Strategi Bayan Resources Hadapi Penurunan Harga Batu Bara 2024
Rombak Pengurus, BNI Optimistis Kinerja Meningkat
Transformasi BTN Gagal Bila Tak Bisa Turunkan Bunga KPR
Menyelamatkan Kelas Menengah dari Fluktuasi Ekonomi
Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan
Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia
membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani
sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga
tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten
yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak
pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512
responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih
tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar
petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai
kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam,
terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan
kenaikan harga beras dengan faktor politik.
Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut
memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya
permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang
sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim
beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib
petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden
sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani
masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang
digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras
yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.
Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara
menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga
turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah
program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan
perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir
setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan
ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa
uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi
prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)
Petani Berharap Harga Gabah Tak Anjlok Saat Panen Raya
Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta
pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini.
Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan
petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar,
menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk
bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik.
Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya
Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman,
Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak
anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di
bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.
Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi
meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan
meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta
ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara
pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di
lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani
yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id,
28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali
(55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap
pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)
Publik Menanti Kejelasan Program
Publik menanti penjelasan lengkap mengenai rencana program makan siang gratis yang digagas pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menimbulkan sejumlah spekulasi, mulai dari sumber pendanaan hingga potensi celah korupsi. Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, menjelaskan, program makan siang gratis ini akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, pendanaannya bukan menggunakan dana program-program yang sebelumnya sudah ada dalam APBN, termasuk tidak akan mengotak-atik dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Hal ini sudah dibahas oleh koalisi partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selanjutnya akan diumumkan langsung oleh Prabowo-Gibran saat keduanya sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.
”Selama ini tak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain. Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru,” kata Dradjad saat dihubungi, Senin (4/3). Dia menjamin, Prabowo-Gibran akan selalu mengutamakan prinsip disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 %. Selain itu, tidak akan ada pula kenaikan tarif PPN dan PPh akibat program makan siang gratis. Menurut Dradjad, wacana sumber dana program makan siang gratis yang dilempar sejumlah politisi, seperti Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, berpatokan pada konteks ruang fiskal yang tersedia untuk Rancangan APBN 2025. Wacana itu juga belum menjadi kesepakatan bersama kabinet Presiden Jokowi serta parlemen sekarang maupun kabinet Prabowo-Gibran dan parlemen mendatang. (Yoga)
Gagal Panen Jagung Menjadi Pukulan Ganda bagi Warga Flores Timur
Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot
lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal,
jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak
tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin
(4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama
musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman
masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa,
tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan,
produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang
lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di
kabupaten lain di NTT.
”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga
beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya
kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung
pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling
mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan
pangan pokok kedua dengan konsumsi 29
gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300
gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih
tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung
hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan
panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,”
tuturnya. (Yoga)
Laju Inflasi Pangan Lampaui Kenaikan UMR
Dalam kurun 3-4 tahun terakhir, rata-rata kenaikan inflasi
komponen harga pangan bergejolak melebihi rerata kenaikan upah minimum regional
(UMR). Level inflasi komponen tersebut juga mendekati rerata kenaikan gaji ASN.
Bahkan, pada Februari 2024, angkanya sudah melebihi rerata kenaikan gaji ASN
dan UMR. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang
Puasa dan Idul Fitri 2024 yang digelar Bapanas secara hibrida di Jakarta, Senin
(4/3). Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian itu dihadiri Kepala Bapanas Arief
Prasetyo Adi, perwakilan kementerian/lembaga terkait, BI, serta sejumlah kepala
daerah di Indonesia. Arief menjelaskan, pada 2020-2023, rerata tingkat inflasi
komponen harga pangan bergelojak sebesar 5,2 %.
Tingkat inflasi itu sudah di atas rerata kenaikan UMR pada 2020-2024
yang sebesar 4,9 %. Angka rerata tersebut juga mulai mendekati rata-rata kenaikan
gaji ASN pada 2019- 2024 yang sebesar 6,5 %. ”Oleh karena itu, inflasi harga
pangan bergejolak harus dijaga di bawah 5 % agar tidak menggerogoti penghasilan
mereka,” ujar Arief. BI mencatat tingkat inflasi komponen harga pangan bergejolak
pada Februari 2024 di atas rerata kenaikan gaji ASN dan UMR. Tingkat inflasi pada
bulan tersebut mencapai 2,75 % secara tahunan atau meningkat dari inflasi
Januari 2024 di 2,57 %. Komponen harga pangan bergejolak berkontribusi terbesar
terhadap inflasi Februari 2024. Tingkatinflasi komponen tersebut mencapai 8,47
% secara tahunan. Tiga komoditas terbesar penyumbang inflasi tersebut adalah
beras, cabai merah, dan telur ayam ras. (Yoga)
Beban Hidup Nelayan Semakin Berat
Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan
kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang
dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar
nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN
tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang
101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat
105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke
103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.
Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan,
terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga
bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi
karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM
secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil
melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan
biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan
turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin
(4/3). (Yoga)









