Merayakan Kekayaan Bahari Sulut dengan Festival Tuna
Festival Tuna Sulawesi Utara dimotori oleh jajaran kanwil Kemenkeu serta Ikatan Pengusaha Perikanan (IPP) Sulut. Acara yang dimu lai pada Jumat (20/10) malam ini berlangsung hingga Minggu (29/10) di lapangan parkir Megamall, Kota Manado. Puluhan gerai kuliner, termasuk olahan tuna, meramaikan acara ini. Pada puncak perayaan di hari terakhir, 1.000 paket rahang tuna bakar dan 1.000 dada tuna bakar, yang biasanya disajikan dengan nasi putih, tumis kangkung, serta rica bakar dan dabu-dabu, akan diberikan secara gratis kepada 2.000 orang pemilik kupon. Kupon bisa didapatkan dengan berbelanja di kawasan festival dan membayar dengan QRIS (standar kode respons cepat Indonesia). Semua olahan tuna yang dibagikan massal itu disediakan oleh 18 anggota IPP Sulut. Ketua IPP Sulut Budi Wahono mengatakan, nilai rahang dan dada tuna untuk festival itu Rp 60 juta-Rp 70 juta, dan didanai dengan anggaran tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Budi memastikan olahan tuna tersebut telah melalui sistem manajemen keamanan pangan bersertifikasi ISO 22000 yang berstandar ekspor. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado telah memastikan keamanannya. ”Jadi, kalau ambil di IPP, udah pasti kelas satu semua,” ucapnya, Jumat sore.
”Tahun lalu, kami ingin memperkenalkan sashimi, yang selama ini kita ekspor ke Jepang, sebagai makanan sehat di Sulut. Kedua, kami juga ingin mengantisipasi peluang dari KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pariwisata Likupang sehingga para turis asing bisa menikmatinya dan menjadikannya buah tangan,” ujarnya. Tahun ini, fokus penyelenggara beralih untuk memperkuat pemasaran lokal dengan menggandeng pengusaha kuliner UMKM. Jika permintaan lokal kuat, kata Budi, pengusaha juga diuntungkan karena tetap dapat meraup cuan atau untung maksimal. Di samping itu, konsumen lokal pun tetap mendapatkan kualitas terbaik. Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara (Kanwil DJBC Sulbagtara) Kemenkeu, yakin akan ada efek pengganda dari perhelatan ini, utamanya dari sisi pariwisata serta pertumbuhan investasi di bidang industri. ”Dari sisi budaya, budaya makan ikan akan menguat. Tentunya, konsumsi akan semakin banyak sehingga dapat mendukung industri perikanan. Kalau stan-stan kuliner ramai dan pengunjung banyak, perekonomian tentu akan bergerak,” ujarnya. (Yoga)
Mengapa Pesepak Bola Kecanduan Judi?
Dalam sepekan terakhir, skandal judi yang melibatkan tiga pemain muda, yakni Nicolo Fagioli (22), Sandro Tonali (23), dan Nicolo Zaniolo (24), membuka lembaran baru masalah di sepak bola Italia. Fagioli dan Tonali telah mengakui mereka kerap memasang taruhan di pertandingan sepak bola, sedangkan Zaniolo mengungkapkan kepada jaksa bahwa ia hanya memainkan poker dan blackjack. Fagioli, pemain Juventus, telah dijatuhi hukuman tujuh bulan larangan bertanding. Adapun Tonali berpeluang mendapat hukuman satu tahun larangan aktif di sepak bola. Hukuman Tonali lebih panjang karena ia mengakui memasang taruhan pada laga AC Milan selama berseragam tim itu. Dalam aturan Italia, pemain dilarang memasang taruhan pada laga profesional di bawah kendali FIGC, UEFA, dan FIFA. Sebelum kasus judi menggemparkan Italia, Ivan Toney, penyerang Brentford, telah menjalani hukuman delapan bulan larangan aktif di sepak bola akibat kecanduan judi.
Kasus yang menimpa pesepak bola di Italia dan Inggris menunjukkan betapa riskannya pemain profesional terperangkap dalam dunia judi. Meskipun dalam masyarakat sosial di Eropa berjudi atau memasang taruhan bukan hal yang haram, ada aturan mengikat untuk atlet. Para atlet dilarang memasang taruhan di pertandingan olahraga yang menjadi mata pencarian utama mereka. Di beberapa negara, terutama Inggris, klub dan kompetisi mendapat sokongan dana besar dari rumah taruhan. Selain itu, psikologis atlet yang terbiasa dalam iklim kompetitif, suka tantangan, dan gemar mengambil risiko juga membuat mereka berisiko besar mengalami kecanduan judi. ”Mereka kompetitif secara alami. Berjudi dengan rekan satu tim meningkatkan risiko mereka. Jika ada kultur berjudi di dalam sebuah tim, itu akan merugikan bagi pemain,” ujar Kieran Murray, penulis jurnal ”Predictors of Adverse Gambling Behaviours Amongst Elite Athletes (2023)”, kepada BBC. Empat hal yang melatar belakangi kultur judi di atlet ialah dukungan dari perusahaan judi (31 %), terpikat sponsor rumah judi (27 %), dipengaruhi rekan satu tim (25 %), dan kemauan sendiri (10 %). (Yoga)
Pemilu Presiden
Bunga Naik, Biaya Dana Bank Bisa Naik
Peluang Bisnis Besar dari Ajang Olahraga
China Pertahankan Suku Bunga Acuannya
DMND Perkuat Inovasi Produk
Pensiun Dini PLTU Akan Dibiayai Anggaran Negara
ARAL MELINTANG TARGET INVESTASI
Pemerintah berhadapan dengan sejumlah tantangan untuk mewujudkan target investasi tahun ini sebesar Rp1.400 triliun. Selain gegap gempita tahun politik di Tanah Air, konflik geopolitik juga menjadi ancaman tersendiri bagi arus investasi.Kemarin, Jumat (20/10), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data perkembangan investasi sepanjang Januari—September 2023 yang mencapai Rp1.053,1 triliun atau 75,2% dari target. Dengan demikian, hanya tersisa waktu 3 bulan untuk mencapai target tersebut. Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai angka realisasi sepanjang 9 bulan pertama tahun ini masih terpaut cukup jauh dengan target yang dibidik.
Hal senada juga disampaikan oleh Di rektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia menilai secara keseluruhan potensi pertumbuhan investasi di sisa tahun ini masih tetap ada, kendati agak sulit. Faktor geopolitik dunia, sambungnya, turut menahan upaya pemerintah untuk mencapai angka yang ditetapkan. Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tetap optimistis target pemerintah bakal tercapai. Kendati memasuki tahun politik, Indonesia tetap mendapatkan kepercayaan investor baik asing maupun lokal, yang tecermin dari pertumbuhan investasi hingga kuartal III/2023. Khusus untuk periode Juli—September tahun ini, realisasi investasi tercatat sebesar Rp374,4 triliun. Dia menilai investor tidak lagi wait and see.
Beberapa investasi yang masuk pada kuartal ini antara lain Lotte Petrochemical dengan investasi Rp60 triliun untuk pembangunan pabrik hingga bahan baku baterai di Morowali dan Weda Bay. Selain itu, investasi Freeport untuk tembaga di Gresik tahun ini sekitar US$3,3 miliar.
Untuk mencapai target investasi Rp1.400 triliun tahun ini, Bahlil memastikan pihaknya akan mengejar sejumlah investor dan melakukan pendampingan secara langsung. “Kita tanyakan pengusaha apa masalah kalian, saya saja malam-malam datangi pengusaha karena kalau tidak begitu mereka tidak kita bantu, terlambat realisasi, target negara tidak tercapai,” tuturnya. Salah satu yang dikejar pada tahun ini adalah komitmen investasi perusahaan swasta asal China Xinyi Group pada proyek Rempang Eco City.
Korupsi Dana Desa & Partisipasi Masyarakat
Kasus dugaan korupsi Dana Desa kembali terjadi. Kali ini menjerat Nur Hakim, mantan Kepala Desa Tonjong, Kabupaten Bogor. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok menangkap Nur Hakim terkait dengan kasus dugaan korupsi Dana Desa 2022 yang merugikan negara sebesar Rp500 juta.Nur Hakim diduga telah menyelewengkan Dana Desa yang semestinya untuk program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Samisade adalah program unggulan dari pemerintah kabupaten Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.Pemerintah Bogor mengalokasikan anggaran maksimal satu miliar per desa, dan nantinya desa-desa tersebut mengusulkan berbagai program pembangunan untuk desanya. Dalam hal ini, Desa Tonjong mengusulkan betonisasi jalan di wilayahnya dengan anggaran Rp838 juta yang terdiri dari dua periode.
Kasus ini membuktikan bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah rentan terjadi korupsi. Keterlibatan kepala desa sebagai pelaku menunjukkan bahwa Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa belum dilaksanakan secara maksimal. Di mana, kepala desa harus menerapkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak pemerintah mengucurkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi dana desa semakin meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, pada 2022, jumlah kasus melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka yang menimbulkan kerugian negara mencapai lebih Rp381 Miliar.
Pemerintah desa juga harus melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa. Setiap masyarakat yang terlibat di undang melalui surat undangan maupun media undangan lainnya. Kemudian, meminta masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.









