Stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang diikuti penurunan peringkat hingga lima tingkat menjadi peringatan dalam pemberantasan korupsi. Stagnasi skor IPK Indonesia dinilai cenderung lebih banyak disumbang oleh persoalan pada penegakan hukum dan korupsi politik. Dalam peluncuran skor IPK Indonesia oleh Transparency International Indonesia (TII), di Jakarta, Selasa (30/1) dipaparkan skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia merosot lima tingkat, yakni 110 dari 180 negara menjadi peringkat ke-115. Sebelumnya, skor Indonesia merosot dari 38 dan peringkat ke-96 pada tahun 2021 menjadi skor 34 dengan peringkat ke-110 pada 2022. Skor IPK 34 sama dengan skor Indonesia di 2014. Skor IPK tertinggi Indonesia tercatat tahun 2019, yakni 40 dengan peringkat ke-85. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura stagnan di skor 83, Malaysia naik dari 47 menjadi 50.

”Demokrasi Indonesia berjalan mundur. Hal itu terjadi serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM. Padahal, tanpa pemberantasan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tak akan diraih,” kata Sekjen TII Danang Widoyoko. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, Sembilan tahun pemerintahan Jokowi tak memiliki kontribusi berarti bagi pemberantasan korupsi. Bahkan, cenderung membawa kemunduran. ICW menengarai beberapa alasan yang turut melemahkan IPK, yakni Presiden Jokowi lebih sibuk cawe-cawe urusan politik ketimbang membenahi hukum. Sejumlah regulasi yang diyakini bisa menyokong pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Pemberantasan Tipikor, tak dikerjakan. (Yoga)

Menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Desain besarnya masih digodok agar dalam jangka panjang tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, konsep pinjaman biaya pendidikan melalui APBN yang saat ini sedang dirumuskan bersama Dewan Pengawas LPDP itu kemungkinan akan menyerupai program student loan yang diterapkan di AS. Di sejumlah negara maju, seperti AS, konsep student loan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai keperluan selama kuliah. Pembayaran pinjaman itu dicicil saat mahasiswa sudah lulus dan bekerja.

”Saat ini, LPDP sedang membahasnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1) di Jakarta. Meski demikian, rencana itu masih dikaji dengan saksama agar program tersebut tidak justru membebani mahasiswa. Berkaca dari praktik student loan di AS, pinjaman itu justru bisa membebani mahasiswa secara jangka panjang setelah mereka lulus kuliah. ”Kita harus tetap waspada. Nanti kita akan melihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman itu agar tidak memberatkan pelajar, tetapi juga tetap bisa mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu semua kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, persoalan dana untuk biaya kuliah sudah ada sejak lama. Peran lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan uang kuliah pun sudah ada sejak dulu. Pada zaman Orde Baru, namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, saat itu manajemen risiko skema tersebut lemah sehingga banyak kredit macet. Banyak mahasiswa yang setelah lulus kuliah malah tidak mengangsur kreditnya. Akhirnya program itu pun dihentikan. Ryan mengusulkan bagi mahasiswa yang kepepet perlu membayar uang kuliah bisa mengakses kredit multiguna perbankan. (Yoga)

Kabar ditinggalkannya baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel dan berkembangnya baterai lithium ferro-phosphate atau LFP berembus kencang pasca debat keempat pemilihan presiden pada Minggu (21/1). Terlebih, harga nikel menunjukkan tren penurunan. Namun, kalangan pengamat menilai kedua teknologi itu berpotensi dikembangkan. Selama ini Indonesia sejatinya telah banyak memproduksi produk nikel, seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nickel matte, yang kemudian diarahkan menjadi baja nirkarat (stainless steel). Namun pemerintah mengarahkan untuk dijadikan mixed hidroxyde precipitate (MHP) untuk diolah menjadi nikel dan kobal sulfat yang nantinya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari nikel itu salah satunya ialah nickel manganese cobalt (NMC).

Di sisi lain, juga berkembang LFP. Dengan biaya lebih tinggi ketimbang LFP, NMC memiliki keunggulan, yaitu jarak tempuh yang lebih tinggi dan kapasitas lebih besar. Umur baterai LFP lebih panjang dari NMC. Harga LFP lebih murah 20-30 % dari NMC. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat, ke depan, teknologi akan terus berkembang. Semua jenis baterai pun memiliki plus minusnya. ”LFP memang lebih murah, tetapi ada isu di recycle-nya. Dia kurang ekonomis. Negara-negara di Eropa dan AS kurang tertarik, tetapi di China berkembang pesat,” kata Rizal, akhir pekan lalu. Jika satu jenis baterai berkembang, bukan berarti jenis lainnya tergantikan. Jenis baterai yang ada akan sama-sama berkembang.

Bahkan, bisa jadi ke depan baterai karbon ganda juga berkembang, yang juga bakal memengaruhi harga kendaraan listrik. Analis Industri dan Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma mengatakan, dengan harga yang lebih murah dari baterai nikel saat ini, tren penggunaan LFP diperkirakan tinggi. Itu bukan berarti nikel ditinggal. Hingga saat ini, nikel masih dianggap lebih unggul sebagai bahan baterai listrik dalam perakitan mobil listrik bagi pasar kelas atas. Baterai yang menggunakan nikel diandalkan karena densitas energinya memberi rangka jarak tempuh tinggi. Adapun LFP diandalkan untuk perakitan mobil listrik pasar kelas menengah dengan harga yang lebih murah. (Yoga)

Biaya kuliah,termasuk di perguruan tinggi negeri, secara umum dinilai masih memberatkan. Jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal setiap tahun tinggi. Pembayaran uang kuliah tunggal tertinggi yang diharapkan jadi sumber subsidi silang hanya berkisar 2-5 %. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Senin (29/1) mengatakan, per tahun selalu ada mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT). Dalam setahun, 50 mahasiswa mendapat fasilitas keringanan UKT di UNP. Menurut Ganefri, di UNP dibentuk unit pengumpul zakat yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Setiap dosen dan tenaga kependidikan UNP yang Muslim wajib mengeluarkan zakat minimal Rp 50.000 per bulan. Dari unit ini terkumpul dana lebih dari Rp 1 miliar untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. ”Kami tidak ingin mahasiswa sampai terjerat kredit daring yang tidak jelas sumbernya dan menyebabkan mahasiswa dirugikan. Karena itu, kami menyambut jika pemerintah bisa memberikan kredit mahasiswa yang membutuhkan dengan syarat tertentu dan dibuatkan aplikasinya,” kata Ganefri. Universitas Indonesia (UI) menerapkan mekanisme biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOPB) yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi orangtua, wali, atau penangung biaya pendidikannya. Setiap tahun rata-rata 30 % mahasiswa baru mengajukan BOPB, 10 % diantaranya mendapat kemudahan membayar biaya kuliah, mulai dari Rp 0 hingga Rp 1 juta per semester.

Sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi opsi mahasiswanya mengajukan pinjaman daring guna membayar UKT. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto, pada Desember 2023, sebanyak 1.800 mahasiswa telah mengajukan keringanan UKT, 1.492 mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mencicil biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP), 184 mahasiswa diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk satu semester, dan 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen sampai yang bersangkutan lulus dari ITB. Kebijakan menggandeng platform pinjaman daring oleh ITB itu diprotes sejumlah mahasiswa mengingat bunga yang dibebankan dinilai terlalu memberatkan. (Yoga)

Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

Didorong oleh kesadaran lingkungan dan berhemat, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas. Survei terbaru oleh lembaga basis data e-dagang ECDB menemukan, 67 % generasi muda itu membeli pakaian bekas. Mengikuti selera ini, jenama-jenama terkenal pun mulai membuka layanan pakaian bekas. Chiara Menage, pendiri situs jual beli pakaian bekas, Menage Modern Vintage, mengatakan, sejak 2018 tren pakaian bekas telah menjadi arus utama. Dasarnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. ”Hal ini berkontribusi besar terhadap alasan orang lebih menyukai barang bekas dan barang antik.

Tujuan saya menawarkan alternatif lebih baik yang 100 % ramah lingkungan dibandingkan dengan membeli barang-barang baru,” katanya seperti dikutip The Guardian, Minggu (28/1). Laporan Pasar Etis Bank Koperasi tahun 2023 mengungkapkan, di Inggris penjualan pakaian bekas meningkat 50 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi mencapai 1,2 miliar pound sterling atau Rp 24,13 triliun. Pasar dalam jaringan, seperti Depop dan Vinted, mengalami lonjakan tertinggi dalam daftar penyedia barang bekas. Sementara itu, kunjungan ke toko amal menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya menyebabkan peningkatan penjualan sebesar 147 %. Kesadaran untuk berhemat dan kesadaran iklim merupakan alasan utama generasi muda dalam membeli pakaian bekas. Di luar itu, mereka menemukan hiburan saat memilih-milih pakaian bekas dan bertemu dengan komunitas sepemikiran.

”Berbelanja langsung terasa lebih menyenangkan dan datang ke tempat ini terasa istimewa. Dan, itu terjadi di komunitas kami,” kata Istara Morris (15), salah satu pelanggan pakaian bekas di Inggris. Berdasarkan laporan thredUP, toko daring konsinyasi dan barang bekas, menemukan bahwa tiga dari empat konsumen yang berbelanja barang bekas menyebut diri sebagai orang yang hemat. Mereka percaya pakaian bekas sekarang lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Menurut data threadUP, kalangan yang bangga berpakaian bekas mencapai 59 % dari responden. Para generasi muda ini menemukan pula peluang bisnis dalam pakaian bekas. Sebanyak 21 % dari mereka bahkan bersedia membayar lebih untuk pakaian yang dapat dijual kembali. (Yoga)

Di atas kertas, perekonomian Indonesia menjanjikan di masa mendatang. Namun, stabilitas politik dan sosial menjadi syarat agar realitasnya tak berbalik arah. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,31 % secara tahunan pada 2022. Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2024, pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,2 %, inflasi 2,8 %, dan nilai tukar Rp 15.000 per USD. Gambaran besar perekonomian Indonesia itu memberi harapan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Daya tarik Indonesia juga masih cukup besar di mata investor. Realisasi investasi pada 2023, sebagaimana tercatat pada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1.418,9 triliun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tumbuh 6,16 % sepanjang 2023 dan ditutup pada posisi 7.272. Kendati demikian, optimisme itu diiringi sejumlah syarat atau tantangan yang mesti dituntaskan, yang berujung pada kualitas dan legitimasi pemilu yang terjaga.

Dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, pekan lalu, pengusaha mengungkapkan, tak mempersoalkan pemimpin yang terpilih dalam pemilu. Sepanjang proses pemilu berjalan aman, tertib, lancar, serta partisipasi masyarakat tinggi, maka legitimasi pemimpin yang terpilih mestinya baik (Kompas, 29/1). Indikator yang di atas kertas menjanjikan bisa berbalik arah, bahkan tak berarti, jika pemilu tak mendapat legitimasi baik. Apalagi jika pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil (jurdil), atau dinodai kecurangan. Oleh karena itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan bisa menjaga integritas dan bertindak tegas jika menemukan kecurangan. Pemimpin hasil Pemilu 2024 yang memperoleh legitimasi kuat akan mendapat dukungan masyarakat. Kebijakannya juga akan didukung publik, yang mengharapkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi stabil di masa pemilu dan setelahnya. (Yoga)

Upaya hilirisasi atau peningkatan nilai tambah nikel dinilai kurang perencanaan matang dari hulu ke hilir. Selain masih belum siapnya industri penyerap di dalam negeri, produk setengah jadi seperti feronikel dan nickel pig iron juga telanjur membanjiri dunia dan turut menyebabkan harga nikel internasional merosot. Ini menjadi pelajaran untuk pengembangan komoditas mineral lainnya. Larangan ekspor bijih nikel, sebagai upaya peningkatan nilai tambah, diberlakukan sejak 2020. Sejak itu, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri. Apabila sudah menjadi produk turun-annya, seperti feronikel, nickel pig iron, dan nickel matte, baru boleh diekspor. Berdasarkan data BPS, ada lonjakan volume ekspor feronikel dari 1,5 juta ton pada 2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022. Nilainya meningkat dari 2,5 miliar USD pada 2019 menjadi 13,6 miliar USD pada 2022. Ekspor  didominasi ke China. Selain itu,juga ke India, Korea Selatan, dan Taiwan.

Berdasarkan data Lembaga Survei Geologi AS (US Geological Survey/USGS), produksi nikel Indonesia pada 2022 diperkirakan 1,6 juta ton setara nikel murni atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2021 yang hanya 1 juta ton. Jumlah produksi tahun 2022 itu setara 48,5 % total produksi dunia, yakni 3,3 juta ton. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan 21 juta ton setara nikel murni. Harga nikel global menunjukkan tren menurun pada 2023. Berdasarkan catatan Trading Economics, harga nikel internasional pada 6 Februari 2023 sebesar 27.563 USD per ton, tetapi terus turun hingga 16.366 USD per ton pada 25 Desember 2023. Pada akhir triwulan I-2024, harga nikel diperkirakan 15.900 USD per ton. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, mengatakan, ”Ada disorientasi hilirisasi terkait nikel ini sehingga perlu dievaluasi serta kaji ulang ke ana arahnya. Pengambilan kebijakan yang salah arah bisa karena terlalu bernafsu dalam mendorong penambangan dan hilirisasi nikel,” kata Akmaluddin. (Yoga)