PT harum Energy Tbk (HRUM) melalui anak usahanya, PT Harum Nickle Industry (HNI) mengakuisisi 1,21 juta saham atau mewakili 60,7% saham PT Westrong Metal Industry (WMI) senilai US$ 215 jta (setara Rp3,4 triliun) dari Prime Investment  Capital Limited (PICL) dan Walsin Singapore Pte Ltd (WS). Transaksi ini sekaligus  menempatkan HRUM  sebagai  pengendali WMI dengan kepemilikan sebanyak 80,7% dari sebelumnya 20% saham.  WMI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel di Weda bay Industrial Park, Maluku Utara. Smelter ini mempunyai empat  lini rotary kiln eletric furnace dengan prasarana pendukung dan fasilitas konverter untuk menghasilkan  produk high-grade nikle-matte berkapasitas  produksi terpasang tahunan sebesar 56.000 ton nikel yang terkandung dalam produk high-grade nickle-matte. Saat ini, proyek WMI memasuki tahap akhir  konstruksi dan ditargetkan  dapat memulai operasi komersial pada kuartal II-2024. (Yetede)

Operator Telekomunikasi (Telko) di Tanah Air menyatakan kesiapannya  untuk menjual paket internet berbasis jaringan kabel (fixed internet broadband) minimal mulai dari kecepatan 100 mega byte per second (Mbps) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyambut rencana kebijakan kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memacu kecepatan internet dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 menyebutkan, penetrasi internet  telah menjangkau 215,63 juta (78,19%) penduduk Indonesia. Sebagian besar (74,34%) masyarakat masih mengakses internet seluler berbasis based tranciever station (BST) dan baru 25,66% telah berlangganan internet kabel di rumahnya. (Yetede)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sepanjang tahun ini membidik angkutan barang sebesar 68,3 juta ton atau naik 7% dibanding tahun lalu sebesar 63,7 juta ton. Vice President Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, sejumlah inovasi dilakukan untuk memenuhi target tersebut, diantaranya mengkonversikan kereta bagasi biasa menjadi kereta bagasi berpendingin untuk distribusi hasil perikanan serta mentranformasi model bisnis angkutan barang KAI dari pola layanan station  to station (S2S) menjadi end-to- end (E2E)  lewat kolaborasi antar pelaku logistik. "KAI Group terus membangun kolaborasi sinergi BUMN pada kluster logistik untuk operasi layanan angkutan barang E2E antar pulau dan lanjutan untuk dapat mendukung  biaya logistik yang kompetitif  serta mengurangi dampak eksternalitas seperti kemacetan, polusi, jalan-jalan yang rusak, serta meningkatkan daya saing global," kata Joni. (Yetede)

Wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak tahun 2018 masih tetap bisa menggunakan skema yang sama hingga tahun pajak 2024. Namun, setelahnya para wajib pajak ini tidak berhak lagi membayar pajak menggunakan tarif PPh final UMKM dan harus membayar pajak sesuai ketentuan umum dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, ada sekitar 1,23 juta WP UMKM yang akan menggunakan tarif normal mulai tahun 2025. Ihwal perubahan kewajiban perpajakan bagi WP OP UMKM yang sudah memakai tarif PPh final 0,5% sejak 2018 dan akan mulai beralih ke tarif umum Pasal 17 ayat (1) UU PPh pada 2025 nanti, maka DJP Kemkeu mengaku telah menggelar berbagai upaya untuk mengedukasi terkait kewajiban perpajakan baru yang harus dilakukan WP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemkeu, Dwi Astuti mengatakan, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mengedukasi wajib pajak UMKM tersebut. Sebagai informasi, ketentuan mengenai PPh 0,5% final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun memang memiliki jangka waktunya. Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP OP, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, CV, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan PT. Misalnya, Tuan A sebagai WP OP terdaftar tahun 2015, maka dia bisa memakai fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai 2018 hingga 2024. Adapun Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai 2020 sampai 2026. Dalam akun X (Twitter) resminya, DJP menyebutkan, penggunaan tarif PPh Pasal 17 justru lebih menguntungkan UMKM. Hal ini karena wajib pajak UMKM tak perlu membayar pajak jika usahanya merugi.  Sementara, tarif PPh final tidak melihat untung rugi UMKM sehingga tetap membayar 0,5% dari omzet. 

Ekonomi yang tengah tumbuh menyebabkan bisnis properti semakin menggeliat. Maka, PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) menargetkan pendapatan bisa tumbuh di rentang 20% hingga 30% tahun ini. Target tersebut menurut Direktur Keuangan INPP, Surina berdasarkan atas sejumlah asumsi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih tumbuh kisaran 5%, "Namun kami tetap mewaspadai inflasi hingga kebijakan suku bunga,” terang Surina, dalam paparan publik, Senin (29/1). INPP juga mewaspadai sentimen geopolitik dari luar negeri, mengingat ada sekitar 25 pemilihan umum di berbagai negara pada tahun ini. Presiden Direktur INPP, Anthony Prabowo Susilo menambahkan, industri pariwisata dalam negeri yang mulai tumbuh menjadi angin segar bagi INPP. Maklum, emiten ini mempunyai sejumlah hotel serta pusat perbelanjaan. Anthony memproyeksi, kuartal pertama 2024 akan menjadi musim kunjungan yang rendah (low season). Kuartal pertama biasanya hanya menyumbang 18% dari  pendapatan INPP setiap tahun. Surina membeberkan alasan Bandung dan Semarang dipilih sebagai lokasi ekspansi INPP. Di Bandung, permintaan pelanggan ritel INPP untuk ekspansi cukup tinggi. Ditambah tingkat kunjungan mal di Bandung cukup tinggi, terlebih di akhir pekan. Untuk menunjang ekspansi bisnis tahun ini, INPP akan menggelontorkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Porsi terbesar akan dialokasikan untuk sektor komersial dengan adanya proyek di Semarang dan Bandung.

Bank Central Asia Tbk (BBCA) berhasil menuai laba jumbo sepanjang tahun lalu. Tapi tak dipungkiri, perlambatan laju pertumbuhan kinerja BBCA masih akan terjadi pada tahun ini. Tahun lalu, emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia itu mencetak pertumbuhan laba bersih 19,4% menjadi Rp 48,6 triliun. Tapi, pertumbuhan laba BBCA melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang naik hingga 29,6% secara tahunan. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, melambatnya pertumbuhan BBCA disebabkan beban operasional naik hingga Rp 5 triliun atau 5,45% dari 2022. Sehingga tetap ada potensi perlambatan pertumbuhan BBCA pada tahun ini. Oleh karena itu, Nico memperkirakan, tahun ini BBCA tetap melanjutkan kinerja apiknya. Potensi penurunan tingkat suku bunga Federal Reserve berpeluang mendorong peningkatan kredit. Aktivitas transaksi juga bakal naik akibat pertumbuhan daya beli dan konsumsi dari pemilu. Analis Senior Sucor Sekuritas, Edward Lowis juga memperkirakan, kinerja laba bersih BBCA hanya akan tumbuh 12% pada 2024 menjadi Rp 54,39 triliun.

"Kami mengantisipasi peningkatan pendapatan bunga dengan peningkatan imbal hasil aset," katanya. BBCA juga akan menyesuaikan suku bunga kredit sebesar 25-50 basis poin tahun ini setelah mempertahankannya selama kenaikan suku bunga baru-baru ini. Net interest margin (NIM) secara konservatif diproyeksikan stabil di level 5,5%-5,6%. Di sisi lain, kualitas aset secara keseluruhan diproyeksikan akan membaik lebih lanjut dengan rasio kredit berisiko (LAR) kemungkinan menurun menjadi 4%-6% dibanding tahun 2023 sebesar 6,9%. Edward mengatakan, perbaikan ini memungkinkan BBCA mempertahankan biaya kredit rendah pada 30-40 bps karena cakupan LAR tetap pada 70% di tahun 2023. Analis BRI Danareksa, Victor Stefano mengatakan, proyeksi kinerja BBCA masih sejalan dengan perkiraannya. "Namun, kami memangkas estimasi laba BBCA tahun 2024 sebesar 3% karena biaya yang lebih rendah dari perkiraan di tahun 2023," katanya dalam riset Senin (29/1). Kendati begitu, Victor memperkirakan kinerja BBCA akan tetap tumbuh. Laba bersih BBCA diperkirakan menyentuh angka Rp 58,09 triliun atau naik 9,64% yoy tahun ini.Pertumbuhan kinerja BBCA didorong dari penyaluran kredit. Tahun 2023, pertumbuhan kredit BBCA mencapai 13,9%, lebih tinggi dari rata-rata industri sebesar 10%.

Impak nyata ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terhadap stabilitas di dalam negeri, kembali diantisipasi oleh pemerintah pada tahun ini. Dinamika yang menyangkut efek perlambatan ekonomi dunia, kembali melesatnya inflasi, serta krisis komoditas pangan yang menekan daya beli direspons pemangku kebijakan dengan arah belanja negara yang tetap ekspansif. Salah satunya memperpanjang perlindungan sosial hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, target penerimaan pajak yang pada tahun ini di bawah angka alamiah alias hanya 6,42% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengindikasikan adanya tantangan pada fiskal negara. Belanja yang membengkak, sementara prospek penerimaan pajak yang sedikit termoderasi pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menempuh strategi klasik, yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) lebih tinggi. Tak pelak, target penerbitan SBN neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dipatok Rp666,4 triliun, melesat hingga 115% dibandingkan dengan realisasi 2023 yang hanya Rp308,7 triliun. Otoritas fiskal pun menyadari adanya risiko tersebut. Di satu sisi, penerbitan SBN merupakan solusi untuk memenuhi belanja tatkala penerimaan cekak. Namun di sisi lain, target defisit dan beban bunga utang bakal bertambah. Dalam kaitan ini, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menjelaskan target penerbitan SBN senilai Rp666,4 triliun dipasang dengan asumsi defisit 2,29% terhadap produk domestik bruto. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan pemerintah untuk mencermati perkembangan ekonomi terkini sehingga SBN yang diterbitkan mampu diserap pasar serta tak menambah beban fiskal berlebihan. Ketua Komite Tetap Kebijakan Pu blik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengatakan pemerintah perlu memantau kondisi global yang bisa memicu gejolak pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan agar pemerintah menjaga ekonomi di kisaran target. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, mengatakan di tengah gejolak global yang tinggi pada 2023, tensi geopolitik yang meningkat, dan tingkat suku bunga global yang tinggi, pasar obligasi Indonesia terbukti resilien dan masih memberikan return 8,7%. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan karena adanya perebutan likuiditas, maka otoritas fiskal harus menjadwalkan penerbitan SBN sangat baik agar sesuai dengan kondisi likuiditas pasar.

Pada tahun ini pemerintah mematok penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp666 triliun dalam APBN 2024. Nilai tersebut melesat 115% jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun.Lonjakan rencana penerbitan SBN ini melebihi realisasi 2022 yang mencapai Rp658,8 triliun. Rekor penerbitan surat utang masih tercatat pada 2020 yang mencapai Rp1.177,2 triliun. Kala itu, pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia, sehingga utang membengkak.Lambat laun penerbitan surat utang sempat susut. Pada 2021 mencapai Rp877,5 triliun, dan mencapai titik terendah Rp308,7 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum Covid-19, tepatnya pada 2019, dengan penerbitan SBN Rp446,3 triliun.Pada tahun politik ini, pemerintah justru memompa belanja negara, sehingga defisit APBN diramal mencapai 2,29% dari PDB, atau setara Rp522,8 triliun. Rasio defisit lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1,65%. Adapun belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Proyek tersebut seperti pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), proyek infrastruktur prioritas, hingga pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan. Lonjakan anggaran terbesar terjadi pada pos perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun. Angka tersebut melesat hampir menyamai posisi 2020 sebesar Rp498 triliun. Padahal saat itu tengah terjadi pagebluk yang menyebabkan kemiskinan melebar. Pos anggaran jumbo lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun. Pos terakhir ini untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Lonjakan belanja negara yang dibiayai dari pundi-pundi utang bakal berdampak dalam jangka panjang. Pasalnya, per November 2023 utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun.Secara rasio utang terhadap PDB masih aman karena di bawah 40% dari batas aman dalam UU Keuangan Negara yang dipatok 60%. Akan tetapi, kurva kenaikan utang akan terus berjalan pada tahun ini.

Pelaku usaha properti optimistis penjualan residensial pada tahun ini terkerek pada kisaran 10%—15%, sejalan dengan berlanjutnya program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan target itu sejalan dengan implementasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) periode November—Desember 2023 yang mampu mendongkrak penjualan perumahan.Akan tetapi, Daniel mempertanyakan keberlanjutan program insentif PPN DTP tahun anggaran 2024 setelah pemerintah tidak kunjung merilis instruksi pelaksanaan penerapan insentif itu. Menurutnya, payung hukum penerapan PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2023 hanya mengatur realisasi pemberian PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Khusus tahun ini, belum ada aturan turunannya. Alhasil, banyak developer properti yang menunda proses akad. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Su ranto juga berkeyakinan sektor properti tumbuh mencapai 10% sepanjang 2024. Menurut perhitungan, dia menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan sektor properti sebesar 0,5%—0,75% per bulan karena terdorong implementasi insentif PPN DTP. Di samping itu, gelaran kontestasi politik juga dipercaya mengakselerasi geliat industri properti. Alasannya, Joko memprediksi bahwa setidaknya akan ada peningkatan uang beredar mencapai Rp200 triliun. Kebijakan fiskal pada sektor properti itu untuk mendongkrak ekonomi dalam negeri, mengingat industri properti memiliki efek berganda dan mampu menciptakan lapangan kerja yang juga cukup besar. Mengacu pada PMK 120/2023 Pasal 2 (1), insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun yang memenuhi persyaratan, ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Pemberian PPN 100% ditanggung pemerintah berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024 bagi rumah baru seharga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga Rp5 miliar, hanya Rp2 miliar yang ditanggung 100%.