Dalam dua pekan pertama di Januari 2024, kenaikan harga bawang putih telah terjadi di 326 kabupaten / kota di Indonesia. Pemerintah menyinyalir kenaikan harga disebabkan ulah spekulan yang memanfaatkan belum terbitnya rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH bawang putih dari Kementan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Senin (15/1) Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, jika tidak segera diantisipasi, kenaikan harga bawang putih akan menjadi beban inflasi dan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data yang diolah Kantor Staf Presiden, rata-rata harga bawang putih di pasar nasional per Jumat (12/1) mencapai Rp 41.350 per kg. Disparitas harga antar provinsi tercatat di tingkat sedang sebesar 11,86 %. Harga bawang putih di pekan-pekan awal tahun ini telah melampaui rata-rata harga bawang putih sepanjang 2023 sebesar Rp 38.200 per kg. Tomsi menilai, disparitas harga bawang putih yang tidak terlalu jauh antar daerah mengindikasikan tidak ada masalah dari sisi distribusi komoditas tersebut. Menurut dia, besar kemungkinan telah terjadi praktik spekulasi harga yang membuat harga bawang putih melonjak di awal tahun.

”Khusus di bawang putih kita sukar menemukan harga asal dari negara importir. Kalau (harga asal beras) beras, kita tahu. Kalau tahu harga asalnya, kita bisa awasi dan kelola agar importir tidak mengambil margin terlalu besar,”ujarTomsi. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto memaparkan, realisasi impor bawang putih tahun 2023 mencapai 99,94 % persetujuan impor, Kemendag mencatat stok bawang putih untuk kebutuhan nasional masih aman setidaknya hingga akhir Februari atau awal Maret 2024.  ”Menjadi catatan kami bahwa dari akhir Desember hingga awal Januari terjadi kenaikan harga bawang putih hingga 7 %. Padahal, stok di tingkat importir masih aman hingga Februari. Dikhawatirkan ada spekulasi harga,” kata Bambang. (Yoga)

Rasio perpajakan yang terus berjalan di tempat adalah potret struktur ekonomi Indonesia yang kurang berkualitas karena penghasilan sebagian besar masyarakat tergolong rendah dan tidak bisa dipajaki. Tanpa menyentuh akar masalah itu, berbagai strategi yang diusulkan calon presiden akan sulit mendongkrak rasio pajak sesuai target. Rasio perpajakan (tax ratio) di Indonesia masih terhitung rendah. Idealnya, rasio perpajakan negara berkembang adalah 15 %. Sementara, selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, rasio perpajakan tidak pernah mencapai level 11 % meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 %. Pada tahun 2023, rasio perpajakan RI adalah 10,21 %, turun dari tahun 2022 di 10,39 %.

Belakangan ini, di tengah masa kampanye Pemilihan Umum 2024, kandidat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden ramai-ramai memasang target rasio pajak yang tinggi. Paslon no 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memasang target mengerek rasio pajak 13-16 % per tahun 2029. Paslon no 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka, memasang target 23 %. Paslon no 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tim suksesnya menyatakan target yang disasar masih realistis, yakni 14-16 %.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Senin (15/1) mengatakan, strategi menaikkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan para capres pada dasarnya sudah baik. Namun, ia tidak yakin strategi para kandidat akan mampu meningkatkan rasio pajak secara signifikan sesuai target hanya dalam waktu lima tahun kepemimpinan. ”Sebab, masalah utama rasio pajak RI yang rendah bukan dari sisi kebijakan atau otoritas pajak, melainkan struktur ekonomi Indonesia yang kurang berkualitas,” kata Fajry, di Jakarta. Karena struktur ekonomi Indonesia sebagian besar terdiri dari penduduk yang bekerja di sector informal dibandingkan formal. (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia pada 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Harga komoditas unggulan yang turun, ditambah perlambatan ekonomi global, memicu turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Mengutip data BPSk, total nilai ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencapai 258,82 miliar USD, turun 11,33 % dibandingkan tahun 2022 senilai 275,96 miliar USD. Kontributor ekspor masih didominasi oleh ekspor nonmigas sebesar 242,89 miliar USD atau 93,85 % dari total ekspor, sisanya berasal dari ekspor migas yang nilainya 15,92 miliar USD. Dalam paparan kinerja ekspor-impor 2023, di Jakarta, Senin (15/1) Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, sepanjang 2023, ada sejumlah fenomena yang memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Harga komoditas unggulan penyumbang ekspor mengalami penurunan.

Harga minyak sawit yang pada Desember 2022 berada pada level 940,4 USD per metrik ton, akhir Desember 2023 turun jadi 813,5 USD per metrik ton. Dampaknya, kinerja ekspor lemak dan minyak hewani/nabati pada 2023 merosot 23,42 % dibandingkan 2022. Nilai ekspor komoditas ini pada 2023 sebesar 28,45 miliar USD, turun dibandingkan nilai ekspor pada 2022 di 35,15 miliar USD. Padahal, komoditas ini berkontribusi 11,71 % pada ekspor nonmigas atau 10,99 % dari total ekspor. Harga batubara pada Desember 2023 senilai 141,8 USD per metrik ton, merosot dari 379,2 USD per metrik ton pada Desember 2022, membuat kinerja ekspor batubara menurun 19,09 % secara tahunan. Padahal, kontribusinya 13,38 % total ekspor Indonesia.

Perlambatan ekonomi negara tujuan juga menurunkan permintaan ekspor. Perekonomian China, misalnya, yang pada triwulan tiga 2023 tumbuh 4,9 % turun dibandingkan triwulan dua, sebesar 6,3 %. Padahal, China adalah mitra dagang utama RI dengan kontribusi ekspor 25,66 %, senilai 62 miliar USD. Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, mengatakan, kendati mencatat penurunan ekspor, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan, 44 bulan terakhir. Namun surplus turun dari 3,92 miliar USD pada 2022 menjadi 3,31 miliar USD pada 2023. (Yoga)

Setiap pergantian kepala daerah dan presiden, Gede Sutape (71), petani Kampung Bukit Sari, Desa Sumber Klampok, Kabupaten Buleleng, Bali, selalu gundah. Petani eks transmigran Timor Timur itu takut kehilangan lahan garapan seluas 0,5 hektar yang menjadi sumber hidup keluarganya. Lahan itu belum resmi jadi miliknya kendati sudah dia garap sejak 24 tahun lalu. Lahan itu ia tanami jagung, cabai, rumput gajah, dan kacang-kacangan. Sutape mengaku, hasil panen dari lahan itu satu-satunya sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. ”Jika lahan ini diambil karena ada perubahan kebijakan, saya sekeluarga hidup dari apa?” kata bapak enam anak dan kakek empat cucu itu di sela rehat menanam cabai, Selasa (9/1). Nengah Kisid (60) dihantui kekhawatiran serupa. Bercocok tanam di lahan yang belum jadi hak milik membuat hidupnya tidak tenang. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) itu sewaktu-waktu bisa dialihkan dari rakyat untuk keperluan lain. Jika itu terjadi, masa depan anak cucu bisa terkatung-katung.

”Untuk itu, kami meminta agar pemerintah menerbitkan sertifikat lahan garapan itu atas nama warga eks transmigran Timor Timur. Lahan itu penting bagi hidup kami saat ini hingga anak cucu nanti,” ucap Nengah. Sutape dan Nengah merupakan bagian dari 107 keluarga transmigran Bali yang ditempatkan di Timor Timur. Pascareferendum atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 1999, Pemerintah Indonesia meminta mereka kembali ke Bali. Lantaran sudah tak punya tanah keluarga, eks transmigran itu ditempatkan di tempat transit Kantor Transmigrasi, Kabupaten Buleleng. September 2000, mereka dipindahkan ke kawasan HPT yang saat ini dikelola KLHK. Di lokasi yang berbatasan dengan Taman Nasional Bali Barat itu, setiap keluarga mendapatkan tanah seluas 54 are atau 0,54 hektar (ha), sebanyak 0,04 ha di antaranya untuk permukiman dan 0,5 ha untuk pertanian.

Per 4 November 2021, KLHK menetapkan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali. Dalam peta itu, kawasan eks transmigran Timor Timur ditetapkan 157,5 ha, terdiri dari 54 ha untuk permukiman dan fasilitas sosial dan umum serta sekitar 104 ha untuk lahan pertanian. Lalu pada 30 Desember 2022, KLHK melepas 7,98 ha kawasan HPT untuk sumber tanah obyek reforma agrarian masyarakat eks transmigran Timor Timur. Namun, pelepasan itu baru mencakup permukiman dan pekarangan, tak termasuk lahan garapan. Saat ini, masyarakat eks transmigran Timor Timur didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintah melepas tanah sisanya yang seluas 149,52 ha, mengingat tanah tersebut, terutama lahan pertanian, merupakan sumber utama penghasilan masyarakat eks transmigran Timor Timur. (Yoga)

Nilai ekspor Indonesia turun 11% menjadi US$ 258 miliar pada 2023, dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 291 miliar. Ekspor terpukul oleh pelemahan harga komoditas dan ekonomi mitra dagang. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan Indonesia tergerus 33% menjadi US$ 36,94 miliar sepanjang 2023 dari 2022 sebesar US$ 54,4 miliar. Namun, patut dicatat, Indonesia sukses mencetak surplus perdagangan selama 44 bulan beruntun. Tahun 2023, impor Indonesia turun 3,8% menjadi US$ 221 miliar dari sebelumnya US$ 237 miliar. Perinciannya, impor migas naik 5,35% menjadi US$ 35 miliar, sedangkan nonmigas turun  5,5% menjadi US$ 186 miliar. Imbasnya, ekspor bahan bakar mineral turun 20,7 % menjadi US$ 43,5 miliar, sedangkan minyak hewani/nabati turun 19% menjadi US$ 28 miliar pada 2023. (Yetede)

Otoritas jasa keuangan (OJK)  terus mendukung perkembangan industri perbankan ke depannya. Dimana tahun ini OJK akan menerbitkan sejumlah ketentuan di sektor perbankan,  sehingga bank dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Adapun ketentuan tersebut berupa Peraturan  OJK (SEOJK). "Pada 2024 OJK akan menerbitkan 27 ketentuan sektor perbankan, terdiri atas 18 POJK dan 9  SEOJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Salah satu ketentuan yang kemungkinan besar akan diterbitkan tahun ini adalah POJK (RPOJK) Transparan dan Publikasi SBDK bagi Bank Umum Konvensional (BUK). Pasalnya, pada 13 November 2023, OJK mengeluarkan Rancangan POJK dan meminta tanggapan kepada masyarakat umum sebelum menerbitkan POJK SBDK. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) resmi terpilih sebagai penyedia infrastruktur bersama untuk telekomunikasi (shared infrastructur of telecommunication) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus). Keduanya akan menjadi penyedia jaringan fiber optic (FO) dan menara based transciever station (BTS) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A IKN. Telkom telah menyiapkan dana awal sebesar Rp 280 miliar untuk menggarap proyek tersebut. VP Data Protection PT Telkom Indonesia Tbk Rizal Akbar menjelaskan bahwa angka Rp 280 miliar tersebut merupakan investasi  perseroan pada tahap awal  dengan menyesuaikan trafik di KIPP 1A. Otorita IKN (OIKN) mengestimasi penduduk KIPP 1A pada tahun awal sebanyak 400 ribu orang, dan bakal terus bertambah dalam tiga tahun kedepan. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar, atau tumbuh 2,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy). Perkembangan ULN terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Kepala Departeman Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada  meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.  Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar US$ 192,6 miliar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy). ULN pemerintah tetap terkendali dan terkelola secara terukur dan akuntabel. Perkembangan ULN terutama disebabkan peningkatan penempatan  investasi portfolio di pasar Surat Berharga Negara  (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global, seiring sentimen positif kepercayaan  pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yetede)