Wacana penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk merealisasikan program makan siang gratis gagasan pasangan calon presiden dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai penolakan dari guru. Mereka khawatir dana BOSP yang difokuskan untuk program makan siang gratis akan memengaruhi gaji guru dan tenaga kependidikan. Wacana penggunaan dana BOSP untuk membiayai program makansiang gratis tersebut pertama kali dilontarkan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, beberapa hari lalu. Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menjelaskan, 50 % lebih dana BOSP dari pemerintah pusat selama ini digunakan untuk membayar guru dan tenaga kependidikan.

Jika program makan siang gratis mengambil dana itu, sengkarut masalah kesejahteraan guru makin sulit terselesaikan. ”Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya,” kata Iman, Minggu (3/3). P2G mendesak pemerintah selanjutnya untuk mematangkan program makan siang gratis tanpa mengutak-atik anggaran pendidikan, termasuk dana BOSP. Terlebih lagi, sebelum ada wacana program makan siang gratis saja, dana BOSP tahun lalu sudah pernah dipotong. Iman mencontohkan, setiap siswa SD berhak atas dana BOSP sebesar Rp 900.000 per tahun atau hanya Rp 2.830 per siswa per hari. Nilai ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang semakin besar. ”Artinya, untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp 15.000 saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOSP yang sudah jelas-jelas kurang,” tutur Iman. (Yoga)

Pascareformasi, perhatian terhadap pertanian padi sangat lemah. Banyak infrastruktur rusak dan rantai pasok tak jelas. Membereskan beras makin tak mudah. Laporan terbaru menyebut, total potensi produksi beras nasional pada Maret dan April 2024 mencapai 8,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, Bapanas optimistis jumlah produksi itu akan menurunkan harga beras. BPS, Jumat (1/3) merilis, potensi produksi beras Maret dan April 2024 masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Perkiraan produksi ini dilakukan berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan Desember 2023 dan Januari 2024 (Kompas, 2/3/2024).

Jika hanya melihat angkanya, laporan tersebut tidak banyak bermakna selain memberi tahu publik bahwa ada produksi beras sebanyak angka-angka yang tertera. Harapannya, harga turun ketika pasokan sebanyak itu masuk ke pasar. Tapi, sesungguhnya angka-angka itu membuat kita perlu bertanya lebih lanjut soal apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan pertanian padi di Tanah Air. Angka produksi Maret-April tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu memberikan peringatan bahwa pasokan 2024 bermasalah. Gangguan cuaca membuat produksi turun, tapi pertanian padi sesungguhnya dalam masalah pelik. Kita bisa melihat di berbagai tempat sedang terjadi peralihan fungsi lahan. Pemda mudah memberikan izin penggunaan lahan untuk kegiatan nonpertanian.

Kota-kota di Jabar tengah berubah. Bekasi telah menjadi kota metropolitan padahal sekian tahun lalu masih menjadi penghasil beras. Karawang yang disebut sebagai lumbung beras kini mulai menjadi metropolitan. Di Subang, buruh tani makin sulit didapat karena mereka telah meninggalkan pertanian. Masalah lebih kompleks muncul pada sarana dan prasarana produksi pertanian, irigasi, penyuluh, penanganan pascapanen, perdagangan padi, hingga perdagangan beras di hilir. Semua memperlihatkan, kita makin kurang memperhatikan pertanian padi. Pendidikan bidang pertanian kurang diminati anak-anak muda. Kita perlu kembali berpaling ke pertanian padi. Petani perlu mandiri dengan membangun organisasi tani yang kuat. Tanpa organisasi tani yang kuat, pertanian padi lemah sehingga sendi negeri ini keropos karena tak mandiri pangan. (Yoga) 

Pemerintah menetapkan target realisasi investasi yang moderat untuk tahun 2025, yaitu Rp 1.750 triliun. Laju kenaikannya hanya 6,06 %, jauh di bawah kenaikan target investasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa tumbuh sampai 16-30 % per tahun. Di tengah ketidakpastian domestik dan perlambatan ekonomi global, pemerintah memilih tidak ambisius. Sebagai perbandingan, pada 2024, pemerintah memasang target realisasi investasi Rp 1.650 triliun, naik 17,8 % dari target tahun 2023 senilai Rp 1.400 triliun. Sebelumnya, pada 2023, target investasi naik 16,6 % dari tahun 2022 yang senilai Rp 1.200 triliun. Pada 2022,target yang dipasang lebih ambisius lagi, yakni naik 33,3 % dari Rp 900 triliun pada 2021.

Investasi memainkan peran penting sebagai salah satu motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Investasi yang biasanya ditunjukkan lewat kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDB dari sisi pengeluaran setelah konsumsi rumah tangga. Porsi investasi bisa menyentuh 29-32 % pertumbuhan PDB. Ketika investasi meningkat, ada penambahan kapasitas produksi dan lapangan kerja pun terbuka lebih banyak. Hal itu akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, menguatnya konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi Indonesia, dan otomatis mengerek laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika ekspektasi target investasi pada 2025 diturunkan secara signify kan, pertumbuhan ekonomi thun depan pun diperkirakan bisa ikut melesu.  

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Minggu (3/3) mengatakan, target realisasi investasi yang moderat dengan kenaikan hanya 6,06 % sejalan dengan realitas kondisi perekonomian dalam negeri yang masih tidak pasti akibat transisi pemerintahan. Ia memperkirakan, periode wait and see investor masih akan berlanjut sampai arah kebijakan pemerintahan berikutnya terpapar dengan lebih jelas. Ketidakpastian investor itu tergambar dalam target-target ekonomi yang dipasang pemerintah di masa awal transisi. ”Ini tantangan yang cukup serius yang akan kita hadapi dari tahun 2024 sampai 2025 selagi terjadi transisi pemerintahan lama ke baru. Meski arah pemerintahan ke depan adalah keberlanjutan, sosok pemimpin yang akan memimpin kementerian teknis investasi bisa saja berdampak pada arah kebijakan investasi yang berbeda,” kata Andry. (Yoga) 

Keterampilan sosial atau softskill yang dimiliki pekerja semakin menjadi kebutuhan sentral di tempat kerja. Perusahaan menyadari tugas yang memerlukan keterampilan sosial manusia tidak dapat digeser dengan teknologi kecerdasan buatan. Berdasarkan survei oleh LinkedIn dan perusahaan konsultan riset pasar Censuswide pada 4.323 manajer perekrutan di 18 negara, antara lain, di Eropa, AS, China, India, dan Indonesia, diidentifikasi sepuluh keterampilan sosial yang paling dibutuhkan pada 2024. Keterampilan komunikasi menempati urutan pertama, diikuti oleh keterampilan melayani pelanggan, kepemimpinan, manajemen proyek, manajemen, analisis, bekerja dalam tim, penjualan (sales), keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan riset. Survei LinkedIn dan Cencuswide itu dilakukan 15 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024.

Survei juga menemukan bahwa keterampilan sosial akan semakin menjadi sumber pertumbuhan karier individu. Vice President LinkedIn Aneesh Raman, dalam blog perusahaan, Minggu (3/3) mengatakan, kolaborasi antarpekerja juga semakin menjadi pusat pertumbuhan perusahaan, karena itu, sudah saatnya para pemimpin perusahaan mulai berkomunikasi secara jelas dan penuh empati kepada anggota tim. Setahun terakhir muncul banyak prediksi yang mengatakan, kecerdasan buatan akan mengubah pekerjaan. LinkedIn menyoroti, sejalan dengan fenomena itu, keterampilan sosial berupa kemampuan beradaptasi termasuk keterampilan sosial permintaannya melonjak.

”Pasar tenaga kerja diisi oleh narasi-narasi kemajuan teknologi kecerdasan buatan untuk bisnis. Kami menyaksikan, keterampilan sosial yang dipadukan dengan kemampuan belajar keterampilan teknik (hard-skills) menjadi semakin penting,” ujar Country Lead LinkedIn Indonesia Rohit Kalsy. Menurut Rohit, dalam riset LinkedIn dan Cencuswide yang terpisah, keduanya menemukan bahwa 97 % dari 254 manajer perekrutan di Indonesia yang disurvei pada 15 Desember 2023-4 Januari 2024 memprioritaskan keterampilan sosial itu pada calon karyawan. Karyawan yang sudah lama bekerja dalam perusahaan juga diharapkan memiliki keterampilan sosial dan keinginan mempelajari keterampilan teknis baru, terutama keterampilan teknis yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. (Yoga) 

Pemerintah Thailand memperketat kebijakan bagi warga negara asing yang akan masuk ke negara itu. Upaya ini dinilai sebagai langkah positif untuk menyeleksi wisatawan sekaligus mencegah perdagangan manusia (human trafficking). Indonesia bisa meniru langkah ini untuk mendorong pariwisata berkualitas. KBRI Bangkok, Thailand, menerbitkan imbauan bagi WNI yang melakukan kunjungan bebas visa ke Thailand. WNI perlu menunjukkan bukti kemampuan finansial untuk menjamin biaya selama berada di ”Negeri Gajah Putih”. Mengutip laman media sosial KBRI Bangkok, sejumlah ketentuan harus dipenuhi. Pertama, WNI harus memiliki paspor yang masa berlakunya paling sedikit enam bulan. Kedua, memiliki bukti tiket kepulangan, serta bukti pemesanan akomodasi dan bukti finansial selama di Thailand.

Besarannya tak ditentukan, tetapi diimbau membawa minimal 15.000 baht atau Rp 6,6 juta dengan kurs Rp 438,5 per baht. Ketum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari berpendapat, langkah ini merupakan cara Thailand untuk menyeleksi wisatawan yang berkunjung dan bisa diikuti Indonesia. ”Bukan pembatasan, tetapi mereka menyeleksi orang-orang yang betul-betul bawa uang, (wisatawan) berkualitas untuk datang ke Thailand. (Dengan demikian) ini tak menimbulkan masalah sosial, mengakibatkan masalah hukum, atau kriminalitas,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/3). Hal serupa disampaikan Ketum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno.

”Jadi, lebih terseleksi, terkurasi karena membawa uang cash (sekitar) Rp 6,5 juta sebenarnya upaya imigrasi Thailand untuk profiling,” katanya. Sebelum penerapan kebijakan ini, banyak WNI menjadi tenaga kerja Ilegal, terutama di Kamboja dan negara-negara lain, dengan berkedok wisatawan. Selama ini mereka mencari celah melewati negara-negara tetangga perbatasan, di antaranya Thailand, untuk masuk ke Kamboja dan Myanmar.Data KBRI Bangkok menunjukkan, pergerakan WNI ke Thailand meningkat. Sekitar 762.000 kunjungan tercatat dari Indonesia ke Thailand pada 2023, meningkat dua kali lipat dibandingkan kunjungan pada 2022 yang sebesar 355.000 kunjungan. (Yoga) 

Di tengah situasi ekonomi yang masih diselimuti ketidakpastian dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari, kelas menengah bersiasat untuk bertahan dengan berhemat. Ada sejumlah tips dan trik yang mereka lakukan untuk berhemat. Novia (33) di Lombok, NTB, berkata “Situasi ekonomi belakangan ini membuat saya harus memiliki sedikitnya dua pekerjaan. Pertama sebagai penjual kerajinan rotan, kedua sebagai tutor bahasa Inggris. Saya bahkan pernah memiliki tiga pekerjaan. Memang tidak mudah, tetapi saya harus mampu beradaptasi dan mau melakukan hal-hal yang bahkan ada di luar zona nyaman”. A Wisnu Triyogo (31) Karyawan swasta, di Jakarta, mengatakan “Untuk menghemat, saya sebisa mungkin makan di rumah dan membawa bekal. Jika lapar lagi, saya lebih memilih makan di warteg, bukan di mal. Saat harus memesan makanan daring, saya jadi hitung-hitungan lebih detail saat mau memakai promo yang tersedia. Untuk keperluan gaya hidup lain pun, seringnya memantau dulu ada promo atau diskon atau tidak. Yang penting, prinsipnya, lihat dan hitung dulu”.

Saya berhemat dimulai dari hal-hal sederhana. Dalam konteks bekerja ke kantor, saya selalu membawa bekal sendiri. Ini sekaligus bisa menjaga asupan makanan sehat dan higienis. Selain berhemat, ya, lebih sehat, juga makanannya suka sesuai selera saya. Bawa minum sendiri pakai tumbler. Dengan membawa bekal sendiri, saya bisa menghemat Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan,” ujar Monavia Ayu Rizaty (28) Jurnalis data di salah satu media Jakarta. Ivany Atina (30) di Jakarta mengatakan ”Inflasi harga bahan kebutuhan pokok yang semakin awur-awuran, ditambah adanya pos pengeluaran rutin baru, seperti biaya sekolah dan biaya les anak, memaksa saya untuk mengencangkan ikat pinggang dengan mengurangi pengeluaran. Beberapa tahun lalu, dalam sepekan sekali, saya dan keluarga rutin melakukan leisure activity, dengan makan di restoran atau staycation di hotel yang bagus. Sekarang, aktivitas leisure belum tentu sebulan sekali. Saya juga selalu mencatat pengeluaran harian dan membaginya ke dalam beberapa pos anggaran agar semakin mawas dengan kondisi keuangan pribadi. (Yoga) 

Pulau Pasaran yang terletak di pesisir Bandar Lampung, Lampung, tepatnya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, selama ini dikenal sebagai sentra produksi ikan teri. Saat ini, pulau seluas 12 hektar itu bertransformasi menjadi kampung nelayan modern dengan berbagai fasilitas. Mimpi ekspor ikan teri dari Lampung dimulai dari sana. Di bawah terik matahari, puluhan ibu sibuk memilah ikan teri yang dijemur di atas papan anyaman bambu, Rabu (7/2). Mereka dengan cekatan mengumpulkan ikan teri berdasarkan ukurannya. Teri-teri berukuran besar dikumpulkan dalam keranjang khusus sebelum dikemas dalam plastik. Kesibukan para buruh harian lepas dan aktivitas pengolahan ikan teri yang dilakukan para nelayan membuat perekonomian di Pulau Pasaran terus bergerak. Setiap hari, berton-ton ikan teri yang diolah di pulau tersebut dikirim ke Jakarta untuk selanjutnya dikirim ke daerah lain di Jawa. Sisanya dipasarkan ke beberapa daerah di Lampung.

Dalam sehari, Pulau Pasaran bisa menghasilkan 6 ton hingga 8 ton ikan teri. Denyut perekonomian di sentra pengolahan ikan teri terbesar di Lampung itu semakin terasa dengan berdirinya Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran dengan fasilitas unit pengolahan ikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan hilirisasi produk ikan teri. Di dalamnya terdapat ruang pendingin, rumah pengeringan ikan, dan alat uji mutu ikan. Semua sistem pengolahan ikan menggunakan standar ekspor. Selain itu, terdapat juga sentra kuliner yang menjual berbagai produk ikan teri kemasan dan berbagai produk olahannya, seperti keripik teri, peyek teri, sambal teri, atau teri goreng. Saat meresmikan Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran sebagai kampung nelayan modern pada 7 Februari 2024,

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo mengatakan, pembangunan fasilitas unit pengolahan ikan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor ikan teri dari Pulau Pasaran. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga telah memberikan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Pemerintah juga telah membantu untuk melakukan pengujian sampel ikan teri hingga sesuai dengan standar untuk bisa diekspor. Ketua Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran Said menuturkan, saat ini pihaknya dibantu pemerintah sedang menjajaki kerja sama untuk bisa mengekspor ikan teri langsung dari Lampung. Selama ini, sebagian besar ikan teri dari Pulau Pasaran hanya dikirim ke Jakarta. Ke depan, ia berharap Pulau Pasaran tidak hanya dikenal sebagai sentra ikan teri di Lampung, tetapi juga dikenal sebagai daerah pengekspor ikan teri dengan kualitas terbaik. ”Kami sedang mencari pembeli dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia,” kata Said. (Yoga) 

Lonjakan harga beras belum sepenuhnya menguntungkan petani. Alih-alih menikmati cuan, mereka malah terancam kehabisan beras. Cadangan gabah petani mulai menipis, sedangkan masa panen masih berbulan- bulan lagi. Bahkan, sebagian petani harus mengantre beras murah. Rumsi (47) melangkahkan kakinya pelan saat antrean panjang mulai bergerak di halaman Balai Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jabar, Senin (26/2). Di bawah terik mentari, puluhan warga menanti giliran membeli beras medium dalam operasi pasar murah. Kegiatan yang digelar Pemkab Cirebon dan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon itu menjajakan beras medium seharga Rp 52.000 per kemasan 5 kg, jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran dengan jumlah dan kualitas sama yang lebih dari Rp 75.000. ”Harga beras (di pasaran) sekarang Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Kalau di sini murah, Rp 10.400 per kg,” kata Rumsi.

Merujuk data BPS, harga beras di tingkat perdagangan besar pada Februari 2024 rata-rata Rp 14.397 per kilogram, naik 5,95 % dari bulan sebelumnya. Pada kurun yang sama, NTP tanaman pangan juga meningkat, tetapi lebih kecil, yakni 3,56 %. Saat harga beras naik, tak lantas diikuti naiknya NTP. NTP tanaman pangan pun relatif lebih rendah dari subsektor pertanian lain, sebut saja hortikultura dan perkebunan. Kondisi ini makin menambah sesak hidup para petani yang selama ini tidak berdaya. Di antara semua lapangan pekerjaan, mereka yang mengabdi di dunia pertanian selalu pada posisi tertinggal. BPS mencatat, rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian adalah Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sementara itu, penghasilan sektor industri dan jasa sebesar Rp 1,79 juta dan Rp 2,25 juta per bulan. Upah para pekerja pertanian pada periode yang sama tercatat Rp 2,37 juta per bulan. Terendah kedua setelah sektor jasa lainnya, dan di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Secara harian, nominal upah buruh tani tercatat terus meningkat. Sayangnya, upah riil yang diterima, yang sudah disesuaikan tingkat konsumsi petani, justru kian turun dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi ironi lantaran para petani sejatinya bagian dari penyumbang terbesar perekonomian nasional. Dari Rp 11.763 triliun PDB pada 2023, sekitar 12,4 % dari sektor pertanian. Seperlima bagian disumbang subsektor tanaman pangan yang memproduksi padi. Tampak para petani berperan besar terhadap perekonomian makro. Naasnya, posisi mereka justru tidak diuntungkan. Malah sebaliknya, terjebak dalam kemiskinan. Data BPS menunjukkan, 48,86 % penduduk miskin pada Maret 2023 merupakan rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. (Yoga)