Problem subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga dalam waktu dekat. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persoalan lain, termasuk pembengkakan anggaran subsidi dari APBN. Tidak seperti biasanya yang memberikan keterangan dengan jelas dan tegas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, tanpa penjelasan lebih lanjut.Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Jokowi hanya memastikan keterangan lebih lanjut mengenai harga BBM bakal disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau PT Pertamina (Persero) langsung.“Soal BBM, nanti biar Menko [Perekonomian] yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan. [Untuk kenaikan harga] tidak [ada], tetapi yang menyampaikan nanti akan dari Pertamina,” katanya, Senin (4/2).Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan alasan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM hingga Juni 2024.Erick menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak oleh harga minyak yang bergerak fl uktuatif di pasar global. Meski memastikan bakal tetap menjaga harga BBM di level saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengingatkan impak dari kebijakan tersebut.Salah satunya adalah pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi untuk Pertamina.Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commerce and trading Pertamina mengaku masih mengkaji potensi tambahan subsidi dan kompensasi untuk menahan harga BBM hingga Juni 2024.“Masih kami kaji, paralel melihat fl uktuasi harga minyak mentah, MOPS [Mean of Platts Singapore], dan nilai tukar mata uang,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi. Pertamina dan BPH Migas pun berkali-kali meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi maupun BBM khusus penugasan, yakni Pertalite.Dengan begitu, Pertamina dan BPH Migas bisa lebih mudah dalam memastikan penyaluran subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tepat sasaran di lapangan.Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif membeberkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak di dalam negeri dengan pemanfaatan teknologi baru, serta menemukan cadangan baru. Arifin berkata, di Blok Rokan juga saat ini sedang dilakukan pengujian agar mendapatkan minyak dari sumber-sumber lapisan yang paling dalam.

Perkembangan kasus asuransi bermasalah seperti mengarungi jalan panjang tanpa tahu ujungnya, meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan keputusan, baik berupa persetujuan atas rencana penyehatan keuangan maupun pencabutan izin usaha perusahaan. Sepanjang 2022—2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha empat perusahaan asuransi yakni Asuransi Purna Artanugraha (Aspan), Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (dahulu Asuransi Jiwa Indosurya Sukses), Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dan Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Namun, pencabutan izin usaha Kresna Life justru dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pada 22 Februari. Keputusan PTUN didasari oleh gugatan PT Duta Makmur Sejahtera (DMS) dan Michael Steven yang merupakan pemegang saham Kresna Life. Sementara itu, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 harus merevisi RPK-nya setelah banyak program dalam RPK yang disetujui OJK pada lebih dari setahun lalu itu tidak tercapai. Strategi penjualan aset perusahaan, misalnya, tidak terlaksana sepanjang 2023. Bisnis baru AJB Bumiputera 1912 pun berjalan kurang menguntungkan karena realisasinya sangat kecil. Regulator memberi waktu kepada AJB Bumiputera untuk menyelesaikan dan menyerahkan revisi RPK hingga bulan ini.Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (Stimra) Abitani Taim mengatakan penanganan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi bermasalah sudah sesuai prosedur. Untuk kasus perlawanan hukum atas keputusan OJK di PTUN, seperti yang dilakukan oleh pemegang saham Kresna Life,, itu merupakan hak dari perusahaan asuransi. “OJK masih punya wewenang mengatur dan memberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Abitani. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, termasuk menindaklanjuti proses hukum dimaksud, OJK akan memprioritaskan hal-hal yang menyangkut perlindungan atas kepentingan para pemegang polis secara keseluruhan.Dalam penanganan Kresna Life dan sebagai bentuk pelindungan konsumen, OJK telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kresna Life sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik saat pengawasan sebagai perusahaan yang masih memiliki izin usaha maupun saat perusahaan dalam proses likuidasi.

Saham emiten yang bergelut di bisnis energi hijau bisa menjadi alternatif saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah. Investor bisa menimbang saham Energi Baru & Terbarukan (EBT) yang punya prospek jangka panjang untuk diversifikasi. Belakangan ini, saham-saham saham emiten EBT melaju. Contohnya PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) yang masuk ke jajaran top gainers mingguan dengan lonjakan harga 32,97%. Saham emiten dengan market caps paling jumbo di segmen ini, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga kembali melejit. Saham emiten listrik hijau lain seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) turut melaju di zona hijau. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya menyoroti mayoritas portofolio proyek emiten EBT ada dalam prospek jangka panjang. Dengan karakteristik tersebut, saham perusahaan listrik hijau ini dapat menjadi alternatif sebagai diversifikasi keranjang investasi. Analis Stocknow.id Abdul Haq Alfaruqy mengingatkan pelaku pasar tetap selektif jika ingin memanfaatkan momentum, karena belum ada sentimen signifikan yang bisa mendongkrak saham EBT dalam jangka panjang. Alfaruqy juga menyoroti PGEO yang sudah merilis kinerja keuangan tahun buku 2023. Sepanjang tahun lalu PGEO membukukan pendapatan US$ 406,28 juta, tumbuh 5,23% secara tahunan (yoy). Lalu, laba bersih PGEO naik 28,46% menjadi US$ 163,59 juta.Hasil positif ini mendorong espektasi pelaku pasar terhadap saham energi panas bumi seperti PGEO dan BREN. Research Analyst Reliance Sekuritas Indonesia, Ayu Dian menambahkan, prospek emiten EBT didorong ekspansi yang gencar dilakukan untuk membangun atau mengakuisisi proyek pembangkit listrik energi hijau demi mengerek kapasitas produksi.

Aksi beres-beres terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelesaikan kasus gagal bayar sejumlah perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending. Salah satu P2P lending yang jadi perhatian OJK adalah kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman bilang, saat ini OJK sedang dalam tahap melakukan pemeriksaan, mengawasi perkembangan dan langkah penyelesaian yang diambil Investree. OJK juga terus mengawasi proses pemenuhan modal Investree. Terlebih, menurut Agusman, saat ini ada lima perusahaan dari 101 penyelenggara fintech lending yang belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar hingga akhir Februari 2024. Sejauh ini, kata Agusman, OJK telah melakukan pertemuan dengan pemegang saham Investree. Dalam pertemuan itu, pemegang saham Investree berkomitmen mencari tambahan modal serta membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya collection atau penagihan. Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto mengatakan, saat ini pihaknya terus memantau berbagai isu gagal bayar yang dapat berdampak pada bisnis perusahaan. Pada Februari 2024, lanjut dia, angka TWP90 Modalku sebesar 2,12%. Sedangkan tingkat TKB90 Modalku mencapai 97,99% per Februari 2024, naik dari 95,87% pada bulan sebelumnya. Tahun ini, Modalku menargetkan TKB90 bisa di atas 95%. Langkah serupa diterapkan PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran). Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menargetkan, angka TWP90 tahun ini bisa terjaga di bawah 1%. Saat ini TWP90 Akseleran sebesar 0,27%. "Pada akhir 2023, TWP90 sekitar 0,4%, ada perbaikan sedikit," katanya.

Pada paruh pertama tahun ini, pasar modal menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Tingginya tingkat suku bunga acuan, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih dalam big question mark, dan ketidakpastian geopolitik, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk aksi korporasi. Benar bahwa pada kuartal I/2024, pasar modal Indonesia mengalami fase yang landai. Ini ditangkap publik sebagai sebuah refleksi dari sikap hati-hati yang diambil oleh investor dan korporasi. Mereka memilih untuk mengadopsi strategi wait and see, terutama dipicu oleh panasnya kontestasi selama pemilu dan pascapemilu yang masih berlangsung. Hal ini, tanpa ragu, menimbulkan pertanyaan tentang prospek dan tantangan dalam penghimpunan dana di pasar modal, penyerapan saham IPO, perkembangan cost of fund emisi obligasi, serta pipeline penghimpunan dana yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, jika kisruh penghitungan suara Sirekap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan respons pengajuan Hak Angket DPR, situasi politik bisa kian memanas dan dapat berujung pada instabilitas sosial yang rentan memengaruhi pergerakan ekonomi. Investor makin tak mendapatkan kepastian. Di tengah tantangan yang cukup pelik, tak disangka, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menawarkan peluang bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Ini terbukti dari listing 19 emiten baru dengan total dana sekitar Rp3,45 triliun, sejak Januari hingga 1 Maret 2024, serta adanya 15 emisi obligasi korporasi senilai Rp15,3 triliun. Kesembilan belas emiten yang siap masuk pipeline penawaran umum perdana (IPO) tersebut mayoritas berasal dari perusahaan beraset sedang yaitu berkisar Rp50 miliar—Rp250 miliar, perusahaan beraset di atas Rp250 miliar, dan yang di bawah Rp50 miliar. Dominasi korporasi dengan aset skala menengah dari sektor industri dan consumer cyclicaldi IPO menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari investor terhadap sektor-sektor ini. Dengan pipeline tersebut akan ada lebih banyak perusahaan melakukan rights issue dan IPO. Prospek penyerapan saham IPO sepertinya tampak positif, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mampu menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis yang solid di tengah kondisi pasar yang volatil. Jika dikaitkan dengan pipelinepenghimpunan dana OJK yang cukup ambisius pada tahun ini yaitu Rp200 triliun, tentu saja deretan perusahaan yang siap IPO dan rights issue menyiratkan optimisme di tengah kegalauan yang berkelindan saat ini. Publik berharap target yang dipatok OJK dapat tercapai sembari berdoa situasi republik ini tetap aman, nyaman, dan adem ayem. Seluruh pihak, baik OJK, BEI, maupun korporasi perlu menciptakan lingkungan pasar yang mendukung guna mencapai seluruh target 2024. Pasar modal Indonesia, di tengah tantangan yang terjadi, masih menawarkan peluang bagi korporasi dengan berbagai model bisnis yang kuat dan tetap dipercaya sebagai destinasi yang menarik untuk penghimpunan dana.

Penggalangan dana di pasar modal memang masih bergerak landai sepanjang 2 bulan pertama 2024. Namun, daftar panjang antrean IPO, rights issue, dan emisi obligasi, menjadi bukti bahwa animo korporasi berburu dana di pasar modal belum surut, setidaknya hingga akhir tahun nanti. Lesunya fundraising, salah satunya tecermin dari total dana yang dikantongi dari penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 19 emiten pendatang baru yang listing hingga 4 Maret 2024 menghimpun Rp3,45 triliun. Realisasi itu jauh lebih rendah ketimbang total nilai IPO pada Januari—Februari 2023 senilai total Rp10,49 triliun yang diraih 20 emiten baru. Nilai IPO paling jumbo pada periode tersebut dihimpun oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) sebesar Rp9,06 triliun. Selain itu, aksi rights issue juga cenderung sepi pada awal tahun ini. BEI mencatat baru empat emiten yang melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) hingga 1 Maret 2024. Akumulasi nilai rights issue yang digalang dari pasar saham pun hanya Rp3,08 triliun. Capaian itu turun dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan realisasi penawaran umum terbatas sebanyak 6 PUT senilai Rp3,51 triliun pada Januari—Februari 2022 dan 12 PUT senilai Rp12,32 triliun pada 2 bulan pertama 2023. Berbanding terbalik, emisi surat utang korporasi masih ramai dengan realisasi 15 emisi dari 13 perusahaan senilai total Rp15,3 triliun. Dus, sejumlah pihak pun masih optimisme dengan prospek penggalangan dana di pasar modal di sisa tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan antusiasme penghimpunan dana di pasar modal masih terlihat. Buktinya, masih terdapat 84 pipeline penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp56,83 triliun. Animo korporasi untuk menghimpun dana dari pasar modal juga tecermin pada pipeline IPO. 

Hingga 1 Maret 2024, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan terdapat 17 perusahaan yang masuk daftar tunggu IPO. Mayoritas calon emiten itu memiliki aset berskala menengah. Korporasi sektor industrial, consumer non-cylicals, dan teknologi paling mendominasi pipeline IPO tersebut. Nyoman menambahkan rights issue juga berpotensi kian semarak setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa emiten yang merancang rights issue, ialah PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), PT Bank BTPN Tbk. (BTPN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Dari aksi tersebut, BTPN mengincar dana Rp6,73 triliun. Sementara itu, korporasi yang tengah merancang emisi obligasi a.l. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp1,67 triliun, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) senilai Rp1,5 triliun, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membidik Rp2,5 triliun dari penerbitan green bond. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan prospek penghimpunan dana di pasar modal masih positif seiring dengan Pemilu 2024 yang digelar berjalan dengan aman dan kondusif. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project, William Hartanto memperkirakan minat investor untuk berpartisipasi dalam aksi fundraising korporasi sektor energi dan consumer goods masih tinggi. Senada, prospek cerah IPO di BEI pada 2024 juga diteropong oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC). PwC Indonesia Capital Markets and Accounting Advisory Services Leader Irwan Lau mengatakan pasar modal Indonesia dinilai tetap menjadi pilihan yang baik bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Terkait dengan prospek emisi obligasi korporasi, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto memproyeksikan ekspektasi terhadap penurunan suku bunga dan nilai surat utang jatuh tempo senilai Rp150,5 triliun pada 2024 akan mempengaruhi.

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak alias restitusi pajak melejit di awal tahun ini. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi menyusutnya penerimaan pajak pada awal tahun 2024. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak secara agregat sampai akhir Januari 2024 mencapai Rp 30,88 triliun. Angka ini melonjak 182,67% secara tahunan alias year on year (yoy). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan, kenaikan realisasi restitusi pada periode itu merupakan dampak dari kelesuan harga komoditas. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak memerlukan cashflow sehingga terjadi peningkatan restitusi. Dwi menyebutkan, realisasi restitusi pada Januari 2024 didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp 26,63 triliun. Jumlah restitusi ini mengalami peningkatan 220,96% yoy. "Restitusi didominasi dari PPN DN sejalan dengan tren penerimaan PPN DN yang positif akibat kuatnya konsumsi dalam negeri dan resilient-nya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," ujar Dwi kepada KONTAN, Senin (4/3). Selain PPN DN, restitusi pada bulan pertama di tahun ini juga berasal dari restitusi pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 sebesar Rp 3,74 triliun. Realisasi ini juga terpantau naik hingga 163,49% yoy. Sementara restitusi pajak lainnya tercatat Rp 513,53 miliar atau mengalami penurunan 57,52% yoy. Kondisi ini turut mempengaruhi penerimaan pajak.

Kemkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak pada Januari 2024 sebesar Rp 149,25 triliun, terkontraksi 8% yoy. Padahal realisasi penerimaan pajak di Januari 2023 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,4% yoy. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan pelemahan sektor perkebunan dan pertambangan akibat melemahnya harga komoditas membuat wajib pajak membutuhkan cashflow agar perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. Namun Fajry melihat pelemahan harga komoditas ini hanya terjadi secara sektoral, mengingat sektor pertambangan hanya berkontribusi 9,4% terhadap penerimaan pajak pada tahun lalu."Kecuali jika pelemahan harga komoditas sampai berdampak ke industri pengolahan dan perdagangan, itu baru merambat ke ekonomi secara umum," kata dia. Sementara itu, "Ada defisit yang perlu dijaga," imbuh dia. Kondisi tahun 2022 Direktur Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, restitusi pajak di awal tahun ini lebih menggambarkan kondisi perekonomian domestik di tahun 2022. Baik dari sisi konsumsi yang berdampak terhadap PPN maupun ekonomi secara keseluruhan yang berdampak terhadap PPh. Dari sisi PPN, sumber restitusi bisa berasal dari restitusi tahunan periode Januari-Desember 2022 dan restitusi bulanan, khususnya transaksi dengan pemungut PPN seperti instansi pemerintah, kontraktor hulu migas, juga badan usaha milik negara (BUMN). Alhasil, pengusaha kena pajak (PKP) mengajukan restitusi PPN tahunan di Desember 2022, persetujuan di Desember 2023 dan restitusi baru cair di Januari 2024. Pun dengan restitusi PPh. Jika restitusi cair dari PPh badan di Januari 2024, berarti pemeriksaan uji kepatuhan PPh badan dilakukan di 2023.

Eskalasi harga pangan belum juga mereda menjelang bulan puasa. Meskipun pemerintah berjibaku mengintervensi pasar. Kondisi ini bisa menekan daya beli masyarakat, bahkan bisa mengusik perekonomian. Tekanan itu semakin menjadi lantaran pertumbuhan pendapatan masyarakat tak mampu mengimbangi lonjakan harga pangan. Harga sejumlah bahan pangan terus bergerak menanjak sejak awal tahun  hingga kemarin (4/3). Badan Pangan Nasional mencatat, harga rata-rata beras premium dan medium naik masing-masing di atas 8% ke Rp 16.470 dan Rp 14.360 per kilogram. Demikian pula harga bahan pangan lain seperti bawang putih, cabai merah keriting, daging ayam, daging sapi hingga telur ayam. Pantauan KONTAN di sejumlah wilayah memperlihatkan harga pangan masih betah di level tinggi. Harga bahan pokok di Pasar Rawakalong, Tambun Selatan, Bekasi, naik berkisar Rp 1.000 sampai Rp 20.000 dari harga normal. Di sana, daging sapi menjadi komoditas yang harganya naik paling tajam, kini Rp 140.000 per kg dari sebelumnya Rp 110.000-Rp 120.000 per kg. "Minat beli pelanggan juga  mulai turun karena harga naik," ujar Seno, pedagang daging di sana. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam, untuk ukuran medium Rp 40.000, naik dari Rp 35.000 per kg. Sedangkan daging ayam ukuran besar menembus Rp 75.000 per kg. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, inflasi yang didorong kenaikan harga pangan akan mencapai rentang 10%-11,5% pada Maret hingga April 2024. "Untuk bahan makanan, memang faktor musiman tetapi ada faktor dari sisi fluktuasi pasokan. Bahkan dari satu bulan sebelum Ramadan telah terjadi kenaikan harga hampir di seluruh jenis bahan makanan," tutur dia. Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, pemerintah harus fokus mengawasi alur distribusi untuk mencegah kenaikan harga pangan melambung lebih tinggi. "Distribusi menentukan harga karena yang menyalurkan produk pertanian ini kan middle man atau perantara," jelas dia. Kondisi Indonesia menjadi anomali lantaran harga pangan global dalam tren menurun. Indeks harga pangan FAO atau FAO Food Price Index (FFPI) pada Januari 2024 di level 118, atau menyusut 10,33% dibandingkan posisi Januari 2023 di level 131,6. Pemerintah mengaku siap menyediakan suplai pangan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang, pihaknya terus berupaya mencukupi  ketersediaan pangan dan stabilisasi harga menjelang Ramadan dan Lebaran. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga meminta pengusaha di sektor pangan tidak menahan barang memasuki bulan puasa.

Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi lagi tarif kereta rel listrik lintas Jabodetabek sebagai respons usulan PT Kereta Commuter Indonesia pada 2 tahun lalu. Proposal yang berisi rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proposal yang diajukan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022 tersebut dianggap relevan dibahas lagi pada tahun ini. Apalagi, proses pemilihan umum (pemilu) telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pembahasan penaikan tarif KRL Jabodetabek sudah bergulir beberapa waktu lalu. Menurutnya, diskusi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait termasuk PT KCI atau KAI Commuter selaku operator KRL di Jabodetabek. Namun, Adita belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif itu berlaku. Dari survei yang dilakukan di lingkup Jabodetabek, rata-rata kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL, sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625. Survei itu dilakukan terhadap responden yang berasal dari semua lintas KRL seperti Bogor, Bekasi, Serpong dan Tangerang sebanyak 6.841 orang yang terdiri atas responden pria 51% atau sebanyak 3.577 orang dan wanita sebesar 49% atau 3.364 orang. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar enggan berkomentar banyak terkait dengan rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada 2024. Namun, Arif menjanjikan memberikan informasi terbaru terkait dengan tarif saat sudah ada ketetapan atau regulasinya. Sebaliknya, KAI Commuter sejak lama menyebutkan ada potensi kenaikan tarif layanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016. Saat ini, tarif masih berlaku 25 km pertama sebesar Rp3.000 per penumpang serta 10 km selanjutnya sebesar Rp1.000 per penumpang. Asdo beralasan KAI Commuter merupakan perusahaan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan layanan KRL Commuter Line. Artinya, seluruh biaya operasional KAI Commuter ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. KAI Commuter percaya diri penaikan tarif KRL Jabodetabek bakal disetujui. Alasannya, KAI Commuter terus meningkat pelayanan dengan menambah armada. Setidaknya, KAI Commuter membeli sebanyak total 24 rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pemenuhan kebutuhan armada kereta hingga 2027. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, pada tahap awal, KAI Commuter telah menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada periode 2025—2026. Sambil menunggu rangkaian KRL baru dan retrofit dari Inka datang, Anne menjelaskan KAI Commuter juga mengimpor KRL baru dari China sebanyak 3 trainset dengan biaya Rp783 miliar. Seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter berasal dari pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dari PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Jumlah kelas menengah di indonesia sangat besar, sekitar 20% dari total populasi. Jika ditambah dengan calon kelas menengah, atau penduduk yang sudah lepas dari jerat kemiskinan tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya mencapai 115 juta atau 45% dari populasi. Bank Dunia mengidentifikasi  kelas menengah di indonesia orang yang pengeluarannya berkisar 1,2 juta sampai dengan Rp 6 juta dalam sebulan atau mereka yang sedikit diatas rata-rata upah minimum. Posisi kelas menengah sebenarnya juga sulit, karena berada diantara kelompok atas dan kelompok miskin. Apalagi bagi mereka yang penghasilannya di batas bawah kelas menengah, Rp 1,2 juta per bulan. Sayangnya, program sosial pemerintah biasanya ditujukan kepada kelompok  yang sangat membutuhkan bantuan, yakni kelompok miskin. Sebab kelas menengah dianggap  lebih mampu secara ekonomi. (Yetede)