Strategi Tekan Angka Kemiskinan Belum Realistis
Ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden memasang
target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan secara drastis.
Cita-cita yang tinggi itu perlu dibuktikan lewat strategi yang realistis dan
menyentuh akar masalah, yang sejauh ini belum terlihat dari tawaran program
para kandidat. Ditilik dari dokumen visi dan misi bakal calon presiden dan wakil
presiden, ketiga kandidat memasang target angka kemiskinan yang ambisius.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, misalnya, ingin menekan tingkat
kemiskinan dari 9,36 % (Maret 2023) menjadi 4-5 % pada 2029, serta menghapus
kemiskinan ekstrem pada dua tahun pertama menjabat. Target yang lebih ambisius dipatok
oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni menekan kemiskinan menjadi 2,5 %
pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 %. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran
Rakabuming Raka memasang target yang lebih moderat, yaitu kemiskinan di bawah 6
% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 % pada 2026.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Mohammad Faisal, Senin (30/10) mengatakan,
semakin ambisius target kemiskinan yang dipasang, tawaran program yang
diberikan juga harus sepadan. Sebab, ikhtiar
menurunkan angka kemiskinan tidak semudah membalik telapak tangan. Secara
historis, menurut dia, upaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 % dalam satu
tahun nyaris tidak pernah terjadi. ”Target yang tinggi membutuhkan terobosan
dan strategi yang tidak business as usual. Melihat ke belakang, mau menurunkan
kemiskinan 1 % saja biasanya butuh extra effort yang pasti akan membebani
APBN,” katanya. Berdasarkan dokumen visi-misi para kandidat, sudah tampak
beberapa gagasan baru untuk menekan kemiskinan. Direktur Center of Economic and
Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, berbagai terobosan program
baru yang dimunculkan para kandidat itu perlu realistis. Sebab, target ambisius
itu tidak akan bisa dieksekusi dengan baik jika tidak ada terobosan kebijakan
dari sisi penerimaan negara. (Yoga)
Darurat Pengawasan dan Edukasi Perdagangan Komoditas
Ombudsman RI menerima laporan-laporan masyarakat terhadap Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti mengenai kecurangan di perusahaan
pialang. Bappebti menilai, ini terjadi karena minimnya literasi investasi masyarakat
pada produk tersebut. Untuk memitigasi hal ini, pengawasan dan edukasi perlu ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, saat ini ada 28 laporan
individu yang diterima sejak 2022 hingga tahun berjalan 2023. Laporan tersebut
di antaranya melibatkan perusahaan PT MAF, PT BF, PT RFB, PT GKIB, PT EF, PT
MIF, PT SAM, dan Bappebti. Total nilai kerugian lebih dari Rp 60 miliar. Adapun
Ombudsman tengah intens memeriksa Bappebti terhadap enam laporan kerugian di
investasi sistem perdagangan alternatif (SPA) yang melibatkan PT MAF dan PT BF
selaku perusahaan pialang berjangka.
”Laporan tersebut berkaitan dengan produk perdagangan berjangka
komoditi emas. Total klaim kerugian dari 6 laporan tersebut mencapai lebih dari
Rp 3,6 miliar,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10). Sebelumnya,
lembaga itu menyelesaikan satu laporan serupa dengan kerugian Rp 34 miliar yang
dialami warga bernama Sugiarto Hadi pada 2014. Laporan yang berulang itu
terkait dugaan kecurangan SPA perdagangan valuta asing atau trading foreign exchange
(forex), melalui platform Metatrader. Bentuk kecurangan tersebut adalah sistem
menolak order transaksi (reject), sistem terlambat mengeksekusi order (delay),
dan sistem menggandakan order dari yang diperintahkan dua menjadi empat order
transaksi (split). Ketiga hal itu dialami oleh Sugiarto yang terdaftar sebagai
pelaku pasar di PT MIF dan PT SAM. Dari kasus itu, Ombudsman menemukan tiga
potensi malaadministrasi oleh Bappebti, yaItu pengabaian kewajiban hukum,
penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. (Yoga)
Pendapatan Indosat Rp 37,4 Triliun
Ongkos Piknik Terdampak Dollar AS
Pelemahan nilai rupiah mulai berimbas pada industri
pariwisata, terutama tarif tiket pesawat dan paket wisata perjalanan internasional.
Di sektor domestik, meskipun harga tiket pesawat terpengaruh, biaya langsung dan
akomodasi dalam negeri masih terjaga. Mengacu pada data Jakarta Interbank Spot
Dollar Rate (Jisdor), Senin (30/10) nilai tukar rupiah terpantau Rp 15.916 per
dollar AS atau sedikit menguat dari Jumat (27/10) yang senilai Rp 15.941 per
dollar AS. Budi Kusumaningsih (50), pemilik Shakuntala Wisata, di Yogyakarta,
mengatakan, unit usaha wisatanya cukup terpengaruh. Harga kebutuhan pokok yang
makin mahal menurunkan minat rekreasi masyarakat sehingga beberapa program yang
sudah terencana jadi tertunda. Kondisi global turut berpengaruh pada usahanya.
”Untuk periode tahun depan, Holyland (wisata rohani ke Tanah
Suci) ditunda karena ketegangan Israel dengan Palestina yang saya piker masih
akan berlangsung,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin. Pelaku usaha dari Ascenta Tour, Timoti Tirta
(32), mengatakan, wisatawan yang akan bepergian ke luar negeri biasanya telah
membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Alhasil, akomodasi dan pesawat
sudah terbayar lunas, tak terimbas kenaikan dollar AS. ”Tetapi, efeknya ketika
di negara tujuan kalau belum menukar uang saat ini. Jadi, ketika mereka sedang
jalan-jalan, nah, mungkin akan terasa saat di lapangan,” ujarnya. (Yoga)
Maluku Utara Perlu Genjot Sektor Nontambang
Ekonomi Maluku Utara tahun 2023 terus tumbuh di atas
rata-rata nasional yang didukung sektor pertambangan dan pengolahan mineral.
Namun, pertumbuhan yang terpusat di dua sektor tersebut membuat ketimpangan semakin
tajam. Penyetaraan di sektor nontambang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dirasakan
oleh warga lokal. Dalam keterangannya di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/10)
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Wilayah Maluku Utara,
Tunas Agung Jiwa Brata menjelaskan, pertumbuhan produk domestik regional bruto
(PDRB) provinsi itu hingga kuartal II-2023 di angka 23,89 %, atau 3-4 kali
lipat pertumbuhan ekonomi nasional, didorong sektor pengolahan yang tumbuh
48,12 % secara tahunan (year on year/yoy) dan sektor pertambangan sebesar 64 %
yoy.
Pertumbuhan sektor pertanian, yang menjadi mata pencarian
warga asli, hanya berkontribusi 12,76 % dan tumbuh 5 % yoy. ”Penerimaan pajak
mineral masih yang terbesar. Khusus sektor pengolahan angkanya 39 % dan
diprediksi terus meningkat seiring adanya fasilitas pengolahan nikel atau
smelter,” ujarnya. Pertumbuhan sektor pertambangan dan pengolahan yang pesat
membuat ketimpangan ekonomi, salah satunya terkait dengan pemerataan pendapatan
menjadi semakin besar di Maluku Utara. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di
salah satu pusat industri nikel, Halmahera Tengah. Agung menambahkan, pemda
perlu mendorong sektor nontambang untuk berkembang agar perekonomian menjadi
lebih merata. Pada 2023 pemerintah tengah mendorong berdirinya pembangkit
listrik tenaga panas bumi di Desa Idamdehe, Jailolo, Halmahera Barat, Maluku
Utara, dengan cadangan panas bumi sebesar 20-50 MWE (megawatt electric). Kehadiran
pasokan listrik yang andal ini diharapkan memancing industri dan investasi di
Maluku Utara masuk, khususnya sektor pengolahan. (Yoga)
Pinang Lampung Diekspor ke Arab Saudi
KETEGANGAN TIMUR TENGAH RENTAN MELEMAHKAN EKONOMI ASIA PASIFIK
Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel dikhawatirkan
memicu konflik lebih luas yang berisiko meningkatkan kerawanan di Timur Tengah.
Terlibatnya sejumlah negara rentan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu
distribusi minyak ke seluruh dunia. Gangguan terutama bisa terjadi jika konflik
tersebut memicu perseteruan antar negara-negara Arab yang pada akhirnya
mendorong ketegangan di Teluk Persia, Teluk Oman, dan di sekitar Laut
Mediterania Timur. Aksi blokade laut dapat saja terjadi ketika sejumlah negara
menggunakan kekuatan geopolitiknya untuk membela kubu yang mereka dukung.Kekhawatiran
ini didasarkan pada hubungan diplomatik sejumlah negara Arab yang dekat dengan
AS. Beberapa negara Arab kini berdamai dengan Israel seperti Uni Emirat Arab,
Bahrain, Sudan, Maroko, Jordania, dan Mesir. Bahkan, Arab Saudi, pemimpin negara-negara
kawasan Teluk, juga semakin dekat dengan upaya pemulihan hubungan diplomatik
dengan Israel.
Ketegangan di Teluk Persia dan Teluk Oman berpotensi mengakibatkan
distribusi energi dari negara Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab,
Oman, Irak, dan Iran terganggu sehingga memicu lonjakan harga energi. Gangguan
di perairan Mediterania Timur juga dapat memicu kenaikan harga distribusi
barang dan jasa dari Eropa ke Timur Tengah. Rute melewati Terusan Suez di Mesir
menjadi lebih mahal. Sikap negara-negara Arab yang tidak solid dapat memunculkan
konflik kepentingan. Hal inilah yang sangat rawan memicu ketegangan lebih luas
dan berimbas pada distribusi minyak bumi beserta produk-produk turunannya
secara global. Apabila hal ini terjadi, gejolak ekonomi muncul karena harga minyak
bumi melambung. Biaya pengiriman barang dan
jasa semakin mahal sehingga rentan menggerus keuangan negara-negara
importir minyak demi menambal subsidi. (Yoga)









