FASILITAS PENGOLAHAN MIGAS : PROBLEM PELIK KILANG DI TUBAN
Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
KASUS PEMANGKASAN INSENTIF : Hasil OTT KPK di Sidoarjo Satu Orang Jadi Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Siska Wati, sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dana insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) Siska Wati merupakan satu dari total 11 orang yang terjaring OTT KPK pada Kamis (25/1). Dari OTT tersebut, KPK menjaring sejumlah pihak di sekitaran Kabupaten Sidoarjo sekaligus barang bukti Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan sekaligus penerimaan dana sekitar Rp2,7 miliar pada 2023. “Atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Siska Wati, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers, Senin (29/1). Dari total 11 orang yang terjaring OTT, selain tersangka, tim KPK turut menangkap dan meminta keterangan kakak ipar Bupati Sidoarjo Robith Fuadi, asisten pribadi Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri, pimpinan cabang Bank Jatim Umi Laila dan sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo lainnya. Besaran potongan insentif dimaksud yakni 10% sampai dengan 30% dari dana insentif yang diterima. Uangnya diserahkan secara tunai dengan mengoordinasikan setiap bendahara yang ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
KAMPANYE PILPRES 2024 : KETENAGAKERJAAN JADI SOROTAN
Pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki waktu 11 hari lagi untuk melakukan kampanye dan sekali kesempatan debat Pilpres. Isu terkait ketenagakerjaan menjadi sorotan pada saat debat maupun kampanye.
Masa kampanye telah memasuki hari ke-64 pada hari ini dan akan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang atau sebelum memasuki masa tenang menuju hari pemilihan suara 14 Februari 2024. Pasangan capres dan cawapres mengoptimalkan sisa waktu kampanye dan momentum debat terakhir, Minggu 4 Februari 2024, untuk menyosialisasikan program-programnya.
Debat kelima akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan membahas revisi UU Omninus Law Cipta Kerja (Ciptaker) hingga program afirmasi perempuan dan disabilitas pada debat kelima Pilpres 2024. Kesiapan Ganjar itu disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. Dia meyakini pengalaman Ganjar sebagai anggota DPR hingga gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun jadi bekal untuk kuasai tema debat kelima. Pasangan Ganjar-Mahfud, juga sudah menyiapkan banyak program kesejahteraan sosial seperti memaksimalkan bansos lewat KTP Sakti (Satu Kartu Terpadu Indonesia), perluasan PKH dari 10 juta menjadi 15 juta keluarga, dana abadi kesejahteraan sosial, sikat KKN program kesejahteraan sosial; 17 juta lapangan kerja yang kayak, termasuk untuk kelompok rentan; dan 10 juta hunian.
Mantan gubernur Lemhannas ini juga berpendapat, iklusi merupakan tema yang ‘Ganjar banget’. Menurutnya, Ganjar melihat perempuan punya berperan penting untuk kemajuan bangsa dan disabilitas tidak bisa terus-menerus terpinggirkan. Sementara itu, topik mengenai UU Cipta Kerja juga menjadi perhatian capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat berkampanye. Anies berkomitmen mengkaji ulang UU Ciptaker yang tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja kerah biru.
Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca UU Ciptaker Presiden RI Joko Widodo, pengangguran hanya turun 0,73%.
Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), Anies mengatakan bahwa pengangguran turun 5,3% pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era pasca UU Ciptaker Presiden RI Joko Widodo, pengangguran hanya turun 0,73%.
Di sisi lain, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye di Pekalongan Jawa Tengah, kemarin. Gibran berjanji akan memberi pelatihan dan membantu mempromosikan batik pekalongan yang selama ini kebanyakan hanya berjualan secara offline. Menurut Gibran, Pemkot Solo sempat bekerja sama dengan Shopee Campus untuk memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa berjualan produk dari hulu hingga hilir.
Selain pelatihan, Gibran juga berjanji akan membantu lewat penguatan koneksi internet, guna mendukung proses digitalisasi produknya.
Awas, Rupiah Terkena Serangan Sentimen Ganas
Sektor Batubara Masih Sengsara
Potensi Penyaluran Kredit Hijau Semakin Besar
KUCURAN SERET PERUSAHAAN RINTISAN
Pendanaan ke perusahaan rintisan atau start-up pada 2023 terjun bebas. Selain terpengaruh ekonomi global yang melambat, situasi internal yang dihadapi oleh start-up dirasa cukup berat karena tidak bisa tumbuh sesuai dengan harapan.Lembaran baru bagi perusahaan rintisan dibuka lagi pada tahun ini. Sejumlah sektor yang terkait dengan energi baru terbarukan dan kesehatan, diperkirakan menjadi incaran para venture capital.Peluang bagi start-up mendulang pendanaan cukup terbuka. Namun, tantangannya seberapa mampu mereka menjaga tata kelola bisnis agar tak terjerembab dalam kerugian atau justru berujung masalah hukum.
PENDANAAN KE PERUSAHAAN RINTISAN : GUGUR SETELAH DIGUYUR
Perusahaan rintisan atau start-up bak cendawan di musim hujan sejak 2020, tatkala dunia dihadapkan pada situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Terbatasnya aktivitas masyarakat, melahirkan ide-ide bisnis baru untuk memberikan layanan kepada konsumen berbasis digital. Sekitar pertengahan Juni 2020, Fabelio mengumumkan per olehan putaran pendanaan Seri C senilai US$9 juta yang dipimpin oleh perusahaan ventura asal Taiwan, AppWorks, Endeavour Catalyst, dan MDI Ventures. Dengan kucuran modal itu, perusahaan peritel berbasis online tersebut secara total meraup dana hingga US$20 juta atau sekitar Rp300 miliar sejak berdiri. Fabelio pun percaya diri dengan rencana bisnis yang dijalankan untuk memacu ekspansi ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Bali. Menurut CEO & Co-Founder Fabelio Marshall Tegar Utoyo, fokus perusahaan yakni meningkatkan kategori produk dan waktu pengiriman, termasuk memperluas bisnis ke seluruh Indonesia. Selang 2 tahun kemudian, Fabelio dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2022. Adalah PT Harta Djaya Karya yang membawa PT Kayu Raya Indonesia (Fabelio) ke meja hijau. Beberapa pihak yang mengetahui perkara tersebut menyatakan nilai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Fabelio sekitar Rp100 miliar. Kasus pailit dialami pula oleh start-up penyedia jasa working-space, Co-Hive atau PT Evi Asia Tenggara. Awal 2023, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Evi Asia Tenggara (Co-Hive) dalam keadaan pailit menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bisnis Bersama Berkah. Rontoknya sejumlah perusahaan rintisan seolah menandai berakhirnya pesta ‘bakar uang’.
Start-up yang gagal bersaing, tidak mampu menemukan model bisnis yang tepat, atau salah dalam tata kelola, pada akhirnya terpaksa gulung tikar.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura menyatakan fenomena tutupnya sejumlah start-up pada tahun lalu, justru terjadi kepada perusahaan yang disuntik dana besar dengan jumlah besar.
Menurutnya, fenomena itu mesti menjadi perhatian pemerintah. Apabila fenomena start-up yang disuntik dana jumbo kemudian mati, dampaknya bisa memengaruhi pergerakan ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat kepercayaan investor terhadap aktivitas investasi di dalam negeri. Fenomena itu mirip dengan kondisi para perusahaan rintisan yang melakukan penawaran saham perdana di pasar modal, tapi justru harga sahamnya rontok.
Para pemilik modal atau venture capital terlihat mencermati dalam kurun sekitar 5 tahun sebagai fase krusial untuk melihat perkembangan perusahaan rintisan semenjak pertama kali mendapat kucuran pendanaan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Bain & Company dan AC Ventures pada pengujung 2023, total pendanaan oleh venture capital sekitar US$700 juta. Jumlah itu melorot tajam dibandingkan dengan periode 2022 yang mencapai US$3,6 miliar.
Menurut Co-Founder & Managing Partner at Ideosource VC Edward Ismawan Chamdani, sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi para start-up dengan situasi pasar yang sedang terkoreksi. Sisi baiknya, katanya, kondisi riil start-up sekarang ini menjadi lebih transparan dan tidak bisa menutup diri dengan berbagai macam dinamika di internal masing-masing.
Ketua Umum Asosiasi Tech Startup Indonesia Handito Joewono menilai fenomena tutupnya perusahaan start-up merupakan sesuatu yang normal. Justru menjadi tidak normal ketika semua perusahaan start-up tumbuh pesat. Terlebih, dia menyebut, selama ini memang hanya kurang dari 5% start-up yang mampu melewati tantangan menjadi perusahaan yang stabil.
PENGEMBANGAN PELABUHAN : Pelindo Siap Gandeng Kawasan Industri
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono mengatakan, konsep kawasan industri terintegrasi dengan pelabuhan bakal meningkatkan arus pergerakan barang dari dan menuju pelabuhan. Menurutnya, integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri juga akan mempercepat pengiriman barang. “Kami sangat terbuka sejak awal bahwa ini harus berkolaborasi. Ini juga akan terus kami dorong ke pemerintah agar kebutuhan industri selaras dengan pelabuhan yang ada,” katanya dalam acara Capaian 2023 dan Rencana Kerja 2024 Sub-holding PT Pelabuhan Indonesia, Minggu (28/1). Arif melanjutkan, Pelindo merupakan perusahaan penyedia jasa yang bergantung kepada aktivitas lalu lintas (traffic) di pelabuhan. Dia melanjutkan, Pelindo tengah berupaya menjadi traffic creator untuk meningkatkan kinerja perseroan. Sebaliknya, sebuah pelabuhan juga akan membutuhkan kegiatan perindustrian untuk menggenjot aktivitas lalu lintas di kawasannya. “Masterplan untuk pelabuhan itu tidak boleh terlepas dari masterplan industri, dan sebaliknya. Saat ada integrasi antara keduanya, maka saat kami membangun dari sisi pelabuhan akan sesuai dengan industri yang ada,” jelas Arif. CEO PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) Muhammad Adji menyatakan, pihaknya berupaya mengembangkan usahanya menjadi trade facilitator dan trade generator. Sejumlah upaya akan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan mengembangkan konektivitas antara pelabuhan dan ekosistem industri. Adji menuturkan, konektivitas yang optimal antara pelabuhan dan ekosistem industri yang ada menjadi salah satu kunci utama SPTP menjadi trade facilitator atau trade generator di sebuah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas tersebut adalah mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri yang ada pada sebuah daerah. Salah satu contoh penerapan model integrasi ini adalah pada proyek Java Integrated Industrial and Port Estate di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, kecepatan bongkar muat pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola SPTP bisa mencapai 38 boks per hari dari sebelumnya sekitar 20 boks per hari. Bahkan, kapasitas tertinggi bongkar muat SPTP bahkan sempat mencapai 61 boks per harinya.
ENERGI TERBARUKAN : SOAL ‘GETIR’ PEMBANGKIT NUKLIR
Gerak cepat pemerintah merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization tidak membuat pengembangan salah satu energi terbarukan itu lebih mudah. Masih ada tantangan yang perlu diselesaikan agar benar-benar bisa diterapkan di Tanah Air. Sempat menggantungkan harapan yang cukup tinggi setelah keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu malah membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi concern-nya. Luhut memberikan perhatian khusus terhadap potensi gempa bumi yang banyak terjadi di Indonesia dalam pembangunan PLTN. Musababnya, Jepang sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan PLTN, masih direpotkan oleh dampak dari salah satu bencana alam tersebut.
Tingginya risiko dalam pengoperasian PLTN memang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi untuk mengantisipasi beragam persoalan ke depannya. Apalagi, Indonesia berada di ring of fire yang rentan mengalami gempa bumi. Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran EBT. Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh Dewan Energi Nasional, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Berdasarkan peta jalan yang baru, Dewan Energi Nasional menetapkan target bauran EBT di rentang 19%—21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. Selanjutnya, bauran EBT dikerek ke level 25%—26% pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membeberkan, lokasi pembangunan PLTN perdana di Indonesia rencananya akan berada di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitasnya direncanakan mencapai 500 MW. Salah satu calon investor yang akan mengembangkan PLTN di Indonesia adalah PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI). “ThorCon siap untuk memulai konstruksi pada 2024, dan mengharapkan dapat mulai beroperasi secara komersial pada 2030 sesuai dengan yang ditargetkan oleh DEN ,” kata Direktur Utama ThorCon Power Indonesia David Devanney beberapa waktu lalu. Direktur Pengaturan, Pengawasan Instalasi dan Bahan Bakar Nuklir Bapeten Haendra Subekti menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi 3S, ThorCon telah menunjukan hal konkret dan siap melakukan pembangunan PLTN pertama sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku.









