J&T Mengakali Aturan Investasi
Harga Nikel Turun, Laba INCO Tetap Naik
MTDL Kejar Target Pertumbuhan 8%
ARAL LAJU KREDIT KONSUMSI
Kredit konsumsi perbankan dihadapkan pada situasi yang pelik antara potensi peningkatan aktivitas konsumsi menjelang Pemilu 2024, tantangan instabilitas ekonomi global, dan tingginya suku bunga acuan. Sejauh ini, pasar global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi akibat sikap hawkish The Fed dan konflik geopolitik yang memanas. Hal ini pun berimbas pada perekonomian nasional, yaitu terkereknya suku bunga Bank Indonesia ke level 6% dan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga kian mendekati Rp16.000.Di tengah tantangan ini, pemerintah meluncurkan stimulus baru yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pembelian properti di bawah Rp2 miliar.
Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Ramon Armando, memproyeksikan perhelatan pemilu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya kepada sektor makanan dan minuman, logistik, transportasi, pakaian, serta aneka jasa. “Secara historis jumlah uang yang beredar juga akan cenderung bertambah ketika pemilu yang akan semakin merangsang peningkatan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kredit konsumsi," katanya kepada Bisnis, Jumat (27/10).
Lebih lanjut, BTN memandang adanya insentif baru PPN-DTP akan makin mendongkrak kredit konsumtif, khususnya di segmen KPR yang menjadi andalan BTN. “Tahun ini dan tahun depan, kami membidik kredit tumbuh sekitar double digit,” kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar.Pandangan BTN tersebut pun turut diafirmasi oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Menurutnya, pemilu memberikan momentum yang baik bagi pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk kredit bank.
Pada 2014, kredit konsumtif sebenarnya tumbuh cukup tinggi yakni 11,51% year-on-year (YoY) menjadi Rp1.014 triliun. Namun, tingkat pertumbuhan tersebut melambat dibanding 2013 yang sebesar 13,67% YoY. Hal yang sama kembali terulang pada 2019, bahkan lebih parah. Pertumbuhan kredit konsumtif melambat menjadi hanya 5,81% YoY senilai Rp1.559 triliun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,35% YoY.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Sunarso, mengatakan meskipun insentif PPN-DTP baik, faktor lain yang akan menentukan efektivitasnya adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. “Ada analisis ekonometrika bahwa loan demand dan loan growth itu elastis terhadap konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” ujar Sunarso.Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengamini bahwa segmen kredit yang paling terdampak oleh kenaikan suku bunga acuan adalah segmen kredit konsumsi. "Untuk kredit konsumer, itu sangat price sensitive," tutur Jahja.
Menahan Kegetiran Kredit Konsumsi
Angin paceklik yang berembus ke sektor konsumsi lamat-lamat mulai terasa. Kalangan perbankan sudah mengendus terjadinya pengurangan belanja masyarakat. Ramainya proses kontestasi menjelang Pemilu 2024 masih bisa diperhitungkan membawa efek positif terhadap belanja. Namun, momentum ini juga bisa memicu keadaan sebaliknya. Apalagi, Bank Indonesia (BI) pada tengah bulan ini sudah mengatrol suku bunga acuan. BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) naik ke level 6%, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.Kebijakan moneter BI tersebut niatnya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang kini sudah nyaris mencapai Rp16.000 per dolar AS lantaran terpukul oleh faktor global seperti fluktuasi suku bunga The Fed.
Namun, suka tak suka, kebijakan moneter ini ikut memengaruhi dinamika kredit konsumsi perbankan. Kenaikan suku bunga dapat membuat pinjaman kredit jadi lebih mahal. Keadaan ini dapat mengurangi minat konsumen meminjam uang untuk pembelian rumah dan mobil.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah membeberkan sinyal bahwa saat ini sudah terjadi penurunan penjualan mobil, baik dari sisi ritel maupun penjualan dari pabrik ke diler (wholesales). Data penjualan mobil wholesales pada September 2023 susut 10,12% menjadi 79.883 unit dibandingkan dengan penjualan Agustus 88.878 unit (month-to-month). Jika dihitung secara tahunan (year-on-year/YoY), amblesnya penjualan mobil pada September 2023 menjadi lebih dalam lagi, yaitu 20,11% mengingat penjualan mobil pada September 2022 masih sebanyak 99.986 unit.
Di sektor properti, angin paceklik kredit konsumen justru dirasakan pengembang lebih kencang. Sudah sejak lama bisnis di sektor perumahan belum bisa berkembang normal seperti keadaan sebelum pandemi. Hal ini terlihat dari kecilnya penyerapan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan perumahan di bawah Rp2 miliar (non-MBR). Stimulus pemerintah bahkan sudah siap dikucurkan membantu industri properti yang tampak terseok-seok.
INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2023 : Kolaborasi Bank Daerah Perkokoh Bisnis Syariah
Sejumlah perbankan daerah menjalin kolaborasi guna memperkuat potensi pasar keuangan berbasis prinsip syariah.Keenam bank daerah itu adalah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim, Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, BJB Syariah, UUS Kaltim Kaltara, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).Kelimanya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Sertifi kat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA).Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian kegiatan Business and Financing Deals – Bulan Pembiayaan Syariah Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Centre.Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan bahwa PKS ini dilakukan untuk memperkuat potensi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
”Sinergi seperti ini diharapkan dapat lebih memperkuat struktur perbankan syariah, baik dari aspek bisnis, permodalan, asset, maupun likuiditas dan sekaligus dapat menjadi salah satu pendorong penguatan struktur moneter syariah di tanah air,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (27/10).
Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi mengatakan bahwa perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. ”Aset perbankan syariah tumbuh lebih dari 14% YoY, pembiayaan tumbuh lebih dari 17% YoY, serta dana pihak ketiga tumbuh 10,27% YoY,” katanya.
KREDIT SEKTOR PERTANIAN : BPD PERLUAS AKSES PERMODALAN
Tak dapat dimungkiri, para petani di daerah masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan guna meningkatkan permodalan agar memperlancar usahanya. Di sinilah Bank Pembangunan Daerah memainkan peran penting untuk memberikan permodalan yang terjangkau bagi para petani di tengah melambungnya harga pupuk nonsubsidi di pasaran.
Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) pun mendorong perbankan di Bali untuk memprioritaskan petani agar mendapat akses pembiayaan jelang masa tanam. Program ini merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Pulau Dewata.Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa program KPSP merupakan satu langkah diversifi kasi pembiayaan untuk pengembangan sektor unggulan Pulau Dewata di luar sektor pariwisata dan sesuai dengan arah ekonomi kerti Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Bali selain pariwisata. Dia memandang bahwa selama ini BPD Bali sudah menyalurkan pembiayaan kepada petani melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam program KPSP ini, dua Subak di Kabupaten Tabanan yakni Subak Bengkel dan Subak Jaka menjadi proyek percontohan atau pilot project. Pemilihan utama di Kabupaten Tabanan bukan tanpa alasan. Pasalnya, Tabanan selama ini menjadi lumbung beras Bali dan komoditas lainnya seperti sayur.
Pada program KPSP ini, selain mendapat pembiayaan, petani juga diberikan asuransi atau penjaminan. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada petani dan meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen.Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa program pembiayaan KPSP merupakan generic model kedua setelah program kredit melawan rentenir yang telah diluncurkan sebelumnya.
“Pembiayaan sektor pertanian melalui KPSP ini akan membiayai mulai dari petani membeli bibit, membeli pupuk, sampai masa panen. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan termasuk diberikan asuransi. Nanti hasilnya dibeli oleh offtaker,” jelasnya.
Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Raka Suardana memandang bahwa model pembiayaan seperti program KPSP ini sangat membantu petani, apalagi penyalurannya menjelang masa tanam yang diproyeksikan bakal berlangsung pada dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.
Bisnis mencatat bahwa Kepala Tim Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi BI Bali Rahmad Adi Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan dari bank belum menyasar semua sektor. “Penyaluran kredit di Bali relatif imbang jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, namun berdasarkan lapangan usahanya masih terfokus pada perdagangan dan akomodasi makan minum,” jelasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yakni dengan peningkatan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM meningkat dua kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%.
KENAIKAN HARGA AVTUR : KOMPROMI TARIF AVIASI
Kementerian Perhubungan bakal melakukan kajian dan komunikasi ke berbagai pihak terkait revisi tarif batas atas tiket pesawat setelah penguasa langit Indonesia, Lion Air Group, mengusulkan adanya perubahan lantaran harga avtur yang kian melambung.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cecep Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya memahami permintaan maskapai penerbangan untuk mengkaji ulang tarif batas atas tiket pesawat. Hal ini lantaran regulasi terkait hal ini dikeluarkan pada 2019 atau sebelum masa pandemi Covid-19.Dia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan kajian terkait tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dengan dengan para maskapai penerbangan, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.Cecep memaparkan bahwa komunikasi lintas instansi dan kelompok perlu dilakukan mengingat komponen-komponen perhitungan untuk tarif batas atas tidak seluruhnya berada di bawah ranah Kemenhub.
Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Putu Eka Cahyadhi menambahkan bahwa revisi terkait TBA tiket pesawat ini nantinya diharapkan dapat memiliki dampak positif terhadap ekosistem sektor penerbangan nasional.Oleh karena itu, Kemenhub akan mencermati seluruh aspek yang akan terdampak dari kebijakan revisi ini sebelum menetapkan regulasi baru.
Di sisi lain, Lion Air Group berharap Kemenhub dan instansi terkait lainnya dapat segera melakukan revisi peraturan terkait TBA tiket pesawat.Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi mengungkapkan bahwa peraturan terkait batas atas tarif tiket pesawat sudah perlu direvisi.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie memandang bahwa kebijakan tarif batas atas tiket pesawat sudah perlu dikaji ulang.
Dia memerinci misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada saat penetapan KM 106/2019 adalah sebesar Rp14.520 per dolar AS. Kini, nilai tukar rupiah telah bergerak mendekati Rp16.000 per dolar AS, yakni pada kisaran Rp15.940 per dolar.Selain itu, harga bahan bakar atau avtur juga telah mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada 2019, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta adalah Rp9.243 per liter. Sementara itu, berdasarkan data Pertamina One Solution yang diakses pada Jumat (27/10), harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta untuk periode 15-31 Oktober 2023 adalah Rp15.003 per liter.
HARI KESEHATAN JIWA, Layanan Dilakukan Berbasis Masyarakat
Sistem layanan kesehatan
jiwa akan lebih difokuskan pada layanan berbasis masyarakat. Dengan demikian,
masalah kesehatan jiwa tidak hanya diatasi dengan tujuan untuk pengobatan,
tetapi lebih untuk menjaga kualitas hidup pasien. Menkes Budi Gunadi Sadikin
mengutarakan, perubahan konsep layanan kesehatan jiwa ini akan dilakukan secara
masif. ”Layanan di rumah sakit bersifat hanya sementara sehingga setelah
pengobatan di rumah sakit selesai akan didorong untuk kembali ke masyarakat.
Harapannya, orang dengan gangguan jiwa bisa kembali hidup normal di keluarga
dan masyarakat,” tuturnya, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yang
diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (27/10).
Puncak peringatan Hari Kesehatan
Jiwa Sedunia 2023 berlangsung di Manado, Suluit. Dalam acara itu, pengembangan
model layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat diluncurkan dan Kota Manado
menjadi area percontohan. Budi menuturkan, mekanisme layanan kesehatan jiwa
berbasis masyarakat akan dijalankan mulai dari komunitas menuju fasilitas
kesehatan tingkat pertama. Kemudian layanan baru akan dirujuk ke rumah sakit
(RS) jika diperlukan. Setelah mendapat terapi, pasien akan kembali ke masyarakat.
Hal itu perlu kesiapan warga memberikan layanan kesehatan jiwa. Dalam
mewujudkan sistem layanan berbasis masyarakat, perlu kerja sama semua pihak. Pendekatan
layanan tak hanya terkait aspek kesehatan, tetapi juga sosial, budaya, hukum,
dan ekonomi. Partisipasi publik menentukan keberhasilan sistem layanan itu. (Yoga)
Perusahaan Pakai Robot karena Sulit Cari Karyawan
Pelaku usaha di sejumlah negara terus menggantikan manusia dengan robot. Sebagian pekerja mendukung peralihan itu. Sebab, semakin sulit mencari karyawan untuk jenis pekerjaan tertentu. Raksasa lokapasar global, Amazon, memamerkan robot pekerja pada Oktober 2023. Robot-robot itu menggantikan 27.000 orang yang diberhentikan Amazon beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, Kepala Teknologi Amazon Tye Brady menyatakan, tidak mungkin manusia akan sepenuhnya digantikan robot di Amazon. ”Tidak ada bagian dalam diri saya yang berpikir bahwa itu akan pernah menjadi kenyataan,” katanya. Sementara itu, pada Jumat (27/10) Reuters melaporkan keluhan Kamar Dagang dan Industri Jerman. Separuh perusahaan Jerman kesulitan mencari pekerja. Pada Juni 2023 saja, 1,7 juta lowongan kerja di Jerman tidak terisi.
Hal itu merugikan perekonomian Jerman hingga 100 miliar euro per tahun. Badan Ketenagakerjaan Jerman menyebut, pelibatan perempuan dan migran tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Jerman. Pada 2035, Jerman akan kekurangan hingga 7 juta pekerja. Kekurangan terjadi karena orang-orang kelahiran sebelum 1970 terus pensiun. Sementara jumlah penduduk lebih muda semakin sedikit. Kesulitan lain, dialami produsen suku cadang mesin, S&D Blech, yang kesulitan mencari kepala unit penghalusan logam. Akibatnya, posisi itu terpaksa diisi robot. ”Menemukan kepala unit baru sulit, tidak hanya karena pengalaman yang dimilikinya, tetapi juga karena itu pekerjaan yang sangat berat dan tidak ada yang ingin melakukannya lagi,” kata Direktur Utama S&D Blech Henning Schloede. (Yoga)









