Banyak Investor Tak Paham Konsep Untung Rugi
Bappebti menerima kurang
dari 1 % aduan nasabah dari total nasabah perdagangan berjangka komoditas Sistem
Perdagangan Alternatif setiap tahunnya. Pengaduan yang ditangani mayoritas
terkait ketidakpahaman nasabah terhadap aturan perdagangan tersebut. Pada 2023,
dari total 30.415 nasabah, ada 151 nasabah (0,49 %) yang membuat pengaduan.
Tahun sebelumnya, sebanyak 257 nasabah (0,36 %) dari total 69.956 nasabah membuat
aduan. Aduan ini terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), seperti di
perdagangan atau investasi indeks emas, indeks valas, dan indeks harga saham. Kepala
Bappebti Didid Noordiatmoko, ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023), mengatakan,
sebagian besar pengaduan yang sudah mereka klasifikasi terkait masalah
ketidakpahaman nasabah pada produk berjangka komoditas itu.
”Mereka harus paham SPA.
Kenyataannya, banyak yang tidak paham, tetapi tanda tangan (kontrak). Kalau
sudah tanda tangan, kan, ada perikatan,” katanya. Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, aduan itu
banyak dilayangkan ketika nasabah mengalami kerugian saat berinvestasi. Mereka
lalu menuntut ganti rugi atau menuduh kecurangan kepada perusahaan pialang atau
Bappebti selaku pengawas perdagangan berjangka komoditas. ”Sekarang, kan,
banyak tawaran (investasi) lewat iklan masuk ke publik. Kemudian, mereka
tertarik mentransfer sejumlah uang ke akun itu. Kalau enggak
terjadi(keuntungan), mereka akan marah karena janji tidak terpenuhi atau tidak sesuai
yang diiklankan. Sesederhana itu sebenarnya pengaduan-pengaduan yang terjadi,” ujarnya.
(Yoga)
Menjadi Tua Sebelum Kaya
Tulisan di The Economist bertajuk
”Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis”, 12 Oktober 2023, menyebutkan,
penduduk Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi
tua sebelum menjadi kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, The
Economist memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di
Thailand dengan negara-negara lain yang terkenal dengan populasinya yang mulai
menua. Antara tahun 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke
atas meningkat dari 7 % jadi 14 %. Transisi yang sama memakan waktu 24 tahun
bagi Jepang, AS 72 tahun, dan Perancis 115 tahun. Tidak seperti negara-negara tersebut,
Thailand menjadi tua sebelum menjadi kaya. PDB per kapita Thailand pada 2021
adalah 7.000 USD.
Ketika populasi Jepang
memiliki usia yang sama, pada tahun 1994, PDB per kapita mereka hampir lima
kali lipat lebih tinggi. Permasalahan yang terjadi di Thailand itu menggaris bawahi
bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang Thailand. Penduduk Vietnam
dan Thailand mungkin hanya butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berubah dari
”menua” menjadi ”tua”. Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih
lama, seperti Indonesia (26 tahun) dan Filipina (37 tahun), tingkat
pendapatannya bakal jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Asia
Tenggara sebagai suatu kawasan akan ”menua” pada 2042. Kecepatan transisi demografi
Asia merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. (Yoga)
Pemprov DKI Dorong Ketahanan Pangan
Inflasi Jakarta Kembali Sentuh 2 Persen
PELUANG BISNIS, Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak karena Pemilu 2024
Bisnis sektor percetakan,
periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen
berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye
dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan
calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka.
Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dihubungi
pada Rabu (1/11) Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual
mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai
aktivitas politik para calon yang berkompetisi. Selain pemilihan presiden, mengutip
data Litbang Kompas, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota,
yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada
ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan
calon yang melakukan aktivitas politik
sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.
Untuk penyelenggaraan pemilu,
Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi KPU
sebesar Rp 27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas, 12/9). Belanja
jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan,
media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen. ”Ini akan
mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan
periode-periode sebe- lumnya,” ujar David. Lonjakan pendapatan di sektor-sektor
tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10
Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye
berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan
pemilihan kepala daerah pada November 2024. Peningkatan jumlah
uang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi
dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang
pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. (Yoga)
Harga Pangan Melonjak, Inflasi Terdongkrak
Jumlah Wisman Menurun, Promosi Pariwisata Perlu Ditingkatkan
Manufaktur Kena Hantaman Bertubi-tubi
Tarif Jasa Bongkar Muat Batu Bara Naik
Majelis Kehormatan Temukan Masalah
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seusai memeriksa
empat pengaduan dan tiga hakim konstitusi terkait aduan dugaan pelanggaran etik
dalam putusan uji materi perkara No 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon
presiden-calon wakil presiden, Selasa (31/10) menemukan banyak masalah.
Persoalan itu mulai dari prosedur hingga cara pengambilan keputusan. ”Banyak
masalah dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan serta administrasi
yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Dari tiga hakim
ini saja, muntahan masalahnya banyak sekali,” kata Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK)
Jimly Asshiddiqie, Selasa malam, seusai sidang pemeriksaan etik.
Jimly dan dua anggota MKMK, yakni Bintan R Saragih dan
Wahiduddin Adams, kemarin, memeriksa tiga hakim konstitusi secara terpisah,
yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Mereka diperiksa
setelah MKMK memeriksa empat pengaduan etik, yaitu pengaduan Denny Indrayana,
15 guru besar, dan pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional
and Administrative Law Society (CALS), LBH Yusuf, dan Zico Leonard Simanjuntak.
Hakim Konstitusi Anwar Usman paling banyak diadukan dari 18 laporan yang
diterima MKMK. Pengaduan paling banyak mempersoalkan dugaan konflik kepentingan
dalam menangani uji materi perkara 90 terkait usia capres-cawapres. Jimly
mengatakan, MKMK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dua pelapor dan tiga hakim
konstitusi, Rabu. Hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan
Suhartoyo akan menjalani pemeriksaan berikutnya. Dua hakim lain, Daniel Yusmic
P Foekh dan Guntur Hamzah diperiksa Kamis. Pada Jumat, MKMK memeriksa lagi Anwar
Usman. Putusan etik ditargetkan dibacakan pada Selasa (7/11). (Yoga)









