Pemerintah dan juga pelaku industri tengah berupaya mengurangi emisi karbon. Perbankan juga salah satu yang memberikan dukungan, dengan mengoptimalkan pembiayaan ke sektor berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola alias environmental, social and governance (ESG). Meski sejumlah bank asing sudah menutup diri memberikan penyaluran pembiayaan baru ke batubara, bank-bank lokal masih mencatat kenaikan portofolio ke sektor ini. Berdasarkan data OJK, kredit perbankan ke sektor pertambangan per Desember 2023 tercatat mencapai Rp 290,46 triliun. Jumlah ini naik 22,35% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, beberapa bank tengah berupaya mengurangi pembiayaan secara bertahap di sektor emisi tinggi. "Ini merupakan salah satu upaya pengurangan emisi karbon," ujarnya, Senin (4/3). Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) jadi salah satu bank yang mencatat kenaikan portofolio kredit batubara. Jumlahnya setara dengan 3,8% dari total kredit bank ini, atau senilai Rp 26,41 triliun. Jumlah ini meningkat dari 2022 sebesar Rp 20,6 triliun atau 3,2% dari total kreditnya. Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada mengungkapkan, penyaluran kredit batubara BNI mengikuti peta jalan dari PLN. BNI tak bisa serta-merta menghentikan pembiayaan batubara. Sementara itu, Presiden Direktur Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiatmadja mengungkapkan, saat ini untuk kredit ke sektor batubara sifatnya bukan dikurangi. Namun, BCA hanya akan menahan kredit ke sektor ini. "Nanti kami lihat kebutuhannya," terang dia. Di sisi lain, BCA berupaya meningkatkan kredit berkelanjutan. Kredit ESG BCA sudah 25% dari portofolionya. Bank Mandiri memiliki kredit batubara sebesar 3,4% terhadap total kredit, Rp 1.398,07 triliun. Artinya jumlahnya mencapai Rp 47,5 triliun. Sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp 34,8 triliun atau 2,9% terhadap total kredit. Direktur Korporasi Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati memprediksi kredit ke sektor batubara akan meningkat seiring naiknya target produksi batubara.

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan fleksibilitas sistem dan subsistem kelistrikannya untuk mengantisipasi masuknya tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji keandalan sistem dan subsistem PLN untuk memastikan listrik dari PLTS atap yang bersifat intermiten tidak mengganggu jaringan kelistrikan yang sudah ada. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pemerintah berupaya agar persoalan intermiten dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTS atap bisa diselesaikan. Caranya, bisa dengan menggabungkan listrik dari PLTS atap dengan pembangkit listrik berbasis EBT lainnya, sehingga bisa saling melengkapi. Padahal, PLTS atap diharapkan dapat mengerek produksi modul surya dalam negeri. Dengan target 1 GW PLTS atap yang terhubung jaringan PLN, dan 0,5 GW dari non-PLN setiap tahun, dan asumsi kapasitas 1 modul surya 450 Wp, maka diperlukan produksi sekitar 3,3 juta panel surya. Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyati mengatakan bahwa perseroan saat ini masih mematangkan kajian ihwal sifat intermiten dari PLTS mendatang pada sistem dan subsistem perseroan. PLN pun tengah memetakan beban puncak siang dan kebutuhan pembangkitan minimum pada sistem milik perusahaan. Selain itu, perseroan turut mengkaji perencanaan pengembangan pembangkit listrik yang telah ada dalam RUPTL 2021—2030. PLN, kata dia, bakal menyampaikan kuota pemasangan PLTS atap sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. Setelah usulan kuota diterima, maka PLN bakal melakukan clustering terkait dengan kuota pemasangannya. Clustering itu bakal dibuat 10 hari setelah penetapan kuota disetujui oleh Kementerian ESDM. “Setelah ada penetapan, maka kami akan hitung per klaster. Setiap klasternya itu per-UP3 selevel kotamadya atau kabupaten,” jelasnya. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan revisi peraturan Menteri ESDM terkait dengan pemanfaatan PLTS atap yang cenderung berpihak kepada kepentingan PLN. Tanpa net-metering, kata Fabby, biaya investasi per satuan kilowatt-peak bakal menjadi tinggi. Konsekuensinya, keekonomian sistem PLTS atap khususnya pada sektor rumah tangga dan bisnis kecil menjadi tidak menguntungkan. Industri yang memiliki kebutuhan listrik lebih stabil pada siang dan malam hari menjadi incaran baru, karena dinilai cocok dengan sifat PLTS atap dan skema baru dalam Permen ESDM No. 2/2024. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengakui bahwa Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024 membuat pengembangan salah satu fasilitas produksi listrik bersih itu menjadi kurang menarik bagi rumah tangga. “Memang PLTS atap agak sulit untuk rumah tangga, karena tidak ada ekspor-impor listrik, dan tidak ada titip [listrik]. Kalau dulu bisa dititipkan di PLN, lalu dipakai malam. Rumah tinggal itu menggunakan listriknya malam, sedangkan matahari adanya siang. Ini kurang match di situ, kecuali jika menggunakan baterai untuk menyimpan listrik,” katanya beberapa waktu lalu.Untuk mengompensasi kehilangan potensi dari rumah tangga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk sektor industri, mengingat konsumsi listrik industri relatif stabil. Selain itu, langkah itu dinilai cocok untuk mengejar target pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025.

Keinginan pemerintah untuk bisa meraup penerimaan dari tarif bea masuk atas barang digital akan mundur. Hal ini setelah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat memperpanjang moratorium tarif bea masuk atas transmisi digital hingga pertemuan tingkat menteri pada 2026. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah Indonesia akan menerima dan menjalani kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut. "Kami menjalani sesuai keputusan KTM ke-13. Selanjutnya posisi dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Kami siap support," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (5/3). Direktur Eksekutif Center for Starategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebutkan, sejatinya moratorium tersebut akan menguntungkan konsumen lantaran tidak harus membayar bea masuk untuk mendapatkan produk digital dari luar negeri seperti Netflix atau Spotify. Sebaliknya, produk digital dari produsen lokal yang diekspor ke luar negeri juga bebas bea masuk. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa bea masuk barang digital ini salah satu yang sulit dihitung dan dinilai secara nominal.

JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi masih berkutat di kisaran 5% pada tahun ini. Sejumlah faktor internal dan eksternal turut mengancam perekonomian, mulai dari resesi global hingga inflasi akibat lonjakan harga pangan. Proyeksi dari banyak lembaga internasional juga menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2024 maksimal berada di level 5,2%. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro memprediksi, pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,06%, sementara tahun depan diprediksi lebih tinggi yakni mencapai 5,05% hingga 5,15%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut dia, pemerintah bisa mengandalkan sektor-sektor fundamental, seperti industri fast moving consumer goods atau industri yang bergerak di bidang produk konsumen untuk keperluan sehari-hari. "Kemudian ritel, health care, education, telekomunikasi, sektor yang di-drive oleh kebijakan pemerintah, seperti hilirisasi, yang nanti relatif bisa men-drive," tutur Asmo, panggilan akrab Andry Asmoro, usai konferensi pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3). Untuk meraih pertumbuhan ekonomi di atas 5% bukanlah hal mudah. Ada sejumlah tantangan, baik di tingkat global maupun domestik, yang harus dihadapi. Di tingkat global, tensi geopolitik masih belum usai. Ada juga Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang berlangsung pada November 2024, yang tentunya banyak mempengaruhi Indonesia pada beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan. Sementara Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menyoroti sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari kebijakan fiskal yang bisa terganggu dengan program baru hingga penurunan daya beli akibat lonjakan harga komoditas. Maurice Obstfeld, Ekonom dari Peterson Institute for International Economics mengatakan, masalah yang akan dihadapi makro ekonomi global adalah terkait tingkat utang, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. "Saya khawatir dengan utang di Amerika Serikat, yakni terkait dengan ketidakmampuan pihak-pihak di AS untuk menetapkan prioritas fiskal dengan cara bertanggung jawab dan tanpa terkait politik," kata dia di sesi acara Mandiri Investment Forum 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung perolehan suara pemilihan umum presiden (pilpres) 2024. Namun demikian, hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan pilpres. Selain sebagai politisi, sang Menteri Pertahanan ini tercatat sebagai pebisnis di sejumlah bidang usaha. Nyaris semuanya dikendalikan dan bermarkas di Gedung Menara Bidakara 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nama Nusantara Group,  holding bisnis Prabowo, salah satu yang tertera. Siang itu, suasana di sekitar  markas bisnis calon presiden tersebut, nampak lelang. Hanya tampak seorang pria penjaga meja resepsionis. Saat KONTAN menunjukkan daftar delapan nama perusahaan milik Prabowo, "Ya, di sini kantor perusahaan Pak Prabowo. Semua masih aktif," kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu kepada KONTAN, Jumat (23/2). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prabowo tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 2,03 triliun pada 31 Desember 2022. Tak diketahui persis sejak kapan putra mendiang begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo, ini merintis bisnis. Yang pasti, kiprah bisnis Prabowo baru membetot perhatian publik sekitar tahun 2000-an. Saat itu ia baru kembali ke Tanah Air setelah hijrah cukup lama di Yordania. Pengamat ekonomi Indef, Nailul Huda berpendapat, keluarga Prabowo boleh jadi bakal menikmati keuntungan dari sisi bisnis. Apalagi, dalam pengembangan program food estate, misalnya, sejumlah kolega dan kerabat Menteri Pertahanan tersebut diduga ikut terlibat dalam program  ketahanan pangan itu. "Mungkin tak langsung terlibat, tapi menggunakan kaki tangannya untuk mengambil keuntungan dari proyek pemerintah. Hal tersebut kerap terjadi di masa  presiden siapa pun," kata Nailul, kemarin.  

Pemerintah Australia meluncurkan pendanaan investasi senilai 2 miliar dollar Australia atau Rp 20,4 triliun untuk meningkatkan investasi di Asia Tenggara. Pendanaan itu merupakan bagian dari serangkaian inisiatif ekonomi yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 di Melbourne, Australia, Selasa (5/3). ”Pemerintahan yang saya pimpin telah mengambil keputusan yang jelas. Melebihi kawasan lain, Asia Tenggara adalah masa depan Australia,” kata PM Australia Anthony Albanese pada Forum 100 CEO Australia dan Asia Tenggara. Australia terus memperluas hubungan ekonomi dengan beragam mitra dagang selain mitra dagang utama mereka, China. Langkah itu diambil menyusul berbagai perselisihan dengan Beijing. Kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dipandang sebagai kekuatan ekonomi yang terus berkembang. Dengan banyaknya cadangan mineral penting dan kebutuhan tinggi pada listrik, Asia Tenggara bakal memegang peran utama dalam upaya global mendorong penggunaan energi bersih.

”Dengan senang saya mengumumkan keputusan kami untuk mendirikan Fasilitas Pembiayaan Investasi Asia Tenggara senilai 2 miliar dollar (Australia), yang dikelola oleh Pembiayaan Ekspor Australia,” lanjutnya. Menurut Albanese, pendanaan ini menunjukkan nilai tambah yang dapat diberikan Australia kepada ASEAN. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Australia di Asia Tenggara, terutama untuk transisi energi ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Program pendanaan tersebut kelanjutan dari bantuan teknis infrastruktur untuk ASEAN, khususnya Program Kemitraan untuk Infrastruktur. Dalam program itu, Australia memberikan tambahan dana 140 juta dollar Australia. Pendanaan tersebut dimulai tahun 2021, untuk mendukung upaya ASEAN meningkatkan pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun dengan dana tersebut, meliputi jalan raya, infrastruktur transisi energi ramah lingkungan, dan telekomunikasi. (Yoga)

Nasib petani di negeri ini tampaknya tidak pernah enak, ibarat roti tumpuk yang ditekan dari berbagai sisi. Padahal, sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi nasional yang cukup penting. Kontribusinya terhadap kue perekonomian Indonesia cukup besar, kedua setelah industri pengolahan. Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. BPS mencatat, dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia yang mencapai 139,85 juta orang pada Agustus 2023, sebanyak 28,21 % bekerja di sektor pertanian, lebih tinggi dibandingkan penyerapan pekerja di sektor perdagangan (18,99 %) dan industri (13,83 %). Namun, kesejahteraan petani hingga kini masih jauh dari yang diharapkan. Rata-rata pendapatan bersih mereka yang memiliki usaha pertanian Rp 1,59 juta per bulan pada Agustus 2023. Sedang upah buruh di sektor pertanian Rp 2,37 juta per bulan, terendah kedua setelah sektor jasa lain dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp 3,18 juta per bulan.

Nominal upah buruh tani sebenarnya meningkat. Namun, upah riil yang diterima, setelah disesuaikan dengan tingkat konsumsi petani, justru kian turun. Disparitas upah nominal dan upah riil mendorong lebih banyak buruh tani ke dalam kemiskinan. Petani gurem BPS dalam survei pertanian antar sensus tahun 2023 mengklasifikasi delapan jenis rumah tangga usaha pertanian (RTUP) berdasar luas lahan yang dimiliki petani. Dimulai dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektar hingga lebih dari 10 hektar. Petani gurem, yaitu petani yang menguasai lahan, baik milik, sewa, maupun bagi hasil, kurang dari 0,5 hektar, merupakan yang terbanyak jumlahnya. Dalam enam dekade terakhir, jumlah petani gurem meningkat dari 5,3 juta rumah tangga tahun 1963 menjadi 14,25 juta tahun 2003 dan terakhir 17,24 juta pada 2023. Persentase RTUP gurem terhadap total RTUP pengguna lahan di Indonesia meningkat dari 55,33 % pada 2013 menjadi 60,84 % pada 2023. Di Pulau Jawa, persentase petani gurem paling besar di DI Yogyakarta (87,75 %).

Terus terperangkapnya petani gurem dalam kemiskinan menjadi potret terus dianaktirikannya sektor yang menjadi tumpuan 40 % angkatan kerja nasional ini. Keberpihakan negara menjadi salah satu kunci meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Dengan pertumbuhan jumlah petani gurem, program pertanian yang seharusnya dikembangkan, menurut BPS, tidak lagi berkaitan dengan penambahan lahan, tetapi lebih pada peningkatan produktivitas petani. Mereka juga perlu diberikan subsidi, mulai dari bantuan pupuk, benih, hingga pembangunan infrastruktur untuk kelancaran pengolahan lahan serta berbagai subsidi lain yang mengangkat kehidupan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan yang mendukung peningkatan kelayakan hidup petani juga mutlak diberikan agar pertanian tetap menjadi pekerjaan menarik di masa depan, khususnya bagi generasi muda. Perlindungan terhadap petani dari produk impor, permainan tengkulak, serta ketertinggalan teknologi juga perlu dilakukan. (Yoga)

China menetapkan target pertumbuhan 5 % untuk 2024. Di tengah kondisi ekonomi China yang lesu, target ini terbilang ambisius. Presiden China Xi Jinping dan pemerintahannya menyadari hal ini. Kini, tantangan China adalah menemukan jalan baru untuk memulihkan perekonomian. Salah satunya, membangun industri yang penting bagi daya saing masa depan, antara lain kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa. China juga menawarkan pembukaan akses ke sektor manufaktur dan beberapa macam jasa untuk membendung mundurnya investor asing. Pesannya jelas, China ingin swasembada dan terbuka untuk bisnis selama hal itu sesuai dengan keinginan mereka.

Perdana Menteri China Li Qiang mengumumkan target pertumbuhan ekonomi itu dalam Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan China yang dimulai Selasa (5/3) di Beijing. Ia juga memaparkan keseluruhan anggaran dan kebijakan utama pemerintah untuk 2024. ”Fondasi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan tidak cukup kokoh. Upaya mencapai target tahun ini tidak akan mudah,” kata Li kepada ribuan delegasi dan anggota Partai Komunis China (PKC). Agenda itu dinilai penting bagi para pemimpin untuk mengomunikasikan kebijakan yang menjadi prioritas kepada rakyat. Li menjanjikan pemerintah akan mengubah model pembangunan China dan mengurangi risiko yang dipicu pengembang properti yang bangkrut dan kota-kota yang terlilit utang. Target pertumbuhan 5 % itu mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta mencegah atau mengurangi risiko.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan China pada 2024 sebesar 4,6 % dan turun menuju 3,5 % pada 2028. Pertumbuhan yang tidak merata tahun lalu menunjukkan ketidakseimbangan struktural yang mendalam di China. Ini terlihat dari lemahnya konsumsi rumah tangga hingga semakin rendahnya tingkat pengembalian investasi. Karena itulah, China perlu model pertumbuhan baru. China mengawali tahun ini dengan kemerosotan pasar saham dan deflasi pada tingkat yang belum pernah terjadi sejak krisis keuangan global pada 2008-2009. Krisis properti dan permasalahan utang pemerintah daerah terus berlanjut. Jika pemerintah tidak ber- gerak cepat, para ahli khawatir keajaiban ekonomi China akan memudar dengan cepat. Pemerintah didesak melakukan reformasi propasar dan meningkatkan pendapatan penduduk. (Yoga)

Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar 19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6 juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran 15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda pada sektor ekraf terhitung besar.

Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi. Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen (dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata Roy.

Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang” bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya, ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)