Persoalan gagal bayar peer to peer (P2P) lending Investree ke pemberi pinjaman (lender) makin ruwet. Muncul dugaan Adrian Asharyanto Gunadi, Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, melakukan fraud alias penggelapan dana perusahaan. Dugaan ini berawal dari surat pengunduran diri Adrian sebagai petinggi Investree, yang efektif berlaku efektif pada 31 Januari 2024. DealStreetAsia, seperti dikutip Fintech News, Selasa (30/1), menyatakan melihat salinan surat pengunduran Adrian. Dalam suratnya, Adrian menyatakan pengunduran dirinya tidak dapat dibatalkan dan pihaknya tidak menuntut apapun. Selain itu, terdapat dokumen lain yang berisi pengakuan Adrian tentang dugaan pengalihan dana. Sumber KONTAN yang mengetahui soal kisruh Investree ini membenarkan Adrian telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai CEO sebelum Tahun Baru. Menurut si sumber, posisi Adrian saat ini diisi Salman Baharuddin, Chief of Sales Investree. Keputusan ini diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di 17 Januari. Sumber KONTAN juga menyebut, Investree sudah tidak lagi menerima borrower baru. Dana lender yang mengajukan pencairan juga ditahan. "Seperti tarik rem tangan, bisa dibilang ini untuk memfokuskan pengembalian kepada para lender," ungkap sumber tersebut, kemarin. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengakui sedang memeriksa Investree. Namun Agusman belum bersedia membeberkan materi pemeriksaan. Ia hanya menyebut, materi pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hingga 30 Januari 2024, posisi TWP90 Investree di 16,44%, naik dari 12,58% di 12 Januari. KONTAN telah mencoba menghubungi manajemen Investree dan Adrian. Tapi hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara KONTAN tidak berbalas.

Potensi penurunan suku bunga global diproyeksi berlangsung tahun ini. Jika hal tersebut terjadi, diprediksi bakal mendorong migrasi dana investasi milik pemodal asing. Dus, Indonesia sebagai salah satu emerging market diyakini bakal  menjadi pasar potensial bagi asing. Head of Equity Analyst and Strategy Mandiri Sekuritas Adrian Joezer menjelaskan secara historis satu sampai tiga bulan setelah The Fed mengerek suku bunga, pasar keuangan Amerika Serikat (AS) baik surat utang dan saham akan diuntungkan. Namun 12 bulan sejak terakhir kali The Fed menaikkan suku bunga, pasar ekuitas di kawasan emerging market bakal merekah jika dibandingkan dengan pasar ekuitas di negara-negara maju. Adapun Mandiri Sekuritas memproyeksikan The Fed bisa tiga sampai empat kali memangkas bunga acuan, dimulai pada Mei 2024. Secara keseluruhan, The Fed berpotensi menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin (bps). Nah, dari sisi valuasi price to earning (P/E), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tergolong murah. Kemudian dari sisi pertumbuhan laba bersih para emiten juga masih berpotensi tumbuh. Joezer menilai valuasi IHSG masih masuk akal. Dalam hitungan Mandiri Sekuritas, P/E IHSG di 2024 berada di level 13,8 kali. Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas memasang target IHSG berada di level 8.100 akhir tahun ini. Level tersebut bakal tercapai jika Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga dan kepastian hasil pemilu sudah terlihat. Head of Research Team Mirae Asset Sekuritas Robertus Hardy pun sepakat jika valuasi IHSG masih tergolong lebih rendah, jika dibandingkan dengan emerging market lainnya seperti India. "Meskipun punya risk-free rate yang sama dan profitabilitas yang hampir sama tetapi valuasinya masih lebih rendah," kata dia.

Sejumlah emiten kelapa sawit mencatat kinerja operasional yang positif sepanjang tahun 2023. Tren tersebut ditargetkan bakal berlanjut pada tahun ini. Salah satunya PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) yang mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 48.663 ton di tahun 2023. Realisasinya melonjak 36,31% dari produksi CPO CSRA tahun lalu yang tercatat 35.701 ton. Sekretaris Perusahaan CSRA Iqbal Prastowo mengakui, produksi tandan buah sawit (TBS) CSRA turun 1,86%, dari 342.001 ton pada 2022 menjadi 335.654 ton di tahun 2023. Penurunan produksi TBS tersebut diakibatkan pembukuan dari produksi pabrik kelapa sawit CSRA yang kedua hanya tercatat beberapa bulan saja. Tak mau kalah, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) juga mencatatkan kenaikan produktivitas CPO sebesar 3,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur DSNG Andrianto Oetomo menjelaskan kenaikan itu didorong oleh membaiknya produktivitas kebun dan pabrik mereka sepanjang 2023. Sayang, Andrianto tidak merinci lebih lanjut besarannya. “Perbandingan produksi TBS pada semester pertama dan kedua 2023 adalah sebesar 46% banding 54%,” ungkapnya dalam rilis, Selasa (30/1). Sementara CSRA tahun ini menargetkan produksi TBS sebesar 400.000 ton dan  CPO ditargetkan sebesar 60.000 ton. Untuk produksi palm kernel ditargetkan sekitar 15.000 ton di tahun 2024.

Sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR) menutup usahanya sepanjang tahun 2023. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, selama tahun 2023 ada empat BPR gulung tikar. Dari catatan LPS, dalam 18 tahun terakhir, setiap tahun rata-rata BPR yang tutup jumlahnya sebanyak 6-7 bank. Pada 2024, fenomena BPR bangkrut diproyeksi akan berlanjut. "Tahun ini masih ada BPR tutup. Kami terus berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak ada kegaduhan di masyarakat," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, Selasa (30/1). Catatan LPS, per Januari 2024, sudah ada dua BPR yang bangkrut, yakni PT BPR Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) dan BPR Wijaya Kusuma di Madiun, Jawa Timur. Dari data OJK, lima tahun terakhir jumlah BPR terus menyusut. Per November 2023, jumlah BPR hanya 1.405 bank. Padahal, di akhir 2022, jumlahnya masih 1.441 bank. Jadi, kurang dari setahun, jumlah BPR berkurang 36 bank. Seiring tutupnya BPR, pada 2023 LPS telah membayar klaim Rp 329,2 miliar atau 92,6% dari total simpanan nasabah sebesar Rp 355,4 miliar. Untuk tahun ini, LPS telah menyiapkan dana cadangan penjaminan yang memadai, untuk memitigasi risiko BPR yang berpotensi bangkrut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, proses merger BPR dan BPRS hingga saat ini masih terus berlangsung. Terutama, untuk BPR dan BPRS dengan kepemilikan yang sama.

Emiten laboratorium, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2024. Strategi tersebut dijalankan dengan tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan. Direktur Bisnis & Pemasaran Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati menyatakan, Prodia tetap konsisten meluncurkan minimal 10 tes kesehatan baru setiap tahunnya. Saat ini, PRDA sudah menawarkan lebih dari 3.000 jenis tes kesehatan bagi masyarakat, baik untuk preventif maupun tes yang bersifat rutin. Prodia juga berkomitmen untuk terus melakukan pembaharuan dan memperbanyak layanan konsultasi dokter di klinik Perseroan dan melalui aplikasi digital ProdiaLink. Indriyanti mengatakan, sebagai bentuk sinergis layanan kesehatan, Prodia tetap membuka peluang kerja sama  dalam menghadirkan akses layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi bersama mitra strategis, baik lokal maupun internasional. Selain itu, berbagai upaya efisiensi pun dilakukan Prodia guna menjaga perolehan laba tetap positif di tahun 2024 ini. Pihaknya optimistis dengan berbagai strategi dan program di sepanjang tahun 2024 ini dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2023. Pada tahun ini, Prodia menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 250 miliar-Rp 300 miliar. Indriyanti memerinci, 30%-35% capex akan digunakan untuk pengembangan teknologi informasi dan digital. Kemudian 40%-45% sisanya dipakai untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas alat laboratorium. Hingga akhir bulan Januari 2024 ini Prodia belum merilis secara resmi laporan keuangan tahun buku 2023, sehingga belum bisa menggambarkan kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun lalu. Adapun, per kuartal III-2023,  pendapatan PRDA mencapai Rp 1,61 triliun. Angka ini naik tipis 2,08% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,57 triliun. Hingga akhir September 2023, PRDA mencetak laba bersih sebesar Rp 235,67 miliar. Laba bersih PRDA itu menurun 14,36% yoy dari periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 275,20 miliar pada.

Pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kembali waspada. Menguatnya ekspektasi soal pelonggaran moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang baru dieksekusi pada paruh kedua tahun ini membawa kabar tak menyenangkan. Stabilitas pasar keuangan dan rupiah pun terguncang, lantaran hingga medio tahun ini kans pemangku kebijakan untuk menampung modal asing terbatas. Hari ini, Rabu (31/1) waktu AS, The Fed menggelar Federal Open Market Committee (FOMC) perdana 2024. Sayangnya, ekspektasi pelaku pasar beralih dari sebelumnya memprediksi pelonggaran menjadi bertahan di zona ketat. Tentu situasi ini akan mendesak investor untuk memarkir modalnya di Negeri Paman Sam lebih lama, sehingga negara berkembang termasuk Indonesia belum mendapatkan limpahan modal. Alhasil, penguatan rupiah masih penuh tanda tanya.Selain dari AS, tekanan rupiah juga bersumber dari China yang menyerukan kebijakan penghentian pinjaman saham tertentu dalam rangka menghindari short selling. Tujuannya, membatasi penurunan saham di Negeri Panda. Bank sentral pun memahami adanya guncangan yang diprediksi langgeng hingga pergantian semester tahun ini. Sejumlah siasat pun disiapkan untuk mengamankan gerak Garuda. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan intervensi valas akan terus dilakukan serta menyerap SBN yang dijual oleh investor asing sehingga meminimalkan tekanan rupiah. Sejatinya, BI telah memiliki banyak instrumen operasi moneter untuk mengamankan rupiah. Misalnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Serapan investor terhadap produk tersebut pun tak bisa dibilang mengecewakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hanya mengatakan bahwa pergerakan rupiah lebih dipengaruhi faktor global, terutama arah The Fed. Efek pelemahan rupiah tak bisa dianggap remeh. Gejolak kurs bisa berdampak negatif bagi aktivitas pelaku usaha, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor dan utang valas. Kalangan pebisnis pun menyarankan pemerintah untuk melakukan improvisasi agar upaya menciptakan stabilitas rupiah tak bergantung pada strategi klasik serta lebih kebal dari tekanan eksternal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan instrumen kebijakan pendukung stabilitas moneter lain seperti SBN perlu dimaksimalkan guna memberikan dukungan yang positif terhadap stabilitas moneter nasional. Sementara itu, kalangan ekonom memandang pemerintah dan BI patut menciptakan stimulus yang bisa merangsang gairah ekonomi terutama di sektor riil, salah satunya relaksasi BI 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penyesuaian suku bunga perlu disegerakan apabila instrumen moneter lainnya kurang efektif mengamankan rupiah. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan yang diperlukan adalah memfungsikan sistem keuangan sebagai penggerak ekonomi.

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Agresifnya upaya pemerintah meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional menempatkan PT PLN (Persero) dalam posisi yang ‘tidak nyaman’. Badan Pemeriksa Keuangan pun menyoroti kekurangan pendanaan yang dialami perusahaan pelat merah itu dalam mengejar target RUPTL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan terdapat kekurangan pendanaan atau gap funding senilai Rp108,67 triliun yang dicatat oleh PLN untuk membangun pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN pada 2021 dan 2022, kebutuhan investasi untuk proyek yang tertuang di dalam RUPTL saat itu masing-masing sebesar Rp78,90 triliun dan Rp73,10 triliun. Sayangnya, PLN hanya bisa mengumpulkan pendanaan sebesar Rp19,93 triliun pada 2021, dan Rp23,4 triliun pada 2022. Pendanaan itu dihimpun dari subsidiary loan agreement (SLA), project loan, penyertaan modal negara (PMN), dana internal, hingga result based loan & pay for result loan (RBL). Berdasarkan praktik umum keuangan, kedua rasio tersebut merupakan syarat wajib yang akan dinilai oleh lembaga pembiayaan. BPK pun menilai kedua rasio itu akan membuat PLN kesulitan untuk memenuhi covenant yang dipersyaratkan. Audit senjang investasi kelistrikan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada Kementerian ESDM dan instansti terkait lainya. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa inisiatif itu diharapkan bisa menjadi alternatif investasi lain yang saat ini dimiliki PLN. Adapun, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa perseroan tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah direncanakan dalam RUPTL 2021—2030. Sementara itu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengatakan bahwa gap funding yang dicatat oleh PLN saat ini membuat eksekusi proyek dalam RUPTL 2021—2030 berpotensi molor.  “Adanya gap funding tentunya berdampak kepada realisasi pencapaian yang rendah,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang.

Provinsi Jawa Barat kembali mengukuhkan posisinya sebagai jawara penanaman modal sepanjang tahun lalu lantaran menjadi destinasi favorit para investor, baik asing maupun nasional. Kini, target penanaman modal wilayah ini dikerek guna mengoptimalkan pesona Bumi Pasundan sebagai destinasi investasi unggulan. Pemerintah pusat mematok target investasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) dapat menembus Rp250 triliun pada tahun ini. Angka ini naik 32,97% dari target tahun lalu, atau meningkat 18,7% dari realisasi sepanjang 2023. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jabar Taufiq B. S. mengatakan bahwa pemerintah pusat kembali meningkatkan target investasi di wilayah ini pada rentang Rp247 triliun—Rp250 triliun sepanjang 2024. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target baru tersebut. Menurutnya, terdapat empat hal pada tahun ini yang bisa menjadi fokus peningkatan investasi ke Jawa Barat, yakni infrastruktur, pariwisata, penghiliran, dan teknologi. Investasi, imbuhnya, juga akan ditopang dengan masih masuknya investor padat modal ke wilayah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani menjelaskan bahwa pada 2024, target investasi secara nasional mencapai Rp1.650 triliun. Nining pun meyakini bahwa meski masuk tahun politik, target jumbo ini bisa tercapai lewat kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan kabupaten/kota. Adapun, sepanjang 2023, Provinsi Jabar kembali sukses menyabet jawara realisasi investasi 2023 dengan nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp210,6 triliun. ia mengatakan bahwa Jabar masih menjadi destinasi investor berinvestasi di Indonesia lantaran nilai realisasi investasi wilayah ini yang selalu berada pada peringkat pertama secara nasional.“Pada 2023, realisasi investasi asing di Jawa Barat mencapai Rp122,6 triliun, atau sekitar 16,5% dari realisasi PMA nasional. Sementara itu, realisasi investasi dalam negeri mencapai Rp88 triliun, atau sekitar 13% dari realisasi PMDN nasional,” jelasnya. Pada kategori PMA, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi favorit para investor asing dengan nilai realisasi sebesar Rp29,49 triliun.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia berpendapat penyesuaian harga eceran tertinggi beras bukan solusi untuk menstabilkan harga komoditas pangan pokok di pasaran. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan persoalan utama harga beras bertahan tinggi adalah produktivitas padi yang stagnan. Pada saat yang sama, dia melanjutkan kebutuhan pangan khususnya beras terus meningkat. Di sisi lain, dia menyebutkan kapasitas produksi beras di Tanah Air tidak sebanding dengan kapasitas produksi padi. “HET bukan menyelesaikan masalah yang terjadi kalau menurut saya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/1). Sutarto juga memprediksi harga beras tetap tinggi saat panen raya pada Maret-April 2024. Dia melanjutkan harga beras kualitas premium masih akan di level Rp15.000 per kilogram (kg) meskipun ada panen raya. “Prediksi kita, harganya akan tetap bertengger tinggi. Sekalipun ada penurunan paling tidak hanya sekitar 5%,” ujar Sutarto. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023, HET beras medium di kisaran Rp10.900 per kg- Rp11.800 per kg, sedangkan beras premium sebesar Rp13.900 per kg-Rp14.800 per kg. Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari juga tidak sependapat dengan usulan penaikan HET beras. Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan penyesuaian HET beras butuh kajian. Sampai saat ini, Bapanas belum berencana melakukan pertemuan dengan KSP membahas soal penyesuaian HET beras. “Belum kan belum ada rencana untuk ubah HET,” ujar Ketut. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa harga beras yang tinggi di dalam negeri disebabkan terlambatnya masa tanam yang berimbas kepada terlambatnya panen dan produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat stok beras dalam negeri diperkirakan defisit sebesar 2,7 juta ton pada periode Januari-Februari 2024. Untuk mengatasi tingginya harga beras di pedagang eceran, Perum Bulog segera menyalurkan beras stabilitas pasokan dan harga beras (SPHP) dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram ke 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 210.000 ton per bulan.