Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum KPU) dan sejumlah  pihak terus mensosialisasikan  kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Rabu (14/02/2024), untuk memilih anggota legislatif dan presiden-wakil presiden. Hal ini penting karena menggunakan  hak pilih merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk menentukan siapa  yang akan memimpin dan mewakili  mereka di pemerintahan dan parlemen. Diyakini, tingkat partisipasi  masyarakat dalam  pemilu kali ini melebii pemilu yang digelar  pada 2019, termasuk dari kalangan milenial dan Gen Z KPU mengungkapkan pesta demokrasi lima tahunan kali ini akan diikuti lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Adapun jumlah pemilih di Pemilu 2024 meningkat sekitar 12 juta  dibandingkan dengan Pemilu 2019. Di dalam negeri, DPT Pemilu 2024 berjumlah 203.055.748 orang, terdiri atau 101.467.243 pemilih laki-laki dan 101.589.505 pemilih perempuan. Sedangkan diluar negeri, DPT Pemilu 2024 berjumlah  1.750.474 orang, terdiri atas  751.260 pemilih laki-laki dan 999.214 pemilih perempuan. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BRI akan membagikan dividen kepada para pemegang saham di kisaran 70-80% dari total laba bersih mencatatkan laba bersih Rp60,43 triliun, meningkat 17,55% dibandingkan torehan laba bersih pada 2022 yang sebesar Rp51,411 triliun. "Dari laba BRI Rp 60,4 triliun itu kalau dikali 80% berarti Rp 48 triliun. Duit itu, mengalir ke pemegang saham dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas 53,19%. Sehingga, laba itu kalau dibayarkan dividen sebutlah Rp 40 triliun, maka 53,19% akan balik kepada negara," ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Senin (12//02/2024). Emiten berkode saham BBRI tersebut menyatakan siap membagikan berapapun laba bersih sebagai dividen kepada para pemegang saham, karena perseroan  memiliki modal  yang lebih dari cukup. Ini tidak lepas dari capital adequacy ratio (CAR) perseroan yang mencapai 27%. (Yetede)

Satu dekade Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan di Indonesia. Berbagai manfaat program ini dinikmati warga seiring perbaikan akses dan pembiayaan. Namun, perjalanan panjang pelaksanaan JKN-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih menemui sejumlah tantangan. Selain ancaman defisit anggaran pengelolaan program ini, kualitas layanan bagi peserta juga belum merata. Dalam 10 tahun, angka peserta program JKN terus naik hingga 96 % dari total penduduk Indonesia. Data BPJS Kesehatan menunjukkan, jumlah peserta pada tahun 2014 sebanyak 133,4 juta orang dan meningkat menjadi 267,3 juta peserta pada tahun 2023. Sementara total pemanfaatan JKN meningkat signifikan.

Pada 2014 rata-rata total pemanfaatan layanan itu per hari 252.000 pemanfaatan. Sementara tahun 2023 tercatat 1,6 juta per hari. Akibatnya, biaya kesehatan itu meningkat dari Rp 42,6 triliun pada 2014 menjadi Rp 158,8 triliun pada 2023 (Kompas, 12/2). Sejumlah perbaikan patut diapresiasi. Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, kualitas layanan makin baik. Penerapan digitalisasi juga mempermudah warga mengakses layanan dalam program ini. Melalui aplikasi, peserta bisa mendapat berbagai informasi JKN, mengubah data, mendaftar layanan di fasilitas kesehatan, konsultasi dokter, hingga mengadukan layanan yang bermasalah. Dari sisi pendanaan, setelah selalu dinyatakan defisit, dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan dalam kondisi positif.

Aset bersih dana jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan meningkat pesat sejak 2021 dan tercatat Rp 56,51 triliun pada tahun 2022 sehingga bisa mencukupi pembayaran klaim beberapa bulan ke depan. Namun, layanan program ini menghadapi sejumlah tantangan. Di beberapa daerah, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan terbatas. Ketimpangan layanan kesehatan antar daerah menyebabkan sebagian peserta JKN sulit mengakses layanan dan harus antre untuk berobat di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, keberlanjutan JKN dibayangi ancaman defisit dana pengelolaan, seiring semakin banyaknya peserta memanfaatkan layanan dan perluasan manfaat. Di sisi lain, iuran peserta tak naik dan banyak peserta tak aktif atau menunggak membayar iuran. Untuk itu, memasuki sepuluh tahun implementasi JKN, perbaikan pengelolaan anggaran dan layanan menjadi keniscayaan. (Yoga) 

Berbagai langkah reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan pemerintah dalam Sembilan tahunterakhir tidak mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di kisaran 5 %. Ekonomi Indonesia masih saja berbiaya tinggi yang berakar dari praktik korupsi dan biaya logistik yang tinggi. Setidaknya sudah 11 tahun terakhir ini perekonomian Indonesia stagnan di kisaran 5 %. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (tahun 2014-2019) adalah 5,03 %. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi di periode kedua Jokowi-Ma’ruf Amin adalah 5,18 %. Data terakhir BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 % secara tahunan (year on year) menurun dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,31 %. Saat itu ekonomi mampu tumbuh tinggi karena terkerek kenaikan harga komoditas dunia (commodity boom).

Menurut ekonom senior Raden Pardede, Senin (12/2) dalam beberapa tahun terakhir, investasi yang semestinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang solid belum mampu mendongkrak perekonomian Indonesia hingga lepas dari jerat 5 %. Meskipun dari segi nilai realisasi investasi naik nyaris empat kali lipat dalam satu decade terakhir dari Rp 398,3 triliun (tahun 2013) menjadi Rp 1.418,9 triliun (tahun 2023) pertumbuhan ekonomi masih ”jalan di tempat” di kisaran 5 % setiap tahun. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau omnibus law dengan upaya memangkas birokrasi dan peraturan semestinya bisa mengatasi berbagai kendala dalam berinvestasi dan menciptakan iklim berusaha yang lebih efisien, namun UU itu belum mampu mengatasi berbagai kendala berinvestasi itu.

Saat ini, investasi di Indonesia masih terhitung tidak efisien, seperti terlihat dari indikator incremental capital to output ratio (ICOR) Indonesia yang masih relatif tinggi. Per Maret 2023, menurut catatan Kemenko Bidang Perekonomian, ICOR Indonesia masih di angka 7,6. Itu menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi yang jadi kendala berinvestasi. ICOR dapat menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR-nya, semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi. Padahal, investasi seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi yang lebih solid dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang saat ini masih jadi penopang utama perekonomian Indonesia. Sebagai perbandingan, sejumlah negara maju saat ini memiliki ICOR di bawah 3 %. (Yoga)

Dalam 11 tahun terakhir, perekonomian Indonesia tumbuh stagnan pada kisaran 5 %. Kinerja ekonomi lebih banyak bergantung pada siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat, seperti pergerakan harga komoditas dunia, hari raya besar keagamaan, dan musim liburan. Dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada pola musiman itu, arah pertumbuhan ekonomi di setiap triwulan (tiga bulanan) biasanya sudah bisa ditebak. Jika divisualisasikan, sepanjang tahun, pola pertumbuhan ekonomi seperti kurva melengkung yang naik sesaat lalu turun secara beruntun. Sesuai polanya, ekonomi akan selalu menyentuh pertumbuhan tertinggi di setiap triwulan II (April-Juni). Pada periode itu, ada momen Ramadhan, Idul Fitri, dan musim liburan sekolah. Daya beli masyarakat pun sedang naik-naiknya setelah menerima THR. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi negara biasanya akan tumbuh lebih tinggi. 

Sebaliknya, pada triwulan lainnya, pertumbuhan ekonomi cenderung moderat, bahkan tumbuh minus. Triwulan I (Januari-Maret), misalnya, menggambarkan periode low season dengan mobilitas masyarakat tidak setinggi triwulan IV saat ada momen liburan akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) ketergantungan ekonomi Indonesia yang cukup kuat terhadap momen musiman sesaat itu salah satunya tampak dari pertumbuhan ekonomi 2023, seiring melemahnya harga komoditas dunia dan tidak adanya musim liburan, ekonomi pada triwulan III-2023 hanya tumbuh 4,94 % secara tahunan dan 1,6 % secara triwulanan. Padahal, sebelumnya, pada triwulan II-2023, ekonomi tumbuh 5,17 % secara tahunan dan 3,86 % secara triwulanan, yang ditopang faktor musiman, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Paskah, Idul Adha, Waisak, dan masa libur panjang sekolah.

Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan, perekonomian Indonesia yang cenderung tumbuh tinggi hanya selama periode harga komoditas tinggi atau peristiwa musiman menunjukkan potret kondisi ekonomi yang rentan. Kerentanan ekonomi ini, adalah isu yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Jokowi dan perlu dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Indonesia butuh sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih stabil dan kokoh agar tidak terlalu mudah terbuai siklus harga komoditas dan faktor musiman sesaat. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menambahkan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada faktor dan siklus sesaat, jalan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 semakin sulit. Sebab, untuk mencapai titik itu, pertumbuhan ekonomi saat ini seharusnya sudah bisa menembus 6 %. Menurut Faisal, Indonesia butuh industrialisasi yang bukan hanya hilirisasi. (Yoga)

Tren permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR masih menggeliat dan diperkirakan meningkat seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk membeli rumah. Berkaca dari tren sebelumnya, penurunan tingkat suku bunga acuan disinyalir akan menjadi faktor pendorong permintaan KPR pada 2024. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, KPR masih menjadi motor penggerak utama kinerja bisnis bagi BTN. Pada 2023, KPR tumbuh 10,4 % secara tahunan menjadi Rp 257,92 triliun. Dari total pertumbuhan KPR tersebut, penyaluran KPR bersubsidi tercatat tumbuh 10,9 % secara tahunan menjadi Rp 161,74 triliun. Sementara KPR nonsubsidi tercatat tumbuh 9,5 % menjadi Rp 96,17 triliun pada 2023.

”Jadi, total KPR tumbuh untuk pertama kalinya double digit setelah pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan angka ini bisa dipertahankan sekaligus menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan pada segmen KPR bersubsidi membuktikan bahwa permintaan rumah di masyarakat bawah masih tumbuh karena kebu tuhan dasar,” katanya dalam Konferensi Pers Kinerja BTN 2023, di Jakarta, Senin (12/2). Dari total penyaluran KPR bersubsidi oleh industri perbankan, BTN memiliki pangsa pasar 83 %. Secara keseluruhan, pangsa pasar penyaluran KPR oleh BTN mencapai 39,1 % dari total penyaluran KPR oleh industri perbankan. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023 oleh BPS, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Backlog merupakan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun (supply) dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (demand). BTN optimistis animo masyarakat untuk memiliki rumah akan terus meningkat. (Yoga)

Pemerintah sedang menggodok aturan mekanisme pemasaran benih bening lobster. Badan Layanan Umum (BLU) KKP disiapkan untuk menyerap, menjual, hingga mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Mekanisme ekspor benih itu masih menuai kontroversi. Mekanisme penjualan benih bening lobster ke luar negeri, antara lain, dipaparkan dalam konsultasi publik ketiga terkait harga patokan terendah benih bening lobster (Puerulus) yang digelar KKP, di Lombok, Senin (12/2). Hingga awal Februari 2024, tercatat lima perusahaan asal Vietnam siap masuk dan berinvestasi budidaya lobster di Indonesia sekaligus mengirim benih bening lobster ke luar negeri. Untuk mendapatkan benih bening lobster asal Indonesia, investor asing, harus merupakan pembudidaya terdaftar di negara asal dan membentuk PT berbadan hukum Indonesia.

Di samping itu, bekerja sama dengan BLU Perikanan Budidaya (BLU PB) membeli benih bening lobster dari BLU PB, melakukan alih teknologi budidaya lobster, dan sanggup melepas liar lobster. Negara asal investor juga memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. KKP menyiapkan harga patokan terendah benih bening lobster ditingkat nelayan, Rp 8.500 per ekor. Harga patokan itu mempertimbangkan biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan margin keuntungan. Nelayan penangkap benih bening lobster wajib terdaftar di BLU PB. Tiga BLU PB yang ditunjuk KKP adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang, Founder dan CEO Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar, saat dihubungi di Jakarta, berpendapat, mekanisme penjualan benih ke luar negeri berpotensi melahirkan konflik ditingkat nelayan yang berebut mencari rekomendasi dan benih bening lobster untuk tujuan ekspor. Akibatnya, tujuan awal pemerintah untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri berpotensi terabaikan.

Peran BLU PB yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengekspor benih bening lobster rawan menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, banyak instrumen, petunjuk teknis, dan SDM harus disiapkan untuk mengendalikan dan mengimplementasikan ekspor benih. ”Tanpa pengalaman sebelumnya, (peran BLU) bisa bermasalah,” ujarnya. Ia mengingatkan, rekomendasi dan kuota tangkapan benih bening lobster untuk tujuan ekspor belum ditunjang data yang kuat. Hingga kini, kajian stok benih bening lobster belum pernah dimutakhirkan. Skema ekspor benih bening lobster hanya akan memberikan keuntungan terbesar ke pemain kunci dan dominan lobster, yakni Vietnam, yang selama ini mengandalkan pasokan benih bening lobster dari Indonesia. Sebaliknya, hilirisasi atau bdidaya lobster di dalam negeri semakin sulit terwujud. (Yoga)

Hampir tiga bulan terakhir nasib nelayan di NTT tak menentu karena cuaca buruk. Mereka hanya bisa mencari ikan di laut dangkal. Petani pun demikian. Akibat El Nino, mayoritas lahan pertanian gagal panen. Nestapa nelayan dan petani kian berat di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok. Syarief Laode (38), nelayan dari Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (11/2) siang, baru pulang mencari ikan di Teluk Kupang. Hasil tangkapannya tak seberapa, tetapi cukup menghidupi ekonomi keluarganya hari itu. Syarief menyandarkan perahu motor berbobot 3 gros ton (GT) itu di dekat Pasar Oesapa. Pedagang ikan di pasar menghampiri kapalnya. ”50 ekor kepiting laut diborong pedagang, yang juga langganan, dengan harga Rp 50.000. Sementara ikan dibeli Rp 20.000. Total dapat Rp 70.000 hari ini.

Beberapa jenis ikan yang tidak diambil pedagang, saya bawa untuk konsumsi di rumah. Saya berangkat pukul 04.00 Wita. Kebetulan cuaca relative aman di sekitar Teluk Kupang,” kata Syarief. Jika cuaca normal, Syarief menjual ikan langsung kepada pedagang ikan di Desa Tablolong. Harga ikan itu pun relatif murah. Ikan kembung, satu ember berisi 150 ekor dijual Rp 100.000. Ikan itu oleh pedagang dijual di pasar tradisional dengan harga Rp 20.000 per 10 ekor. Syarief mengaku terkadang menjual sampai tujuh ember sekali melaut. Okto Nifu (46) petani lahan kering di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan, lahan jagung seluas 3.000 meter persegi miliknya terancam gagal panen. Jagung hampir berbuah, tetapi nyaris habis diserang ulat grayak yang muncul setelah panas selama satu pekan.

Petani hanya pasrah menerima keadaan hama tersebut. ”Kalau jagung sudah diserang hama, kami hanya berharap pada singkong, kacang, dan jenis tanaman lain di ladang itu,” kata Nifu. Petani lahan kering lain di Desa Kadahang, Kabupaten Sumba Timur, Agus Napu (51), mengatakan, jagungnya mulai diserang belalang yang muncul tiap musim tanam tiba. Belalang muncul dalam jumlah jutaan ekor dan menghabiskan tanaman dalam hitungan jam. Di tengah kondisi sulit yang dialami nelayan dan petani, harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan daging terus naik. Bagi nelayan dan petani kecil, harga beras saat ini semakin tak terjangkau. Derita nelayan dan petani di NTT seperti tak berkesudahan. (Yoga)

Muhammad Aldino (28) memilih sejumlah baliho kampanye dari tumpukan bahan serupa di halaman tempat kerajinan barang bekas miliknya di Jagakarsa, Jaksel, kemudian didaur ulang. Di dalam studio berukuran 12 x 6 meter itu, ia dan sejumlah rekannya menghasilkan berbagai barang, seperti tas, kursi, meja, dan papan, berbahan limbah alat peraga kampanye (APK). Kelompok perekayasa barang Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba (GudRnD) menginisiasi program daur ulang limbah APK bersama merek lokal ramah lingkungan Stuffo. Aldino adalah salah satu anggota dalam tim kolaborasi tersebut. Sampah APK itu didapat dari kegiatan pembersihan atribut pemilu pada masa tenang sejak Minggu (11/2).

Selain mendapat dari warga dan petugas, kelompok tersebut turun ke lapangan untuk membantu proses pencabutan di beberapa wilayah Jaksel. ”Kami mengolah limbah spanduk atau banner menjadi berbagai barang yang bermanfaat dan bernilai jual. Untuk olahan, bisa menjadi kursi, lantai portabel, meja, papan multipleks, hingga bata. Harga bervariasi, mulai dari Rp 38.000 hingga Rp 1 jutaan (per barang),” kata Aldino saat ditemui, Senin (12/2). Aldino menyebutkan, papan multipleks terbuat dari beberapa lapis banner. Karakteristik dan ketebalan multipleks yang mirip dengan papan kayu membuat hasil olahannya menjadi pengganti kayu.

Riset mengenai multipleks itu dimulai tiga bulan lalu, saat ada pemilik percetakan elektronik datang ke studionya menawarkan sisa banner untuk diolah. Sebab, banyak banner yang sering dibakar di tempat pembuangan sampah. Setelah berkali-kali mencoba, Aldino dan rekannya berhasil menemukan formula untuk mengolah banner berbahan flexi frontlite asal Korea dan China itu. Bahan tersebut banyak digunakan karena murah. Mereka juga membuat tas dari flexi asal Jerman karena bahannya tebal. Namun, tidak cocok jika menggunakan flexi Korea dan China karena bahannya cepat robek. Adapun hasil cacahan banner berbahan flexi juga bisa diolah menjadi bata. Hasil olahan limbah itu dijual di lokapasar (marketplace) situs web, sejumlah toko, dan berdasarkan pemesanan. Pengerjaan olahan paling cepat tiga jam dan paling lama empat hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. (Yoga)