;

Bakti Hadirkan Layanan Internet di TPS Wilayah 3T

Yuniati Turjandini 06 Feb 2024 Investor Daily (H)
Badan Aksebilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti), badan layanan umum dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), memberikan dukungan layanan internet guna memperlancar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) Diwilayah tersebut, Bakti akan menyediakan kombinasi layanan infrastruktur digital untuk akses internet yang bagus, berupa based transciever station (BTS), jaringan fiber optik, (fix broadbrand), dan Layanan Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). "Untuk itu Bakti, bersama Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun daerah telah berkoordinasi untuk memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar. (Yetede)

Kalangan Muda Bisa Punya Rumah Lewat Skema Syariah

Yuniati Turjandini 06 Feb 2024 Investor Daily
Kalangan muda dari gen Z hingga milenial, termasuk kalangan wirausahawan bisa memiliki rumah lewat kredit  pemilikan rumah (KPR) syariah. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya memiliki pembiayaan KPR BTN Syariah yang cocok bagi gen Z maupun milenial karena memiliki jangka waktu sampai 30 tahun. KPR tersebut, kata dia, dapat diakses oleh calon nasabah dengan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, profesional, hingga wirausaha. "Para gen Z juga dapat memilih beragam hunian  karena kami memiliki puluhan ribu mitra  pengembang dengan berbagai jenis proyek rumahan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Unit Usaha Syariah Bank BTN dan HUT ke-74 BTN, kami juga menawarkan diskon biaya  proses yang menarik," tutur Hirwandi. Dia menjelaskan KPR BTN Syariah memiliki beberapa skema yakni skema berjenjang dengan  margin mulai 2,99%. KPR berskema syariah juga menawarkan  pilihan skema fix margin sampai lunas. (Yetede)

Menakar Kebijakan Penanganan Stunting Para Capres

Yuniati Turjandini 06 Feb 2024 Tempo
Debat pamungkas calon presiden peserta Pemilihan Umum 2024 pada Ahad lalu sedikit memperlihatkan bagaimana rencana para calon pemimpin negeri ini mengatasi persoalan stunting pada anak. Isu ini, dalam dokumen visi dan misi para pasangan capres-cawapres, juga telah mendapat perhatian khusus. Tapi apakah rencana-rencana mereka itu relevan dan tepat dalam mengatasi masalah stunting? Pada dasarnya, segala bentuk malnutrisi yang terjadi pada setiap anak dapat dicegah. Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan akses makanan bergizi yang berkelanjutan, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pola asuh orang tua yang benar, dan lingkungan tempat tinggal yang higienis dengan sanitasi layak. Namun saat ini akses masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai kebutuhan di atas masih jauh dari kondisi ideal. Kondisi itu diperburuk oleh adanya ancaman krisis pangan dan nutrisi global yang dipengaruhi oleh kemiskinan, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta dampak pemulihan ekonomi pascapandemi yang pertumbuhannya tak merata.

Salah satu ancaman serius dari kondisi malnutrisi adalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis. Akibatnya, anak-anak yang terkena stunting menderita kerusakan kognitif dan fisik yang tidak dapat diperbaiki, bahkan juga berdampak pada generasi berikutnya. Pemahaman isu ini secara komprehensif hingga ke akarnya perlu dimiliki para peserta Pemilu 2024. Stunting merupakan masalah krusial dan harus menjadi perhatian serius bagi calon pemimpin negeri ini.  Fokus ke Tingkat Keberhasilan Program Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam satu dekade terakhir, sebetulnya terjadi tren penurunan prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen pada 2022 dari 37,6 persen pada 2013. Tidak hanya di Indonesia, penurunan ini juga terjadi secara global. Sayangnya, Indonesia masih termasuk kategori negara dengan status stunting yang tinggi menurut klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia. Artinya, perlu ada upaya yang berfokus pada tingkat keberhasilan program yang lebih besar, yaitu kegiatan pencegahan sebelum menuju stunting. (Yetede)

Ikhtiar Lindungi Pekerja Informal

Yuniati Turjandini 06 Feb 2024 Tempo
Pemerintah menggodok rencana pemberian jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Bentuknya lewat BPJS Ketenagakerjaan layaknya tenaga kerja formal. Bedanya dengan pekerja formal yang iurannya dibayarkan perusahaan dan pekerja, iuran pekerja informal per bulan bakal ditanggung pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono menuturkan pembahasan masih berlangsung untuk mewujudkan rencana tersebut. "Tapi hampir semua kementerian sudah sepakat menjalankan ini," tuturnya, kemarin, 5 Februari 2024. Dia berharap program itu bisa terealisasi pada tahun ini dengan target awal 20 juta tenaga kerja.  Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 59,11 persen pekerja informal dari total 139,85 juta orang yang bekerja per Agustus 2023. Proporsi tenaga kerja informal melonjak sejak 2020. Pandemi menjadi pemicunya lantaran muncul gelombang pemutusan hubungan kerja.

Kondisi ini memaksa para angkatan kerja mencari pendapatan baik dengan berusaha sendiri, menjadi pekerja bebas, maupun bekerja dengan keluarga. Per Agustus 2020, BPS mencatat porsi pekerja informal naik hingga 60,47 persen dari Agustus 2019 yang sebesar 55,88 persen. Di sisi lain, Nunung mengatakan besarnya porsi pekerja informal merupakan karakteristik negara berkembang. "Mayoritas di negara berkembang, pekerja informal relatif lebih banyak karena pergerakan mereka bisa lebih cepat di sektor ini." (Yetede)

Terhambat Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Yuniati Turjandini 06 Feb 2024 Tempo
TAHUN 2023 menjadi tahun yang sulit bagi Rania Ahmad. Kondisi keuangan karyawan swasta 28 tahun itu tak stabil setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Oktober 2023. "Pesangon ada, tapi tidak seberapa. Tetap saja pada akhirnya menggerus tabungan karena hidup harus tetap berjalan," ujar pegawai perusahaan rintisan (startup) bidang pendidikan yang telah bekerja dua tahun tersebut kepada Tempo, kemarin. 

Meski kini sudah mendapat pekerjaan baru, dia tetap waswas dan cenderung berpikir dua kali sebelum menggunakan uangnya untuk belanja atau konsumsi di luar kebutuhan primer. "Sekarang lebih suka banyak menabung, menahan belanja, apalagi yang tidak urgen. Jadi tidak lagi impulsif jalan-jalan ke mal. Rekreasi juga dikurangi," katanya. Kondisi perekonomian yang serba tak pasti serta sulitnya mencari pekerjaan menjadi pertimbangan utama Rania tetap berhati-hati mengelola keuangannya.

Kondisi serupa dialami Fandi Nugroho, 34 tahun, yang pada tahun lalu harus menutup usaha toko baju miliknya di Semarang, Jawa Tengah, yang telah berdiri lebih dari enam tahun, karena sepi pembeli. Alih-alih berfoya-foya, dia mati-matian berhemat untuk menutup biaya operasional tokonya menggunakan tabungan pribadinya. "Belum selesai dampak pandemi terlewati, sekarang kalah saing oleh jualan online di TikTok Shop," ucapnya.

Ayah dua anak itu tak lagi punya cukup modal untuk melanjutkan usaha. Kini ia memilih beralih profesi menjadi sopir taksi online. "Sekarang yang penting bagaimana keluarga bisa makan dan bisa bayar sekolah anak saja," katanya. Konsumsi masyarakat yang terpukul itu tecermin jelas pada realisasi pertumbuhan ekonomi 2023. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi tercatat melambat cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga sepanjang tahun lalu hanya tumbuh 4,82 persen, lebih rendah dibanding pada 2022 yang sebesar 4,94 persen. (Yetede)


Elegi Buruh Terjerat Upah Murah dan Ketidakpastian

Yoga 06 Feb 2024 Kompas

Dua buruh pabrik, Rizky (24) dan Dayat (24), duduk di sebuah warung melepas lelah seusai bekerja seharian di sebuah pabrik di Kawasan Industri Medan, Sumut, Rabu (31/1) sore. ”Kami sudah dua tahun bekerja di pabrik ini. Kontraknya berakhir Februari dan belum ada pemberitahuan perpanjangan kontrak. Kalau tidak ada perpanjangan, saya akan batal menikah,” kata Rizky. Rizky menjadi gambaran buruh yang hidup pas-pasan dan dibayang-bayangi PHK atau putus kontrak tanpa kepastian. Di tengah ketidakpastian itu, Rizky harus memikirkan bagaimana menutupi cicilan kredit sepeda motornya Rp 1 juta per bulan, biaya indekos Rp 500.000 per bulan dan kebutuhan makan sehari-hari. Meski bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tiada uang yang bisa dia tabung dari penghasilan Rp 3,4 juta per bulan.

Dayat mengalami hal serupa. Dia sudah menjadi buruh pabrik di beberapa perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) selama enam tahun terakhir. Namun, sampai sekarang dia tidak bisa menabung. ”Cicilan sepeda motor kami anggap sebagai tabungan,” kata Dayat. Meski upah buruh naik dari tahun ke tahun, itu tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok. Dayat mencontohkan harga beras Rp 9.000 per kg saat pertama bekerja enam tahun lalu. Saatini harganya Rp 15.000 per kg. ”Semua harga kebutuhan serba naik mulai dari sewa rumah hingga BBM. Dulu gaji saya Rp 3 juta dan sekarang naik jadi Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji enggak cukup menutupi kenaikan biaya hidup,” kata Dayat.

Di Jatim, sebagian buruh di Kabupaten Sidoarjo mendapat upah rendah yang jauh dari upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, UMK di Sidoarjo relatif tinggi karena berada di sentra industri di Jatim. Tak pelak, banyak pekerja jauh dari sejahtera. Beni (28), warga Desa Kloposepuluh, yang bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik pada 2020, setelah menganggur dua tahun selepas tamat SMK jurusan mesin. Bekerja empat tahun, statusnya masih karyawan tidak tetap. Gajinya Rp 1,5 juta per bulan, jauh dari UMK Sidoarjo Rp 4.638.582 per bulan. Ia pun mesti berhemat, demi menyiasati standar biaya hidup yang tinggi di Sidoarjo. Alih-alih menabung, Beni justru kerap meminta tambahan uang dari orangtuanya, Suwarni (45), yang juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian di perumahan. Padahal, penghasilan Suwarni hanya Rp 1 juta per bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. (Yoga)

Elastisitas Permintaan Minyak

Yoga 06 Feb 2024 Kompas (H)

Pasar minyak internasional adalah contoh menarik dari fenomena elastisitas permintaan. Harga minyak Brent turun dari 86 USD per barel pada awal November 2023 menjadi 77 USD per barel pada awal Februari 2024. Namun, fluktuasi per minggu, bahkan harian, tetap tajam akibat berbagai faktor, seperti konflik di Timur Tengah, naik-turunnya persediaan minyak di AS, pertumbuhan China, dan resesi di zona euro. Prediksi Goldman-Sachs, September 2023, bahwa harga Brent mencapai 100 USD dalam 12 bulan tidak terwujud sampai akhir Januari 2024. Faktor pertama yang menghambat harga minyak Brent mendekati 100 USD per barel adalah ketidak kompakan OPEC, terlihat pada penundaan pertemuan OPEC dari 26 November ke 30 November 2023 karena ketidaksepakatan struktur biaya produksi.

Keluarnya Angola dari OPEC adalah refleksi sulitnya mencapai kompromi dalam kartel yang anggotanya punya kepentingan berbeda. Faktor kedua adalah harga minyak yang terlalu tinggi membuat para pesaing dengan struktur biaya produksi lebih kompetitif dapat ikut masuk pasar. Harga Brent turun tajam, dari 83 USD per barel di pekan kedua April 2023 menjadi 73 USD per barel di Juli 2023. Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC meresponsnya dengan mengurangi produksi untuk mendongkrak harga, sejak Juni 2023 dan sampai akhir 2023. Akibatnya, harga Brent bergerak naik hingga pada pekan kedua September 2023 sempat mencapai 93 USD per barel.

Harga yang tinggi membuat produsen-produsen yang selama ini mati suri kembali masuk pasar. Saat ini AS memproduksi 13 juta barel per hari yang melebihi produksi setiap negara OPEC sehingga jadi penyeimbang OPEC. Harga minyak berangsur turun ke keseimbangan saat ini. Faktor ketiga adalah agenda ekonomi hijau yang memicu inovasi energi terbarukan. Permintaan minyak makin elastis terhadap perubahan harga jika berbagai alternatif energi hijau nonfosil makin tersedia. Harga minyak dunia yang terjangkau merupakan faktor penting mengapa ramalan resesi di AS dan dunia pada 2023 tidak terwujud.  (Yoga)

Menyelamatkan Industri Padat Karya

Hairul Rizal 06 Feb 2024 Bisnis Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%. Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%. Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target. Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya. Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007. Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.

 Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah. Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022. Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%. Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.

PHK MARAK PADA 2023 : APINDO USUL PERKUAT PASAR DOMESTIK

Hairul Rizal 06 Feb 2024 Bisnis Indonesia

Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri seiring dengan sepinya order luar negeri akibat gejolak geopolitik global. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan insentif pajak untuk mendorong iklim usaha. “Perkuat daya saing industri yang menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memangkas birokrasi serta policy yang menghambat industri,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/2). Dia beralasan setiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru dan 300.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan pekerjaan baru. Di sisi lain, salah satu yang didorong untuk menjaga daya saing industri yaitu kehadiran neraca komoditas, khususnya untuk bahan baku. Melihat kondisi tersebut, menurut Bob, yang paling utama untuk dilakukan yaitu membesarkan pasar dalam negeri sehingga perusahaan tumbuh dan membangun daya saing agar mampu memperluas pasar ekspor. 

 Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan lonjakan jumlah PHK pada 2023 mencapai 1.328% daripada tahun sebelumnya menjadi 358.809 dipicu banyaknya perusahaan yang tutup akibat sepinya order. Sementara itu, Kemenaker melaporkan terdapat 63.806 orang tenaga kerja yang mengalami PHK selama periode Desember 2023. “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 30,13% dari jumlah keseluruhan,” sebut Satu Data Kemnaker. Data yang dihimpun Bisnis pada Sabtu (3/2) di Jawa Barat, sebanyak 125.748 tenaga kerja kena PHK, menjadikannya sebagai provinsi dengan PHK tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023. Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 69.286 orang, diikuti Banten 61.161 orang, Kalimantan Selatan 13.169 orang, Riau 11.242 orang, dan Jawa Timur 11.038 orang. Selanjutnya, DKI Jakarta sebanyak 10.358 orang, Sulawesi Tengah 9.669 orang, Kalimantan Timur 7.839 orang, dan Kalimantan Utara 7.407 orang. Sementara itu, Sulawesi Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan PHK terendah di Indonesia. Tercatat, Sulawesi Barat melakukan PHK pada 29 orang tenaga kerja, diikuti Papua 56 orang, NTT 80 orang, Bengkulu 117 orang, dan Papua Barat 132 orang. Lalu, Sulawesi Utara 201 orang, Sumatra Barat 295 orang, Maluku 404 orang, Lampung 454 orang, dan Bali 627 orang. 

 Adapun sepanjang 2023, PHK tertinggi terjadi pada Desember 2023 yang mencapai 63.806 orang tenaga kerja, sedangkan PHK terendah terjadi pada Januari 2023 sebanyak 2.867 orang. Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community (Idiec) Tesar Sandikapura berharap pemerintah mengkaji potensi kelalaian atau kecurangan dari sebuah perusahaan rintisan (startup) yang gulung tikar tak lama setelah mendapatkan pendanaan. Sepanjang 2023-2024, sudah puluhan startup berbasis teknologi yang melakukan efi siensi karyawan atau menutup bisnis. Beberapa nama besar juga turut terseret, mulai dari Gojek Tokopedia, Zenius, Fabelio, Flip, Halodoc, hingga Xendit.

Asa dari Kenaikan Produksi Ponsel

Hairul Rizal 06 Feb 2024 Kontan

Prospek kinerja PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) didukung oleh sejumlah katalis positif pada tahun ini. Salah satunya produksi ponsel global diprediksi akan meningkat. Ini didukung oleh optimisme pemulihan pasokan cip. Analis MNC Sekuritas, Raka Junico dalam riset 2 Februari 2024 mengatakan, kekurangan cip telah mereda dan ekspektasinya mulai pulih pada tahun ini. Jadi, menandakan prospek positif bagi industri ponsel untuk meningkatkan pertumbuhan volume penjualan. Khususnya di segmen menengah ke bawah. Penjualan cip global mencatat pertumbuhan 5,7% secara tahunan atau year on year (yoy) di November 2023 atau mencapai US$ 48 miliar. Realisasi ini setelah penjualan cip global mencatat hasil negatif 14 bulan berturut-turut. Dengan optimisme pemulihan cip tersebut, produksi unit ponsel global diproyeksikan meningkat 3,8% yoy pada tahun ini versus minus 3,5% yoy pada proyeksi tahun 2023. "Kami menilai rebound ini juga didukung oleh volume ponsel dengan harga terjangkau di kisaran Rp 3 juta," kata Raka.

Menurut pemantauan MNC Sekuritas, antusias pengguna ponsel kembali meningkat di bulan Februari 2024 karena sejumlah brand ternama akan meluncurkan produk baru mereka. Di antaranya seri Redmi Note 13, POCO X6 5G, dan seri Realme 12. Di tingkat unggulan, seri Samsung S24 menarik permintaan konsumen dengan fitur "Galaxy AI". "Di antara merek-merek yang harganya terjangkau untuk kalangan menengah bawah, seperti Tecno Spark 10C, Infinix HOT 30 Play, dan Tecno Camon 20 Pro," ujar Raka. James Stanley Widjaja, analis Buana Capital dalam riset 24 November 2023 mengatakan, kinerja ERAA pada kuartal III-2023 cukup mengecewakan. Laba bersih di periode kuartal III-2023 saja sebesar Rp 36,2 miliar, turun 83,2% secara kuartalan. Secara kumulatif, laba bersih sembilan bulan 2023 sebesar Rp 494,8 miliar turun 27,2% yoy. Ini hanya memenuhi 42,5% perkiraan Buana Capital. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo dalam menilai, prospek ERAA masih cukup menarik. "ERAA tidak hanya berfokus pada penjualan ponsel saja, tapi juga melakukan diversifikasi bisnis. Ini membuat kenaikan beban seperti beban gaji karyawan serta beban keuangan masih menjadi penekan pada laba ERAA," ujar Azis, Senin (5/2). Untuk itu, Azis merekomendasikan hold ERAA dengan target harga Rp 454 per saham. Sementara Raka merekomendasikan buy ERAA dengan target harga Rp 505 per saham.

Pilihan Editor