Bank Indonesia (BI) menyatakan berlangsungnya  pemilu dalam satu putaran turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan dalam  kisaran 4,7% sampai 5,5% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan berada dalam kisaranm 4,8% sampai 5,5%. "Dengan pemilu satu putaran kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%. Untuk tahun mendatang akan mencapai sekitar 4,8%-5,6%, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara mandari Investasi Forum 2024 di jakarta (5/4/2024). Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi  masih berada dalam tren  kenaikan dengan prognosa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2024 dan menjadi 5,2% pada 2025. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Yetede)

Pelaku industri jasa  layanan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) meyakini pencabutan  moratorium fintech bakal memacu pertumbuhan sektor produktif. Diharapkan pencabutan moratorium fintech tersebut dapat segera dilakukan Otoritas Jasa keuangan (OJK). "Masalah reporting dan lain-lain, kalau itu sudah beres makan akan menjadi triger juga untuk moratorium. Dalam hal ini soal penyempurnaan tata kelola dan data industri  fintch.Kami dengar secara informal kemungkinan OJK akan (membuka moratorium) tahun ini," kata ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFDI) Kuseryansyah, Dia mengatakan jika moratorium fintech itu dicabut  akan semakin memperkuat roadmap OJK, yakni dalam rangka memperkuat  pendanaan disektor produktif. (Yetede)

Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan kerja sama regional atau mewakili lebih dari 50% perekonomian dan populasi Asean. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan para pelaku  Indonesia dan Australia, dalam Dialog dan Resepsi Bisnis di Park Hyat Melbourne, Selasa (5/3/2024) "Kami adalah negara dengan perekonomian kepulauan  yang luas dan terletak di jantung jalur perdagangan global, dengan bonus  demografi menempatkan Indonesia sebagai pintu gerbang menuju Asean," jelas dia. Airlangga mengungkapkan bahwa Australia telah dan akan menjadi mitra penting bagi Indonesia. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) makin dekat menuju monetasi bisnis pusat data (data center), seiring keberhasilan emiten BUMN papan atas tersebut yang menyelesaikan pengalihan aset di Singapura ke NeutraDC. Setelah pengalihan aset senilai US$ 219 juta atau setara  Rp 3,4 triliun tersebut, NeutraDC yang juga merupakan anak usaha Telkom ini, melangkah lebih lanjut dengan mencari kemitraan strategis untuk peningkatan modal. Aksi korporasi  yang diproyeksikan rampung paling lambat pada 2025 ini, ditaksir bisa mendatangkan  dana segar hingga Rp13 triliun hingga Rp 13 triliun. Leste, Giovani menyebutkan, kemungkinan besar aset tersebut akan ditransfer ke NeutralDC di masa depan. Meski jadwalnya belum jelas hingga saat ini. (Yetede)

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh mencapai 8% dalam lima tahun kedepan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, perlu upaya meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 20.892,4 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp12.301,4 triliun pada 2023. "Jadi kami sampaikan kami sangat optimis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 7% sampai 8% untuk 3 sampai 5 tahun," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024). (Yetede)

Tekad untuk menaikkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi 16% dari posisi saat ini yang masih di level 10% memerlukan kerja keras dan upaya  extra (extra effort). Karena, untuk mencapai rasio pajak yang ingin dituju itu, berarti pertumbuhan penerimaan pajak  per tahun harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Bila level pertumbuhan  keduanya sama, maka rasio pajaknya pun akan tetap. Peneliti dan pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, bila menggunakan definisi pajak secara sempit atau tidak termasuk kepabeanan dan cukai, maka butuh tambahan penerimaan  yang lebih besar yakni  Rp 2.751,9 triliun atau tumbuh rata-rata 19,08% per tahun sampai tahun 2029. (Yetede)

Kendati pemenang pemilihan presiden belum diumumkan secara resmi, tetapi kasakkusuk soal reorganisai Kementerian Keuangan sudah menggelayuti lembaga tersebut. Salah satu isu yang disorot adalah perihal pembentukan badan khusus yang mengurusi penerimaan negara. Bahkan, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menyatakan, sudah ada instruksi untuk melakukan kajian pembentukan badan tersebut. Faktanya, pembentukan badan yang mengurusi penerimaan negara tersebut merupakan program seluruh pasangan peserta Pemilihan Presiden 2024. Badan baru tersebut digadang-gadang menjadi mesin anyar yang dapat mengakselerasi penerimaan negara, baik dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sejumlah sumber Bisnis di Kementerian Keuangan pun menyampaikan argumentasi mengambang soal tugas pokok dan fungsi institusi peleburan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Direktorat PNBP itu. Sumber Bisnis mengatakan, ada beberapa isu yang masih menjadi perdebatan. Pertama, soal komposisi jabatan dalam struktur organisasi badan baru itu. Selain jumlah dan jenis struktur apa saja yang akan dicakup, mekanisme pemilihan pimpinan juga belum final. Apakah penunjukan langsung Presiden, atau uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, isu mengenai esensi dari badan penerimaan tersebut. Sebagian kalangan meminta lembaga baru itu berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar lembaga itu juga mengatur soal belanja perpajakan alias insentif fiskal. Ketiga, esensi pembentukan badan khusus itu yang dipandang kurang realistis. Pasalnya, apabila hanya ditujukan untuk memenuhi target tax ratio, maka yang diperlukan adalah reformasi perpajakan, bukan pemisahan institusi. Atas dasar itu, kemudian muncul usulan untuk mengubah struktur penerimaan pajak dengan cara menyelaraskan porsi penerimaan negara dari sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Agenda lain adalah meleburkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Anggaran melalui lembaga baru bernama Badan Perencanaan Nasional dan Fiskal. Adapun, program terakhir adalah mendirikan Badan Pengelolaan Aset dan Risiko yang terdiri dari penggabungan Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, serta Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Akan tetapi jika ditengok, reorganisasi kali ini merupakan momentum yang paling krusial. Sebab, selama ini tax ratio di Tanah Air hanya berkutat di kisaran 10% lantaran banyaknya fasilitas pengecualian atau pembebasan, maraknya praktik penghindaran pajak, hingga banyaknya harta wajib pajak yang tidak terdeteksi fiskus meski pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan rendahnya tax ratio juga dipengaruhi adanya beberapa sektor ekonom yang tidak dipajaki, misalnya yang terkait dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, hingga pemberlakuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sementara itu, kalangan dunia usaha dan ekonom memandang kunci utama dari kenaikan rasio perpajakan bukan semata mendirikan lembaga baru, melainkan ekstensifikasi. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, memahami alasan pemerintah mendirikan badan penerimaan yakni untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagaimana yang dilakukan di banyak negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah perlu segera menerbitkan naskah akademik soal badan penerimaan negara untuk meminimalkan kepanikan di kalangan wajib pajak. Soal reorganisasi Kementerian Keuangan dan Bappenas, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan penggabungan Bappenas dan BKF akan memudahkan perencanaan pembangunan dan fiskal jangka panjang.

Pemilu usai, emiten properti, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), akan menggenjot penjualan properti. Perusahaan ini membidik perolehan pra penjualan atau marketing sales Rp 2,8 trilliun di tahun 2024 yang berasal dari segmen residensial sebesar Rp 2 triliun dan segmen komersial Rp 800 miliar. Tony Rudiyanto, Corporate Secretary ASRI mengatakan, target tersebut sejalan dengan prospek bisnis properti di tahun 2024 yang diperkirakan masih tetap tumbuh. Menurut Tony, permintaan hunian rumah tinggal masih tinggi, terutama untuk segmen pembeli rumah pertama. Ditopang insentif pemerintah tersebut, manajemen ASRI optimistis bisa membukukan kinerja positif ke depannya. Nah, untuk mencapai target marketing sales tahun ini, ASRI telah menyiapkan strategi penjualan. Di antaranya adalah gencar melakukan peluncuran produk-produk baru yang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Pada Februari 2024, misalnya, ASRI telah melakukan launching klaster Cassia di  kawasam Ayodhya by Alam Sutera dan klaster Agra di Suvarna Sutera, Tangerang, Banten. Proyek ini dikembangkan di atas lahan seluas 9,1 hektare (ha), dengan nilai pengembangan Rp 765 miliar. Selain rumah tapak yang baru saja diluncurkan, ASRI juga  masih memasarkan beberapa proyek lainya. Di antaranya The Gramercy yang merupakan proyek high-end landed houses. Ini adalah proyek perumahan premium yang dibanderol mulai harga Rp 16 miliar-Rp 28 miliar per unit. Sebagai catatan, sampai dengan September 2023, penjualan properti ASRI berkontribusi sebesar 77,3% terhadap total pendapatan ASRI yang sebesar Rp 2,48 triliun.  Namun demikian, penjualan properti ASRI itu tercatat menurun 9,45% secara tahunan dari periode sama tahun 2022 yang mencatatkan penjualan sebesar Rp 2,75 triliun. Dari penjualan di kuartal III-2023, komposisi pendapatan real estate ASRI sebesar Rp 1,92 triliun, yang disumbang dari penjualan rumah dan ruko Rp 1,27 triliun. Selain itu, ada pula penjualan tanah sebesar Rp 596,4 miliar, apartemen Rp 62,9 miliar dan gedung perkantoran sebesar Rp 6 miliar.

Pelaku usaha pelumas diminta untuk lebih berani membangun fasilitas produksinya di luar jawa untuk memenuhi tingginya kebutuhan dan mobilitas kendaraan yang cukup masif di sejumlah wilayah di Tanah Air. Direktur Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mengatakan sebagian besar industri pelumas di Indonesia masih terpusat di Jawa. Padahal, saat ini setidaknya sudah ada 52 produsen pelumas dengan kapasitas terpasang 2 juta liter per tahun, dan produksi 1,2 juta liter per tahun. Dia menjelaskan, masifnya kegiatan investasi di luar Jawa akan berimpak kepada rantai pasok industri dapat dijangkau lebih cepat, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang merata. Terlebih, industri pelumas dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, penyerapan tenaga kerja di industri pelumas hingga 2023 mencapai 4.898 orang. Menangkap peluang tersebut, Shell Indonesia memulai pembangunan pabrik pengolahan pelumas gemuk atau grease manufacturing plant (GMP) pertama di Indonesia. Pabrik itu akan menjadi manufaktur grease terbesar ketiga yang dimiliki Shell secara global. Global Executive Vice President Shell Lubricants Jason Wong mengatakan, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta liter grease per tahun, dan akan memenuhi permintaan produk tersebut di Indonesia. Manufaktur terbaru Shell Indonesia tersebut akan melengkapi fasilitas pabrik pelumas atau lubricants oil blending plant (LOBP) Shell yang berada di Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyarankan pengusaha hotel di daerah mempersiapkan diri jika terjadi lonjakan okupansi hotel selama momen Hari Raya Idulfitri tahun ini.Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel pada libur Lebaran 2024 bakal di atas 70%, seiring dengan pemulihan industri perhotelan pascapandemi Covid-19. Nia mengatakan Kemenparekraf mengutip data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menyebutkan okupansi hotel selama libur Lebaran akan meningkat untuk kota tujuan favorit, sedangkan di wilayah Jakarta diprediksi stagnan lantaran masyarakat lebih memilih untuk berlibur di luar Jakarta. Pada 2023, Yogyakarta, Malang, dan Cirebon menjadi beberapa kota favorit yang paling banyak dikunjungi pemudik selama Lebaran 2023, sementara di wilayah Jakarta, PHRI mencatat tidak ada kenaikan. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2024 mencapai 200 juta orang atau meningkat sekitar 6% dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 108 juta orang. Oleh karena itu, Kemenparekraf mengimbau para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk mengecek kembali hal-hal yang berkaitan dengan faktor keselamatan atau sesuai standar cleanliness, health, safety, and environmental sustainabilty (CHSE). Dia belum dapat membeberkan target pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama Lebaran 2024. Akan tetapi, Kemenparekraf optimistis libur Lebaran 2024 memberikan dampak positif terhadap target pergerakan wisnus pada 1,2 miliar—1,4 miliar kunjungan.