Menuntut Kecerdasan Buatan Menghargai Hak Cipta
Penerbit media ternama AS, The New York Times (NYT),
menggugat perusahaan pengembang kecerdasan buatan OpenAI dan pendirinya,
Microsoft, atas dugaan pelanggaran hak cipta. NYT menuding keduanya menggunakan
karya jurnalistik NYT untuk ChatGPT. ChatGPT milik OpenAI dan Microsoft lalu
memberikan materi NYT ke orang-orang yang mencari jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan.
(Kompas, 29/12/2023). Gugatan NYT menunjukkan adanya persoalan penghargaan terhadap
hak cipta yang dibawa teknologi kecerdasan buatan (AI). Jika didiamkan,
pelanggaran hak cipta akan mengancam kelangsungan hidup media, baik secara
ekonomi maupun jurnalistik. Teknologi digital tak menghargai hak ekonomi
penerbit. Padahal, penerbit seperti NYT berinvestasi besar-besaran untuk
menghasilkan jurnalisme berkualitas. Perusahaan pengembang AI mengambil begitu
saja karya jurnalistik tanpa izin dan pembayaran. Pengambilan berita atau materi
media arus utama serta mengomersialisasikannya, telah lama dilakukan perusahaan
platform digital.
Perusahaan pengembang AI dan perusahan platform digital menciptakan
ekosistem bisnis media yang timpang yang bisa berdampak pada kualitas jurnalisme.
Perusahaan media atau penerbit kehilangan kapital untuk mengembangkan jurnalisme
berkualitas. Ibarat pepatah, membangun jurnalisme berkualitas di tengah ekosistem
bisnis media yang tak sehat serupa menanam padi di padang pasir. Indonesia
memerlukan regulasi yang spesifik mengatur AI, termasuk pengaturan hak cipta, serupa
di Uni Eropa (UE). Pada April 2023, parlemen Eropa menyetujui proposal regulasi
yang mengatur AI generatif, seperti ChatGPT, mengungkap materi berhak cipta. Persetujuan
ini dianggap membuka jalan bagi UU komprehensif pertama di dunia yang mengatur
teknologi AI. UE kini sudah membuat pengaturan komprehensif terkait AI.
Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan rancangan
UU penggunaan AI pada Januari 2024. Aturan ini diharapkan mulai berlaku 2026.
Sebagai pengaturan komprehensif, UU tersebut kiranya juga mengatur pengungkapan
materi berhak cipta.
Adapun kantor berita The Associated Press dan perusahaan
media Axel Springer memilih bekerja sama dengan OpenAI yang bersifat sukarela
dalam bentuk business to business. Sejumlah negara mengatur perusahaan platform
digital wajib bekerja sama dengan perusahaan media atau penerbit. Australia pemberlakuan
news bargaining code sukses ”memaksa” Google dan Facebook membayar perusahaan media
200 juta dollar Australia pada 2022. Kanada yang memberlakukan online news act
berhasil ”memaksa” Google menyepakati membayar penerbit lokal 100 juta dollar
Kanada per tahun. Indonesia memiliki rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung
Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan
perpres ini kelak mewajibkan perusahaan platform digital menghargai hak ekonomi
penerbit melalui bagi hasil, lisensi berbayar, dan bentuk kerja sama lain. Karena
mewajibkan perusahaan platform digital memenuhi hak ekonomi penerbit melalui
kerja sama, regulasi ini biasa disebut perpres publisher right (hak penerbit). (Yoga)
Bursa Tetap Tenang di Pekan Pencoblosan
Pemerintah Baru Diwarisi Utang Jumbo Era Jokowi
Proyek IKN Pengaruhi Ekonomi Kalimantan
Merger GOTO Grab Berhembus Lagi
Vale Indonesia Cetak Laba US$ 274,33 Juta
PENANAMAN MODAL : INVESTOR RESOR & PERHOTELAN BIDIK PULAU DEWATA
Investasi resor dan perhotelan sebagai penunjang pariwisata Bali masih menjadi pemikat utama para pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Namun demikian, langkah pengendalian perlu dilakukan guna menekan laju alih fungsi lahan. Laju investasi di Provinsi Bali memang telah kembali bergeliat setelah sektor pariwisata pulih dengan masuknya wisatawan mancanegara dan nusantara. Kondisi ini memberikan efek positif bagi perekonomian wilayah ini yang mulai tumbuh, dan bahkan mampu menembus level 5,71% pada tahun lalu.Pulihnya sektor pariwisata juga memacu investasi di sektor akomodasi penunjang pariwisata seperti pembangunan hotel, vila hingga pusat perbelanjaan baru di sejumlah destinasi. Kencangnya laju investasi akomodasi ini tersebut tergambar dari penyaluran pembiayaan yang dikucurkan perbankan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran kredit di wilayah ini pada 2023 mencapai Rp92,26 triliun atau tumbuh 6,27% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang salah satunya didorong oleh tumbuhnya pembiayaan di sektor investasi.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit secara tahunan ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali. Dari pantauan Bisnis, sepanjang tahun lalu setidaknya lebih dari lima hotel berbintang baru yang muncul, yang salah satunya dibangun oleh salah satu konglomerat nasional. Bahkan pada 2022, Smitch Travel Research memperkirakan akan ada tambahahan kamar hotel baru sebanyak 7.522 kamar pada periode 2022—2023.Senada, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali G.A Diah Utari menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran produk domestik regional bruto (PDRB), berlanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah ini bersumber dari terjaganya investasi didorong oleh peningkatan investasi bangunan untuk fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, vila, hingga restoran. KPw BI Bali mencatat bahwa investasi memberikan porsi hingga 29,28% terhadap ekonomi Bali. Hanya saja, investasi akomodasi bagaikan buah simalakama bagi Provinsi Bali.
Di satu sisi investasi akomodasi merupakan prospek yang paling menjanjikan. Akan tetapi hal tersebut terlihat kontraproduktif terhadap upaya Bali menahan laju alih fungsi lahan yang masif sebagai dampak dari pembangunan akomodasi.Bahkan, kondisi tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah berupaya melakukan diversifi kasi motor perekonomian melalui transformasi ekonomi Bali yang mendorong peranan tumbuhnya sektor primer seperti pertanian, perikanan hingga sektor sekunder seperti industri kecil dan menengah. Dalam upaya diversifi kasi ekonomi, Pemprov Bali berupaya memperkuat sektor primer dan sekunder dengan melakukan modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan; penguatan industri pengolahan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta pengembangan ekonomi kreatif.
Namun demikian, masifnya investasi fasilitas pariwisata di Bali juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan kawasan Bali selatan atau kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus sebagai kawasan strategis nasional. Kebijakan ini dipandang turut memantik kencangnya laju investasi akomodasi di selatan Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan bahwa pembangunan akomodasi di Bali perlu dikendalikan, jika tidak memungkinkan untuk di moratorium lantaran investasinya memang masih terbuka.
Langkah ini, imbuhnya, perlu upaya tersebut perlu sinergi antara pemerintah dan pihak asosiasi hotel di Pulau Dewata. Tjok Ace, sapaan akrabnya, menyebut bahwa saat ini jumlah kamar hotel di Bali sekitar 150.000 kamar. Akan tetapi, tidak semua hotel berada di bawah PHRI.
Tjok Ace memandang bahwa kurang terkendalinya pembangunan akomodasi di Bali tidak lepas dari dampak implementasi perizinan berbasis one single submission (OSS) yang masih memiliki kelemahan yang belum mencantumkan secara detail soal ketentuan arsitektur khas Bali.
Menimang Potensi Muka Baru LQ45
Inilah Bank Pemberi Cuan Paling Tinggi ke Investor
PERTARUHAN TRANSISI PEMERINTAHAN
Pesta demokrasi lima tahunan akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. Momentum politik yang akan menandai babak baru pemerintahan Indonesia dalam kurun 5 tahun mendatang. Selama periode 10 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, banyak agenda pembangunan yang tercapai. Namun, banyak pula program yang telah disusun dan dijanjikan, meleset dari target. Dengan sisa masa bakti sekitar 8 bulan lagi, Presiden Jokowi dan kabinetnya harus tetap fokus mengawal program-program pembangunan.









