebesar 20,5% secara kuartalan menjadi 207.946 km dari total panjang yang diluncurkan 228.784 km. "Hal ini didorong oleh langkah TOWR yang terus memperluas jaringan fiber optik, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera yang memiliki permintaan penggunaan data yang signifikan," tutur Steven. Dalam riset yang dirilis  pada 3 Oktober 2023, Analis Bahana Sekuritas, Jason Chandra dan Tarra Laurentia berpendapat, bisnis FTTT akan menjadi pendorong utama pertumbuhan TOWR. Investasi awal perusahaan yang tergolong besar untuk pengembangan fiber diyakini akan membuahkan hasil di tahun-tahun mendatang. Steven dan Jason merekomendasikan buy TOWR dengan target harga masing-masing Rp 1.300 dan Rp 1.200 per saham. Sementara Sukarno merekomendasikan buy on weakness di area support kuatnya. Support terdekat di Rp 820-Rp  850 per saham.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.

Di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global karena meningkatnya tensi geopolitik dunia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhasil menjaga kinerja keuangan yang impresif hingga akhir kuartal III/2023.Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif ditunjuk kan dari aset secara konsolidasian meningkat 9,93% year-on-year(YoY) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset juga diiringi perolehan laba dalam 9 bulan mencapai Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47% YoY.Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penopang kinerja positif BRI di antaranya penyaluran kredit yang tumbuh double digit; penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit; kualitas kredit yang terjaga; serta fee based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI. Seluruh segmen kredit BRI tumbuh positif. Khusus penyaluran kredit UMKM tumbuh 11,01% dari semula Rp935,86 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp1.038,90 triliun pada kuartal III/2023 sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06%. Sunarso menjelaskan keberhasilan BRI dalam menyalurkan kredit juga diiringi dengan penguatan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) secara komprehensif dalam kegiatan bisnis perseroan. Kredit ESG BRI hingga akhir kuartal III/2023 tumbuh 11,89% men jadi Rp750,91 triliun sehingga porsinya mencapai 66,1% dari total portofolio kredit. Keberhasilan BRI menyalurkan kredit juga diimbangi oleh manajemen risiko yang baik. BRI berhasil menurunkan Loan at Risk(LAR) menjadi sebesar 13,80% hingga akhir kuartal III/2023 atau membaik dibandingkan dengan September 2022 sebesar 18,68%. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencatatkan sebesar Rp1.290,29 triliun atau tumbuh 13,21% YoY. Penopang utama DPK BRI masih bersumber dari dana murah (CASA) dengan porsi 63,64% atau sebesar Rp821,14 triliun.

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard. Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka pembangunan Indonesia. Sebenarnya implementasi ekonomi syariah nasional selama ini telah berjalan meski dengan gerak yang begitu-begitu saja. Cepat tidak, lambat pun tak demikian. Perbankan syariah nasional memang terus mencatatkan perkembangan yang baik. Pangsa pasarnya pun telah meningkat meskipun hanya sekitar 7% dari total industri perbankan. Namun, total aset keuangan syariah yang mencapai Rp2.375,8 triliun relatif membanggakan dan haruslah menjadi pelecut untuk peningkatan sektor usaha lainnya. Industri makanan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan pariwisata merupakan segmen usaha ekonomi halal yang dapat ditumbuhkembangkan lebih pesat lagi. Dukungan kemudahan berusaha, termasuk sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal bisa menjadi wujud komitmen pengembangan ekonomi syariah nasional. Prospek ekonomi syariah saat ini tidak saja untuk kebutuhan pasar muslim domestik, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Apresiasi juga layak diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang aktif mendorong pengembangan ekonom syariah nasional. Wapres Ma’ruf Amin pun termasuk pihak yang getol memacu pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai orkestrator di tingkat wilayah. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik. Kita pun mendukung tiga program kunci kebijakan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah agar lebih optimal, yaitu kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan, serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.