PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sepanjang 2023 berhasil membukukan  laba bersih Rp.3,5 triliun, tumbuh 15,13% dibandingkan  periode 2022 sebesar Rp3,04 triliun. Tahun ini, perseroan mengincar pertumbuhan laba bersih 10-11% secara tahunan (year on year/yoy). BTN sebelumnya memasang (yoy). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitapulu mengatakan, juga akan didorong oleh penyaluran kredit yang dibidik tumbuh 10-11% (yoy). "Jadi kami tidak bisa  menargetkan lebih, itu juga DPK BTN naik 8,4-8,5%. target kredit itu karena kami mempertimbangkan DPK masih ketat persaingannya, kalau fundingnya naik kami nanti dorong  revisi naik juga, tapi sekarang belum berani targetkan kredit 12%," urai Nixon. Di sisi margin bunga bersih (net interest margin.NIM) BTN diharapkan bisa berada di kisaran 4% ini untuk mendukung profitabilitas perseroan. terkait hal itu, Direktur keuangan BTN Nofry Rpny Poetra mengungkapkan, bahwa menjadi motor pengggerak NIM ada dua, yakni peningkatan bunga dan menurunkan beban bunga. (Yetede)

Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan sesuai anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp 50,14 triliun dari semua kementerian/lembaga (K/L) dalam tahun anggaran 2024. Idealnya, kebijakan penyesuaian anggaran harus memperhatikan kebutuhan belanja yang diprioritaskan. Kebijakan penyesuaian anggaran dilakukan sesuai Surat Pemerintah Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang diterbitkan pada 29 Desember 2023. Dalam surat tersebut disebutkan  bahwa kegiatan yang diprioritaskan  untuk dilakukan automatic adjusment  adalah belanja barang yang tidak dapat diefisienkan, tidak mendesak, dan dapat ditunda, diutamakan berasal  dari 10 akun belanja barang, yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting , belanja barang operasinal lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya. Penyesuaian anggaran dilakukan terhadap belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda. (Yetede)

Harga beras di pasaran terus naik seiring berkurangnya pasokan beberapa bulan terakhir. Situasi itu membuat masyarakat semakin resah. Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk membanjiri pasar dengan beras. Panel Harga Pangan Bapanas, per 12 Februari 2024, mencatat, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.840 per kg, naik 3,83 % secara bulanan dan 15,02 % secara tahunan. Harga ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Khosiatin (54), pedagang nasi uduk di Tegal Parang, Pancoran, Jaksel, menyatakan terpaksa mengurangi porsi nasi uduknya agar tetap untung. Ia tak mau menaikkan harga karena khawatir pelanggan berkurang. Sementara Ridwan (21), pedagang beras di Pasar Minggu, Jaksel, mengatakan, harga beras yang tinggi membuat dirinya sulit menjual dagangannya. ”Walaupun beras merupakan makanan pokok, sekarang banyak yang  membatasi pembeliannya,” ujar Ridwan.

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area, BPSk, ada potensi defisit beras pada periode Januari-Februari 2024. Produksi gabah kering giling pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat 16,2 juta ton. Situasi itu dinilai berpengaruh terhadap stok beras di ritel modern. Sejumlah minimarket dan swalayan mulai kekurangan stok beras. Pada 11-12 Februari 2024, stok beras premium dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah minimarket dan swalayan di Tangsel, Banten, misalnya, menipis, bahkan ada yang sama sekali habis. Kalaupun ada, pembeliannya dibatasi satu bungkus untuk kemasan 10 kg dan dua bungkus untuk kemasan 2,5 kg, 3 kg, dan 5 kg.

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas perberasan nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2) pagi. Presiden meminta agar stok beras di Bulog didistribusikan ke pasar, sedangkan beras dari pelabuhan bisa langsung disalurkan ke Pasar Induk Cipinang dan segera didistribusikan ke masyarakat. Agar tidak ada kelangkaan beras di pasaran, Presiden memerintahkan jajarannya membanjiri pasar dengan beras. Seusai rapat, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meninjau Pasar Induk Cipinang. Arief menyebutkan, saat ini stok beras di Cipinang termasuk tinggi, yakni lebih dari 34.000 ton. ”Jadi, sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar,” ujarnya. (Yoga)

BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 sebesar 5,05 %, lebih rendah dari 2022 di 5,31 %. Kenaikan harga, khususnya barang pokok seperti beras, telah menggerus permintaan domestik. Sementara fragmentasi ekonomi-politik global menekan aktivitas ekspor. Begitu pun aktivitas investasi yang mengalami stagnasi di tahun politik ini. Pengeluaran pemerintah menjadi penyangga utama agar siklus perlambatan bisa ditahan (counter cycle). Di situlah perlunya kebijakan fiskal yang solid dan kredibel alias bisa dipertanggung jawabkan. Bank Dunia dalam Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2024 menyoroti suramnya perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diproyeksikan mencapai 2,4 % atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturutan atau lebih rendah dibandingkan perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,6 %. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 4,9 % pada 2024 dan 2025. Siklus perekonomian kita, meski tak seburuk dinamika global, tetap saja mengalami gejala perlambatan.

Untuk keluar dari jebakan stagnasi ini, Bank Dunia menawarkan jalan keluar melalui akselerasi investasi berkelanjutan. Sejak lama, lembaga ini memberikan perhatian pada investasi dan produktivitas sebagai strategi utama melawan perlambatan ekonomi pasca pandemi. Persoalannya, bagaimana menerjemahkan strategi besar tersebut dalam konteks kebijakan ekonomi kita. Pemilu 2024 bisa menjadi peluang agar konsolidasi kebijakan ekonomi lebih fokus pada peningkatan produktivitas melalui akselerasi investasi berbasis inovasi. Dibanding banyak negara lain, kita punya peluang lebih besar untuk melakukan transformasi struktural agar investasi berbasis inovasi bisa terakselerasi dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan hampir sepuluh tahun terakhir menjadi modal penting. Siapa pun pemenang pemilihan presiden perlu melakukan ”destruksi kreatif” dalam kerangka keberlanjutan. (Yoga)

Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi keprihatinan masyarakat, selain harga barang kebutuhan pokok. Warga mencemaskan masa depan anak mereka. Di level pendidikan tinggi, keluhan kian tak terjangkaunya uang kuliah terus disuarakan mahasiswa dan orangtua setiap tahun. Dukungan pemerintah yang mengecil karena keterbatasan kemampuan APBN membuat perguruan tinggi dituntut mandiri. Hal ini menuntun pada komersialisasi yang membuat biaya pendidikan kian melambung dan sulit dijangkau kelompok menengah ke bawah. Kondisi ini memperlebar ketimpangan, membatasi mobilitas vertikal sosial-ekonomi masyarakat bawah. Dengan rasio penduduk berpendidikan S-2 dan S-3 terhadap populasi produktif 0,45 %, sulit bagi kita bicara transformasi menuju Indonesia Emas.

Upaya mengatasi ketertinggalan terus dilakukan, termasuk memperbanyak program beasiswa dan hibah serta pengiriman mahasiswa belajar di dalam dan luar negeri. Namun, jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Tahun 2018, Presiden Jokowi mendorong perbankan lebih banyak lagi menyalurkan kredit pendidikan, termasuk menjajaki skema student loan, seperti diterapkan di AS, namun tak jelas perkembangannya. Yang muncul justru solusi pragmatis kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga pinjaman daring, yang kemudian memicu polemik dan aksi protes mahasiswa karena memberatkan dan tak etis atau berpotensi memunculkan problem baru.

Penyaluran pinjaman pendidikan sebenarnya sudah dilakukan segelintir bank besar, tetapi masih terbatas. Selain karena belumada payunghukum, keengganan terhadap skema student loan juga karena ada kekhawatiran apa yang berlangsung di AS akan terjadi di Indonesia, yaitu tingginya gagal bayar atau kredit macet yang bisa mengancam perekonomian. Pemerintah pun dipaksa melakukan penghapusan, penangguhan, atau keringanan utang pendidikan bermasalah ratusan miliar dollar AS. Pinjaman pendidikan bisa dikatakan tak memberatkan jika skemanya sederhana, syaratnya mudah, bunga rendah, dan tenor panjang. Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, Denmark, dan Perancis adalah contoh negara yang mengenakan bunga rendah, bahkan 0 %, untuk utang pendidikan. (Yoga)

Pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan bantuan sosial El Nino tahun 2023 dengan nama bantuan risiko mitigasi pangan. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 496,8 triliun untuk program  perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024. Angka ini meningkat 13,1% dari outlook 2023 yang sebesar Rp 439,1 triliun. Bila dirinci, dua bansos yang diperpanjang ini dihadirkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi anggaran Rp11,25 triliun. Kedua bantuan pangan beras periode Januari hingga Maret 2024 telah disalurkan  mulai 2 januari 2024, dimana setiap penerima bantuan mendapatkan 10 kg beras. (Yetede)

Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas atau manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (DPB) pada 2023 mencapai 16,75%. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pada tahun ini kontribusinya meningkat menjadi 17,90% pada 2024. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, untuk mencapai target tersebut pihaknya menjalankan program-program prioritas 2024. Program ini meliputi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan  kepada industri pengolahan kayu, makanan dan minuman, tekstil, serta  kepada para pelaku industri kecil menengah. Kemudian, melanjutkan hilirisasi sumber daya alam di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batubara. "Selanjutnya, memacu pembangunan industri hijau untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta memperkuat penumbuhan dan pengembangan IKM startup berbasis teknologi," ucap dia. (Yetede)

Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenperin), selaku leading sector di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) memastikan Rancangan Peraturan Presiden mengenai hak cipta penerbit  media massa (Publisher Rights) segera disahkan dalam waktu dekat. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memastikan  keberlanjutan medis dan jurnalisme berkualitas. "Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan persnya. Budi Arie juga mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung  dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada. Budi Arie menambahkan, untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama. (Yetede)