10 tahun terakhir, banyak ladang warga Kalteng ditinggalkan setelah muncul larangan membakar lahan. Imbasnya, warga yang dulu mandiri kini bergantung kepada ”paman sayur” atau penjual sayur keliling. Kemandirian di daerah yang dulu merupakan lumbung pangan pun terancam. Rabu (7/2) pagi, Suwanto (37) sudah memacu kencang sepeda motor tuanya ke rumah Deni Irmanto (32), petani di Kalampangan, Kota Palangkaraya, Kalteng. Sudah dua tahun Suwanto melakukan aktivitas serupa. Setiap pagi, dia selalu mengisi keranjang di jok sepeda motornya dengan semua sayuran yang dipanen Deni, perantau asal Ngawi, Jatim. ”Ada cabai rawit, bayam, sawi, mentimun, tomat, hingga bawang merah,” katanya. Seperti Deni, Suwanto juga berasal dari Ngawi. Minim kesempatan kerja di daerah asal, dia datang menggunakan kapal laut lima tahun lalu ke Palangkaraya, menjadi ”paman” (penjual keliling) untuk beragam jenis pekerjaan.

Ia pernah menjadi paman pentol (makanan seperti bakso), berkeliling SD-SD di Palangkaraya menjajakan jualannya demi bayaran Rp 100.000 per hari. Jika dagangan ludes dalam sehari, dia mendapat bonus 10 %. ”Biasanya jual 500-1.000 pentol per hari. Harganya Rp 1.000-Rp 5.000 per biji, bergantung ukuran,” ucapnya. Tiga tahun jadi paman pentol, dia mencoba jadi paman lainnya. Merasa bisa meraup untung lebih besar, pilihannya jatuh menjadi penjual sayur keliling. Tabungan milik dia dan istrinya, Rp 8 juta digunakan untuk membuat keranjang sayur. Usahanya membuahkan hasil. ”Sekarang, sehari bisa bawa Rp 500.000, untung bersihnya lebih dari Rp 200.000,” ujarnya. Keuntungan Suwanto setara dengan perjalanan jauh yang mesti ia tempuh sejauh 85 km. Sasarannya adalah pelanggan di desa-desa sekitar Kabupaten Pulang Pisau, bahkan Kabupaten Kapuas.

Di sana, kehadiran Suwanto dan paman pentol lainnya sangat ditunggu warga. ”Saya pernah sampai ke Kalumpang di Kabupaten Kapuas. Jaraknya 120 km dari Kota Palangkaraya. Semua sayurnya berasal dari Deni,” katanya. Sanyo (54), warga Kalumpang, Kapuas, salah satu tempat Suwanto berjualan sayur adalah salah satu peladang yang rindu berladang lagi. Kini, Sanyo merasakan rumitnya harus membeli semua kebutuhan pangannya, baik beras maupun sayuran. ”Jadi, karena sekarang sudah tidak ke ladang, tidak ada padi dan tidak ada sayur. Ujungnya, kami beli di paman sayur. Setiap bulan bisa habis Rp 1 juta. Dulu, uang hanya untuk menabung,” tutur Sanyo yang kini hanya menjaga kios di desanya sambil berharap tas anyaman rotan istrinya laku. Penghasilannya tak menentu, ditambah kini ia sakit-sakitan. ”Ada yang bekerja di perkebunan sawit hingga tambang ilegal. Semua karena larangan membakar,” katanya. (Yoga)

China tengah berupaya mengelola penduduk yang berusia tua. Pemerintah China selama empat tahun belakangan berulang kali mengutarakan gagasan bahwa usia pensiun pekerja di negara itu akan ditambah, walau disambut negatif masyarakat, baik tua maupun muda. Data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi China di tengah terus menurunnya angka kelahiran memungkinan penaikan usia pensiun semakin tidak terelakkan. Laporan terkini itu diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit(EIU), divisi analisis dan riset majalah The Economist, Rabu (31/1). Mereka menganalisis penurunan angka kelahiran dengan beban ekonomi, termasuk beban pensiun yang akan ditanggung oleh China per tahun 2035 (Kompas.id, 7/2/2024). China mau tak mau harus segera menaikkan umur pensiun agar sistem pensiun di negara itu tetap berkelanjutan.

Dengan umur pensiun saat ini, laki-laki 60 tahun dan perempuan 55 tahun, akan memunculkan beban fiskal. Sebab, dana pensiun di negara itu ditanggung tiga pihak, yaitu negara, perusahaan, dan karyawan atau pegawai. Pada saat yang sama, China ingin mengelola warga senior sehingga tetap produktif dan bekerja ditengah angka kelahiran yang menurun. Proporsi kelompok senior yang besar diharapkan bisa tetap bekerja di berbagai bidang. Bila usia pensiun dinaikkan, akan mengurangi beban fiskal 20 %. Melihat langkah yang ditempuh China, akan ada beberapa akibat. Beban pada fiskal akan berkurang,tetapi akan menghasilkan tekanan baru, yaitu kelompok senior yang seharusnya menikmati dana pensiunnya terpaksa harus menanti beberapa tahun lagi untuk mengakses dana pensiun.

Mereka harus tetap bekerja. Otomatis akan memunculkan masalah kesejahteraan atau kualitas hidup warga senior. Dampak lainnya adalah tekanan dari warga berusia muda. Kaum muda berpendapat bahwa peningkatan jumlah pekerja yang lebih tua akan mengurangi kesempatan kerja mereka. Kemarahan mereka terpantau dalam berbagai unggahan media sosial di negara itu. China sudah membuat percontohan perpanjangan usia pensiun di Provinsi Jiangsu. Secara sukarela orang boleh mengusulkan untuk menunda usia pensiun. Provinsi lain menunggu uji coba di Jiangsu. (Yoga)

Pemungutan suara di mayoritas tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) telah dimulai sejak Kamis (8/2) dan akan berlangsung hingga 14 Februari mendatang. Potensi kerawanan, seperti membeludaknya pemilih saat pemungutan suara hingga adanya pemilih yang tak terdaftar dalam daftar pemilih, perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Mengacu Keputusan KPU No 122 Tahun 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di TPSLN pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk Pemilu 2024, pemungutan suara di 125 dari 128 perwakilan RI di luar negeri berlangsung pada 8-14 Februari 2024. Sementara di tiga perwakilan RI lainnya telah memulai lebih dulu, yakni Hanoi dan Ho Chi Minh di Vietnam pada 5 Februari dan di Panama pada 6 Februari 2024. TPSLN biasanya didirikan di kantor perwakilan kedutaan, konjen, wisma duta, dan sekolah Indonesia.

Selain dengan metode pemungutan suara di TPSLN, pemungutan suara di luar negeri juga dilakukan dengan dua metode lainnya, yaitu metode pos dan metode kotak suara keliling (KSK). Untuk metode pos, surat suara sudah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ke pemilih, 2-11 Januari 2024. Sementara metode KSK telah dimulai pada 4 Februari. Berdasarkan data KPU, total ada 1,75 juta pemilih luar negeri yang masuk daftar pemilih tetap. Terkait pemungutan suara di luar negeri, Migrant Care, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi isu pekerja migran Indonesia, mengingatkan, penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya pekerja migran yang tak masuk daftar pemilih.

”Ini terjadi karena kualitas DPTLN (daftar pemilih tetap luar negeri) tidak akurat. Misalnya, jumlah pekerja migran kita 6,5 juta, tetapi DPTLN hanya 1,7 juta. Akibatnya, banyak pekerja migran atau warga negara Indonesia di luar negeri, yang harusnya punya hak pilih, tak masuk DPTLN,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Kamis (8/2). Masalah lain yang perlu diantisipasi karena lazim ditemui di Timur Tengah adalah para pekerja rumah tangga yang kerap tidak mendapat izin majikan untuk menggunakan hak pilihnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan, pemungutan suara dengan metode KSK dan pos kerap menjadi sumber kecurangan akibat status dan alamat pemilih yang tak bisa dipastikan validitasnya secara pasti. Belum lagi adanya makelar suara yang sering beroperasi memanfaatkan kelemahan metode KSK dan pos. (Yoga)

Pemerintah menghormati langkah hukum lewat proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pelaku industri hiburan terkait pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2033 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan solusi  yang adil (win-win solution) bagi semua pihak terkait. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, kementerian yang ia pimpin  bersama Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Kementerian Keuangan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah guna mengikuti proses uji materi terkait dengan pajak hiburan yang tengah dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada kasus serupa sebelumnya, ia berharap, uji materi ini bisa menghasikan keputusan yang memberi rasa adil. (Yetede)

Pemerintah menghormati langkah hukum lewat proses uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pelaku industri hiburan terkait pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2033 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Langkah ini diharapkan bisa menghasilkan solusi  yang adil (win-win solution) bagi semua pihak terkait. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, kementerian yang ia pimpin  bersama Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta Kementerian Keuangan telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili pemerintah guna mengikuti proses uji materi terkait dengan pajak hiburan yang tengah dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Berkaca pada kasus serupa sebelumnya, ia berharap, uji materi ini bisa menghasikan keputusan yang memberi rasa adil. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel berencana menerbitkan 6,3 miliar saham baru melalui skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih  dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Perseroan juga akan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 18,92 miliar saham baru dengan skema right issue. Apabila menggunakan asumsi harga saham NCKL pada penutupan perdagangan Rabu (7/2/2024) yang sebesar Rp830, perusahaan pertambangan papan atas di Indonesia tersebut bisa meraup dana hingga Rp20,95 triliun dari dua aksi korporasi ini. "Seluruh dana yang diperoleh atas pelaksanaan PMTHMETD dan PUT ini akan digunakan oleh perseroan untuk melakukan transaksi," tulis manajemen NCKL. Sementara jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan perseroan dalam rangka penawaran umum terbatas mencapai 30% dari jumlah seluruh modal  ditempatkan di sektor perusahaan. Para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat terdilusi paling banyak 23,08%. (Yetede)

Implementasi prinsip environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola yang baik) atau ESG sudah menjadi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). tercermin dari portfolio pembiayaan berkelanjutan BRI pada akhir Desember 2023 mencapai Rp777,3 triliun. Komitmen pembiayaan berkelanjutan tersebut setara 67,1% dari total kredit  yang disalurkan serta investasi surat berharga korporasi berbasis EGS. Selayaknya tahun-tahun sebelumnya, penyaluran kredit  berkelanjutan mayoritas  tetap disalurkan kepada sektor UMKM senilai Rp690,43 triliun. Kemudian disusul pembiayaan kepada sektor hijau senilai Rp82,32 triliun. Jika dirinci, pembiayaan hijau terdiri atas penyaluran kredit  kepala sektor pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan senilai Rp52,8 triliun, transportasi hijau Rp 11,2 trilun, energi terbarukan Rp 6 triliun, dan sektor Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) lainnya sebesar Rp 12,2 triliun. (Yetede)

Hasil survei terbaru Populi Center menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52,5%. Dalam simulasi pilpres yang melibatkan 1.500 responden, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,1%, kemudian pasngan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,9%. Sementara itu, hanya 6,3% dari total 1.500 responden yang tidak memilih dan 2,2% responden menolak mengungkapkan pilihannya. Sementara itu, tren perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dari survei-survei sebelumnya cenderung fluktuatif, yaitu menurut hasil survei pada bulan November 2023 (22,3%), Desember 2023 (21,7%), dan sempat naik pada bulan Januari 2024 (24%). Sementara itu pasangan calon nomor urut 3, tren elektabilitas menurut hasil simulasi sebelumnya cenderung turun. Perolehan suara tertinggi pasangan itu pada bulan November 2023 (23%), Desember 2023 (21,7), dan kembali turun pada bulan Januari 2024 (18,9%). (Yetede)

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai, penetapan tarif pajak hiburan untuk tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tidak memiliki dasar perhitungan atau pertimbangan kuat, hingga terlihat adanya diskriminasi. Oleh karena itu GIPI melayangkan gugatan Pengujian Materil atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 58 Ayat (2) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/2/2024). "GIPI telah resmi mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU Nomor 1 tahun 2022 tentang UU KHPD yaitu Pasal 58 ayat 2," kata Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani.  Hariyadi mengatakan, pihaknya telah menguji lima Pasal yang tertuang didalam UUD 1945; Pasal 28D ayat 1; 281 ayat 2; Pasal 28H ayat 1; 28G ayat2. Menurut dia, kelima Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat 2. "Kami lihat dari kelima Pasal tersebut bertentangan dengan apa yang ada di Pasal 58 ayat 2 karena dalam katagori tadi dibedakan dengan yang lain," imbuhnya. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai posisi cadangan devisa (cadev)  pada Januari 2024 sebesar US$ 145,1 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa  tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran  utang luar negeri pemerintah, serta  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut, BI menilai cadangan  devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal  serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. "Hal ini seiring dengan sinergi respon bauran  kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan  untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan," jelas Erwin. (Yetede)