Sejumlah instrumen yang disediakan pemerintah untuk menarik penanaman modal di bidang industri manufaktur tak efektif menarik investor. Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasinya. Jubir Kemenperin, Febri Hendri mengatakan, perlu ada strategi investasi yang lebih jitu untuk mendorong industrialisasi manufaktur di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah insentif pajak, tetapi belum efektif menarik banyak investasi manufaktur. ”Itu yang sedang kami evaluasi dan cermati, misalkan untuk beberapa industri ke negara tetangga dibandingkan Indonesia. Apa kelebihan negara itu. Seperti mobil listrik, kita selalu pakai pembanding negara lain. Kalau negara lain ngasih keistimewaan sekian, kami kasih yang lebih bagus lagi,” ujar Febri di Jakarta, Senin (30/10).

Pemerintah melalui PP No 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu memberikan fasilitas pengurangan PPN atau tax allowance. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto 30 % dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, atau masing-masing sebesar 5 % per tahun. Dengan ini, diharapkan beban Pajak Penghasilan badan yang disetorkan oleh investor dapat lebih ringan. Juga Peraturan Menkeu (PMK) No 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Fasilitas tax holiday ini diberikan selama 5-15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun jika mendapat persetujuan Menkeu. Berdasarkan data DJP Kemenkeu, hingga 31 Desember 2022, realisasi investasi yang memperoleh tax holiday untuk industri pionir hanya Rp 153,20 triliun, masih jauh dari target yang tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018 dan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebesar Rp 1.639,89 triliun. (Yoga)

Desa-desa pesisir menjadi salah satu kantong kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia pada tahun 2022 mencapai 17,74 juta jiwa. Sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Jika penduduk miskin di Indonesia pada 2022 berjumlah 26 juta jiwa (data Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa dan September 2022 adalah 26,16 juta jiwa), kemiskinan wilayah pesisir menyumbang 68 % dari total angka kemiskinan di Indonesia. Sumber penghidupan penduduk wilayah pesisir adalah sektor perikanan tangkap. Nelayan, pelaku utama sektor perikanan tangkap, adalah salah satu kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Data nilai tukar nelayan (angka yang membandingkan indeks pendapatan nelayan atas indeks pengeluarannya) per September 2023 adalah 105,64. Di antara lima subsektor pertanian, nilai tukar nelayan menduduki peringkat terendah kedua setelah nilai tukar petani peternak.

Meningkatkan pendapatan penduduk desa pesisir tidak hanya lewat penjualan ikan segar, tetapi juga   hasil olahannya. Produk olahan hasil laut akan memberikan tambahan pendapatan sekaligus membuka kesempatan kerja. Memadukan tujuan kesejahteraan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, beberapa desa pesisir mengembangkan potensi mereka menjadi desa wisata berbasis hutan bakau (mangrove). Di antaranya Desa Mundupesisir di Cirebon dan Desa Kebundadap Timur (Kedatim) di Sumenep.  Di desa-desa pesisir itu, hutan bakau yang menjadi obyek wisata juga berfungsi sebagai  penyerap karbon, penghasil oksigen, serta pencegah bencana abrasi pantai dan angin. Pohon bakau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan, seperti sirop, keripik, dan dodol. Tanaman bakau dapat diolah pula menjadi aneka produk kerajinan dan sebagai pewarna alami untuk tekstil.

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi karena adanya konservasi hutan bakau juga diperoleh lewat  meningkatnya produktivitas ikan dan biota laut lainnya oleh penduduk di area tersebut. Hutan bakau adalah tempat tinggal, berlindung, dan berkembang biak biota laut, seperti ikan, kepiting, dan udang. Penelitian di Desa Grinting di Kabupaten Brebes membuktikan bahwa pelestarian hutan bakau berkorelasi positif pada produksi ikan di desa tersebut. Berbagai upaya dapatdilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa-desa pesisir Indonesia, mulai dari meningkatkan pendapatan nelayan sampai membuka peluang usaha di luar sektor perikanan tangkap. (Yoga)

Ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden memasang target yang ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Cita-cita yang tinggi itu perlu dibuktikan lewat strategi yang realistis dan menyentuh akar masalah, yang sejauh ini belum terlihat dari tawaran program para kandidat. Ditilik dari dokumen visi dan misi bakal calon presiden dan wakil presiden, ketiga kandidat memasang target angka kemiskinan yang ambisius. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, misalnya, ingin menekan tingkat kemiskinan dari 9,36 % (Maret 2023) menjadi 4-5 % pada 2029, serta menghapus kemiskinan ekstrem pada dua tahun pertama menjabat. Target yang lebih ambisius dipatok oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni menekan kemiskinan menjadi 2,5 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 %. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target yang lebih moderat, yaitu kemiskinan di bawah 6 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 % pada 2026.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Senin (30/10)  mengatakan, semakin ambisius target kemiskinan yang dipasang, tawaran program yang diberikan juga  harus sepadan. Sebab, ikhtiar menurunkan angka kemiskinan tidak semudah membalik telapak tangan. Secara historis, menurut dia, upaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 % dalam satu tahun nyaris tidak pernah terjadi. ”Target yang tinggi membutuhkan terobosan dan strategi yang tidak business as usual. Melihat ke belakang, mau menurunkan kemiskinan 1 % saja biasanya butuh extra effort yang pasti akan membebani APBN,” katanya. Berdasarkan dokumen visi-misi para kandidat, sudah tampak beberapa gagasan baru untuk menekan kemiskinan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, berbagai terobosan program baru yang dimunculkan para kandidat itu perlu realistis. Sebab, target ambisius itu tidak akan bisa dieksekusi dengan baik jika tidak ada terobosan kebijakan dari sisi penerimaan negara. (Yoga)

Ombudsman RI menerima laporan-laporan masyarakat terhadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti mengenai kecurangan di perusahaan pialang. Bappebti menilai, ini terjadi karena minimnya literasi investasi masyarakat pada produk tersebut. Untuk memitigasi hal ini, pengawasan dan edukasi perlu ditingkatkan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, saat ini ada 28 laporan individu yang diterima sejak 2022 hingga tahun berjalan 2023. Laporan tersebut di antaranya melibatkan perusahaan PT MAF, PT BF, PT RFB, PT GKIB, PT EF, PT MIF, PT SAM, dan Bappebti. Total nilai kerugian lebih dari Rp 60 miliar. Adapun Ombudsman tengah intens memeriksa Bappebti terhadap enam laporan kerugian di investasi sistem perdagangan alternatif (SPA) yang melibatkan PT MAF dan PT BF selaku perusahaan pialang berjangka.

”Laporan tersebut berkaitan dengan produk perdagangan berjangka komoditi emas. Total klaim kerugian dari 6 laporan tersebut mencapai lebih dari Rp 3,6 miliar,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10). Sebelumnya, lembaga itu menyelesaikan satu laporan serupa dengan kerugian Rp 34 miliar yang dialami warga bernama Sugiarto Hadi pada 2014. Laporan yang berulang itu terkait dugaan kecurangan SPA perdagangan valuta asing atau trading foreign exchange (forex), melalui platform Metatrader. Bentuk kecurangan tersebut adalah sistem menolak order transaksi (reject), sistem terlambat mengeksekusi order (delay), dan sistem menggandakan order dari yang diperintahkan dua menjadi empat order transaksi (split). Ketiga hal itu dialami oleh Sugiarto yang terdaftar sebagai pelaku pasar di PT MIF dan PT SAM. Dari kasus itu, Ombudsman menemukan tiga potensi malaadministrasi oleh Bappebti, yaItu pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. (Yoga)

Pelemahan nilai rupiah mulai berimbas pada industri pariwisata, terutama tarif tiket pesawat dan paket wisata perjalanan internasional. Di sektor domestik, meskipun harga tiket pesawat terpengaruh, biaya langsung dan akomodasi dalam negeri masih terjaga. Mengacu pada data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Senin (30/10) nilai tukar rupiah terpantau Rp 15.916 per dollar AS atau sedikit menguat dari Jumat (27/10) yang senilai Rp 15.941 per dollar AS. Budi Kusumaningsih (50), pemilik Shakuntala Wisata, di Yogyakarta, mengatakan, unit usaha wisatanya cukup terpengaruh. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal menurunkan minat rekreasi masyarakat sehingga beberapa program yang sudah terencana jadi tertunda. Kondisi global turut berpengaruh pada usahanya.

”Untuk periode tahun depan, Holyland (wisata rohani ke Tanah Suci) ditunda karena ketegangan Israel dengan Palestina yang saya piker masih akan berlangsung,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin.  Pelaku usaha dari Ascenta Tour, Timoti Tirta (32), mengatakan, wisatawan yang akan bepergian ke luar negeri biasanya telah membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Alhasil, akomodasi dan pesawat sudah terbayar lunas, tak terimbas kenaikan dollar AS. ”Tetapi, efeknya ketika di negara tujuan kalau belum menukar uang saat ini. Jadi, ketika mereka sedang jalan-jalan, nah, mungkin akan terasa saat di lapangan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonomi Maluku Utara tahun 2023 terus tumbuh di atas rata-rata nasional yang didukung sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Namun, pertumbuhan yang terpusat di dua sektor tersebut membuat ketimpangan semakin tajam. Penyetaraan di sektor nontambang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh warga lokal. Dalam keterangannya di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/10) Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Wilayah Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata menjelaskan, pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi itu hingga kuartal II-2023 di angka 23,89 %, atau 3-4 kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional, didorong sektor pengolahan yang tumbuh 48,12 % secara tahunan (year on year/yoy) dan sektor pertambangan sebesar 64 % yoy.

Pertumbuhan sektor pertanian, yang menjadi mata pencarian warga asli, hanya berkontribusi 12,76 % dan tumbuh 5 % yoy. ”Penerimaan pajak mineral masih yang terbesar. Khusus sektor pengolahan angkanya 39 % dan diprediksi terus meningkat seiring adanya fasilitas pengolahan nikel atau smelter,” ujarnya. Pertumbuhan sektor pertambangan dan pengolahan yang pesat membuat ketimpangan ekonomi, salah satunya terkait dengan pemerataan pendapatan menjadi semakin besar di Maluku Utara. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi di salah satu pusat industri nikel, Halmahera Tengah. Agung menambahkan, pemda perlu mendorong sektor nontambang untuk berkembang agar perekonomian menjadi lebih merata. Pada 2023 pemerintah tengah mendorong berdirinya pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Idamdehe, Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, dengan cadangan panas bumi sebesar 20-50 MWE (megawatt electric). Kehadiran pasokan listrik yang andal ini diharapkan memancing industri dan investasi di Maluku Utara masuk, khususnya sektor pengolahan. (Yoga)

Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel dikhawatirkan memicu konflik lebih luas yang berisiko meningkatkan kerawanan di Timur Tengah. Terlibatnya sejumlah negara rentan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu distribusi minyak ke seluruh dunia. Gangguan terutama bisa terjadi jika konflik tersebut memicu perseteruan antar negara-negara Arab yang pada akhirnya mendorong ketegangan di Teluk Persia, Teluk Oman, dan di sekitar Laut Mediterania Timur. Aksi blokade laut dapat saja terjadi ketika sejumlah negara menggunakan kekuatan geopolitiknya untuk membela kubu yang mereka dukung.Kekhawatiran ini didasarkan pada hubungan diplomatik sejumlah negara Arab yang dekat dengan AS. Beberapa negara Arab kini berdamai dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Jordania, dan Mesir. Bahkan, Arab Saudi, pemimpin negara-negara kawasan Teluk, juga semakin dekat dengan upaya pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel.

Ketegangan di Teluk Persia dan Teluk Oman berpotensi mengakibatkan distribusi energi dari negara Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, dan Iran terganggu sehingga memicu lonjakan harga energi. Gangguan di perairan Mediterania Timur juga dapat memicu kenaikan harga distribusi barang dan jasa dari Eropa ke Timur Tengah. Rute melewati Terusan Suez di Mesir menjadi lebih mahal. Sikap negara-negara Arab yang tidak solid dapat memunculkan konflik kepentingan. Hal inilah yang sangat rawan memicu ketegangan lebih luas dan berimbas pada distribusi minyak bumi beserta produk-produk turunannya secara global. Apabila hal ini terjadi, gejolak ekonomi muncul karena harga minyak bumi melambung. Biaya pengiriman barang dan  jasa semakin mahal sehingga rentan menggerus keuangan negara-negara importir minyak demi menambal subsidi. (Yoga)