Pemerintah secara bertahap akan menyesuaikan 13 tarif jalan tol pada kuartal I-2024. Kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena penyesuaian tarif jalan bebas hambatan sudah ditetapkan  dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) mencatat kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan jalan tol  saja di Indonesia selama periode 2020-2024 mencapai Rp500 triliun. Angka tersebut mengacu dalam publikasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. namun demikian, kemmapuan pembiayaan infrastruktur  yang digelontorkan melalui APBN nilainya hanya sebesar Rp623 triliun atau sekitar 30% dari total kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur  seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp2.058 triliun. Tercatat sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km,  Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km. Sementara itu, jumlah tol beroperasi sebanyak 73 ruas,  jumlah tol konstruksi 23 ruas. (Yetede)

laju inflasi dunia diyakini sudah terus turun dan tekanannya juga kian mereda. Pada saat yang sama, ekonomi global diakui lebih tangguh mengadapi rezim suku bunga tinggi yang diakibatkan inflasi tersebut. Tapi, bank sentral diingatkan untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga  sekarang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan, suku bunga baru turun  di semester II nanti. Demikian benang merah pernyataan para ekonom dan pemimpin bisnis pada hari pertama Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (16/1/2024). IMF memperkirakan suku bunga turun pada paruh kedua tahun ini. Berbicara pada diskusi panel "The High rate Reality" CNBC di Davos Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa  bank-bank sentral dunia akan menurunkan suku bunga secara agresif tahun ini." Meskipun inflasi telah turun, tugas belum selesai. kami menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja  di AS dan Eropa," ujar Gopinath. (Yetede)

Aktivitas ekonomi global  masih menghadapi risiko dan ketidakpastian, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan  Indonesia pada tahun ini. Berkaitan itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI)  memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febri Nathan Kacaribu menjelaskan, prognosa tersebut tercermin pada proyeksi  perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga  internasional yang juga diikuti oleh  moderasi harga komoditas. " Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global  terhadap eskpor nasional, serta menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan  hilirisasi SDA ( sumber daya alam) peningkatan daya saing produk ekspor nasional,  serta diverifikasi negara  mitra dagang utama," jelas Febrio. Aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun lalu terjaga, neraca perdagangan  Indonesia secara total kembali mencatat surplus sebesar  US$ 36,93. (Yetede) 

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, mengatakan sikap politik Mauarar Sirait untuk mundur dari PDI Perjuangan (PDIP) jangan dihubungkan dengan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Maruarar Sirait merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Apa pun sikap politik yang diambil Bang Ara itu adalah pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan menghubung-hubungkan dengan  Presiden," kata Ari di Kpmpleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Ari mengatakan Presiden Jokowi juga menganggap bahwa sikap politik Ara merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap pribadi politik yang bersangkutan," ujarnya.  Menurutnya, sampai saat ini tidak ada  pernyataan resmi dari Presiden Jokowi mengenai keanggotaan di PDIP. "Ya sampai saat ini belum ada apa-apakan, tidak ada apapun, pernyataan dari Presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik sajalah," ujar dia. (Yetede)

Tiga saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), kompak mengalami kenaikan pada  penutupan perdagangan Selasa (16/1/2024). Ketiga saham ini bahkan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan (IHSG),  yang pada perdagangan kemarin menguat 18,78 poin (0,26%) ke posisi 7.242. Berdasarkan data RTI, saham BREN mencatat keniakan 450 poin atai 10,16% ke posisi Rp4.880. Saham emiten energi baru terbarukan (EBT) ini ditransaksikan sebanyak 30.340 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 70,24 juta saham senilai Rp336,29 miliar. Kenaikan tinggi lainnya juga ditorehkan oleh saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Saham emiten kimia dan infrastruktur ini menguat 330 poin atau 10,22% ke level Rp3.560. Sepanjang perdagangan kemarin, saham berkode TPIA ini ditransaksikan sebanyak  13.831 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 52,6 juta kembar dan total transaksi Rp 178,38 miliar. (Yetede)

Pemanfaatan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih dominan dalam penjualan rumah tapak (landed house) pada 2024. tahun lalu, hingga kuartal ketiga 2023, pemanfaatan KPR mencapai 75,5% dari total skema pembayaran dalam memberi properti. Di sisi lain, pembeli rumah dari kalangan milenial yang memanfaatkan skema KPR cukup besar. "Saat ini, berkisar 70-80% pembelian properti memakai skema KPR, karena itu peran bank penting untuk menggerakkan sektor properti. Pemanfataan KPR akan terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia," ujar Ade Lukito, vice president Consumer Loan PT Bank Central Asia. Dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah KPR, dengan pangsa 75,50% dari total pembiayaan. Menurut Ade Lukito, saat ini pasar digerakkan oleh konsumen kalangan muda. Salah satu pemicunya adalah kemudahan informasi sehingga kaum muda terdorong membeli rumah. "Di sisi lain, tren generasi membeli rumah melalui KPR kian terasa dalam tiga tahun terakhir," katanya. (Yetede)

Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik), semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).

Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun, itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.

Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini. Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang perlu perubahan (Yoga)

Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dari perusahaan mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham. Kekayaan mereka meningkat dari 405 miliar USD, sekitar Rp 6,3 ribu triliun atau kuadriliun pada 2020, menjadi 869 miliar USD atau Rp 13,5 kuadriliun pada 2022. Tapi, sejak 2020 pula, lima miliar orang miskin di seluruh dunia menjadi semakin miskin. Dengan serentetan krisis yang terjadi, perekonomian dunia runtuh akibat pandemi Covid-19. Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Untuk menghitung kekayaan lima miliarder terkaya, Oxfam menggunakan angka dari Forbes per November 2023. Oxfam merupakan konfederasi internasional yang terdiri atas 20 organisasi yang bekerja sama dengan 90 negara untuk membangun masa depan yang bebas ketidakadilan akibat kemiskinan.

”Dunia sedang memasuki dekade perpecahan. Dalam waktu dekat, kita perkirakan dalam satu dekade ke depan kita akan memiliki triliuner. Setidaknya akan ada satu orang yang memiliki kekayaan sampai seribu miliar USD. Jika tren ini terus meningkat, upaya memerangi kemiskinan di seluruh dunia baru bisa tuntas 229 tahun lagi,” kata direktur eksekutif sementara Oxfam, Amitabh Behar, di Swiss. Di sisi lain, ratusan juta orang di seluruh dunia kini harus bekerja lebih keras, dengan jam kerja yang lebih lama dan upah yang rendah. Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata dari hampir 800 juta pekerja turun. Mereka kehilangan 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir, atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja. Orang yang miskin akan bertambah lebih banyak lagi jika perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas terus terjadi. Akibat konflik, harga energi dan pangan melonjak dan ini sangat berdampak pada negara-negara termiskin. Ironisnya, keuntungan bisnis justru meningkat tajam.  (Yoga)

Komitmen negara dalam pembangunan kesehatan nasional masih lemah, terlihat dari rendahnya alokasi anggaran belanja bidang tersebut. Padahal, kualitas kesehatan masyarakat menentukan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan politik bidang kesehatan berimplikasi pada derajat kesehatan publik. Sesuai amanat konstitusi, negara bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh rakyatnya. Data Bappenas yang diolah dari data Bank Dunia dan Kemenkeu menunjukkan belanja negara untuk kesehatan di Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara lain, yang hanya 6,9 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan AS (38 %), China (27,5 %), Australia (21,9 %), Jerman (21,6 %), Jepang (20,4 %), Inggris (19,4 %), dan Korsel (19,5 %).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Jumat (12/1) menyatakan, komposisi belanja pemerintah didominasi belanja tidak produktif dan tidak berorientasi jangka panjang, yang meliputi, belanja barang, belanja bunga utang, dan belanja subsidi (Kompas, 13/1). Perlu komitmen negara melalui alokasi anggaran belanja bidang kesehatan guna mengatasi berbagai masalah kesehatan warga secara menyeluruh. Angka kematian ibu di Indonesia tercatat 190 per 100.000 kelahiran hidup akibat anemia pada ibu hamil, paparan rokok tinggi, dan kurang gizi. Persoalan kesehatan pada ibu hamil turut memicu tengkes atau stunting pada bayi. Hasil survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan prevalensi tengkes secara nasional 21,6 %.  

Indonesia juga menghadapi beban ganda penyakit. Selain penyakit menular seperti tuberkulosis, warga menghadapi penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke. Namun, pencegahan dan penanganannya belum optimal karena layanan kesehatan belum merata. Maka, alokasi belanja kesehatan mesti ditingkatkan. Berdasarkan perhitungan Bappenas, kebutuhan anggaran penanganan tengkes mencapai Rp 185,2 triliun, untuk bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil dari keluarga miskin dan rentan. Intervensi diperlukan untuk mencegah tengkes pada 1.000 hari pertama kehidupan. Alokasi belanja kesehatan yang memadai juga mendukung pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. (Yoga)

Realisasi subsidi energi, yang meliputi BBM, elpiji, dan listrik, pada 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, lebih tinggi dari target yang Rp 143,5 triliun. Pada 2024, Kementerian ESDM memproyeksikan besaran subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Upaya menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran masih terganjal regulasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam konferensi pers capaian sektor ESDM Tahun 2023, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, ada tren peningkatan permintaan energi di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan baku BBM dan elpiji juga diantisipasi. Namun, ia memastikan subsidi energi akan diteruskan, disertai sejumlah program agar penyalurannya tepat sasaran.

”Harus ada upaya,termasuk kebijakan pemerintah, (agar) subsidi diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga lebih efisien (tepat sasaran). Dengan mengoptimalkannya, (diharapkan) alokasi subsidi tidak sebesar yang ditargetkan,” ujar Arifin. Program tepat sasaran itu di antaranya pada transformasi penyaluran elpiji bersubsidi ukuran 3 kg, yang diatur dalam Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Juga Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 99/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, yang ditetapkan pada Februari 2023.

Dalam Keputusan Dirjen Migas itu, pembelian elpiji tertentu hanya dapat dilakukan konsumen dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung sejak 1 Januari 2024. Adapun pendataan dan uji coba pelaksanaannya telah dimulai sejak 1 Maret 2023. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga ragu program subsidi tepat sasaran, baik pada elpiji 3 kg maupun BBM, dan bisa berjalan optimal tanpa ada regulasi yang jelas. Padahal, jika subsidi energi benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak, anggaran bisa ditekan dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang juga penting. ”Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang (kebijakan pembatasan subsidi) agak kurang populis, tetapi negara dapat berhemat jika subsidi BBM dan elpiji ini lebih tepat sasaran,” kata Daymas. (Yoga)