Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah. Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar. Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan. 

Cerahnya prospek industri logistik dan pelayaran membuat PT Pertamina International Shipping rela merogoh kocek hingga US$717,5 juta untuk menambah armada kapalnya secara agresif agar bisa menangkap peluang yang tersedia. Pertamina International Shipping atau PIS langsung memesan 15 kapal tanker ukuran medium (40.000—50.000 ton dwt) dari Hyundai Mipo Dockyard. Aksi tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi go global perusahaan, sekaligus meningkatkan valuasi jelang initial public offering (IPO) yang rencananya dilakukan pada 2025.Direktur Utama PIS Yoki Firnandi mengatakan, nilai kontrak dari pengadaan 15 kapal tanker tersebut mencapai US$717,5 juta, dengan nilai per tanker di kisaran US$47,8 juta. Rencananya, kapal tanker terkontrak itu bakal mulai dikirim pada 2026 sampai dengan 2027.Hingga Desember 2023, PIS diketahui telah mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker, yang 95 kapal di antaranya milik sendiri. Hal tersebut membuat PIS menjadi perusahaan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara.  Lewat pengadaan kapal yang agresif tersebut, Yoki menargetkan pendapatan PIS dapat mencapai US$6 miliar pada 2030, dan US$8,9 miliar pada 2034.“Setiap tahun kami mesti tumbuh 11% secara revenue, kurang lebih US$350 juta per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan akan terus naik,” ujarnya. 

Moncernya kinerja keuangan PIS, kata Yoki, turut ditopang oleh kinerja pendapatan pihak ketiga yang naik 205% dari sebelumnya US$212 juta pada 2022 menjadi US$648 juta pada 2023. Sebagian besar torehan pendapatan segmen itu didorong ekspansi PIS di pasar internasional. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto pun mendukung upaya anggotanya dalam menambah armada kapal very large crude carrier dan medium range dalam jumlah yang besar guna menangkap peluang dari pertumbuhan bisnis logistik dan pelayaran. Menurutnya, upaya yang dilakukan PIS bukan hanya membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa berkibar di dunia internasional, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa kapal kapal milik perusahaan Indonesia bisa bersaing di kancah global.Langkah menambah armada kapal juga dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp1 triliun pada tahun ini.Direktur Utama Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Eka Taniputra mengatakan, perseroan telah mengalokasikan dana hingga Rp 1 triliun sebagai capex untuk eksplorasi dan ekspansi, termasuk pengadaan kapal-kapal baru guna menunjang bisnis dan pangsa pasar di luar Indonesia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan terus berlanjutnya tumpang tindih kebijakan pengembangan industri kelapa sawit di Tanah Air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kerap kali pelaku usaha di industri kelapa sawit kebingungan dengan kebijakan yang tumpang tindih. Dia memberikan contoh tumpang tindih kebijakan soal kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Danang Girindrawardana, menjanjikan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengatasi tumpang tindih aturan industri kelapa sawit. Perlu diketahui, BPDPKS merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan mereformasi BPDPKS, lanjutnya, segala hal yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit diatur oleh satu lembaga saja.

Badan Pengelola Keuangan Haji melaporkan dana kelolaan haji pada 2023 mencapai Rp166,73 triliun atau naik tipis 0,13% dibandingkan dengan perolehan dana kelolaan pada 2022. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kenaikan tipis dana kelolaan haji itu sudah sesuai dengan yang ditargetkan pada 2023. “Alhamdulillah target kami pada 2023 itu mencapai Rp166,73 triliun dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan,” ujarnya kepada wartawan seusai menemui Wakil Presiden (Wapres) Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1).Bila merujuk data sebelumnya, ada pertumbuhan dana kelolaan haji. Pada akhir 2021, posisi dana kelolaan keuangan haji mencapai Rp158,8 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan dengan akir 2020. Pada 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,5 triliun atau naik sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Fadlul melanjutkan bahwa peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH. Dia melanjutkan realisasi nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, dia melanjutkan bahwa BPKH sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH limited sebagai sarana untuk membantu kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka melakukan efi siensi biaya haji.Menurutnya, semua strategi itu sejalan dengan potensi Indonesia mendapatkan kenaikan kuota haji secara signifi kan pada 2030.Fadlul menjelaskan bahwa ada potensi kenaikan kuota haji hingga dua kali lipat dari saat ini didorong oleh Visi Saudi 2030. Pada 2024, Fadhul menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 dan tambahan hingga 20.000 sebagai hasil diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kenegaraan. Dengan asumsi ada kenaikan lebih dari dua kali lipat, imbuhnya, otomatis kuota dari haji juga meningkat di Indonesia lebih dari dua kali. 

Dari sisi nilai manfaat, dia menyatakan kenaikan kuota haji akan beririsan dengan fungsi dari dana kelolaan yang harus digenjot semaksimal mungkin agar mendapat manfaat kepada jemaah haji.Sejauh ini, dia melanjutkan bahwa beberapa kondisi yang sudah di sepakati dengan komisi VIII DPR salah satunya untuk menaikkan setoran awal haji guna mengantisipasi lonjakan kuota pada 2025. Khusus pelunasan biaya haji, dia menyampaikan telah memberikan waktu lebih bagi jemaah calon haji melakukan pelunasan biaya sejak Desember 2023.Menurutnya, tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibagi dalam dua tahap. Pertama, pada 10 Januari—12 Februari 2024. Kedua, pada 5 Maret—24 Maret 2024 untuk jemaah yang belum dapat melunasi pada tahap pertama. Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 ditetapkan menjadi Rp93,4 juta. residen Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.Aturan yang ditandatangani Jokowi pada 9 Januari 2024 itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 (1) Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia siap memberangkatkan 241.000 jemaah calon haji setelah menandatangani kesepakatan perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 1445 H /2024 M dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jumlah jemaah calon haji itu terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.“Jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang. Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” kata Yaqut, belum lama ini. Dalam hal ini, pemerintah bisa menentukan posisi tenda jemaah selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat.

Kolaborasi apik dua bank pembangan daerah diharapkan mampu mendongkrak bisnis syariah yang memiliki potensi besar bagi perbankan Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).Bahkan, proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTB Syariah dengan Bank Jawa Timur (Bank Jatim) sudah masuk tahap fi nalisasi dan ditargetkan rampung pada 2024.Pembentukan KUB ini bertujuan untuk membantu Bank NTB Syariah guna memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2020, yang menuntut semua bank pembangunan daerah (BPD) memenuhi modal inti Rp3 triliun pada 2024. Bank NTB sendiri masih kekurangan modal inti di atas Rp1 triliun, tetapi opsi penambahan modal dari pemegang saham di daerah belum memungkinkan lantaran keterbatasan anggaran. Opsi ini diambil bukan tanpa alasan. Apabila Bank NTB gagal memenuhi modal inti hingga akhir 2024, maka akan terancam turun dari bank umum atau syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penjabat (Pj.) NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa KUB ini ditargetkan segera rampung. Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rico Rinaldy menyebut terus mendorong KUB tersebut segera terealisasi agar modal inti Bank NTB Syariah bisa segera terpenuhi. “Kami terus mendorong agar dipercepat, karena ada deadline hingga 2024.”  Rencananya, Bank Jatim akan mengakuisisi 100 mili-ar lembar saham Bank NTB Syariah. Nilai ini setara dengan 15% saham Bank NTB Syariah.

Orang kaya kian kaya karena akses modal lebih besar, sementara orang miskin kian miskin karena upah riil yang diterima turun. Intervensi perlu dilakukan. Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk; Bernard Arnault dari perusahaan barang mewah LVMH; pendiri Amazon, Jeff Bezos; pendiri Oracle, Larry Ellison; dan pakar investasi Warren Buffet, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham.  Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata hampir 800 juta pekerja turun. Para pekerja ini telah kehilangan total kerugian 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja (Kompas.id, 16/1). Masalah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil.

Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program-program pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam waktu singkat, intervensi ke kaum miskin dengan program bantuan langsung tunai bisa dilakukan, tapi sayangnya di beberapa negara, program ini disimpangkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum. Langkah jangka panjang, pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lebih struktural, seperti perbaikan lapangan pekerjaan, akses modal yang lebih mudah, serta pengembangan UMKM. Intervensi masyarakat sipil diperlukan untuk menopang berbagai akses hajat hidup sehingga bisa menekan pengeluaran warga miskin. Melalui berbagai program mereka dapat meningkatkan keterampilan warga dalam berusaha, akses permodalan, serta mengembangkan lembaga usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di sisi lain, kelompok orang kaya didorong untuk peduli melalui filantropisme. (Yoga)

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para actor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas. Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional, karena tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Indonesia maju hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari BUMN dan badan BUMD; swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan UMKM. Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya SDA yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan. Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara.

Produktivitas dari SDA kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 %, karet 94 %, kakao 96 %, kopi 92 %, dan perikanan 80 %. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada UKM. Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR. Disinilah peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur. (Yoga)

Direktur Eksecutif for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, meski scrubber sudah terpasang di Indonesia, tingkat polusi udara belum mengalami penurunan yang signifikan. Ia pun mendesak pemerintah untuk membuka data pantauan emisi karbon. Pada hari-hari tertentu saat kondisi lalu lintas sedang sepi, tingkat polusi udara masih tinggi. Fabby menyoroti kemungkinan  bahwa scrubber mungkin tidak selalu beroperasi selama 24 jam penuh, atau bahkan mungkin mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan normal. "Ada tiga hal yang memungkinkan polusi udara tetap tinggi. Pertama tidak semua PLTU menggunakan scrubber. Keudara, apakah scrubber selalu dinyalakan 24 jam? Ketiga, apakah scrubber berfungsi normal atau rusak? Semua ini harus diperiksa." ujar fabby. Fabby menekankan, Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan (KLHK) seharusnya dilengkapi dengan continuous emissions monitoring sistem (CEMS) untuk memantau emisi karbon  secara berkala dari PLTU dan industri. (Yetede)

Pemerintah mencari alternatif pengganti elpiji 3 kilogram. Sebab, beban subsidi semakin bengkak di tengah kenaikan konsumsi energi dan penyaluran yang tak tepat sasaran. Anggaran untuk subsidi tahun ini mencapai Rp 87,5 triliun untuk menyediakan 8,03 juta metrik ton elpiji. Nilainya lebih tinggi dari alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 84,3 triliun untuk menyediakan 8 juta metrik ton elpiji. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji menuturkan alasan lain untuk mencari alternatif adalah devisa. Selama ini kebutuhan elpiji berasal dari luar negeri. Indonesia mengimpor 5-6 juta ton elpiji setiap tahun.Jaringan gas menjadi salah satu andalan untuk mengganti elpiji 3 kilogram. 

Pemerintah tengah menggenjot pembangunan pipa dari Sumatera hingga Jawa Timur untuk disalurkan ke masyarakat, termasuk industri hingga pembangkitan listrik. "Kita ingin kurangi subsidi elpiji. Targetnya Rp 0,63 triliun per tahun dan menghemat devisa impor Rp 1,08 triliun per tahun," tutur Tutuka, Selasa, 16 Januari 2024. Pembangunannya perlu dikebut mengingat hingga saat ini baru ada sekitar 900 ribu sambungan jaringan gas di dalam negeri. Angkanya jauh dari target pemerintah yang ingin membangun 2,5 juta sambungan pada 2024. Di sisi lain, strategi ini bisa menjadi solusi buat penyerapan cadangan gas Indonesia yang melimpah. (Yetede)

Produksi jagung pipil kering berkadar air 14 persen nasional dilaporkan terus menurun akibat kekeringan sebagai dampak fenomena iklim El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin mengungkapkan, di sejumlah tempat, petani mengalami gagal panen karena tidak adanya hujan. Di daerah Lamongan, Jawa Timur, misalnya, penurunan produksi mencapai 80 persen pada masa panen pertama. Sedangkan di daerah lain, seperti Gresik dan Bima, Nusa Tenggara Barat, hasil panen anjlok hingga 50 persen.

Musim tanam pertama yang dimulai pada akhir Agustus 2023, kata Sholahuddin, terganggu akibat nyaris tak ada hujan. Kondisi ini berlanjut hingga musim tanam kedua yang dimulai pada akhir November 2023. Akibatnya, banyak tanaman jagung kerdil karena tak terkena hujan di usia tanaman 15-60 hari. “Minimal jagung harus terkena hujan sejak umur 1 hingga 90 hari. Banyak juga yang tidak tumbuh pada musim tanam pertama,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi jagung nasional pada Oktober 2023 mencapai 1,29 juta ton. Pada bulan berikutnya, produksi menurun ke 1,17 juta ton dan berlanjut kembali turun ke 0,89 juta ton pada Desember. Di sisi lain, kebutuhan jagung nasional per bulan mencapai 1,25 juta ton. Tak maksimalnya produksi pada musim tanam pertama dan kedua lalu, stok jagung domestik diperkirakan terus menipis. (Yetede)