Buntut Tunggakan Utang Rafaksi
2024, Pasar Smartphone Diproyeksikan Bangkit
IHSG Koreksi Wajar, Bakal Kembali Melesat Usai Pemilu
Laba Himbara Nyaris Tembus Rp140 Triliun
Tak hanya Siap Menang, Juga Harus Siap Kalah
Indonesia Melaksanakan Pesta Demokrasi!
Penanaman Padi Diakselerasi
Pemerintah menyiapkan empat solusi untuk mempercepat
penanaman tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, demi meningkatkan
produksi. Solusi yang dimaksud adalah pompanisasi, optimalisasi lahan rawa,
insentif benih gratis, dan penambahan pupuk. Mentan Amran Sulaiman mengemukakan
hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2). ”Tadi, kami
dipanggil Presiden. Beliau menanyakan perkembangan tanaman, khususnya padi dan
jagung,” ujar Amran. Menurut Amran, peningkatan produksi beras harus didorong
lebih cepat karena harga beras dunia dan Indonesia meningkat. Terkait hal itu,
dirumuskan empat solusi untuk mendorong upaya akselerasi.
”Kami laporkan ke Bapak Presiden, (pertama) bagaimana kita
mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang di wilayah itu ada sungai
(besar), seperti Sungai Bengawan Solo. Kita bisa pompa airnya naik ke sawah,
digunakan oleh petani,” ujar Amran. Solusi kedua adalah optimalisasi lahan rawa
yang sebelumnya hanya ditanami satu kali agar bisa ditanami dua dan tiga kali.
”Ketiga adalah kita memberikan insentif benih gratis kepada petani yang mau melakukan
perluasan tanam, contoh padi gogo,” kata Amran. Solusi keempat adalah tambahan
pupuk agar bisa diperoleh petani dengan tepat waktu dan tepat volume. ”Pupuk
tambahan dari Bapak Presiden nilainya Rp 14 triliun, bagaimana ini
direalisasikan dengan cepat,” ujarnya.
Amran menegaskan, produksi mutlak ditingkatkan untuk menurunkan
harga beras. Hal ini bukan hanya menyangkut harga beras Indonesia, melainkan
juga harga beras dunia. ”Kita standing crop sekarang, yang kita tanam sejak
Desember (dan) Januari, lebih kurang 4 juta hektar. Dikali saja dengan produksi,
mudah-mudahan bisa produksi 5-8 ton per hektar,” ujarnya terkait target panen hingga
Maret 2024. Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menambahkan, ketersediaan
pupuk menjadi faktor utama dalam upaya peningkatan produksi beras. ”Oleh karena
itu, kita sudah siapkan stok pupuk 2 juta ton, dimana 1,1 juta ton sudah berada di kabupaten-kabupaten, siap
untuk disalurkan,” katanya. Volume pupuk subsidi ini, menurut Rahmad, mencapai
4,7 juta ton. (Yoga)
Efek Pemilu, Konsumen Masih Mengerem Belanja
Limbung Beras
Harga beras semakin tinggi. Pasar beras premium mulai tak
terisi. Kala paceklik terjadi, banjir justru menghampiri. Kini, limbung beras
tengah terjadi. Dalam setahun terakhir, harga beras medium naik 15,21 %. Panel
Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 13 Februari 2024, harga rata-rata nasional
beras medium Rp 13.870 per kg, lebih tinggi dari harga rerata Februari 2023, Rp
11.760 per kg. Begitu juga beras premium, harga rerata nasionalnya naik 15,34 %
secara tahunan dari Rp 13.410 per kg menjadi 15.840 per kg. Selama enam bulan
berturut-turut, Agustus 2023-Januari 2024, kenaikan harga beras telah memicu
inflasi. Hal itu terjadi lantaran produksi beras nasional turun sekitar 650.000
ton dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,89 juta ton pada 2023. Penurunan
produksi itu membuat neraca produksi dan konsumsi beras di luar impor dan
ekspor beras pada 2023 hanya surplus 270.000 ton.
Pada Januari-Februari 2024, BPS juga menyebutkan bakal
terjadi defisit beras sebesar 2,83 juta ton. Neraca beras baru akan surplus
mulai Maret 2024, diperkirakan 970.000 ton. Namun, surplus tersebut jauh lebih
rendah dibandingkan Maret 2023 di 2,59 juta ton. Perubahan cuaca, terutama
fenomena El Nino yang berkepanjangan, menjadi biang keladinya. Hal itu juga membuat
musim tanam I berikut panen raya padi mundur. Masa paceklik beras juga kian
panjang. Pada periode 2022/2023, masa paceklik beras berlangsung selama enam
bulan, yakni Agustus 2022-Januari 2023. Adapun pada periode 2023/2024, masa
paceklik tersebut terjadi selama delapan bulan, yakni Juli 2023-Februari 2024. Saat
neraca produksi-konsumsi beras mengalami defisit, banjir justru melanda
sejumlah daerah di Indonesia. Kementan mencatat, banjir tersebut melanda 7.026
hektar lahan pertanian yang didominasi areal persawahan. Banjir tersebut memengaruhi
psikologi pasar perberasan nasional sehingga harga beras kian melambung.
Masyarakat juga mulai kesulitan mendapatkan beras premium di sejumlah
minimarket dan swalayan atau pasar ritel modern dalam beberapa hari terakhir
ini. (Yoga)
Jaga Keberlanjutan Pembiayaan JKN, Pertimbangkan Opsi Kebijakan
Keberlanjutan program Jaminan KesehatanNasional (JKN) jadi
keniscayaan dengan besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat Indonesia. Namun,
upaya menjaga keberlanjutan itu bukan tanpa tantangan. Tujuan menyehatkan warga
bisa tercapai jika kondisi keuangan JKN sehat. Laporan keuangan BPJS Kesehatan
per 31 Desember 2023 menunjukkan, kondisi keuangan jaminan sosial (DJS)
kesehatan dalam pembiayaan JKN sesuai ketentuan dengan aset bersih Rp 57,76
triliun. Dengan aset itu, diestimasi cukup bagi 4,36 kali bulan bayar klaim ke
depan, menurun dibandingkan Desember 2022 dengan aset bersih mencukupi untuk
5,9 kali bulan pembayaran klaim ke depan. Aset bersih dalam dana jaminan sosial
menggambarkan kondisi pembiayaan sehat. Sebab, sejak diluncurkan pada 2014
sampai 2020, kondisi keuangan jaminan sosial kesehatan defisit. Pada 2019
defisit Rp 51 triliun.
Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien di Jakarta, Selasa (13/2) mengatakan,
berdasarkan hitungan aktuaria, kondisi DJS kesehatan dalam JKN diestimasikan
sehat sampai akhir tahun 2024. Karena itu, penyesuaian iuran untuk menjaga
keberlanjutan pembiayaan JKN belum diperlukan sampai akhir 2024. ”Perlu
mitigasi risiko menghadapi soal DJS kesehatan tahun 2025 atau awal 2026,”
ujarnya. Pembiayaan JKN jadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan program
itu. Jadi perlu keseimbangan penerimaan dan pengeluaran dalam pemanfaatan
layanan. Penerimaan DJS kesehatan terutama didapat dari iuran peserta JKN. Jika
besaran iuran tak lagi sesuai beban biaya manfaat, iuran perlu disesuaikan.
Berdasarkan Perpres No 64 Tahun 2020 Pasal 38, besaran iuran perlu ditinjau paling
lama dua tahun sekali.
Menurut Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan
Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Ascobat Gani, kondisi DJS kesehatan
yang sehat tak terjamin keberlanjutannya jika tanpa upaya antisipasi. ”Beban
biaya kesehatan katastropik di masyarakat meningkat. Biaya untuk penyakit katastropik
termasuk biaya paling besar yang dikeluarkan BPJS Kesehatan,” tutur Ascobat.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2023, biaya untuk penyakit katastropik
lebih dari Rp 34,7 triliun. Selain itu, selisih dana jaminan kesehatan dengan
jumlah iuran diterima kian besar. Biaya manfaat JKN pada 2024 diproyeksikan Rp 176,8
triliun dan penerimaan iuran pada 2024 Rp 157,8 triliun. Selisih biaya manfaat
dan iuran Rp 19 triliun dan ditutup dengan aset bersih DJS kesehatan (Kompas,
12/1). Menurut Ascobat, kenaikan iuran JKN tidak bisa dihindari dengan
mempertimbangkan beban kesehatan makin besar. (Yoga)









