Produk turunan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) terutama waran terstruktur semakin ramai. Terutama setelah kehadiran penerbit alias issuer baru. Senin (5/2) kemarin, CGS-CIMB Sekuritas mencatatkan waran terstrukturnya. Pada penawaran perdana ini, CGS-CIMB Sekuritas menawarkan enam seri dengan underlying saham dari indeks IDX30. Di antaranya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Keenam waran terstruktur memiliki kode BBCAYUCX4A, BMRIYUCX4A, MDKAYUCX4A, UNVRYUCX4A, TLKMYUCX4A dan GOTOYUCX4A dengan jangka waktu sembilan bulan dan akan jatuh tempo pada 5 November 2024. Presiden Direktur CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Lim Kim Siah mengatakan, waran terstruktur bisa menjadi pilihan alternatif investasi di pasar modal Indonesia. "Terutama bagi mereka yang memiliki profil risiko investasi agresif," jelas dia, Senin (5/2). Dalam penerbitan perdana ini, CGS-CIMB Sekuritas menggandeng tiga sekuritas lain, yakni PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), MNC Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas sebagai agen penjual.

Kehadiran tiga mitra tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar waran terstruktur dan meningkatkan total nilai harian transaksi waran terstruktur di pasar modal. PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penerbit pertama waran terstruktur di Indonesia turut menyambut baik kehadiran CGS-CIMB Sekuritas di pasar turunan saham. Head Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas, Steinly Atmanagara mengatakan, kehadiran penerbit waran terstruktur yang baru di BEI membuktikan bahwa pasar produk turunan saham akan terus berkembang. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dengan penambahan jumlah penerbit, nilai transaksi di pasar waran terstruktur bisa naik. Saat ini waran terstruktur masih terbatas menggunakan underlying saham di indeks IDX30. Seluruh saham di indeks itu seluruhnya telah diterbitkan oleh RHB Sekuritas Indonesia dan PT Maybank Sekuritas Indonesia. Perluasan indeks ini bakal menambah pilihan bagi investor. RHB Sekuritas menargetkan bisa menerbitkan 120 seri waran terstruktur pada tahun ini. Jika underlying indeks diperluas, target jumlah penerbitan RHB Sekuritas juga akan bertambah.

Kerja sama antardaerah atau KAD terus ditingkatkan tidak hanya untuk menggarap potensi daerah, melainkan juga dalam hal peningkatan layanan publik.Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjalin kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; Pemkab Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu; Pemkab Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; dan Pemkab Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah.Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.Kesepakatan itu akan ditindaklanjuti secara spesifik yang didasarkan pada potensi juga kebutuhan kerja sama dari kedua belah pihak a.l soal manajemen aparatur sipil negara (ASN), reformasi birokrasi, dan pengembangan dinas komunikasi dan informatika mengenai persandian dan stastistik.Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bukti sinergi dalam mengembangkan potensi daerah, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Menurutnya, sejauh ini Pemprov Jabar sudah menjalin 76 kerja sama, yang terdiri atas 27 kesepakatan dengan kabupaten/kota di wilayah Jabar, 20 kesepakatan kerja sama dengan berbagai provinsi di Indonesia, dan 29 kesepakatan kerja sama dengan kabupaten/kota di luar Provinsi Jabar. Kerja sama tersebut fokus untuk mewujudkan tujuan daerah yang berdaya, inovatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Warsa 2024 menjadi tahun pertaruhan bagi pemerintah untuk berkelit dari risiko perlambatan ekonomi akibat tekanan internal dan eksternal. Contohnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang kerap membuat akselerasi bisnis kurang lincah. Maklum, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) selalu mencatatkan penurunan. Terakhir kali ekonomi nasional mampu tumbuh gemilang pada tahun politik adalah ketika Pemilu 2004. Tentu tak mudah bagi pemerintah untuk melawan data historis ini. Terlebih, situasi ekonomi 2024 diliputi beragam tantangan. Mulai dari efek ketidakpastian global yang mereduksi kinerja ekspor, hingga agenda lima tahunan yang mengekang investasi di dalam negeri, lantaran dunia usaha cenderung wait and see. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik setelah dihantam oleh tingginya infl asi yang menekan daya beli masyarakat dalam dua tahun terakhir. 

 Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (5/2), merilis pertumbuhan konsumsi LNPRT mencapai 9,82% secara tahunan, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya 4,82%. Faktanya, laju PDB hanya 5,05%, turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 5,31%. Realisasi pada tahun lalu juga lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 5,3%. Apalagi, konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu terseok-seok, bahkan menyentuh angka pertumbuhan terendah dalam tiga tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski meleset dari target, capaian pada tahun lalu cukup positif di tengah pelemahan ekonomi banyak negara maju. Pemerintah pun optimistis pada tahun ini laju PDB tetap solid dan mampu tumbuh di angka target 5,2%. Sejumlah siasat pun telah disiapkan dan segera dieksekusi. Siasat lain yang akan dipacu adalah merevitalisasi mesin konvensional pendorong ekonomi, yaitu produktivitas dan daya saing industri yang disinergikan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) serta megaproyek lainnya. 

 Jika dicermati, pemerintah sejatinya menyadari betul sulitnya melawan kecenderungan perlambatan ekonomi selama tahun politik. Hal itu tecermin dari optimalisasi yang hanya dilakukan pada tiga sektor penopang PDB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan bansos adalah kebijakan sementara yang kurang signifi kan merangsang konsumsi rumah tangga. "Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat secara sustainable," katanya kepada Bisnis. Ekspektasi senada disampaikan Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, yang memperkirakan konsumsi rumah tangga terus melambat seiring dengan perkiraan penurunan pendapatan pada tahun ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kunci yang bisa mengakselerasi PDB pada tahun ini adalah kebijakan fi skal dan moneter yang wajib mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas komoditas pangan mendominasi sumbangan kenaikan Indeks Perkembangan Harga di sebagian besar daerah di Tanah Air pada 2 pekan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024. Pergerakan harga beras dan minyak goreng menjadi yang paling banyak mendapat sorotan jelang pemungutan suara. Terlebih, komoditas itu banyak dimanfaatkan untuk bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah di sejumlah daerah. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa beras mengalami kenaikan harga pada pekan pertama Februari 2024 di sebanyak 179 kabupaten/kota. Artinya, terdapat 142 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu 1 pekan. Menurutnya, rata-rata harga beras pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp14.107 per kilogram (kg), sedangkan pada pekan terakhir Januari 2024 sebesar Rp13.973 per kg. Dia memperkirakan stok beras (selisih produksi dengan konsumsi bulanan) pada Januari 2024 mengalami defisit 1,63 juta ton, dan surplus tipis sebanyak 1,15 ton pada Februari 2024. Secara spasial, komoditas pangan penyumbang andil kenaikan Indeks Perkembangan harga atau IPH di Pulau Sumatra didominasi oleh beras, cabai merah, dan daging ayam. Komditas tersebut juga menjadi penyumbang kenaikan IPH di Pulau Jawa. Khusus untuk komoditas pangan penyumbang kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sumatra ,didominasi oleh daging ayam, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah. Sementara itu, harga rata-rata nasional minyak goreng pada pekan pertama Februari 2024 ada di kisaran Rp17.571 per liter, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga rata-rata minyak goreng pada pekan sebelumnya sebesar Rp17.473 per liter. 

 Dalam kesempatan yang sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa pihaknya memberi sinyal tren kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita.  Menurutnya, salah satu penyebab harga minyak goreng naik adalah minimnya realisasi domestic market obligation (DMO) dari produsen. Sejak November 2023 hingga Januari 2024, dia menyebutkan bahwa realisasi DMO cenderung di bawah target bulanan yang ditetapkan sebanyak 300.000 ton. Bambang menjabarkan bahwa kenaikan harga minyak goreng sawit terjadi pada minyak goreng curah. Sebaliknya, harga minyak goreng premium justru terjadi tren penurunan. Bambang menyebut, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp20.551 per liter, atau turun 0,12% dari pekan sebelumnya Rp20.630 per liter.Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono memandang, realisasi DMO tidak bisa disalahkan seutuhnya atas kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Eddy membeberkan, tender harga CPO per 2 Februari 2024 masih di kisaran Rp11.483 per kg—Rp11.634 per kg. “Harga biasa saja, harga minyak goreng dalam negeri seharusnya stabil,” katanya.

Aturan baru mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap tidak lagi memperkenankan mekanisme ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PT PLN (Persero) untuk menyiasati kondisi oversupply. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021. Setidaknya ada dua hal krusial yang akan diatur dalam beleid tersebut, yakni soal ditiadakannya ekspor tenaga listrik ke PLN, dan kompensasi APBN untuk peningkatan biaya pokok penyediaan listrik. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, revisi Permen ESDM No. 26/2021 diharapkan bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan PLN, industri, dan masyarakat yang berinisiatif untuk meningkatkan pemasangan panel surya.

 Beberapa kali inisiatif pembenahan beleid itu jalan di tempat lantaran kekhawatiran ihwal beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang saat ini masih ditanggung PLN. Belakangan, kata Fabby, perbedaan perspektif antarkementerian dan lembaga itu bisa diatasi. Misalnya saja otoritas fiskal yang telah bersedia untuk menggunakan APBN untuk kompensasi atau subsidi apabila terjadi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada sistem tertentu setelah adopsi besar-besaran PLTS atap di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga beban keuangan perusahaan setrum pelat merah itu di tengah kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang terlanjur lebar pada saat ini. Selain itu, kementerian ESDM juga bakal meniadakan batasan kapasitas PLTS atap terpasang di tengah masyarakat untuk mengakselerasi percepatan investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengatakan usulan pemerintah tersebut justru bakal mengerek biaya investasi serta operasi PLTS atap di pasar rumah tangga dan sosial. 

 Berdasarkan hitung-hitungan AESI, minimal pemasangan PLTS atap untuk pelanggan residensial dan bisnis kecil berada di kisaran 1,5—2 kilowatt-peak (kWp). Adapun, batas bawah pemasangan PLTS atap menghasilkan daya mencapai 6—8 kilowatt-hour (kWh). Mengutip laporan Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan pengguna golongan tarif itu mencapai 5,45 juta pelanggan. Rerata konsumsi listrik pelanggan 2.200—6.600 VA ke atas sekitar 283—1.359 kWh setiap pelanggan per bulannya. Secara terpisah, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa beragam aturan main baru yang diatur oleh pemerintah dalam beleid tersebut memiliki nilai positif.  Misalnya saja pemberian kompensasi dari APBN dari pemerintah kepada PLN jika BPP PLN naik dapat makin mempercepat transisi energi melalui implementasi PLTS atap.